Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label Benny Wenda. Show all posts
Showing posts with label Benny Wenda. Show all posts

Friday, 30 October 2020

IdonNewsPaper: UU Sementara Ditolak, ULMWP Tetap Maju


Polemik ditolaknya undang-undang sementara yang dibuat oleh ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) semakin ditolak dari beberapa faksi perjuangan West Papua.

Penolakan pertama datang dari TPNPB OPM yang dinyatakan dengan resmi oleh Ketua OPM Jefry Bomanak Pagayak melalui siaran persnya, beberapa waktu lalu.

"Apa yang menjadi dasar ULMWP membentuk sebuah Undang-undang, karena hak Konstitusi perjuangan Papua berada dibawah kendali OPM yang diwariskan melalui konferensi 1 Juli 1971," pernyataan resmi Jefry.

Terkait dengan penolakan Jefry mengatakan kalau Undang-undang yang dibuat oleh ULMWP berasal dari rencana Sem Karoba yang berafiliasi dengan pemerintah Indonesia, kita ketahui dimana Sem Karoba menjalankan bisnisnya di Jakarta tidak lepas dari campur tangan  Bin atau Bais.

Selain beberapa organisasi yang menolak UUD sementara tersebut, didalam tubuh ULMWP pun terpecah menjadi 2 kubu, dimana Direktur ULMWP Markus Haluk sangat tidak sejalan dan menolak undang-undang sementara tersebut, ungkap Jefry.

Walaupun undang-undang sementara yang dikeluarkan oleh ULMWP ditolak beberapa organisasi perjuangan Papua merdeka, namun ULMWP tetap jalan dan maju sesuai kesepakatan yang sudah dibuat bersama oleh TRWP pimpinan Mathias Wenda.

Mengutip dari pernyataan Edi Waromi, simpatisan OPM - TPNPB maupun KNPB menganggap Undang-undang sementara yang dibuat oleh ULMWP menodai aksistensi perjuangan kelompok TPNPB-OPM pada tahun 1961-1971.

Sebenarnya, menurut Edi Waromi bukan soal menodai konstitusi 1971, justru ULMWP menganggap selama ini TPNPB-OPM dan beberapa organisasi simpatisannya sudah berbuat sejauh mana, dari tahun 1971 hingga sekarang tidak ada wujud perjuangan menuju kemerdekaan Papua.

"Sehingga ULMWP mengambil langkah yang cepat untuk memaksa agar adanya pengakuan segera dari PBB, karena rakyat sudah bosan dengan janji-janji yang selalu disampaikan oleh Jefry Bomanak Pagayak melalui media".

Edi mengatakan apapun yang terjadi ULMWP tetap maju, dan tidak akan pernah mundur, walaupun tidak diterima organisasi lain.

Thursday, 29 October 2020

United Liberation Movement for West Papua Bentuk UUD Sementara Papua Merdeka

Oleh Farid M. Ibrahim, sumber https://www.abc.net.au

Pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda menyambut baik terbentuknya suatu Undang-undang Dasar (UUD) Sementara yang akan menjadi konstitusi negara merdeka yang mereka perjuangkan di wilayah propinsi Papua dan Papua Barat.

Menjawab pertanyaan wartawan ABC Indonesia Farid M. Ibrahim hari Selasa (27/10), Benny Wenda menjelaskan bahwa Komite Legislatif ULMWP telah melaksanakan sidang tahunan ketiga yang berlangsung beberapa hari lalu.

"Sidang tersebut memutuskan untuk meningkatkan status hukum ULMWP sebagai jalan untuk mencapai referendum dan kemerdekaan dari penjajahan kolonial," kata Benny yang kini bermukim di Inggris.

Pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda. (Istimewa)

Komite Legislatif ULMWP mengadakan sidang tahunan di Kota Port Numbay atau Jayapura yang berakhir pada 20 Oktober 2020.

Selain peningkatan status hukum AD/ART organisasi ULMWP, sidang itu juga memutuskan untuk membentuk UUD Sementara yang akan menjadi konstitusi negara Papua merdeka.

"Sebagai pihak eksekutif dari ULMWP kami menyambut baik hasil sidang tahunan ketiga dari Komite Legislatif," kata Benny.

Ia menjelaskan, keputusan Komite Legislatif membentuk UUD Sementara bersifat mengikat bagi West Papua.

"UUD Sementara ini akan memastikan bahwa ULMWP tunduk pada aturan dan norma demokrasi, HAM serta penentuan nasib sendiri," jelas Benny.

"Setiap elemen dari UUD Sementara ini demokratis, dan disusun untuk melindungi budaya, identitas dan cara hidup kami," tambahnya.

Ketua ULMWP ini menjelaskan bahwa UUD Sementara memuat pedoman dasar dalam mewujudkan suatu "Negara Hijau" yang pertama di dunia, yang meindungi setiap agama dan mahluk hidup di dalamnya.

"Kami telah belajar dari dunia betapa perlunya melindungi dan membangun pendidikan, layanan kesehatan dan energi terbarukan, serta perlunya melindungi hak-hak pendatang Indonesia dan penduduk asli Papua, kepemilikan tanah adat dan kesetaraan gender," jelasnya.

"UUD Sementara ini memuat semua hal itu," kata Benny Wenda.

Sidang tahunan Komite Legislatif ULMWP juga menyatakan mendukung sikap politik rakyat bangsa Papua Barat yang menolak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat.

Komite Legislatif ULMWP mengumumkan hasil Sidang Tahunan III pada 20 Oktober di Port Numbay atau Jayapura. (Supplied)

Pemerintah RI menepis isu yang menyebutkan adanya perpanjangan UU 21/2001 tentang Otsus Papua tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada awal Oktober lalu menyebut tak ada perpanjangan otonomi khusus Papua.

Menurut Menko Mahfud, sebagai sebuah aturan UU, otonomi khusus itu tidak bisa diperpanjang atau diperpendek.

Sidang Tahunan III Komite Legislatif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang berlangsung beberapa hari lalu di Port Numbay atau Jayapura. (Supplied)Ia menjelaskan, Pemerintah RI tengah membahas masalah perpanjangan dana yang akan diberikan dalam implementasi UU Otsus Papua.

Pengaturan dana tersebut, kata Menko Mahfud dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (1/10), akan berakhir pada tahun 2021.

Pasal 34 ayat 6 UU Otsus Papua Tahun 2001 menyebutkan bahwa dana perimbangan bagian Provinsi Papua, Kabupaten/Kota, dari bagi hasil pajak berlaku selama 20 tahun. Ketentuan ini akan jatuh pada Desember 2021 mendatang.

Dibubarkan polisi

Sementara itu, laporan media setempat di Papua menyebutkan syukuran atas pelaksanaan Sidang Tahunan Komite Legislatif ULMWP yang digelar di Kamwoker pada hari Selasa (20/10), telah dibubarkan oleh aparat kepolisian.

Kapolresta Jayapura AKBP Gustav R. Urbinas didampingi Dandim 1701 Jayapura Letkol Edwin Apria Chandra tiba di lokasi kegiatan dan menemui Allen Halitopo, kepala hubungan komunikasi Biro Politik ULMWP.

Kapolresta Gustav Urbinas meminta massa yang berkumpul agar membubarkan diri karena "kegiatan ini tidak memiliki rekomendasi dari tim Gugus Tugas COVID-19".

A man's face painted blue, white and red.

Bendera bintang kejora merupakan simbol gerakan kemerdekaan Papua. (Foreign Correspondent: Greg Nelson ACS)

Papua telah berada di bawah kekuasaan Indonesia selama lebih dari 50 tahun setelah diserahkan dalam perjanjian yang disahkan PBB saat era Perang Dingin.

Pada tahun 1969, Indonesia mengadakan penentuan pendapat rakyat yang disebut 'Act of Free Choice'. Tapi hanya lebih dari seribu warga Papua yang diizinkan untuk memilih.

Indonesia dinyatakan menang dengan suara bulat. Sementara kebanyakan warga Papua merasa dirampok dan gerakan kemerdekaan pun lahir.

Pemerintah Indonesia menyatakan kedua propinsi ini telah diberikan "status otonomi khusus dengan hak istimewa untuk memastikan partisipasi rakyat Papua dalam pembangunan".

Tapi aktivis Papua Barat menilai otonomi khusus bukanlah solusi. Mereka menginginkan kemerdekaan dari Indonesia dan "solusi final yang demokratis".

Diproduksi oleh Farid M. Ibrahim untuk ABC Indonesia.

Monday, 19 October 2020

Tiga Racun dalam Kampanye Free West Papua (2)

Jenderal WPRA Amunggut Tabi menyatakan dalam salah satu pengarahan kepada pasukannya di Markas Pusat Tentara Revolusi Papua Barat (WPRA) di Desa Yako, Papua Nugini bahwa ada tiga racun yang telah menghancurkan kampanye kita untuk membebaskan Papua Barat yaitu egoisme, bergosip, dan ketakutan.

Racun pertama telah kita bahas di artikel sebelumnya. Sekarang kita melihat racun kedua yang disebut “Nabok-Kabok”, yang secara harfiah berarti, berbicara tentang Anda dan pada saat yang sama berbicara tentang saya. Ini adalah racun sosial pertama, berasal dari racun pribadi pertama: ego.

Racun kedua disebut “Nabok-Kabok” dan “Nebi-Kebi”

Dalam bahasa Lani Papua Barat kita sebut “nabok-kabok” menceritakan cerita buruk tentang orang lain. Artinya “bergosip”, berbicara tentang sesama manusia, dan berbicara tentang orang lain tanpa dasar dan fakta yang jelas, kita hanya bergosip, berbicara tanpa dasar manusia lain. Kami menyebarkan kebencian, kecurigaan, dan menciptakan ketegangan dengan menyebarkan informasi yang salah atau tidak berdasar tentang orang lain dan tentang apa yang mereka lakukan.

Konsep Lani tentang "gosip" secara harfiah berarti saya menyebarkan gosip tentang Anda dan Anda juga menyebarkan gosip tentang saya. Ada dinamika timbal balik, sebab dan akibat, memberi dan menerima, tindakan keseimbangan alam terjadi secara otomatis.

Ada kebencian dalam gosip dan ada kebohongan pada gosip, keduanya disebabkan oleh “an-an”, racun sebelumnya yang sudah kita bahas. Gosip adalah informasi tidak berdasar dan tidak berdasar tentang sesuatu terhadap seseorang. Tujuan bergosip adalah untuk merendahkan seseorang yang sedang bergosip, dan merendahkan apapun yang mereka lakukan dan bahkan siapa pun mereka.

Selain kebohongan dan kebencian dalam bergosip, ada juga unsur fitnah dalam bergosip, yaitu menyebarkan informasi palsu tentang orang lain atau sesuatu. Kebanyakan gosip mengandung fitnah, tetapi ada juga gosip yang mengandung kebenaran. Masalahnya di sini adalah tujuan bergosip, bukan pada apakah informasi itu benar atau salah.

Dalam bahasa Lani disebut “nabok-kabok“ yang artinya secara psikologis, bahwa ketika saya bercerita tentang orang lain, saya juga bercerita tentang diri saya kepada orang lain. Dengan kata lain, dengan bergosip, saya menunjukkan kepada orang lain siapa saya. Jika saya menceritakan cerita buruk tentang orang lain dalam gosip saya, maka saya sama buruknya dengan gosip. Jika saya seekor anjing, saya akan menggonggong, saya tidak akan bersiul. Sesederhana itu. Jika saya memiliki masalah, saya akan selalu berbicara tentang masalah.

Nabok-Kabok dalam Kampanye Papua Barat Merdeka

Tidak ada waktu untuk menyebut gosip di antara para pemimpin, aktivis dan organisasi Papua Barat yang telah terjadi di sepanjang perjuangan kemerdekaan kita, tetapi kami ingin fokus pada apa yang terjadi sekarang, per Oktober 2020.

Ada gosip dari ULMWP bahwa Octovianus Motte tidak suka dan tidak menerima Benny Wenda sebagai ketua Pengurus ULMWP, oleh karena itu, dia sedang membuat dan mengorganisir kelompok lain untuk melawan ULMWP pada umumnya dan Benny Wenda.

Ada gosip bahwa Indonesia menggunakan TPN PB OPM untuk menghancurkan ULMWP dan Kampanye Papua Merdeka, dan di saat yang sama, TPN PB OPM juga menyalahkan ULMWP adalah organisasi sponsor Indonesia yang bertujuan untuk menghentikan Papua Barat dari kemerdekaan.

Ada gosip bahwa Tentara Papua Barat adalah komando militer yang disponsori Indonesia, dan pada saat yang sama semua komandan yang tergabung dalam Tentara Papua Barat menyalahkan TPN PB OPM karena sepenuhnya didanai oleh BIN dan Kopassus Indonesia.

Ada gosip bahwa "Grup Bintang 14" atau NRFPB sudah dalam kendali penuh ULMWP dan bahwa pada akhirnya Papua Barat yang merdeka dan merdeka bukanlah Republik Papua Barat tetapi akan menjadi Republik Melanesia Barat.

Ada juga gosip bahwa Buktar Tabuni dan Lukas Enembe sudah menandatangani kesepakatan untuk menerima dialog yang akan dilakukan antara Indonesia dan Jakarta.

Ada gosip Jeffry Bomanak dibayar penuh oleh Indonesia, dia mendapat gajinya dari Konsulat Indonesia di Vanimo dan Port Moresby. Begitu juga ada gosip bahwa WPRA dan WPA dibayar penuh oleh Indonesia melalui berbagai kegiatan bisnis yang dilakukan di Papua Barat.

Ada gosip bahwa Menase Tabuni dan Markus Haluk dibayar oleh Indonesia di dalam ULMWP untuk menghentikan kemerdekaan penuh Papua Barat.

Daftarnya bisa berlanjut hingga ratusan bahkan ribuan gosip yang tersebar di sekitar Melanesia di Papua Barat. Kami menyebut semua ini "gosip", dan banyak di antaranya berisi fitnah atau fitnah

Pencemaran nama baik (juga dikenal sebagai fitnah, fitnah, fitnah, fitnah atau perdagangan) adalah komunikasi lisan atau tertulis dari pernyataan palsu tentang orang lain yang secara tidak adil merusak reputasi mereka dan biasanya merupakan gugatan atau kejahatan.

Sunday, 23 February 2020

Andy Ayamiseba, Pentolan Papua Merdeka dan Mantan Manajer Black Brothers Meninggal Dunia

Tribun Medan 22 Feb 2020 12:34

Andy Ayamiseba pentolan The United Liberation Movement for West Papua atau yang sering di sebut Organisasi Papua Merdeka, meninggal dunia
Andy Ayamiseba, Pentolan Papua Merdeka dan Mantan Manajer Black Brothers Meninggal Dunia

TRIBUN-MEDAN.com - Andy Ayamiseba pentolan The United Liberation Movement for West Papua atau yang sering di sebut Organisasi Papua Merdeka, meninggal dunia di Canberra, Asutralia, Jumat (21/2/2019)

Kabar meninggalnya Andy Ayamiseba menghiasi halaman media sosial teman-temannya, seperti yang dituliskan akun fanspage Facebook Humans of Vanuatu.

"Andy Ayamiseba. West Papua international activist and Vanuatu citizen. RIP. Selamat jalan," tulisnya, Sabtu (22/2/2019).

Andy Ayamiseba meninggal dunia karena menderita kanker. Keluarganya pun sempat meminta donasi di situs crowdfunding Gofundme, untuk biaya pengebatan Andy Ayamiseba.

Bahkan link donasi ini dishare oleh di akun pribadi Andy Ayamiseba dan beberapa temannya menuliskan komentar supaya Andy Ayamiseba semangat.

Andy Ayamiseba lahir di kota Biak, 21 April 1947 dari pasangan Dirk Ayamiseba dari Papua dan ibunya Dolfina Tan Ayomi keturunan Tionghoa.

Ayahnya, Dirk Ayamiseba pernah menjadi Gubernur pertama di Papua dan Ketua DPRD-GR pertama. Namun ideologi Andy dan ayahnya tidak sejalan.

Senior OPM Andy Ayamiseba
Andy memilih ikut berjuang bersama para aktivis Papua merdeka untuk melepaskan Papua dari NKRI. Andy sangat intens terlibat bersama faksi-faksi pendukung Papua merdeka di Vanuatu.

Andy dan lima orang rekannya yang lain sesama pengusung ideologi Papua merdeka pernah mewakili Papua ke Noumea, ibukota negara New Caledonia menghadiri upacara pembukaan The 19th Melanesian Spearhead Group (MSG) Leaders Summit pada 2013 lalu.

Namun ditengah kegiatan politiknya, Andy Ayamiseba adalah seorang yang pernah berpengaruh di dunia blantika musik Indonesia.

Seperti dilansir Tribun Medan dari Kompasiana, Andy Ayamiseba adalah sosok dibalik lagu-lagu lawas yang hits di era 1970, yaitu 'Kisah Seorang Pramuria' dan 'Mutiara Hitam'.

Lagu-lagu ini dipopulerkan oleh grup musik Black Brothers dari Tanah Papua yang dibentuk oleh Andy Ayamiseba.

Saat itu personil Black Brother yaitu Benny Betay (bass), Jochie Phiu (keyboard), Amry Tess (trompet), Stevie MR (drums), Hengky Merantoni (lead guitar), Sandhy Betay (vokal), Marthy Messet (lead vocal), Agus Rumaropen (vokal) dan David (saxophone), sedangkan Andi Ayamiseba berperan sebagai Manajer band.

Kepiawaian Andy Ayamiseba memanajemen grup musik boleh diancungi jempol.

Salah satunya adalah mengubah nama grup musik ini dari sebelumnya bernama Iriantos dan setelah hijrah ke Jakarta tahun 1976 namanya diubah menjadi Black Brother.

Kehadiran Black Brothers di ibukota cukup mendapat tempat saat itu di hati pecinta musik Indonesia. Banyak produser ternama yang mengikat kontrak dengan grup musik ini.

Tetapi setelah Andy Ayamiseba mulai ikut dalam politik Papua Merdeka, ketenaran Black Brother pun perlahan turut meredup di Indonesia.

Band ini pun sempat tenar di Belanda dan Vanuatu, setelah melakukan beberapa show di Belanda dan negara-negara tetangga seperti Papua Nugini dan Vanuatu.

Sekitar tahun 1980 mereka pun meminta suaka politik di Negeri Belanda. Kemudian tahun 1983 grup ini hijrah ke Vanuatu atas undangan pemerintah Vanuatu yang saat itu dipimpin Presiden Walter Lini dan Barak Sope.

Kabarnyanya, Black Brothers punya peran khusus dalam memberikan dukungan lewat musik untuk mendirikan negara di Pasifik Selatan itu.

Kedekatan Andy dengan Barak Sope membuat Andy ikut marasakan dampak kejatuhan Walter Lini dari kursi kepresidenan tahun 1988 akibat mosi tidak percaya dari rakyat Vanuatu.

Alm. Dr OPM John Ottow Ondawame, (alm) Benny Wenda, dan
Senior OPM Andy Aymiseba (alm)
Ia dideportasi dari negara Vanuatu. Group musik Black Brothers pun tercerai berai. Personilnya ada yang tinggal di Vanuatu dan sebagian lagi tinggal di Australia.

Beberapa di antaranya sudah meninggal dunia di negeri orang.

Setelah tak bersama Black Brother lagi, ia mencoba kembali ke Vanuatu tahun 1990-an setelah namanya dihapus dari daftar imigran terlarang di negeri itu.

Ia melakukan beberapa kunjungan ke Vanuatu dengan dokumen perjalanan yang disediakan oleh pemerintah Australia.

Ia pun membujuk pemerintah Vanuatu mendukung gerakan kemerdekaan Papua Barat.

Ia mengisi hari-harinya dengan usaha dagang eksport-impor dan terus menjalin hubungan dengan faksi-faksi pendukung Papua merdeka di Vanuatu.

Atas pelanggaran urusan dagang, Andy pernah dideportasi ke negara Kepulauan Solomon oleh pemerintah Vanuatu pada 9 Pebruari 2006.

Namun pihak imigrasi Solomon menolak Andy masuk ke negera itu.

Manager Black Brothers, Andy Ayamiseba bersama
Personil Band
Andy kembali dimasukan ke dalam pesawat yang kemudian mengantarnya ke Australia, namun Andy ditolak oleh pihak imigrasi Australia yang kemudian mengirimnya kembali ke Vanuatu tanggal 10 Pebruari 2006.

Pada 14 Mei 2012 lalu mantan manajer Black Brothers ini pernah ditangkap karena melakukan protes kepada pemerintah Vanuatu tanpa izin yang sah.

Andy memprotes kebijakan Pemerintah Vanuatu menjalin kerjasama latihan militer dengan pihak Indonesia.

Andy menolak kedatangan pesawat militer Vanuatu yang membawa 100 unit komputer, sebagai bagian dari perjanjian kerja sama yang ditandatangani pemerintah Indonesia dan Vanuatu.

Ayamiseba menilai tindakan ini telah mengabaikan dukungan rakyat Vanuatu terhadap hak penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat.(*)

Saturday, 14 September 2019

Komisi I Minta Menlu Cegah Internasionalisasi Isu Papua

Anggota Komisi I DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9) (GATRA/Ahmad Jilul QF/ft)
Jakarta, Gatra.com - Komisi I DPR RI meminta kepada Menteri Luar Negeri untuk mencegah internasionalisasi isu Papua agar tidak digunakan sebagai propaganda oleh United Liberation Movement for West Papua pimpinan Benny Wenda.

"Kami minta Menlu untuk mencegah internasionalisasi isu Papua. Kemlu harus berperan aktif karena tindakan yang dilakukan pemerintah disayangkan dengan cara memblokir internet di Papua sebab di luar negeri jadi isu negatif, dipakai menghajar pemerintah Indonesia seolah sangat otoriter," kata Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP Lena Maryana dalam Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/9).

Menurut Lena, sepak terjang Benny Wenda harus dibendung. Dimana sejauh ini Benny banyak mendapatkan apresiasi diluar negeri diantaranya mendapatkan penghargaan dari Walikota Oxford di Inggris.

Sementara itu, Anggota Komisi I lain yakni Timbul Manurung berharap agar Kemenlu bisa membantu aparat untuk menangkap Benny Wenda yang telah ditetapkan oleh Kapolri Tito Karnavian sebagai dalang kerusuhan di Papua.

"Pernyataan Kapolri dalangnya Benny Wenda, dia sudah bukan warga negara kita, kami jumpa dengan parlemen dari Inggris kami limpahkan masalah ini, katanya ini kecil, tapi mereka didukung partai buruh. Apa yang bisa dibantu Kemenlu," ujar Timbul.

Sepak terjang Benny Wenda, juga dikonfirmasi oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid saat melakukan kunjungan ke Afrika.

"Benny Wenda melakukan gerilya, lobby meminta dukungan parlemen negara Afrika, mereka mengkonfirmasi Benny Wenda datang untuk melobby, pendekatan etnis dan agama yang dilakukan," ujar Hidayat Nur Wahid.

Effendi Simbolon dari Fraksi PDIP bahkan meminta Menlu Retno Marsudi untuk bicara di Parlemen negara-negara Amerika Serikat dan Eropa untuk membendung penggalangan dukungan Benny Wenda untuk Papua Merdeka.

"Ibu bicara di parlemen Inggris, di senat Amerika, di parlemen Perancis, di Afrika di black kaukus sebab kedaulatan kita akan hilang, begitu Papua hilang maka semua akan hilang. Saya tantang Bu Menlu, ibu bicara di Eropa, di Inggris, di senat dan kongres AS," tegas Efendi.

Menanggapi desakan dari Komisi I DPR RI, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tidak memberikan jawaban terbuka dan meminta agar dilakukan rapat tertutup.

"Pertanyaan-pertanyaan yang perlu pendalaman tertutup terutama isu Papua, Palestina, dewan HAM, dan juga mengenai isu laut Cina Selatan, yang lain kami tanggapi terbuka," kata Retno Marsudi.

Reporter: Ahmad Jilul Qurani Farid, Gatra
Editor: Bernadetta Febriana

Sunday, 5 February 2017

WN UK akan Berenang ke Markas PBB Bawa Petisi Papua Merdeka

LONDON, SATUHARAPAN.COM - Sebuah tim yang terdiri dari enam perenang warga negara Inggris sedang disiapkan untuk merenangi Danau Jenewa, Swiss sepanjang 69 kilometer. Mereka akan membawa petisi yang menyerukan dimasukkannya kembali Papua ke dalam daftar dekolonisasi PBB dan diselenggarakannya referendum penentuan nasib sendiri Papua. Mereka akan menyerahkan petisi tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres di markas PBB di Jenewa.

Rencana ini disampaikan oleh Benny Wenda, juru bicara kelompok yang oleh Indonesia dicap sebagai separatis karena membawa aspirasi penentuan nasib sendiri, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, di London, 24 Januari lalu.

Aksi yang dinamai Swim for West Papua itu direncanakan dilaksanakan pada Agustus mendatang dan menurut Benny Wenda, aksi ini untuk menunjukkan bahwa isu Papua adalah isu kemanusiaan, bukan masalah Pasifik atau Melanesia saja.

Belum ada data rinci tentang nama-nama perenang yang akan turut serta serta kualifikasi mereka. Radionz.co.nz menampilkan gambar peluncuran aksi ini yang menunjukkan Benny Wenda sedang berdiri bersama sejumlah tokoh yang mendukung aspirasi penentuan nasib sendiri Papua.  Tiga pria yang akan berenang tersebut ada dalam gambar. Namun nama-nama mereka hanya disebut dengan singkat yaitu, Tim, Tom dan Joel.

Sementara itu di youtube, dalam bagian kampanye  Swim for West, seorang pria bernama Joel tampil dalam video untuk menjelaskan program ini, bergantian dengan Benny Wenda. Tidak ada penjelasan tentang siapa Joel. Namun dalam video itu, Joel mengatakan ia dan lima orang rekannya akan berenang menyusuri Danau Jenewa sepanjang 69 km membawa petisi penentuan nasib sendiri dan menyerahkannya kepada PBB.

Kampanye global petisi terbuka secara online itu diluncurkan pada 24 Januari lalu, di London, oleh Free West Papua Campaign, sebuah kelompok yang berafiliasi dengan ULMWP, dihadiri antara lain Lord Harries of Pentregarth, mantan anggota parlemen Inggris yang juga satu dari pendiri International Parliamentarians for West Papua (IPWP). Petisi online tersebut akan dibuka sampai Agustus, saat mana petisi tersebut akan diserahkan kepada PBB.

Selain menyerukan dimasukkannya kembali Papua ke dalam daftar dekolonisasi PBB, petisi juga menyerukan kepada PBB untuk menunjuk seorang wakil khusus untuk menyelidiki situasi hak asasi manusia di Papua, serta  untuk mengawasi proses penentuan nasib sendiri.

Disebutkan, tujuan petisi adalah untuk menunjukkan dukungan internasional yang berkembang kepada Papua untuk memiliki kesempatan  memutuskan masa depan mereka sendiri. Dikatakan, bahwa upaya mereka juga berguna untuk menumbuhkan dukungan diplomatik bagi dilaksanakannya penentuan nasib sendiri, yang diatur dalam Resolusi Sidang Umum PBB 1513 dan 1541.

Lord Harries of Pentregarth pada saat peluncuran mulai dibukanya petisi, membagikan pernyataan dukungan dari Uskup Agung Emeritus Desmond Tutu yang mengecam kurangnya perhatian media internasional tentang Papua.

Dia juga memuji tim renang yang akan melaksanakan misinya dan menyatakan solidaritasnya dengan rakyat Papua. "Kita hidup di berbagai wilayah di dunia, tapi kita adalah satu keluarga."

Perhatian warga asing terhadap isu Papua tampaknya berkembang di sejumlah negara. Dari Australia diberitakan hari Jumat lalu seorang WN Australia didenda, ditahan untuk kemudian dilepaskan oleh polisi karena tidak mematuhi perintah polisi tatkala berunjuk rasa di depan Kedubes Indonesia di Canberra.

Adrian van Tonder, nama sang mahasiswa, melakukan unjuk rasa bersama puluhan orang lainnya, dengan berbaring di jalan di depan Kedubes, seraya menutupi badan mereka dengan kain putih dilumuri cat merah.

Adrian van Tonder tidak mengindahkan perintah polisi untuk pindah karena menghalangi arus lalu lintas. Akibatnya hakim memberikan hukuman denda dan sempat ditahan.

Kampanye penentuan nasib sendiri Papua terus digemakan oleh ULMWP di luar negeri dan menunjukkan meningkatnya perhatian masyarakat internasional. Namun di sisi lain upaya ULMWP untuk meyakinkan negara-negara Pasifik dan Melanesia kelihatannya jauh dari yang mereka harapkan, terlihat dari tertundanya keputusan Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk mengesahkan keanggotaan mereka.

Pernyataan Benny Wenda yang menekankan bahwa masalah di Papua adalah masalah kemanusiaan bukan masalah Pasifik dan Melanesia saja, menyiratkan keinginan untuk menjajaki dukungan lebih luas, ketimbang fokus kepada negara-negara Pasifik dan Melanesia, sebagaimana telah mereka lakukan.

Pemerintah Indonesia belum mengeluarkan pernyataan atas langkah ULMWP ini. Namun sejumlah netizen mengatakan bahwa petisi online yang tengah digagas oleh ULMWP ini tidak dapat diakses dan kuat dugaan ada pemblokiran.

Editor : Eben E. Siadari

Friday, 14 October 2016

Hari ini Benny Wenda Kunjungi Sahara Barat

El Aaiun, Tabloid-WANI -- Hari ini tanggal 13/10/2016, Benny Wenda mengunjungi Sahara Barat untuk menyaksikan Festival Film FiSahara. Saat ini tuntutan rakyat Sahara Barat tidak bedah dengan tuntutan rakyat Papua yaitu berjuang untuk menentukan nasib sendiri dan merdeka. Berikut mengenai Sahara Barat.... Sumber: http://ift.tt/2enYTul

from WordPress http://ift.tt/2dP107s
via IFTTT

Sunday, 2 October 2016

Didukung Negara-negara Pasifik, Gerakan Papua Merdeka Kian Lantang

JAKARTA -Sindonews -  Gerakan Pembebasan Papua atau Papua Merdeka semakin lantang mendesak Pemerintah Indonesia untuk membuka akses ke Papua Barat terkait isu pelanggaran HAM. Gerakan ini bereaksi setelah negara-negara Kepulauan Pasifik di Sidang Umum PBB memberi dukungan bagi Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri. Pemerintah Indonesia mengecam sikap enam negara di Kepualuan Pasifik, yakni Vanuatu, […]

from WordPress http://ift.tt/2dxQCyE
via IFTTT

Thursday, 29 September 2016

Melanesian Solidarity Summit Today

The Vanuatu West Papua Association is hosting a “Wantok Summit” for Free West Papua Civil Society Organization support group in the Melanesian region of Vanuatu, Solomon Islands, Kanaky, Fiji, Papua New Guinea and West Papua at the Vanuatu Christian Council (VCC) office, 8.30 am today. The Summit is being held in parallel with the MSG […]

from WordPress http://ift.tt/2cNRYrC
via IFTTT

Wednesday, 28 September 2016

Pacific West Papua 8 Sep 2016 Indonesia obstructing Papua representations – ULMWP

RNZ - Indonesia is impeding Pacific regional efforts to pursue justice for human rights abuses against Papuans the United Liberation Movement for West Papua says. Criticism from the Movement's ambassador for the Pacific Islands region, Amatus Douw, comes as Papua is to be discussed at the Pacific Islands Forum leaders summit in the Federated States […]

from WordPress http://ift.tt/2dzTVtz
via IFTTT

Wednesday, 10 August 2016

Perkuat Dukungan, Benny Wenda Akan Kunjungi Selandia Baru

Jayapura, Jubi – Benny Wenda, Juru bicara Gerakan Pembebasan Papua Barat Bersatu (ULMWP), direncanakan mengunjungi New Zealand, penghujung bulan Agustus 2016 nanti, untuk memperkuat dukungan kampanye keadilan dan hak penentuan nasib sendiri rakyat Papua Barat. Benny, seperti dilansir Asia Pacific Report, Rabu (3/8) lalu, akan memulai kunjungannya pada tanggal 23 Agustus hingga 1 September mendatang. […]

from WordPress http://ift.tt/2b6W6UY
via IFTTT

Tuesday, 19 July 2016

Amunggut Tabi: Tinggalan Egoisme Individualis dan Mari Sepenuhnya Dukung ULMWP

Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua menyatakan memang "perjuangan dan pengorbanan ialah dua sisi mata uang yang satu". Setiap perjuangan pasti ada pengorbanannya, tetapi kita harus mengajukan tiga pertanyaan penting: Pengorbanan apa yang pantas pada waktu kapan? Berapa banyak dan berapa lama pengorbanan harus kita berikan? dan Apakah pengorbanan itu dipersembahkan […]

from WordPress http://ift.tt/29RhuKZ
via IFTTT

ULMWP Menerima Keputusan MSG

Penulis: Eben E. Siadari 20:59 WIB | Senin, 18 Juli 2016 HONIARA, SATUHARAPAN.COM - Kelompok yang menamakan diri sebagai Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengatakan pihaknya menerima keputusan organisasi sub-regional, Melanesian Spearhead Group (MSG), yang menunda pemberian status anggota penuh kepada mereka. Juru Bicara ULMWP, Benny Wenda, […]

from WordPress http://ift.tt/29Q7iiP
via IFTTT

ULMWP accepts MSG decision and calls for greater support of West Papua

BY: Anonymous 16:00, July 17, 2016, Pacific Loop The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) remains positive despite the Melanesian Spearhead Group’s (MSG) decision to defer its application for full membership. ULMWP spokesperson, Benny Wenda, said this could be seen as a delay tactic but ULMWP acknowledges the technical issues highlighted by the leaders […]

from WordPress http://ift.tt/29WhWYS
via IFTTT

Wednesday, 13 July 2016

Keanggotaan MSG akan Lebih Terbuka

Honiara, Jubi – Keanggotaan Melanesia Spearhead Group (MSG) akan dibahas secara khusus dalam pertemuan para pemimpin MSG di Honiara, 14-16 Juni 2016. “Ide tentang keanggotaan MSG yang lebih terbuka akan menjadi pembahasan khusus dalam pertemuan para pemimpin nanti. Ini berarti, kelompok internasional atau regional maupun negara yang tidak berada dalam blok Melanesia bisa menjadi anggota […]

from WordPress http://ift.tt/29PmwdC
via IFTTT

ULMWP : West Papua Bergerak Maju dari Advokasi Menuju Sebuah Negara

Honiara, Jubi – Perjuangan bangsa Papua Barat saat ini mulai bergerak maju dari tahap advokasi menuju tahap membangun negara. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Honiara kepada sejumlah wartawan. “Saat ini kami harus bergerak maju membangun sebuah negara. Ini untuk mendapatkan dukungan internasional dalam penentuan nasib sendiri,” […]

from WordPress http://ift.tt/29ByEsN
via IFTTT

Monday, 11 July 2016

Delegasi ULMWP Tiba di Kepulauan Solomon Jelang KTT MSG

Penulis: Melki Pangaribuan 17:01 WIB | Sabtu, 09 Juli 2016 HONIARA, SATUHARAPAN.COM - Anggota delegasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dikabarkan tiba di Honiara, Kepulauan Solomon pada akhir pekan ini, menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) yang akan dilaksanakan pada minggu depan. Hal ini dibenarkan oleh Ben Didiomea, salah satu […]

from WordPress http://ift.tt/29H1rAu
via IFTTT

Saturday, 9 July 2016

Juru Bicara ULMWP Benny Wenda Tiba di Honiara Solomon Islands

Juru bicara ULMWP (Benny Wenda, Amatus Douw dan seorang pendukung Papua Merdeka tiba di Bandara Internasional Honiara pada pukul 1:40 Siang ini tanggal 9 Juli 2016. Dalam kedatangan ini, Solomon Islands in Solidarity fro Free West Papua telah melakukan penjemputan di Bandara Internasional di Honiara dengan menanimpilkan spanduk, Bendera Bintang Fajar. Solomon Islands Solidaritas kerja […]

from WordPress http://ift.tt/29o0uh2
via IFTTT

Wednesday, 29 June 2016

Selamat HUT Kemerdekaan West Papua 1 Juli 2016

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua, dengan ini mengucapkan SELAMAT HUT KEMERDEKAAN WEST PAPUA YANG KE-45 Tanggal 1 Juli 2016             Dengan usia kemerdekaan yang terus bertambah, kita bangsa Papua semakin bertambah dewasa, semakin bersatu dan semakin giat dalam memperjuangkan kemerdekaan ini, sampai akhirnya penjajah NKRI keluar […]

from WordPress http://ift.tt/294kGRS
via IFTTT

Friday, 27 May 2016

Wawancara Khusus Benny Wenda: Kami akan Bawa Papua ke PBB

Penulis: Eben E. Siadari 22:16 WIB | Rabu, 25 Mei 2016 SYDNEY, SATUHARAPAN.COM - Juru Bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, menilai tidak ada keseriusan pemerintah Indonesia untuk berdialog dengan rakyat Papua. Oleh karena itu, ia mengatakan pihaknya akan memfokuskan perjuangan membawa masalah Papua ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Tujuan akhir adalah […]

from WordPress http://ift.tt/1RvCamQ
via IFTTT