Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label Bloody Nduga. Show all posts
Showing posts with label Bloody Nduga. Show all posts

Tuesday, 28 September 2021

NDUGAMA Kedarangan Pasukan Setan Pencabut Nyawa OAP

The TPNPB-OPM NEWS 

Selamat malam. 

Info. Hari ini tanggal 27/09/2021 pendoropan Pasukan dari jakarta langsung tibah di keneyam Ibu kota kabupaten Nduga Papua.
TNI ORANG NOMOR 1 itu menggunakan Helikopter milik TNI dalam pengawalan udara 2 helikopter mendarat di keneyam kabupaten nduga. 
Pengawalan tersebut 40 orang Anggota TNI dan anak buah dari orang nomor satu dari jakarta langsung tibah di keneyam kabupaten nduga. 
Dari kurir TPNPB -OPM di ibu kota Keneyam memantau  orang nomor satu dari jakarta itu datang dengan anak buah 40 orang mereka berada di koramil kabupaten nduga.
Rencana tidak lain mereka datang menangkap Pimpinan dan Pasukan TPNPB-OP  kodap III Ndugama Darakma  Pimpinan Egianus kogeya dengan pasukan Laporan Kurir Aktif TPNPB-OPM Kodap III Ndugama Darakma.
Mereka adalah Pasukan Gerak Cepat dari Jakarta langsung Kopassus Dan Densus 88.
Seluru Rakyat Ndugama dan Pasukan TPNPB-OPM tetap siaga satu .
Ndugama adalah Tanah kami,Dusun ,Kami Kami tetap semangat sampai titik darah penghabisan Papua Merdeka
Tutur Panglima kodap III Ndugama setela mendengar berita itu Pasukan Eksekutor lapangan sudah di terjunkan sedang bergera bersama di Wilayah Ndugama.

Ndugama 28 September 2021.
Panglima kodap III Ndugama Darakma.

Brigadir Jenderal EGIANUS KOGEYA.
Team Editor : Awak Media The TPNPB-OPMNEWS
Pewarta : Admin WPNLA.
Foto istimewa Doc TPNPB-OPM Kodap III Ndugama

Thursday, 6 May 2021

Laporan Resmi TPNPB OPM NEWS: Baku Tembak di Ndugama 3 Pasukan TNI Tewas

Hari ini telah terjadi Kontak Senjata antara Pasukan TPNPB-OPM Kodap III Ndugama Darakma di bawa Pimpinan  Komadan Batalion Mugi Danyon Nereminus Gwijangge   di Distrik Mugi Kabupaten Nduga Papua

Dalam laporan ini  Panglima kodap III Ndugama Darakma Brigadir Jenderal EGIANUS KOGEYA mengatakan bahwa kejadian itu benar sekitar pukul 11.00 Waktu setempat lokal Ndugama. Pasukan saya serang pos Distrik Mugi dan 3 orang Pasukan TNI-Polri tertembak jatu dengan ukuran pas dan yang lain tertembak dengan peluru nyasar kami belum ketahui tutur Panglima kodap III Ndugama Darakma.

Hal tersebut di laporkan langsung dari Lapangan tempat kejadian Peristiwa .

Sementara dalam kontak senjata tersebut pihak TPNPB -OPM belum ada yang korban 

Menurut Panglima Kodap III Ndugama Darakma Brigadir Jenderal EGIANUS KOGEYA mengatakan bahwa belakangan ini banyak informasi beredar bahwa  Pemerintah Indonesia melalui badan Penanggulangan terorisme dan Presiden Jokowi melabelkan Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM  di sahkan dalam undang- undang Teroris namun itu karena Banyak Mujizat Tuhan Allah terjadi di Tanah Papua dalam hal banyak Pasukan TNI-Polri dengan berbagai kesatuan dengan kekuatan militer canggih melengkapi dengan kekuatan senjata otomatis namun Tuhan Allah pencipta alam semesta Papua sudah mengalahkan jika Saya sebagai Panglima kodap III Ndugama Darakma siap bertanggung jawab atas Penembakan terhadap 3 anggota TNI polri di Distrik Mugi Tanggal 3 Mei itu.

Dan Saya dan Pasukan saya 13 Batalion 3 Wilaya Kowip tetap melawan Pasukan TNI-Polri yang baru kirim dengan berbagai nama kesatuan .

Demikian laporan Panglima Komando daerah Per Tahanan Kodap III Ndugama Darakma.

Ndugama Darakma 5 Mey 2021

Penanggung jawab Komando Lapangan Komadan Batalion Mugi.

Danyon Nereminus  Gwijangge

==================

Komadan Batalion Mugi.

Mengetahui Panglima kodap III Ndugama Darakma.

Brigadir Jenderal EGIANUS KOGEYA

===============

Mengetahui Panglima Komando Nasional KOMNAS TPNPB -OPM

Gen Goliat Tabuni

================

Panglima  umum

Mengetahui Komandan Opera umum setanah Papua.

Mayor Jenderal   Lekagak Telenggen

=================

Komandan Operasi umum se Tanah Papua.

Tim editor Awak Media

The TPNPB-OPM News





Wednesday, 31 March 2021

Nduga News: Duka Nasional: Kembali Terjadi Penembakan Warga Sipil oleh TNI/ POLRI Kolonial Indonesia Di Ndugama

Pada hari senin 29 maret 2021. Kembali terjdi pembunuahan  terhadap masyarakat sipil. Atas nama: YERMIAS SERERA saat pergi ke kebun. 

KORONOLOGIS


Hari senin pgi Yermias dgn istrinya Dapiana Dipak bersama ank kecil  pergi berkebun di tonibid dekat pingiran kali keneyam. Sesudah sampai disana istrinya melihat bekas kaki anggota yg sedang beroperasi di pinggiran kebun, dr situ istrinya bilang sama suami, ini saya ada lihat bekas kaki anggota jd bapa jaga ank sajah, saya petik sayur cepat-cepat br kita pulang, dan saat istrinya sibuk petik sayur , anggota muncul dan langsung tarik yermias bawa kehutan, tdk lama ank kecil menangis br mamanya mendekat begigini ank kecil terdampar sendiri tanpa ayah. 

Setelh itu istrinya kejar ikuti jejak kaki dan ketemu suaminya ditangan anggota TNI dgn jumlah besar dan beteriak lepaskan tpi anggota malastau culik yermias dan bawa ke hutan.  

Istrrinya sambil menangis jln kunjungi kelurga lain yg sedang berkebun dan laporkan suaminya diculik. Dari situ mereka telpon ke kota untk minta bantuan namun tdk berhasil dan. Tdi pagi pihak korban lapor anggota trun cari kebradaan korban namun tdk di temukan apa2 yg ada segumpal dara yg mereka temukan di pinggir kali keneyam dan, korban sampai saat ini belom di temukan.

Rencana selanjutnya. Besok semua masyarakat Nduga turun jalan menuntut kepada TNI/POLRI untk mencari kebradaan korban, sambil menunggu kedatangan Pemda Nduga bersama 25 anggot DPRD Nduga yg selama ini tdk menetap di Daerah. 

Maka kami minta semua lembaga mohon pantau dan avokasi rakyat Nduga yang sedang korban membabi butah ini,

Info langsung tkp lapangan Nduga kenyam  Papua.

#SAVE RAKYAT NDUGA #

#SAVE NDUGA PAPUA #

Saturday, 27 March 2021

Konflik Bersenjata di Wilayah Ndugama Membumi haguskan di Hutan Ndugama Papua.

 The TPNPB OPM News: Laporan Resmi dari Lapangan Perang Ndugama


Setelah Tanggal 20 Maret 2021 Kontak Senjata anatara Pasukan TPNPB-OPM Kodap III DARAKMA Ndugama di kali Bumid membuat anggota pasukan TNI-Polri 5 orang gugur tanggal 24 Maret 2021 2 anggota POLRI-TNI gugur di tempat yang sama di pinggir di Kali Bomid perbatasan Gunung Semal.

Hal tersebut mengudang serangan udara bertubi-tubi oleh Pemerintah Indonesia Melalui Pasukan TNI Angkatan udara dan angatkan Darat dari tanggal 21 sampai tanggal 28 Maret 2021.

Kurang lebih selama satu Minggu minggu Pemerintah Indonesia melalui Pasukan TNI-Polri angkatan darat dan angkatan udara menggunakan Fasilitas Militer dan Penggunaan Senjata tidak Sehimbang  berperang melawan Pasukan TPNPB-OPM Kodap III DARAKMA Ndugama pimpinan Brigjen EGIANUS KOGEYA padahal TPNPB hanya Pejuang Revolusioner yang belum memiliki peralatan Militer yang canggih.

Serangan udara selama satu Minggu ini sangat mengerikan, Pasukan TNI-Polri menjerang Pasukan TPNPB-OPM Kodap  III DARAKMA Ndugama membumi hanguskan di Markas Pertahanan sementara Kodap III DARAKMA Ndugama batalion Alguru dan sekitarnya.

Dalam serangan ini Pasukan TNI-Polri AU  menembak Bom balestik mematikan itu sekitar 20 Bom balestik dari udara ke arah pertahanan Pasukan TPNPB-OPM dari Tanggal 24 Maret itu ada 4 Roket bersamaan  dengan senjata api 44, Basoka granat dan  senjata ringan lainnya yang kami belum sebut Pasukan TNI-Polri menyerang dari udara.

Pada Tanggal 25 Maret itu ada empat Roket yang di lepaskan dari udara.

Pada Tanggal 26 Maret 2021 itu sekitar 4 Buah Bom balestik.

Tanggal 27 Maret itu di lepaskan 4 Buah Bom balestik.

Tanggal 28 Maret itu ada 10 Buah Bom Balestik mengguncang Wilayah Merah Ndugama Pos TPNPB OPM Kodap III DARAKMA Ndugama di Moid Batalion Alguru 

Semua Penyerangan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Pasukan TNI-Polri angkatan udara dan angatkan Darat menggunakan fasilitas permanen Hellykopter melawan Pasukan TPNPB-OPM adalah melanggar hukum kovenan PBB dengan Penggunaan Senjata TIDAK SEIMBANG yang mana dalam perlawanan sebuah perebutan Wilayah sengketa yang mana perlawanan dengan Penggunaan Senjata TIDAK SEHIMBANG.

Serangan-serangan yang mematikan ini Pemerintah Indonesia menyewa Pesawat Pengintai berbentuk Herlkules tanpa awak  yang selalu memantau pergerakan Pimpinan Militer TPNPB OPM itu hari ini Tanggal 29 Maret Hari Senin tanggal 29 Maret Pasukan TNI-Polri kembali menghujani Pos Moid dengan berbagai tembakan sampai Lautan Asap di balik Operasi Militer di Wilayah Ndugama.

Dalam serangan ini Panglima kodap III DARAKMA Ndugama Brigadir Jenderal EGIANUS KOGEYA mengatakan bahwa pihaknya sangat menyangkan  sikap pemerintah Klonial Indonesia tidak mengimbangi Kekuatan Penggunaan Senjata.

Menurut Panglima Kodap III DARAKMA Ndugama seharusnya Pemerintah Indonesia perlu sadar mengakui  perjuangan kami TPNPB OPM, karena selama ini banyak Pasukan TNI-Polri yang gugur itu bukan penjelesaian Konflik bersenjata antara Pasukan TPNPB-OPM dan Pasukan TNI-Polri selama 4 tahun belakangan ini di Tanah Papua dan Ndugama.

Namun kini kami semakin dewasa dengan sikap Pemerintah Indonesia selalu menjerang  kami TPNPB OPM itu serangan Babi buta seperti Binatang buruan.

Jika kami pimpinan dan Pasukan TPNPB-OPM Kodap III DARAKMA Ndugama meminta Kepada Pemerintah Indonesia dengan secara sadar Bahwa:

1.Kami Pimpinan dan Pasukan TPNPB-OPM Kodap III DARAKMA Ndugama menembak mati 7 Anggota Pasukan TNI-Polri dengan ukuran Positif di Kali Bomid adalah hitungan standar dan kami belum hitung dengan Kena luka maupun serpihan dan juga kena tembak samping kiri kanan Kami secara Komando Daerah Kodap III DARAKMA di bawa Pimpinan Militer Brigadir Jenderal EGIANUS KOGEYA Ndugama siap bertanggung jawab atas semua Pembunuhan itu.

2.Kami minta Tuntutan kepada Pemerintah Indonesia segera buka diri untuk mengakui kedaulatan Bangsa Papua Barat yang orang tua kami sudah berjuang dan mewariskan  dari Tahun 1961-1971 sampai  saat ini kami masih berjuang untuk mendapatkan Pengakuan Kemerdekaan yang perna ada.

3.Kami pimpinan dan Pasukan TPNPB-OPM Kodap III DARAKMA Ndugama meminta Kepada Pemerintah Indonesia, Pemerintah Amerika serikat, Pemerintah Belanda , Pemerintah Inggris segera Ijin kan  Tim Pencari fakta PBB ke Tanah Papua dan Tanah Ndugama dan an Intan jaya dan Daerah lain yang Operasi Militer yang sedang Operasi Militer lebih Anghresip.

4.Kepada  Para Pejuang Diplomat dalam berbagai Organisasi yang berjuang Papua Merdeka segera satukan barisan dalam Komando dalam Payung Hukum TPNPB OPM demi Rakyat Kecil yang sedang  menderita dan Pasukan TPNPB-OPM yang Mandi peluru di Medan Revolusi Hutan rimbah demi mempertahankan prinsip dasar negara republik West Papua.

5.Kami Pimpinan dan Pasukan TPNPB-OPM Kodap III DARAKMA Ndugama berperang melawan Pasukan TNI-Polri kurang lebih 4 Tahun perang melawan Pemerintah Indonesia bersama beberapa daerah seperti Intan jaya, Tembagapura, Pengunungan Bintang, Maibart,Ilaga,Puncak Jaya dan Lany jaya.

Namun 25 Kodap lain yang terdiam diri maka bergerak menjusul 8 Kodap yang Kami sebut di atas sudah menuju ke status Daerah Konflik Bersenjata,karena tujuan kami  sama-sama berpikir Papua Merdeka namun 25 Pangkodap Panglima daerah  masih berdiam selama 4 Tahun adalah Kelemahan besar  Pangkodap  jika Segera bergerak serentak .

6. Kami Pimpinan dan Pasukan TPNPB-OPM Kodap III DARAKMA Ndugama Pimpinan Brigadir Jenderal EGIANUS KOGEYA dan Komadan operasi Pemne Kogeya berharap Seluru Rakyat Papua melalui Gerakan Sipil di Komandoi oleh KNPB,dan  108 organisasi Sipil PRP Segera bersatu dan bergerak Menuju Mogok Sipil Nasional (MSN),

Jika tidak sampai hari final maka Kami Pimpinan dan Pasukan TPNPB-OPM Kodap III DARAKMA Ndugama akan bertanya kepada pimpinan organisasi Sipil di suatu saat nanti.

Karena perjuangan kami TPNPB OPM Kodap III Darakma  Ndugama dari orang tua kami sampai kami generasi muda sekarang adalah untuk Rakyat Papua yang sedang di tindas dari Sorong sampai Almasu/samarai bukan Ndugama merdeka atau Intan jaya merdeka.

7.Kami Pimpinan dan Pasukan TPNPB-OPM Kodap III Darakma  Ndugama  di balik Operasi Militer menjerukan Seluruh Rakyat  Papua dari Sorong sampai Almasu, samarai Segera satukan Komando Rakyat Melalui Gerakan Sipil Satukan barisan untuk merebut kembali ke daulatan Bangsa Papua Barat.


8. Kami Pimpinan dan Pasukan TPNPB-OPM Kodap III Darakma Ndugama meminta kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  Segera Mengirim  Pasukan Perdamaian  PBB  Ke Tanah Papua Karena Pasukan TNI-Polri terus melakukan Penjerangan dan Pemboman  di Tanah Papua seperti Intan jaya dan Ndugama yang terjadi pada Tanggal 29  BOM Roker balestik di Markas Batalion Alguru Pos Moid .

Demikian laporan Resmi situasi Wilayah Konflik bersenjata  Ndugama oleh  Panglima kodap III Darakma Ndugama.


Darakma Ndugama  29 Maret 2021 


Penanggung jawab Komando Nasional Daerah Kodap III Darakma Ndugama 

Brigadir Jenderal EGIANUS KOGEYA

=======}}}{{{=======

Panglima kodap III Darakma Ndugama.

Kolonel AGIN  UNUWE

=================

Wakil Panglima  Kodap III Darakma Ndugama.

Mayor PEMNE KOGEYA

=======}}}{{{=========

Komadan Operasi Kodap III Darakma Ndugama.



Mengetahui Panglima Pusat Komando Nasional KOMNAS TPNPB-OPM

Jenderal Gen Goliat Tabuni



TEMBUSAN 

Kepada Yth: 

1  Seluru 32 Pangkodap  TPNPB-OPM SE-TANAH AIR WEST PAPUA 

2.Seluru  Pejuang Revolusioner TPNPB OPM diplomat di seluruh Dunia

3.Seluru Organisasi Sipil  yang pro Kemerdekaan.

4.Seluruh Rakyat Papua dari Sorong sampai Almasu samarai.

5. Araip

Wednesday, 20 January 2021

Baku tembak di jembatan WABUGO Intan Jaya Satu Anggota TNI Tertembak Di Tempat

 The .TPNPB NEWS:


INTAN JAYA, hari Senin tanggal19 Januari 2021, pukul 3:15.
Kembali terjadi baku tembak antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di jembatan WABUGO kabupaten intan jaya.
Dalam kontak senjata ini pihak TPNPB tembak mati satu anggota TNI di tempat dan beberapa anggota luka-luka dan satu kendaraan milik TNI ancur total.Sementara pihak TPNPB tidak ada korban maupun luka-luka.
Komandan lapangan Lewis Kogeya melaporkan via telepon selulernya bahwa kepada awak mendia The TPNPB News.
Kami baku kontak dengan TNI di jembatan WABUGO Kata kogeya saya bersama pasukan saya baku tembak dengan TNI dan menewaskan satu anggota TNI di tempat.
Laporan langsung dari komandan lapangan Lewis. Kogeya kepada awak media TPNPBNEWS
Lewis. Kogeya adalah pasukan khusus kodap III Ndugama di bawah pimpinan jenderal Egianus. Kogeya.
Di keluarkan markas 19 January 2021.
Penangung jawab
Lewis kogoya
_______________________________
Panglima Kodap III Ndugama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.
Brijend. Egianus Kogoya
_______________________________
Panglima TINGGI Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.
Jend. Goliat Tabuni
_______________________
Laporan awak media The TPNPB NEWS

Sunday, 29 November 2020

𝐓𝐢𝐠𝐚 𝐀𝐧𝐠𝐠𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐍𝐈 𝐓𝐞𝐫𝐭𝐞𝐦𝐛𝐚𝐤 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐊𝐨𝐧𝐭𝐚𝐤 𝐓𝐞𝐦𝐛𝐚𝐤 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐓𝐏𝐍-𝐏𝐁 𝐎𝐏𝐌.


Pasukan TNI yang sedang melaksanakan kegiatan pengamanan wilayah mendapat serangan dari TPN-PB OPM, Kamis (26/11), di sekitar Kampung Kendibam, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kapen Kogawilhan) III, Kolonel Czi IGN Suriastawa, menerangkan bahwa tim gabungan TNI telah diserang TPN-PB pimpinan Egianus Kogoya saat sedang berpatroli.

“Kontak senjata pada hari ini terjadi sekitar pukul 15.15 di sekitar Kampung Kendibam, Distrik Kenyam,” kata IGN Suriastawa.

Pasukan TNI yang terlibat kontak senjata dengan TPN-PB tersebut merupakan pasukan gabungan dari Yonif R 700/WYC yang bertugas rutin mengamankan wilayah Nduga dari gangguan TPN-PB.

Kontak tembak terjadi kurang lebih selama 30 menit. Bahkan sampai sore tadi TNI masih tetap melakukan pengejaran terhadap kelompok TPN-PB. 

Dari kontak tembak itu, terdapat tiga prajurit TNI yang mengalami luka-luka akibat terkena tembakan.

Kemudian ketiganya mendapatkan perawatan di lapangan, selanjutnya di evakuasi sore harinya dari Nduga ke Mimika menggunakan helikopter Caracal milik TNI AU.

Seluruh korban langsung dibawa dan dirawat di RSUD Mimika.

Prajurit TNI yang menjadi korban saat penyerangan TPN-PB sehingga terjadi kontak tembak adalah Serda Abriadi, mengalami luka tembak pada bagian paha kanan.

Selanjutnya Kopda Subair Purnomo, mengalami luka tembak pada bagian pergelangan tangan kanan dan paha kanan, dan Prada Fajar Rosadi, mengalami luka tembak pada bagian leher sebelah kanan.


Source: Facebook


Friday, 30 October 2020

The TPNPB News: Yulius Wetipo passed away, he could not be helped at the hospital

.Report 28/10/2020.


The TPNPB News: Clarification regarding the shooting of civilians in Ndugama Keneyam, Nduga district.

On 7/10/2020. The civilian employees of Exkapator in Keneyam were the perpetrators of the TNI at the new market post 330 who shot the Wetipo clan civilians.

Regarding the shooting of civilians, local time 7 passed, after 10:30 the TPNPB exchanged gunfire with the TNI at the 330 new market post.

Chronology.

Eyewitness Chru TheTPNPB News Wetipo used a motorbike to go to the city but the TNI troops said they were retreating, Wetipo and then the TNI road at the new market post shot directly from behind and finally fell off the motorbike, said the witness.

At that time, three people from the community and two members of the TNI dressed in plain clothes were escorting Yulius Wetipo to Timika.

The statement of the new Market commander that the shooting of wetipo civilians was that the TPNPB who shot was a public deceit, we are fighting on the basis of the people, if West Papuans, we TPNPB, it is impossible to shoot randomly.

They are our People, our people, we look after them.

The TNI at the new market post had shot dead civilians with father and son before, and now it is clear that the wetipo has just shot a new market post and is then accused of the TPNPB who shot it completely untrue.

The death of Yulius Wetipo adds to the length of civilian casualties due to atrocities of the TNI and POLRI. "Currently in Papua.


The TPNPB News Media Crew.



Saturday, 10 October 2020

Serangan Fajar TPN PB Pagi ini di Post TNI Menembak MAti 10 Anggota TNI di Keneyam

Komandan dan Pasukan TPB PB OPM

Nndugama 10 October 2020,03 :40. pagi subuh dini hari terjadi serangan fajar yang di lakukan oleh Pasukan TPNPB KODAP III NDUGAMA. PEREK KOGOYA melaporkan kepada The TPNPB News bahwa kami serang pos TNI Kantor DPR Lama Jalan Koteka, serangan tersebut sepuluh (10) Anggota kolonial TNI telah ditembak Mati oleh pasukan TPNPB.


Panglima kodap KODAP III NDUGAMA Brigjen EGIANUS KOGOYA melaporkan melalui Telepon seluler bahwah, pasukan saya sudah mengambil posisi dari malam hari untuk serangaan ini, dan pasukan kami belum ada korban dalam serangan ini.

Sampai kapanpun kami tetap serang sampai tujuan kemerdekan kami tercapai maka, kamu anggota TNI maupun POLRI datang bertugas ke Ndugama maupun di seluruh papua, tetap kami lawan.


Penangung jawab

Panglima kodap III Ndugama, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.

Brijen EGIANUS KOGOYA

Komandan Operasi Nasional, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat

Mayjend LEKAGAK TELENGEN

Panglima Tinggi, Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat

Jendral GOLIAT TABUNI

Sunday, 4 October 2020

Ada TGPF kasus Hitadipa Intan Jaya, lalu Nduga bagaimana?

Jayapura, Jubi – Kapan pemerintah membentuk TGPF Nduga? Mungkinkan TGPF Intan Jaya juga menyelidiki kasus Nduga? Hal itu dilontarkan tokoh pemuda Kabupaten Nduga, Samuel Tabuni dalam rilis yang disampaikan kepada Jubi, Sabtu (3/10/2020).


“Hanya dalam kurun 14 hari setelah peristiwa Hitadipa, TGPF ini sudah terbentuk. Ini suatu langkah cepat, yang memang sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus Hitadipa. Lalu bagaimana dengan Nduga yang sudah hampir dua tahun?” tanya dia.

Tabuni mengaku sangat mengapreasi keputusan pemerintah membertuk tim investigasi yang disebut sebagai Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas kasus pembunuhan seorang Pendeta di Hitadipa, Intan Jaya.

Namun ia juga sangat berharap pemerintah juga harus adil dalam keputusannya terkait pembentukan TGPF itu. “Apa yang salah ketika tugasnya diperluas? Tidak hanya berfokus pada persoalan Hitadipa saja, tapi sebaiknya persoalan Nduga juga harus menjadi bagian dari perhatian dan tugas TGPF,” kata Samuel yang juga anggota TGPF Hitadipa.

Persoalan Nduga sudah hampir 2 tahun terbengkalai. Pemerintah tidak memberikan perhatian secara serius untuk membentuk tim investigasi seperti TGPF Hitadipa. 

Padahal pembunuhan dan penyiksaan terhadap warga sipil termasuk para hamba Tuhan dalam kasus Nduga juga banyak terjadi. Kasus terakhir terjadi pada pekan lalu di distrik Mbulmu Yalma. Menurut Tabuni pekan lalu ada aparat TNI yang menembak mati dua aparat kampung.

“Tim pencari fakta sedang bergerak ke tempat kejadian karena mayat mereka tidak ditemukan,” katanya.


Tuesday, 10 March 2020

Pansus Kemanusiaan DPR Papua kunjungi pengungsi Nduga di Jayawijaya

Reporter: Islami Adisubrata

Ketua Pansus Kemanusiaan DPR Papua, Veriana Wakerkwa (tengah),
saat mengunjungi pengungsi Nduga di
halaman Gereja Weneroma, Jayawijaya. -Jubi/Islami
Wamena, Jubi – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan, mengunjungi pengungsi Nduga di halaman Gereja Kingmi jemaat Weneroma, Elekma, Kabupaten Jayawijaya, Senin (9/3/2020). Anggota DPR Papua dalam masa resesnya ini, ingin memastikan informasi yang beredar bahwa tidak ada lagi masyarakat Nduga yang mengungsi ke sejumlah kabupaten di Pegunungan Tengah.

Ketua Pansus Kemanusiaan sekaligus anggota DPR Papua, Veriana Wakerkwa, mengatakan setelah mendengar informasi tersebut, ia bersama dua orang anggota pansus lainnya segera mengunjungi Wamena, untuk melihat dan mendata pengungsi Nduga agar publik tahu bahwa pengungsi masih ada, dan mereka membutuhkan layanan pendidikan serta kesehatan.

“Sebagai wakil rakyat yang duduk di parlemen, kami datang tidak hanya untuk melihat, kami akan kembali dan membahas bersama tim dan stakeholder yang ada, untuk melengkapi data terkait pengungsi ini,” katanya.

Wakil Ketua Pansus Kemanusiaan yang juga anggota DPR Papua, Namantus Gwijangge, menyampaikan kalau negara mengatakan sudah tidak ada pengungsi Nduga khususnya di Jayawijaya, hal itu merupakan urusan negara dan pihaknya tak ingin mengintervensinya.

Yang terpenting, kata dia, pansus hanya ingin memastikan apakah pengungsi Nduga memang masih ada, meski saat ini banyak yang tinggal di rumah-rumah saudara mereka di berbagai tempat di Jayawijaya.

“Khusus data pengungsi di Jayawijaya, setelah kami cek semua ada lima ribuan lebih, itu lengkap dengan nama, data per KK, tinggal di mana dan dari distrik mana,” katanya.

Menurut dia, menyoal pendidikan masih bermasalah karena ada anak-anak kelas ujian yang belum bersekolah. “Kita sudah bicara dengan Pemkab Nduga terutama Dinas Pendidikan, kalau memang anak-anak sekolah mau diarahkan ke Nduga, lebih bagus dikomando baik-baik. Mungkin yang ada di sini, kita mobilisasikan ke Nduga.”

Untuk itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Papua maupun Kabupaten Nduga, agar melihat kondisi pengungsi supaya tidak terkesan pemerintah seolah-olah mengabaikan nasib mereka, khususnya anak-anak sekolah.

“Pansus ini dibentuk untuk ciptakan perdamaian di atas tanah ini. Target kita bagaimana bisa damai dengan berbagai masalah yang ada, sehingga perlu kerja sama dengan stakeholder baik TNI dan Polri, untuk bagaimana bisa bicara dengan masyarakat atau siapa saja, terutama pemerintah provinsi dan kabupaten mengenai nasib masyarakat ini,” katanya. (*)

Editor: Kristianto Galuwo

Link:

Tuesday, 11 February 2020

Veronica Koman Enggan Ungkap Cara Memberikan Data Papua ke Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara hak asasi manusia Veronica Koman mengatakan telah memberikan data tahanan politik dan korban tewas di Papua kepada Presiden Joko Widodo. Data itu diserahkan kepada Jokowi, Senin, 10 Februari 2020 waktu Australia. Namun Veronica enggan menjelaskan mekanisme penyerahan data tersebut ke presiden.

"Jadi kami tim memutuskan untuk enggak perlu terlalu fokus bagaimana cara penyerahannya. Tapi kita fokus pada substansi bahwa Presiden sudah kantongi datanya," kata Veronica ketika dihubungi Tempo, Senin, 10 Februari 2020.

Veronica menegaskan bahwa data itu secara langsung telah diberikan oleh timnya kepada Presiden Jokowi. Ihwal prosedur penyerahan maupun tanggapan lebih lenjut mengenai penyerahan data itu, Veronica meminta Tempo bertanya kepada Presiden secara langsung.

"Diserahkan ke Pak Jokowi. Lokasi di... Kami menolak (memberitahu) karena kami enggak mau fokus ke prosedur. Kami mau fokus ke substansi. Tapi dipastikan sudah diterima Jokowi. Cek ke Jokowi dan tim gimana tanggapannya," 
ujarnya.

© Copyright (c) 2016 TEMPO.CO foto 
Data yang diberikan kepada Presiden Jokowi, kata Veronica, di antaranya adalah nama dan lokasi penahanan terhadap 57 orang tahanan politik di tujuh kota di Indonesia, serta nama 243 korban tewas akibat bentrok dengan militer di Nduga, Papua Barat.

"Selama ini kita bertanya-tanya, Presiden tahu enggak, ya, jumlah korban? Nah, sekarang kan sudah diserahkan ke Presiden. Jadi kita sedang nantikan gimana akan tindaklanjuti. Karena kita lihat Presiden Jokowi profilnya begitu peduli dengan Papua," ujar Veronica.

Pihaknya menutut agar Presiden Jokowi dapat menindaklanjuti data tahanan politik dan operasi militer di Nduga. Menurut Veronica, dua hal itu merupakan masalah yang mendesak untuk diselesaikan.

Dia pun menunggu Jokowi melakukan tindak lanjut nyata. Sebab, menurut Veronica, dalam rapat parlemen di Australia, Jokowi menegaskan komitmennya menjamin hak asasi manusia di Papua.

"Tapi kami inginnya tindakan nyata. Jangan retorika lagi. Kami kan tentukan lokasi (penahanannya) dimana, jelas tuh polres, rutan. Jadi Presiden itu kan panglima negara tertinggi. Beliau bisa (perintahkan) lepas (tahanan) dan menarik pasukan," 
ucap Veronica.

HALIDA BUNGA FISANDRA

Veronica Koman Serahkan Data Korban Papua ke Jokowi di Australia

TEMPO.CO, Jakarta-Sejumlah aktivis menyerahkan data tahanan politik dan korban tewas Papua kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tengah berkunjung ke Canberra, Australia.
Data itu diserahkan pada Senin siang, 10 Februari 2020, waktu setempat. Salah satu aktivis dan pengacara HAM, Veronica Koman, mengatakan pihaknya juga mendesak agar krisis politik dan kemanusiaan di Papua segera dihentikan.

© Copyright (c) 2016 TEMPO.CO foto 
Untuk itu, dia meminta pemerintah Australia membahas pelanggaran HAM di Papua dengan Presiden Jokowi dalan pertemuan bilateral yang akan digelar pekan ini.

“Tim kami di Canberra telah berhasil menyerahkan dokumen-dokumen ini langsung kepada Presiden Jokowi. Dokumen ini memuat nama dan lokasi 57 tahanan politik Papua yang dikenakan pasal makar, yang saat ini sedang ditahan di tujuh kota di Indonesia," 
kata Veronica melalui siaran persnya.

"Kami juga menyerahkan nama beserta umur dari 243 korban sipil yang telah meninggal selama operasi militer di Nduga sejak Desember 2018, baik karena terbunuh oleh aparat keamanan maupun karena sakit dan kelaparan dalam pengungsian,” ujarnya.

Veronica berujar di awal periode pertamanya pada 2015, Presiden Jokowi membebaskan lima tahanan politik Papua. Hal ini dipandang masyarakat sebagai langkah yang penuh dengan harapan baru bagi Papua.

"Namun pada awal dari periode keduanya saat ini, terdapat 57 orang yang dikenakan makar yang sedang menunggu sidang. Langkah ini hanya akan memperburuk konflik di Papua," katanya.

Selain itu, Veronica menyebut sejumlah gubernur, bupati, pimpinan gereja, pimpinan adat, akademisi, aktivis dan mahasiswa telah memohon kepada Presiden Jokowi untuk menarik pasukan dari Nduga sejak Desember 2018. Namun, permintaan itu tidak pernah diindahkan.

Veronica mengatakan Presiden Jokowi secara langsung telah memegang data nama tahanan dan korban tewas di Papua. "Termasuk nama-nama dari 110 anak-anak dari total 243 sipil yang meninggal, akankah Presiden tetap tidak mengindahkan permintaan tersebut?” ujarnya.

HALIDA BUNGA FISANDRA

Saturday, 11 January 2020

Kontak Tembak di Nduga, Satu Anggota Brimob Tertembak

Saiman - detikNews Sabtu, 11 Jan 2020 08:57 WIB

Foto: dok. Istimewa
Timika - Kontak tembak Brimob dengan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) terjadi lagi di Kabupaten Nduga. Seorang anggota Brimob dilaporkan tertembak di bagian paha.

Kontak tembak terjadi di wilayah Bandara Distrik Kenyam, Nduga, Papua, pada Sabtu (11/12/2020) pada pukul 06.47 WIT hingga pukul 06.54 WIT. Suara tembakan terdengar beberapa kali dari arah Bandara Perintis Kenyam (Kampung Aluguru).

Akibat kontak tembak tersebut, satu personel Brimob Polda Maluku Bharatu Luki tertembak.

Kapolres Mimika AKBP I Gusti Gde Era Adhinata mengatakan korban akan dievakuasi ke Timika guna perawatan medis. "Iya, korban akan dievakuasi ke Timika untuk perawatan" kata Era.

Sementara itu, menurut Era, para pelaku penembakan masih dalam pengejaran. (aan/aan)

Wednesday, 25 December 2019

Yesus Meinggalkan Tahta Kerajaan Sorga untuk Manusia - Wentius Nemiangge Meninggalkan Tahta Wakil Bupati untuk Rakyatnya

Tanah Papua selalu didatangi dengan Dua Jenis Malaikat, yang satu membawa kabar baik dan lainnya membawa kabar buruk, silih berganti, terus-menerus. Tahun 2019 ini kita dikurung oleh kabar buruk, bukan di akhir tahun saja, tetapi sejak awal tahun ini. Berakhir dengan teladan yang berikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Nduga.Wentius Nemiangge

Catatan YouTube yang melansir video ini mengatakan
Wakil Bupati Nduga menjadi Bapak bangsa kami masyarakat Nduga karena keputusanya sangat bijak,Mundur dari jabatan  sangat merakyat, tarik TNI Polri dari Nduga, itu solusi terbaik Berikan kebebasan Bagi rakyat papua 1 Tahun   dalam kegelapan Nduga save Papua.

Renungan Natal 2019

Yohanes 3:16 selalu menjadi ayat hafalan, dan sebagian besar manusia Kristen atau bahkan orang yang tidak beragama Kristen mengenal dan telah menghafalkan ayat ini. Saya-pun mengetik bunyi berikut berdasarkan hafalan saya sendiri
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah serahkan anak-Nya yang tunggal itu supaya, setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Kasih \Allah yang mengorbankan putra-Nya terlaksana karena Yesus "turun tahta", menggalkan sorga dan turun ke Bumi. Kasih diwujudkan dengan pertama-tama "meninggalkan tahta".

Perayaan Natal di Tanah Papua, khsususnya di Kabupaten Nduga sejak tahun 2018 sampai 2019 ini dipenuhi dengan Kabar Buruk, ada rakyat mengungsi, ada pemberontakan Papua Merdeka, ada reaksi  TNI/Polri yang membabi-buta.

Di tengah-tengah kemelut ini, pejabat Indonesia yang berasal dari Tanah Papua, berasal dari Ndugama sendiri telah hidup dalam dilema yang dapat kita pahami, tetapi tidak dapat kita rasakan bersama, karena kita berada dalam konteks dan suasana yang berbeda.

Apa yang dilakukan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Wentius Nemiangge adalah tepat, Yesus meninggalkan tahta-Nya demi keselamatan umat manusia, Wentius Nemiangge meninggalkan tahtanya demi keselamatan masyarakat sesuku-sebangsa, semarga-sekampung halaman. Kedua-duanya adalah juruselamat.

Yesus yang terus berkarya hari ini patut disyukuri oleh semua umat manusia. Yesus bukan hanya sebatas sejarah yang dirayakan, tetapi Yesus adalah sebuah peristiwa yang juga kita syukuri. Yesus yang adalah peristiwa hari ini patut kita teladani.

Lukas Enembe, Wempi Wetipo, Klemens Tinal, Ham Pagawak, Usman Wanimo, Befa Jigibalom, Matius Awaitow, dan semua Bupati, Walikota dan pejabat pemerintah, kepolisian dan militer di Tanah Papua, "Apa pesan kalian? Apa teladan yang kalian tinggalkan untuk umat manusia?" Wentius Nemiangge telah lulus dari pendidikan doktoral Kristen, dan dia telah siap masuk surga dan diterima oleh Allah Bapa di surga, di akhir perjalanan hidup-nya di muka Bumi.

Mathias Wenda, Benny Wenda, Jonah Wenda, Abumbakarak Wenda,Theys Eluay, Yustinus Murib, Kelly Kwalik, Nicolaas Jouwe, Melkianus Awom, H.R. Joweni, S.J. Romekorem, Obed Tabuni, Hans Bomay, Welly Togodly, Laurentz Dloga, Ottow Ondawame, Andy Ayamiseba, Thomas W. Wainggai, Herman Wainggai, Buchtar Tabuni, Musa Tabuni, Markus Haluk,Edison Waromi,  Enden Wanimo, Sem Karoba, Amunggut Tabi, telah menunjukkan teladan kepada bangsa Papua dan kepada dunia, bahwa meninggalkan apa yang kita miliki dari dunia ini untuk kemanusiaan dan membela kebenaran adalah sebuah tindakan terpuji, tercatat dalam nurani manusia dan akan selalu diperkatakan di antara bangsa-bangsa..


Tuesday, 24 December 2019

Wakil Bupati Nduga Mengundurkan Diri: Seragam Sudah Saya Buka dan Letakan Bersama Jasad Korban

AKURAT.CO, Wakil Bupati Nduga, Wentius Nemiangge menyatakan mundur dari jabatannya karena mengaku kecewa terhadap penembakan warga sipil yang kembali terjadi di wilayah pemerintahannya.

Hendrik Lokbere (25) warga Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, dilaporkan tewas diduga ditembak oleh aparat keamanan saat melakukan perjalanan untuk menjemput keluarganya di Distrik Batas Batu, Kabupaten Nduga, Papua, pada Jumat (20/12/2019) malam.

Wentius mengaku, sejak korban terakhir yang bernama Hendrik Lokbere ditembak pada Jumat (20/12/2019) malam, dirinya sudah melepas seragamnya dan meletakannya bersama jasad korban.

"Seragam sudah saya buka dan letakan bersama korban, mulai hari ini saya lepas jabatan wakil bupati, saya tidak ingin menjadi perpanjangan pemerintah di daerah tapi rakyat saya terus menjadi korban," ujarnya dengan raut muka sedih di hadapan ratusan masyarakat Nduga yang berkumpul di Bandara Kenyam, Senin (23/12/2019) siang kemarin.

Wentius menyebut, penembakan terhadap warganya itu merupakan dampak dari banyaknya pasukan yang dikirim oleh negara ke Nduga dalam satu tahun terakhir. Akibatnya, ribuan masyarakat Nduga mengungsi meninggalkan kampung karena takut dengan aparat.

"Sudah satu tahun terjadi seperti ini, Kami (pemerintah daerah) sudah menghadap Menteri, DPR RI, Panglima dan Kapolri meminta agar pasukan TNI-Polri yang ada di Nduga segera ditarik agar masyarakat kembali ke kampung-kampung untuk beraktivitas seperti biasanya. Namun, sampai hari ini permintaan kami ini tidak pernah direspon, bahkan penembakan terhadap warga sipil terus terjadi," ungkapnya.

Menurutnya, dia bersama Bupati, Yairus Gwijangge, merupakan perpanjangan tangan dari presiden di daerah, dan harusnya bisa didengar oleh pemerintah pusat, namun kenyataanya sangat bertolak belakang, karena permintaan mereka tidak pernah digubris.

"Kami ini adalah perpanjangan tangan presiden di daerah, tapi sejauh ini kami tidak ada nilainya, kami tidak dihargai, tapi sejauh ini kami tidak ada nilainya, kami tidak dihargai. Permintaan kami tidak pernah digubris oleh pemerintah pusat, lalu untuk apa kami ada? Kami hanya dijadikan boneka oleh pemerintah, maka mulai hari ini saya meletakan jabatan saya sebagai Wakil Bupati Nduga, dan mulai hari ini saya akan kembali menjadi masyarakat biasa," tegasnya.

Ia menegaskan, masyarakat Nduga sama dengan masyarakat lainnya di pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan seluruh dunia, namun ia merasa rakyat Nduga diperlakukan berbeda dan tidak dihargai.

"Kita semua ciptaan Tuhan yang paling mulia, memiliki derajat yang sama dengan saudara kita diluar Papua. Tapi perlakuan negara ke kita orang Nduga sangat berbeda, jadi untuk apa kita pertahankan negara ini kalau kita terus dibunuh? Dimana keadilan itu? Apakah kami tidak berhak mendapat keadilan?" tanyanya.

Dia menyebut, pengunduran dirinya merupakan tanggung jawab terhadap masyarakat Nduga yang terus menjadi korban kekerasan dari aparat.

"Kepada pak bupati yang saya hormati, mulai hari ini saya mengundurkan diri sebagai wakil bupati dan bapak saja jalan sendiri. Terima kasih sudah bersama kurang lebih 3 tahun, banyak kelebihan dan kekurangan dalam menjalankan tugas, mulai hari ini saya akan kembali ke masyarakat dan menggunakan koteka," ungkapnya.

la juga meminta kepada pemerintah pusat untuk segera menarik seluruh personel yang dikirim dan ditempatkan di Nduga, serta pekerjaan pembangunan jalan trans Papua selanjutnya  dikerjakan oleh sipil.

"Sekali lagi saya minta aparat TNI-Polri segera ditarik dari Nduga dan pembangunan jalan trans Papua diserahkan kepada sipil, dengan begitu maka rakyat yang sudah mengungsi akan kembali dan memulai kembali hidupnya di kampung," pungkasnya.[]

Anggota DPR Papua Benarkan Soal Pengunduran Diri Wakil Bupati Nduga

AKURAT.CO, Anggota DPR Papua bidang pemerintahan, politik dan HAM, Laurenzus Kadepa membenarkan soal mundurnya Wakil Bupati Nduga, Wentius Nemiangge pada Senin (23/12/2019) kemarin di hadapan ratusan warganya di Bandara Kenyam.

Wakil Bupati Nduga, Wentius Nemiangge menyatakan mengundurkan diri dari
jabatannya di hadapan ratusan masyarakat Nduga yang berkumpul
di Bandara Kenyam, Senin (23/12/2019) siang kemarin. | ISTIMEWA
"Itu peristiwa kemarin saat beliau bicara di hadapan ratusan masyarakat Nduga yang sedang berkumpul di Bandara Kenyam sebagai bentuk protes atas operasi militer yang selama ini terjadi di sana, karena sudah banyak masyarakat sipil yang jadi korban," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima pada Selasa (24/12/2019).

Menurut Politisi Partai Nasdem ini, pernyataan mundur Wakil Bupati Nduga ini merupakan langkah berani dan pantas diapresiasi.

"Beliau luar biasa, karena dia punya hati nurani untuk masyarakatnya. Jujur saja selama ini aspirasi pemerintah daerah Kabupaten Nduga dan Papua tentang krisis warga Nduga tidak pernah didengar pemerintah pusat. Padahal Pemda itu perpanjangan pemerintah pusat di daerah. Ini penyebab mundurnya Pak Wabup Nduga. Dia tidak mau rakyatnya ditembak terus akibat perang antara TPNPB dan TNI Polri," ujarnya.

Selain itu, langkah Wakil Bupati Nduga ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah pusat yang terus mengirimkan militer dalam jumlah besar ke Nduga dengan alasan pengejaran terhadap kelompok Eginus Kogoya.

"Betapa tidak, sejak operasi militer satu tahun terakhir ini puluhan ribu rakyat Nduga mengungsi ke hutan dan kabupaten tetangga. Mereka kehilangan hak hidup, ekonomi, kesehatan, pendidikan, ibadah Natal tidak bisa dan lain-lain. Jadi ini sudah bentuk frustrasi juga," ungkap Laurenzus.

Diberitakan sebelumya, Wakil Bupati Nduga, Wentius Nemiangge menyatakan mundur dari jabatannya karena mengaku kecewa terhadap penembakan warga sipil yang kembali terjadi di wilayah pemerintahannya.

Hendrik Lokbere (25) warga Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, dilaporkan tewas diduga ditembak oleh aparat keamanan saat melakukan perjalanan untuk menjemput keluarganya di Distrik Batas Batu, Kabupaten Nduga, Papua, pada Jumat (20/12/2019) malam.

Wentius mengaku, sejak korban terakhir yang bernama Hendrik Lokbere ditembak pada Jumat (20/12/2019) malam, dirinya sudah melepas seragamnya dan meletakannya bersama jasad korban.

"Seragam sudah saya buka dan letakan bersama korban, mulai hari ini saya lepas jabatan wakil bupati, saya tidak ingin menjadi perpanjangan pemerintah di daerah tapi rakyat saya terus menjadi korban," ujarnya dengan raut muka sedih di hadapan ratusan masyarakat Nduga yang berkumpul di Bandara Kenyam, Senin (23/12/2019) siang kemarin.[]

Monday, 7 October 2019

Over 11,500 flee West Papua town after clashes

Indonesia says more than 11,500 people have been evacuated from a town in West Papua.

It comes as violence continues to rock Papua and West Papua provinces, where dozens have died during clashes.

An official with the country's social ministry said the air force has flown around 7,500 people out of Wamena after unrest there in the past month.

Reuters reports Harry Hikmat saying another group of nearly 4,200 residents left on commercial flights.

A police spokesperson said the situation in Wamena is now stable, with shops and markets again open.

Meanwhile, several Indonesian government ministers are expected to visit to Wamena today.

Antara reports they are to outline steps for the "comprehensive restoration of security and stability".

The Coordinating Minister for Political, Legal, and Security Affairs, Wiranto, is leading a delegation of several ministers to the Highlands city.

These include Social Affairs Minister Agus Gumiwang Kartasasmita, Health Minister Nila Moeloek, State Enterprises Minister Rini Soemarno, and Public Works and Housing Minister Basuki Hadimuljono will also visit Wamena.

Accompanying them will be the heads of Indonesia's military and police forces, Marshal Hadi Tjahjanto and General Tito Karnavian.

Despite the evacuations, Mr Tjahjanto said the consensus among most native Papuans was that non-native Papuan residents should continue to stay in Wamena, as well as other Highlands towns in the region, including Ilaga and Oksibil.

According to Antara, following the unrest in Wamena, thousands of residents, mostly non-Papuans, have sought temporary shelter in local military and police compounds.

The news agency reports that due to the unrest in Wamena on 23 September, 33 people were killed, while at least 77 others sustained injuries in the riot which destroyed much of the town.

Source: RNZ

Thursday, 3 October 2019

Any talks with Jakarta must feature referendum - Papuan group



Victor Yeimo of the West Papua National Committee

Victor Yeimo of the West Papua National Committee Photo: Info West Papua

President Joko Widodo and his chief of staff have both told Indonesian media in recent days that they were prepared to meet anyone to discuss problems in Papua.The West Papuan pro-independence movement is insisting that genuine talks with Indonesia's government must address self-determination.
The president, known as Jokowi, was responding to a question from the press about whether he would hold a dialogue with pro-independence Papuan leaders.
Jokowi has appealed for calm in West Papua which has been gripped by weeks of large protests, a security forces crackdown and violent unrest that have left dozens of people dead.
While Indonesia has deployed over six thousand extra military and police to Papua, tensions in the region, as well as pro-independence sentiment, remain high.
It has added to pressure on a government also struggling to contain public discontent in Jakarta over several new laws which critics say undermine democracy.
In the interests of forging a way forward in Papua, the president's office was urged by representatives of the Papua and West Papua regional legislatures to have talks with the leading pro-independence groups, the West Papua National Committee (KNPB) and the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
The KNPB's international spokesman, Victor Yeimo, said they had been seeking meaningful talks with Jakarta for years without getting a response. He was cautious over the prospect, expecting Jokowi's usual emphasis on economic development in Papua to continue to be the focus.
After the widespread protests kicked off in late August, Jokowi invited a number of community and religious leaders from Papua to his palace. The meeting was billed as a way to discuss accelerating prosperity in Papua and West Papua provinces.
Mr Yeimo noted a discrepancy between the president's words and the actions of his government in employing a security approach to the peaceful expression of Papuan independence aspirations.
According to the KNPB, while Jakarta sees Papua as strictly an internal issue, in reality it's an international issue. Mr Yeimo said West Papuans seek intervention for a legitimate self-determination process under international law which they were denied in the 1960s when Indonesian took control of the former Dutch New Guinea.
"For us, we will not stop to demand the right of self-determination in West Papua," Mr Yeimo said.
"So, if Jokowi wants to dialogue, the main point for the dialogue is a referendum for the self-determination in West Papua, under the United Nations' supervision, mediated by a neutral or third party."
Mr Yeimo's comments echo those of the ULMWP's UK-based chairman Benny Wenda, who said at the United Nations last week that a deepening humanitarian crisis in his homeland underlined the urgent need for UN intervention.
While Jakarta has repeatedly stated that the incorporation of Papua into the republic is final, demonstrations by Papuans are becoming harder to ignore, even when the government resorts to cutting the internet in Papua as a response.
West Papuans protest against racism in Wamena, August 2019.
West Papuans protest against racism in
Wamena, August 2019. 
Photo: Supplied

Indonesian authorities have fingered the KNPB and the ULMWP as being provocateurs, alleging that the groups stirred the recent unrest in an attempt to disrupt the unitary republic by seeking independence.
Mr Yeimo denied this, saying the Papuan independence struggle belonged to neither group, but rather the people.
"The leaders, even KNPB and ULMWP, cannot determine the future of the people of West Papua. The only way is to give the people democratic space - hold a referendum so they can choose what they want for their future."
While Jokowi's response to the press question did not single out any particular group who he might meet for talks, mistrust between Jakarta and Papuan leaders remains the main stumbling block.
A senior government source told RNZ Pacific that the president's primary objective was to restore "full normalcy, stability and security" in Papua.