Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label Buchtar Tabuni. Show all posts
Showing posts with label Buchtar Tabuni. Show all posts

Monday, 2 May 2022

1 Mei 2022 Dirayakan Menteri Urusan Politik Pemerintah Sementara West Papua

Memperingati 59 Tahun Aneksasi West Papua dan HUT ke—1 Pengumuman Kabinet Pemerintahan Sementara ULMWP, Panitia Penyambutan KT-HAM PBB Wilayah Mamta gelar ibadah doa, bersama dengan Menteri Urusan Politik dan Ketua West Papua Council
——————————
Jayapura (PORT NUMBAY), TABI | Minggu, (1/05/2022) Panitia Penyambutan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB wilayah Mamta bersama dengan Pemerintah Sementara dan Ketua West Papua Council menggelar ibadah doa bersama dalam rangka merefleksikan penderitaan panjang 59 tahun aneksasi West Papua ke dalam negara kolonial Indonesia dan sekaligus juga merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 Pengumuman Kabinet Pemerintahan Sementara ULMWP pada 1 Mei 2021 lalu.

Dalam kesempatan itu, Ketua West Papua Council Mr. Buchtar Tabuni mengatakan “pada peringatan aneksasi West Papua di usia yang ke 59 tahun ini, kami bangsa Papua tetap tegas menyatakan menolak”

“Kami merasa bahwa garis politik kami, sejarah penderitaan kami, letak geografis kami sama sekali tidak ada hubungan dengan bangsa Indonesia dan kami adalah bangsa Melanesia. Kami hari ini menyatakan menolak dan kami akan kembali kepada saudara-saudari kami Melanesia” tegasnya dalam penyampaian siang tadi (1/05).

Sementara itu, Menteri Urusan Politik Pemerintahan Sementara West Papua (ULMWP) Mr. Bazoka Logo mengatakan “hari ini 1 Mei 2022 kami Pemerintah Sementara memperingati HUT Kabinet Pemerintah Sementara yang pertama”

“Kami juga memperingati 1 Mei sebagai hari deklarasi Komando West Papua Army. Kami bersyukur TUHAN telah mengantarkan kami pada usia ini. Kami yakin dan percaya, ke depan TUHAN akan mengantarkan kami pada kemerdekaan dan kedaulatan penuh di luar hukum dan politik NKRI secara damai”

Kegiatan telah berlangsung dengan aman hingga selesai, dengan mengusung tema berikut sebagai pernyataan sikapnya:

[1]. We refuse the Indonesia ilegal occupation 1 May 1963.
[2]. We support international Parliament for West Papua Meeting in EU Parliament.
[3]. Indonesia Government Allow UN High Commisioner to West Papua.
[4]. 7 Regional Executive celebrate Cabinet announcement 1 May 2021.
____
Gelang Kaki 👣📿✴️

#T2W #GEF
#Gitar_Ekwa_Family 
#T2W_FHOTOGRAPHY

#1Mei #1May #WestPapua #WelcomeUNHC 🇺🇳 #HumanitarianCrisis #HumanRightsAbuses #PIF #ACP #UnitedNation #OHRCHR #UNHRC #FreeWestPapua

Wednesday, 27 April 2022

Buchtar Tabuni soal Jeffry Pagawak, ULMWP, JDP dan TPN OPM

Kepada semua orang Papua secara individu maupun kelompok atau organisasi yang berafiliasi di ULMWP agar tidak terpengaruh dengan kemauan OPM TPN versi Jeffry Pagawak dkk dengan pemerintah kolonial Indonesia melalui JDP, 

Kelompok ini (Jefri Pagawak dkk) ULMWP sebelumnya dalam kepemimpinan Octavianus Mote pernah membawa/ menjalankan agenda JDP namun dalam sidang luar biasa Dewan Komite yang sekarang di sebut Komite Legislatif ULMWP sebagai pemegang hak Veto di ULMWP, telah membatalkan semua agenda JDP di ULMWP dan memecat keluar dari ULMWP kepada oknum-oknum yang menjadikan ULMWP sebagai sarana untuk mempermudah menjalankan program JDP di dalam wadah ULMWP.
Individu yang saya maksud adalah Leone Tanggahma dkk dari WPNCL, Oktovianus Mote dkk dari NFRPPB, Victor Yeimo dari PNWP.

Setelah pemecatan di lakukan dari ULMWP, kelompok ini sekarang berlindung di bawa payung TPNB OPM dan klaim mereka yang berjuang dan punya basis lalu menentang dan menolak semua program ULMWP selama ini, ternyata kepentingan mereka tidak lain yang adalah hanya mau berdialog dengan Jakarta makanya mereka ini selalu menentang seluruh program ULMWP

Saya , Buchtar Tabuni sebagai Deklarator ULMWP, berharap kepada semua organisasi yang berafiliasi dalam ULMWP, agar tetap fokus pada agenda ULMWP yaitu lobi untuk ULMWP full membership di MSG dan lobi ULMWP untuk intervensi internasional berdasarkan keputusan negara-negara anggota Afrika, Caribbean dan Pasifik Island Forum, ACP atas kejahatan militer kolonial Indonesia terhadap warga sipil orang asli Papua sejak West Papua di integrasikan ke dalam NKRI pada 1963 sampai saat ini.

Demikian penjelasan saya atas kemauan JDP kepada pemerintah kolonial Indonesia dalam link di bawah ini.

Friday, 25 March 2022

Presiden Sementara, Wenda: Segera bebaskan Buchtar Tabuni dan Bazoka Logo

Pernyataan | Edisi, 24 Maret 2022

Polisi Indonesia telah menangkap Buchtar Tabuni dan Bazoka Logo, dua dari pemimpin gerakan pembebasan kita yang paling terkemuka, bersama dengan enam orang lainnya. Ini adalah upaya lain untuk membungkam semua kebebasan berekspresi di negara kita dan menekan sentimen yang berkembang dari orang-orang West Papua.

Tuan Tabuni adalah Ketua Dewan West Papua (West Papua Council), dan Tuan Logo adalah kepala Departemen Urusan Politik (Menteri Urusan Politik) Pemerintahan Sementara ULMWP. Mereka ditangkap di rumah Tabuni hari ini oleh polisi Indonesia, Brimob dan dinas intelijen. Mereka ditangkap saat bertemu untuk membahas peringatan damai pelantikan Dewan New Guinea [Nieuw Guinea Raad] pada tanggal 5 April 1961. Kami memperingati tanggal ini setiap tahun, untuk menandai pembentukan kedaulatan kami yang dicuri dari kami oleh invasi Indonesia. Apa kejahatan mereka?

ULMWP adalah anggota Melanesia Spearhead Group (MSG), sebuah badan internasional tingkat negara bagian. Kami memiliki hak untuk menyatakan pendapat kami, dan untuk berorganisasi secara damai untuk kemerdekaan, sesuai dengan hukum internasional. Kami menuntut pemerintah Indonesia segera membebaskan Buchtar Tabuni, Bazoka Logo, dan enam orang lainnya. Semua tahanan politik, termasuk Victor Yeimo dan delapan mahasiswa yang ditangkap Desember tahun lalu, juga harus dibebaskan.

Indonesia berusaha untuk lebih mengalihkan perhatian seiring dengan meningkatnya tekanan internasional atas kunjungan Komisaris Tinggi PBB. Tak ada lagi taktik penundaan: PBB harus diizinkan masuk. Kami telah membentuk tujuh komite regional (panitia penyambutan) yang siap menyambut Komisaris Tinggi, mendukung seruan 84 negara ditambah Uni-Eropa agar Indonesia mengizinkannya masuk ke negara pendudukan kami.

Penangkapan ini mengikuti pernyataan Dewan Gereja West Papua yang menolak kebijakan Indonesia, dan mengikuti pelecehan terhadap Pendeta Socrates Yoman karena berbicara untuk rakyatnya. Tidak ada kebebasan berkumpul, tidak ada kebebasan berbicara, tidak ada kebebasan berekspresi, atau beragama, di West Papua. Mereka melecehkan dan menstigmatisasi para pembuat perdamaian. Seperti apa rasanya bagi orang biasa?

Benny Wenda 
Interim Presiden
Pemerintahan Sementara ULMWP
___
(https://www.ulmwp.org/interim-president-wenda-immediately-release-buchtar-tabuni-and-bazoka-logo)

#BuchtarTabuni #BazokaLogo #WestPapua #Chairman #WestPapuaCouncil #ULMWP #ProvisionalGovernment #FreeWestPapua #Referendum

BREAKING NEWS!!!! Bazoka Logo Ikut Ditangkap Saat Penangkapan Buchtar Tabuni

Hari ini, Kamis (24/03/2022) pagi tadi, polisi Indonesia dari Resor Kota Jayapura telah melakukan penangkapan terhadap pejabat Pemerintahan Sementara West Papua (ULMWP), yakni Buchtar Tabuni dan Bazoka Logo bertempat di Kamwolker, Waena, Jayapura – West Papua.

Polisi Indonesia mendatangi kediaman Buchtar Tabuni dengan menggunakan 1 mobil dalmas berisikan sejumlah personil polisi, 2 mobil patroli dan 4 mobil Avanza yang berisikan personil intelijen yang dipimpin Kepala Intelijen Kepolisian Kota Jayapura.
Bazoka Logo ditangkap:
Saat melakukan penangkapan Buchtar Tabuni pagi sekitar pukul 10:40, dari belakang diketahui ternyata dalam waktu bersamaan juga, polisi melakukan penangkapan terhadap Bazoka Logo bersama dua orang pengawalnya.
Hingga saat ini belum diketahui secara pasti alasan penangkapan terhadap dua pejabat Pemerintahan Sementara ULMWP dan beberapa orang lainnya ini.
Menurut keterangan beberapa saksi mata mengatakan, para pemimpin Papua Merdeka ini dikeroyok oleh Polisi Indonesia saat dilakukan penangkapan pagi itu.
Sejak tadi siang sekitar pukul 12—13: 00, Buchtar Tabuni dan Bazoka Logo, serta beberapa orang yang ditangkap dipastikan berada di Kantor Polresta Jayapura.
Setibanya di Kantor Polisi, petugas pos keamanan di sana telah menutup pintu gerbang kantor Kepolisian itu dan melarang siapapun untuk masuk ke dalam, termasuk melarang pengacara yang hendak mendampingi Buchtar Tabuni dan Bazoka Logo, dkk di dalam.
Sekilas:
Buchtar Tabuni merupakan Ketua Dewan West Papua atau (West Papua Council) dari Pemerintahan Sementara West Papua (ULMLWP), sedangkan Bazoka Logo merupakan Menteri Urusan Politik atau (Minister of Political Affairs) dari Pemerintahan Sementara ULMWP.
Tambahan:
Perlu diketahui seluruh rakyat West Papua, solidaritas Indonesia dan masyarakat internasional bahwa, mereka bukan aktivis KNPB (Komite Nasional Papua Barat) seperti yang diberitakan oleh beberapa media Indonesia.
Kami ingin mengklarifikasikan bahwa, mereka adalah Pejabat Pemerintah Sementara West Papua (ULMWP) sebagaimana yang sudah kami sebutkan di atas.
Pemberitaan oleh beberapa media Indonesia yang menyebutkan Bcuhtar Tabuni dan Bazoka Logo sebagai pemimpin KNPB adalah pemerintaan yang keliru besar, terima kasih.
Mohon advokasi dan pantauan media!

Thursday, 24 March 2022

Breaking News! Buchtar Tabuni ditangkap Polisi Indonesia


Hari ini, Kamis (24/03/2022) pagi sekitar pukul 10:40 waktu West Papua, Ketua Dewan West Papua (West Papua Council), yang juga adalah Ketua Legislatif Pemerintahan Sementara ULMWP Mr. Buchtar Tabuni DITANGKAP oleh Polisi Indonesia dari Polresta Jayapura di kediamannya di Kamwolker, Waena — Jayapura.

Polisi Indonesia mendatangi kediaman Buchtar Tabuni dengan menggunakan 1 mobil dalmas yang berisikan personil kepolisian, 2 mobil patroli dan 4 mobil Avanza berisikan personil intelijen yang dipimpin oleh Kepala Intelijen Kepolisian Kota Jayapura.
Belum diketahui pasti alasan penangkapan namun menurut keterangan beberapa saksi mengatakan bahwa dia dikeroyok oleh Polisi Indonesia saat melakukan penangkapan terhadap tokoh Papua Merdeka itu.
Saat ini, Tuan Buchtar ditangkap dan dibawa keluar dari kediamannya oleh Polisi. Kemungkinan dia dibawa ke Kantor Polisi.
Mohon advokasi dan pantauan media!

Friday, 28 January 2022

ULMWP Siap Mobilisasi Massa Menyambut Kedatangan Komisi HAM PBB

Sumber CEPOS

ULMWP saat melakukan konsolidasi di Waena Perumnas III, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Rabu, (26/1). (Noel/Cepos)
*Klaim Untuk Menjemput Dewan HAM PBB

JAYAPURA-United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP menyampaikan akan melakukan aksi penyambutan kedatangan Dewan HAM PBB di Papua. ULMWP bahkan mengklaim akan menggerakan massa.

Hal ini dikatakan, Bazoka Logo, Mentri Urusan Politik ULMWP kepada awak media di Waena, Perumnas III, Rabu, (26/1).

Dikatakan bahwa terkait hal ini, dirinya akan membuat kepanitiaan untuk mempersiapkan rencana aksi penjemputan yang disesuaikan tanggal dan waktu setelah melakukan konsolidasi di negara atau wilayah adat di Papua, dengan menentukan setiap koordinator yang sudah disiapkan.

“Kami hanya buat kerangka format untuk kepanitiaan. Siapa pun yang hadir sebagai undangan, jadi kami siap mobilisasi,” tegasnya.

Bazoka Logo kembali mengklaom bahwa dalam rangka menyambut komisaris dewan HAM PBB, ULMWP siap penuhi penjara di Republik Indonesia demi mendengarkan dan mendapatkan pengakuan bahwa negara ini adalah pelangar HAM berat di Papua dan dunia.
“Hal ini kami tidak tanggung-tanggung jadi konsolidasi dan mobilisasi. Apapun akan kami lakukan. Indonesia mau tangkap mau kenakan pasal ini dan itu kami tidak peduli. Karena yang kami mau kejar adalah benar bahwa Indonesia sedang melakukan pelanggaran HAM dan pembatasan ruang hak demokrasi di Papua. Orang Papua butuh membenarkan hal itu untuk menunjukkan wajah Indonesia di dunia internasional dan PBB. Jadi kami tidak berpikir risiko. Kami mau buktikan bahwa Indonesia adalah benar pelaku pelanggaran HAM,” koarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan West Papua, Buchtar Tabuni mengatakan desakan 84 negara yang meminta dewan HAM PBB untuk mengunjungi West Papua dalam rangka investigasi pelanggaran HAM masa lalu sampai dengan hari ini siap disambut.

“Ini merupakan harapan orang Papua dan semua pihak yang menjadi korban, baik pendatang, TNI-Polri, West Papua Army dan masyarakat lainnya jadi,” bebernya.
Ia mengatakan meski belum mendapat konfirmasi lanjut soal waktu dan jumlah Dewan HAM PBB yang akan berkunjung ke Papua, namun hal ini akan disampaikan sebagai bentuk aspirasi masyarakat Papua terkait kasus HAM di Papua.
“Kami minta kepada semua pihak yang korban, baik TNI-Polri, masyarakat nusantara dan masyarakat Papua untuk dapat mendoakan agar secepatnya Dewan HAM PBB dapat tiba di Papua, agar konflik ini dapat selesai. Karena saya melihat pemerintah Indonesia tidak punya niat baik untuk menyelesaikan hal ini. Untuk itu mungkin perlu pihak lain untuk menyelesaikan hal ini. menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik. Karena ini kebutuhan semua pihak, tidak hanya untuk pihak pro merdeka tetapi siapa saja menjadi korban. Termasuk masyarakat nusantara dan aparat keamanan, karena ini kebituhan kita bersama,” pungkasnya. (oel/nat)

Sunday, 29 November 2020

𝗛𝗜𝗠𝗕𝗔𝗨𝗔𝗡 𝗨𝗠𝗨𝗠 - 𝟭 𝗗𝗘𝗦𝗘𝗠𝗕𝗘𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟬 : “𝑫𝒐𝒂 𝑴𝒂𝒔𝒂𝒍 𝒖𝒏𝒕𝒖𝒌 𝑷𝒂𝒑𝒖𝒂 𝑴𝒆𝒓𝒅𝒆𝒌𝒂”

Surat Himbauan PNWP untuk Perayaan Hari Kebangkitan Bangsa Papua, 
1 Desember 2020

Tanggal 1 Desember 2020 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Papua perayaan ke-59 tahun karena pada 1 Desember 1961 bangsa Papua secara resmi telah mengumumkan Manifesto Politik untuk Menentukan Nasib Sendiri, ditandai dengan pengibaran bendera Negara West Papua “Bintang Fajar” di seluruh teritorial West Papua (129⁰ BT - 141⁰ BT dan 1⁰ LU - 10⁰ LS).

Pada 19 Desember 1961 (19 hari setelah manifesto diumumkan), Presiden kolonial Indonesia Ir. Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat di Yogyakarta yang isinya adalah seruan tentang “Pembubaran Manifesto Politik yang diumumkan bangsa Papua 1 Desember dan kemudian dilakukan mobilisasi transmigran dari pulau Jawa dan sekitarnya bersama dengan militer Indonesia secara besar-besaran untuk menduduki teritorial West Papua”.

Delapan bulan kemudian, 15 Agustus 1962 terjadilah perjanjian ilegal antara Indonesia, Amerika Serikat dan Belanda tanpa melibatkan orang Papua selaku subjek hukum teritorial West Papua. Kemudian pada 1 Mei 1963, wilayah administrasi atas teritorial West Papua di ambil alih oleh Indonesia. Tiga tahun kemudian, pada 7 April 1967 terjadi kontrak karya Freeport secara ilegal antara Pemerintah Indonesia dan Amerika (AS), yang berujung terjadinya PEPERA 1969 yang penuh dengan teror dan intimidasi oleh militer kolonial Indonesia terhadap rakyat Papua yang hendak memilih merdeka.

Setelah sejumlah proses aneksasi ter sistematis di atas dilakukan oleh negara-bangsa asing atas wilayah New Guinea Barat ini, sejumlah peristiwa Politik oleh anak negeri West Papua pun terjadi dalam rangka memperoleh kembali kedaulatan kemerdekaan penuh atas West Papua, hingga berujung pada deklarasi persatuan perjuangan kemerdekaan West Papua yang disebut “Deklarasi Saralana” pada 6 Desember 2014, yakni lahirnya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang adalah puncak dari sejumlah peristiwa politik.

Akhir-akhir ini juga, West Papua telah dihadapkan dengan sejumlah kematian pemimpin agama, pemuda dan pelajar yang dilakukan oleh kolonial Indonesia selaku penjajah atas teritorial West Papua. Sejumlah peristiwa tersebut diiringi berakhirnya Otonomi Khusus Papua, dimana mayoritas bangsa Papua telah menyatakan menolak dan mendesak dilakukan referendum kemerdekaan sebagai satu-satunya solusi bagi West Papua.

Pada 20 Oktober 2020 di Port Numbay, Dewan United Liberation Movement for West Papua telah mengumumkan Undang-Undang Dasar Sementara sebagai payung hukum penentuan nasib sendiri West Papua, oleh karena itu, menindaklanjuti seruan yang dikeluarkan Ketua ULMWP pada 19 November 2020, selanjutnya “kami menyerukan kepada seluruh rakyat West Papua dimana pun berada; baik di gunung-gunung, lembah-lembah, pesisir pantai dan kepulauan di seluruh teritorial West Papua untuk secara bersama melakukan Doa Masal bagi Kemerdekaan West Papua”.

Doa dilakukan pada tanggal 1 Desember 2020, (mulai pukul 01.00 subuh – pukul 23.59 malam), bertempat di masing-masing tempat di mana saja kita berada baik di West Papua, Melanesia, Pasifik dan seluruh dunia.

Demikian Himbauan Umum kami, atas perhatian, doa dari seluruh akar rumput bangsa Papua, Sorong – Merauka, Melanesia – Pasifik serta seluruh dunia, kami sampaikan banyak terima kasih, Wa Wa Wa Wa!

Damai Tuhan beserta, Amin
𝘖 𝘯 𝘦 𝘗 𝘦 𝘰 𝘱 𝘭 𝘦 – 𝘖 𝘯 𝘦 𝘚 𝘰 𝘶 𝘭

𝐒𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐢, 𝐓𝐚𝐛𝐢 – 𝐖𝐞𝐬𝐭 𝐏𝐚𝐩𝐮𝐚
28 𝑫𝒆𝒔𝒆𝒎𝒃𝒆𝒓 2020

𝗠 𝗘 𝗡 𝗚 𝗘 𝗧 𝗔 𝗛 𝗨 𝗜
𝐔𝐍𝐈𝐓𝐄𝐃 𝐋𝐈𝐁𝐄𝐑𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐌𝐎𝐕𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐅𝐎𝐑 𝐖𝐄𝐒𝐓 𝐏𝐀𝐏𝐔𝐀

𝗕𝗔𝗭𝗢𝗞𝗔 𝗟𝗢𝗚𝗢
𝐊𝐄𝐏𝐀𝐋𝐀 𝐃𝐄𝐏𝐀𝐑𝐓𝐄𝐌𝐄𝐍 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐓𝐈𝐊
____________________

Lampiran (1) -
(https://www.facebook.com/LBazoka.Official/posts/1304206216626229)

#Doa #DoaMasal #ULMWP #1Desember #WestPapua #FreeWestPapua #Referendum #PapuaMerdeka #KemerdekaanWestPapua #LetWestPapua

Saturday, 7 November 2020

IndonesiaNwsPaper: ULMWP Tuduh Okto Mote Merusak Perjuangan Papua

Siapa sangka, ramainya jagad pemberitaan tentang konflik yang terus terjadi di Papua pada akhir-akhir ini ditengarai oleh kengototan Oktovianus Mote untuk menggulingkan United Liberation Movment for West Papua atau ULMWP yang masih dipegang oleh kuasa seorang Benny Wenda. (4/11)

Hal ini disampaikan Buchtar Tabuni yang sebelumnya berujar bahwa ada kelompok-kelompok yang mau menghancurkan ULMWP. Ditambahkan oleh Buchtar tentang rekam jejak yang pernah  terjadi pada Oktovianus, dikatakan bahwa Okto adalah salah satu tokoh yang tidak mau menerima hasil KTT ULMWP yang digelar pada 2017 silam.

“sejak 2017 lalu, siapa yang tidak tahu otak busuk dari Okto Mote. Dia benar-benar meciptakan situasi yang kabur dalam perjuangan Papua ini,” jelas Buchtar.

Tidak hanya Buchtar, bahkan Okto Mote telah banyak disangka oleh sejumlah nama-nama pengurus ULMWP sebagai pegkhianat bangsa Papua. Okto yang telah keluar dari ULMWP disangkakan telah membentuk kekuatan baru dengan maksud melemahkan ULMWP dan menggulingkan kekuasaan Benny Wenda.

“Okto adalah orang yang sakit hati dengan kesepakatan bersama. Dia tidak siap menerima kesepakatan bersama. Dia tidak akan lama lagi!” tandas Buchtar dengan nada agak meninggi.

Namun, Okto memang tidak se-eksis tokoh-tokoh lain seperti Jeffrey Bomanak ataupun Victor Yeimo. Dia lebih memilih untuk berada di balik layar untuk mencegah kecurigaan kelompok ULMWP. Meski saat ini ULMWP sudah sepenuhnya mengerti gerakan bawah tanah yang dilakukan Okto.


Suurce: Indonewspaper

Penembakan Intan Jaya. Sebby Sambom Dikucilkan karena Hanya Bisa Main Klaim

Sebby Sambom Juru Bicara kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) dianggap telah gagal dan tidak bisa menjalankan tugasnya dalam setiap perjuangan bangsa Papua. (7/11)

Banyak pendapat dikemukakan sebab Sebby hanya bisa mendeklarasikan jabatannya sebagai jubir, tapi tidak memiliki kemampuan yang mumpuni dalam membawa pengaruh besar bagi perjuangan yang masih terus dilancarkan.

Sebby dianggap sebagai orang yang haus akan kedudukan, dan tidak akan peduli terhadap pelik yang terjadi. Terlebih buah pikirnya tentang pembenaran jika harus mengorbankan seorang teman telah menjadi kontroversi dikalangan tokoh perjuangan. 

Hal ini diungkap oleh Buchtar Tabuni sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh di Papua, lewat organisasinya ULMWP.

"Sebby bukanlah sosok pejuang yanh sejati. Apa yang Papua dapatkan saat ini semua tidak ada campur tangan dan keringatnya. Dia pintar membentuk opini, dan itu adalah otak licik yang dimiliki untuk mengangkat kedudukannya," ujar Buchtar.

Wakil Ketua ULMWP tersebut juga mengatakan kalau Sebby tak ubahnya seperti anak kecil yang sedang asik bermain tanpa kenal waktu ataupun risiko.

"Saya yakin dia tidak paham situasi. Tentang kondisi kelompoknya di hutan saja misalnya, saya kira dia tidak tahu bahkan tidak mau tahun tentang apa yang sedang terjadi sekarang," tambahnya.

Kemarahan Buchtar pun diketahui  memuncak ketika klaim demi klaim dilakukan oleh Sebby. Ia mengatakan bahwa Sebby sedang mencoba untuk mengangkat namanya atas peristiwa tewasnya TNI di Kabupaten Intan Jaya pada 6 November kemarin.

"Siapa yg berjuang disana, dan siapa yang harus berkorban nyawa, maka merekalah pejuang sejati. Bukan hanya duduk di kursi nyaman, kemudian ketika ada peristiwa baru buang suara seolah dia adalah aktor pentingnya. Licik, picik, dia adalah pengkhianat bangsa Papua,"

Menyoal pengkhianat, Buchtar juga menilai bahwa Sebby tidak lagi memiliki pemikiran yang jernih terkait perjalanan dari perjuangan bangsa Papua. Hal ini disampaikan Buchtar dengan mengandai bahwa kebiasaannya (Sebby Sambom) melakukan klaim atas penembakan terhadap TNI cukup kontradiktif dengan peristiwa jika orang sipil yang menjadi korban.

"Kasusnya, ketika sipil yang jadi korban penembakan, apa yg bisa dia kerjakan, bahkan untuk membela pun dia tidak punya kemampuan itu. Dia tidak lagi punya hati atau mencoba berempati, padahal perjuangan saat ini untuk membela orang Papua," ujar Buchtar saat menyampaikan beberapa kasus penembakan warga sipil yang dilakukan oleh kelompok TPNPB.


Source: https://www.indonesianpaper.online/

Monday, 2 November 2020

Buchtar Tabuni : West Papua Sudah Punya UUDS, Masing-masing Sesuaikan Diri

 Jurnalpatrolinews – Port Numbay : Pasca terlaksananya Sidang Komite Legislatif ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) pada tanggal 14 – 17 Oktober 2020 di Port Numbay, Tabi – West Papua dan diumumkannya hasil sidang pada tanggal 20 Oktober 2020 di Camwolker, West Papua, Buchtar Tabuni Ketua II Legislatif ULMWP menyerukan kepada seluruh lapisan bangsa Papua, juga pejuang Papua Merdeka secara individu maupun organisasi untuk dapat menyesuaikan diri bertanggung jawab atas diputuskan penetapan Undang-Undang Dasar Sementara untuk kemajuan Papua Merdeka, Sabtu (31/10/2020).

Yikwanak Arukkonok Tabuni

“Kepada terkasih sahabat pejuang Papua merdeka secara individu maupun organisasi dimana saja Anda berada. Sesuaikankanlah dirimu sesuai tugas dan tanggung jawab Anda masing-masing di dalam UUDS karena UUDS akan bergerak maju sesuai kebutuhan perlawanan hari ini.” papa Buchtar Tabuni melalui akun pribadinya, @Yineri Tabuni (31/10)

Ia melanjutkan juga, kepada setiap pihak untuk hindari pikiran-pikiran negatif atau berprasangka buruk atas setiap gagasan atau pandangan yang ada, demi terwujudnya cita-cita luhur kita bersama, yaitu keselamatan seluruh makhluk pernghuni West Papua dari ancaman internal maupun eksternal.

Dilansir dari Radio New Zealand (22/10), Dewan Legislatif ULMWP telah mengadakan sidang tahunan ketiga di Jayapura dan memutuskan mengadopsi Undang-Undang Dasar Sementara untuk Negara demokratis, dimana anggaran rumah tangga Gerakan harus ditingkatkan ke status konstitusional sementara, sebagai bagian dari perjalanan untuk mencapai kemerdekaan.

Selanjutnya Konstitusi Sementara [UUDS] akan membentuk pemerintahan yang berpedoman pada aturan dan norma demokrasi, hak asasi manusia, dan penentuan nasib sendiri.

UUDS dirancang untuk melindungi budaya dan cara hidup West Papua, khususnya hak-hak orang asli Papua, kepemilikan tanah adat dan kesetaraan gender, konstitusi juga membela hak-hak para migran Indonesia di West Papua.

Dalam kutipan, Ketua ULMWP mengatakan penetapan UUDS juga dalam rangka perlindungan lingkungan, semua agama dan setiap makhluk hidup yang ada. Pemimpin [ULMWP] United Liberation Movement for West Papua Benny Wenda menyambut baik terbentuknya suatu Undang-undang Dasar (UUDS) Sementara yang akan menjadi konstitusi negara merdeka yang diperjuangkan, dikutip Tempo (27/10).  (tabloid wani)

Sunday, 1 November 2020

Info Bocoran Mengatakan Hon Benny Wenda adalah Presiden Pemerintah Sementara Negara Republik West Papua

 Original: MELANESIANews

Translation: Facebook.com

To end the tears is to have a constitution and run the government
to protect the Melanesians

Melanesia.News menerima bocoran informasi dari lingkaran dalam United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) yang berbunyi dalam bahasa Melayu sebagai berikut:
Asli dalam Bahasa Melayu-Indo: Menetapkan: tuan Benny Wenda sebagai Presiden, tuan Pdt. Edison Waromi, S.H sebagai Perdana Menteri (PM), dan tuan Buchtar Tabuni sebagai ketua Dewan West Papua (Dewan Papua Barat).
Informasi yang dihimpun Melanesia.News menyebutkan, kalangan dalam ULMWP sudah bersiap mengumumkan pemerintahan sementara berdasarkan Konstitusi Sementara Republik Papua Barat yang telah disahkan oleh Komite Legislatif ULMWP (18 Oktober 2020) .
Disebutkan Anggaran Rumah Tangga ULMP sekarang disebut UUD Sementara ULMWP (Papua Barat). Ia juga memerintahkan Komite Eksekutif untuk membentuk Pemerintahan Sementara Republik Papua Barat secepat mungkin. Risalah rapat juga menyebutkan Komite Eksekutif ULMWP akan mengumumkan Pemerintahan Sementara dan kabinet.
Melanesia.News percaya bahwa ULMWP sedang meningkatkan status organisasi dan hukumnya dari organisasi internasional, atau organisasi payung politik yang mengkampanyekan Papua Barat yang merdeka dan merdeka menjadi Pemerintah Sementara Republik Papua Barat yang demokratis.
Melanesia.News memahami bahwa Presiden terpilih ULMWP, Hon. Benny Wenda, akan segera mengumumkan konstitusi ke publik. Bersamaan dengan itu, tampak dari bocoran informasi dari kalangan dalam ULMWP bahwa Presiden Republik Papua Barat juga akan mengumumkan kabinet dan para menterinya untuk menjalankan pemerintahan hingga Papua Barat mendapatkan pengakuan dan dukungan dari orang Melanesia di Papua Barat, Orang Melanesia di Pasifik Selatan dan negara lain di dunia.

Wednesday, 28 September 2016

Pacific West Papua 8 Sep 2016 Indonesia obstructing Papua representations – ULMWP

RNZ - Indonesia is impeding Pacific regional efforts to pursue justice for human rights abuses against Papuans the United Liberation Movement for West Papua says. Criticism from the Movement's ambassador for the Pacific Islands region, Amatus Douw, comes as Papua is to be discussed at the Pacific Islands Forum leaders summit in the Federated States […]

from WordPress http://ift.tt/2dzTVtz
via IFTTT

Monday, 23 May 2016

Satukan Kekuatan Dana, Waktu, Tenaga: Mari Lihat Jauh Ke Depan

Jangan Berlama-Lama Lihat ke Belakang, karena Kita Sudah Berada di Era yang SaNGAT Menentukan Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua, Gen. TRWP Mathias Wenda mengeluarkan sebuah seruan kepada semua pihak di manapun Anda berada dengan judul pesan, "Satukan Kekuatan Dana, Waktu, Tenaga Lihat Ke Depan, Jangan Lama-Lama Lihat ke Belakang" General TRWP Wenda […]

from WordPress http://ift.tt/1TPzuST
via IFTTT