Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label DPRP. Show all posts
Showing posts with label DPRP. Show all posts

Sunday, 13 March 2022

Ingin Tahu Perkembangan Situasi Papua, Kedubes Inggris Sambangi DPRP

by Fani 10/03/2022 07:511556

Wakil Ketua I DPR Papua, DR. Yunus Wonda SH MH menyerahkan cinderamata kepada utusan Kedubes Inggris untuk Indonesia, Rabu 9 Maret 2022. (Foto Tiara)

Yunus Wonda : Kami Menjelaskan Kondisi Riil di Papua Apa Adanya

Jayapura – Ingin mendengar secara langsung tentang perkembangan situasi Papua, utusan Kedutaan Inggris (Kedubes) untuk Indonesia mengunjungi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), yang ditemui langsung oleh Wakil Ketua I DPR Papua, DR Yunus Wonda, SH, MH didampingi Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, SH, Ketua Komisi V DPR Papua, Timiles Yikwa, SE, Ketua Poksus DPR Papua, Jhon NR Gobai, Anggota DPR Papua, Yakoba Lokbere dan Arnold Walilo di Gedung II DPR Papua, Rabu 9 Maret 2022.

 Sementara Utusan Kedubes Inggris itu, diantaranya Amanda McLoughlin OBE, Development Director British Embassy Jakarta, didampingi Nicholas Faulkner, Second Secretary of Political Affair dan Ria Mariamah, Policy Senior Programme Manager of Climate Cange Unit dan Avicah Nababan, Asisstent Political Officer

Seperti diketahui, jika utusan Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia itu melakukan kunjungan resmi ke Provinsi Papua pada Rabu 9 Maret 2022, salah satunya menyambangi Kantor DPR Papua.

Setelah pertemuan, kepada wartawan, Wakil Ketua I DPR Papua, DR.Yunus Wonda SH MH mengatakan, kunjungan utusan Kedubes Inggris ke DPR Papua ingin mendengar secara langsung tentang perkembangan situasi di Papua, baik itu tentang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan juga ekonomi.

“Selain itu, mereka juga menanyakan respon tentang pemekaran dan pelaksanaan Otsus. Ya, kami DPR Papua pun menjelaskan kondisi riil di Papua apa adanya, karena kita tidak bisa menyampaikan hal-hal yang dianggap bagus semua tapi kenyataanya tidak, sehingga kami pun sampaikan kondisi ini apa adanya yang dialami rakyat Papua,” kata Yunus Wonda kepada sejumlah awak media usai pertemuan bersama Kedubes Inggris untuk Indonesia yang berlangsung secara tertutup di ruang kerjanya, Rabu petang, 9 Maret 2022.

Bahkan, ungkap Yunus Wonda, dihadapan utusan Kedubes Inggris itu, pihaknya juga menjelaskan kondisi riil yang dihadapi rakyat Papua, termasuk soal keamanan dan lainnya.

“Mereka menanyakan tantangan ketika terjadi pemekaran. Kami pun menjelaskan semua, sehingga mereka ada gambaran dan tidak melihat Papua semua baik-baiknya saja, sebab tidak bisa seperti itu sehingga kami harus menjelaskan secara riil kepada mereka,” ungkapnya.

Wakil Ketua I DPR Papua, DR. Yunus Wonda SH MH didampingi Ketua Komisi II dan Ketua Komisi V serta Anggota DPR Papua foto bersama utusan Kedubes Inggris untuk Indonesia, usai pertemuan di Gedung II DPR Papua, Rabu 9 Maret 2022. (foto Tiara).



Padahal kata legislator Papua itu, selama ini pihaknya telah mendorong ke pusat, hanya saja pusat tidak mendengarkan DPR Papua dan lembaga lain untuk terus bersuara apa yang dialami rakyat Papua.

“Mereka juga menanyakan soal Otsus dan pemekaran apakah melalui mekanisme yang resmi, persetujuan rakyat seperti apa. Ya, kami sampaikan bahwa sebagian besar rakyat Papua menolak pemekaran,” jelasnya.

 Bahkan, Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan kepada Kedubes Inggris terkait alasan rakyat Papua menolak pemekaran, lantaran akan banyak dampak yang akan terjadi dan dialami rakyat Papua.

“Dimana orang Papua akan mengalami persoalan besar, termasuk orang Papua merasa tidak nyaman hari ini diatas tanahnya sendiri,” ujar Yunus Wonda.

Meski diakui, ada banyak aspirasi yang masuk ke DPR Papua, namun sebagian besar rakyat Papua tetap menolak pemekaran daerah tersebut.

Yunus Wonda menambahkan, jika dalam pertemuan dengan utusan Kedubes Inggris itu, DPR Papua juga tidak menutupi kondisi riil yang dialami oleh rakyat Papua.

“Jadi, kami sampaikan apa adanya dan kami tidak menutupi diri, bahkan kami pun tidak takut menyampaikan hal kebenaran tentang persoalan Papua. Saya sampaikan kepada anggota DPR Papua, tidak boleh takut. Apapun kondisi yang dialami rakyat Papua, ya kami harus sampaikan apa adanya, nyawa sekalipun sebagai konsekuensi kami dipilih di lembaga ini, untuk menyampaikan kebenaran,” tegas Penasehat Fraksi Partai Demokrat DPR Papua itu. (Tiara)

Thursday, 19 November 2020

Maklumat Kapolda Soal RDP MRP Dinilai Diskriminatif Terhadap Penegakan Hukum

PANIAI, SUARAPAPUA.com — Maklumat Nomor Mak/I/2020 Kepolisian Daerah (Polda) Papua tentang rencana rapat dengar pendapat (RDP) pada masa pandemi Covid-19 yang dikeluarkan Sabtu (14/11/2020), dinilai menunjukkan penegakan hukum di Papua masih didiskriminatif.

Pandangan terkait pelaksanaan RDP yang akan diselenggarakan MRP pada 17 dan 18 November 2020 di lima wilayah adat Provinsi Papua ini dikemukakan Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa, Sabtu (14/11/2020).

“Penegakan hukum kita masih diskriminatif. Kenapa ada maklumat Polda Papua terkait dengan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat tentang Otsus Papua?,” ucapnya

Ia menyebut, maklumat dikeluarkan menunjukkan sikap pembatasan negara dalam hal ini aparat kepolisian Papua terhadap MRP dalam menjalankan tugas sesuai amanah UU Otsus Tahun 2021 Pasal 77.

Laurenzus Kadepa, Legislator Papua. (Foto: Dok SP)

“Bukan rahasia lagi bahwa nasib Otsus ada di tangan rakyat orang asli Papua, kenapa dibatasi?,” tanyanya.

Jika alasannya mencegah ancaman penyebaran Covid-19, Kadepa mempertanyakan, mengapa saat ribuan massa dari Front Pembela Islam (FPI) menjemput ketua FPI Muhammad Rizieg Zhihab di bandara Soekarno-Hatta Jakarta beberapa hari lalu tidak dibatasi dengan keluarkan maklumat serupa.

“Karena ancaman penyebaran Covid-19 terbesar banyak di Jakarta,” ucapnya.

Melihat perlakuan ketidakadilan ini, Kadepa menegaskan, ia dan kawan-kawannya sebagai wakil rakyat tidak mungkin tidur terhadap apa yang terjadi di masyarakatnya yang selalu didiskriminasi dalam penanganan masalah.

Ia mencontohkan, seperti mahasiswa ketika bicara masalah Otsus dan persoalan rakyat selalu dibubar paksa dengan alasan masa pandemi Covid-19 dan surat ijin aksi yang selalu dipersoalkan.

“Sedangkan kelompok lain dengan agenda penolakan terhadap UU Omnibus Law, peresmian stadion PON dan kegiatan lain dibebaskan jalan. Semua ini tidak beres,” tegasnya.

“Saya minta keadilan benar-benar ditegakkan tanpa pandang kelompok merah atau putih. Mari segera evaluasi,” tutupnya.

Untuk maklumat dikeluarkan, poin 1 sampai 3, inti penjelasannya meminta RDP agar dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19 seperti tidak mengumpulkan massa dalam jumlah besar, melaksanakan Swab/PCR, pakai masker dan cuci tangan serta menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Lalu poin keempat, ditegaskan bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan maklumat ini, setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pewarta: Stevanus Yogi

Editor: Arnold Belau


Tuesday, 3 November 2020

Yikwanak Arukkonok Tabuni: Semua OAP Pejabat NKRI Harus Mulai Berinvestasi di ULMWP

Pernyataan Status Facebook.com

Dalam update halaman facebooknya, Buchtar atau nama aslinya Yikwanak Arukkonok Tabuni mengatakan dengan jelas dan langsung kepada orang asli Papua (OAP) yang saat ini menjabat sebagai Gubernur, Walikota, Bupati, Kepala Distrik, Anggota DPRP di provinsi dan kabupaten/ kota, dan semua pegawai negeri pada umumnya sebagai berikut

Ko MRP k, DPRP k, pemerintah k wajib sesuaikan diri di bawah UUDS ULMWP krn tdk mungkin ko pulang ke Jakarta bersama Indonesia.
Bravo ULMWP.

Apa artinya?

Yang pertama, artinya adalah bahwa sudah saatnya semua orang Papua yang bekerja bagi kolonial NKRI untuk berpikir dan mengambil langkah strategis demi kepentingan pribadi dirinya, demi kepentingan keluarganya, demi kepentingan marga dan demi kepentingan sukunya.

Yang kedua, adalah fakta yang pasti, bahwa semua orang Papua tidak akan pulang ke Jawa bersama NKRI, tidak akan ke Sumatera bersama Batak, tidak akan ke Makassar bersama mereka, karena kita sebagai orang Papua akan tetap tinggal di sini, di tanah leluhur kami.

Kalian yang melayani di pemerintah kolonial secara politik adalah lawan dari ULMWP, tetapi secara sosial-budaya adalah bagian dari rakyat Negara Republik West Papua. Dan ULMWP telah memiliki UUDS NRWP yang siap diterapkan di seluruh Tanah Papua, wilayah teritorial Negara Republik West Papua. Oleh karena itu, OAP yang berada di dalam pemerintah NKRI harus mengambil sikap saat ini.

Apa yang harus dilakukan?

Sikap yang dapat diambil saat ini bukan menyatakan dukngan politik kepada Papua Merdeka secara terbuka, karena itu akan mencelakakan nyawa sendiri di tangan penjajah. Tentu saja tidak ada pejabat NKRI OAP yang mau sebodoh itu bertindak demikian.

Yang bisa dilakukan ialah 

Pertama tidak menghalangi semua langkah yang dilakukan oleh ULMWP saat ini, dengan cara dan teknik masing-masing.

Kedua memberikan dukungan keahlian, dukungan tenaga, dan terutama dukungan dana kepada ULMWP menggunakan dana-dana yang telah turun ke Tanah Papua karena tuntutan Papua Merdeka yang disampaikan oleh organisasi Papua Merdeka, bukan karena tuntutan Gubernur dan Bupati, DPRP di tanah Papua.

Harus dicatat bahwa uang-uang Otsus adalah uang-uang untuk meredam perjuangan Papua Merdeka. Oleh karena itu, uang-uang tersebut harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk perjuangan kemerdekaan Negara Republik West Papua. Kalau tidak, Anda dan ULMWP akan berhadapan.



Monday, 22 August 2016

Legislator: Stop Jual Rakyat Dengan Stigma OPM untuk Jabatan

Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Deerd Tabuni mengingatkan para pihak yang ada di wilayah pegunungan tengah Papua, khususnya Puncak Jaya tak melakukan berbagai manuver untuk kepentingan jabatan, termasuk mengklaim berhasil membuat para anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah itu turun gunung. Ia mengatakan, jangan menjual rakyat demi kepentingan jabatan dan materi. Aparat kemanan juga […]

from WordPress http://ift.tt/2bWz6J8
via IFTTT

Friday, 24 June 2016

DPRP Tolak Tim Penanganan HAM Papua

JAYAPURA– Bintangapua.com- DPRP menyatakan sikap menolak Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Papua yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menkopolhukam RI Nomor 40/2016, beranggotakan penyidik Komnas HAM, Kejaksaan Agung dan Tim Pembela HAM. Sikap penolakan ini disampaikan Ketua DPRP Yunus Wonda, SH, MH ketika dikonfirmasi usai menghadiri sosialisasi RUU Penilaian oleh Komite IV DPD RI di […]

from WordPress http://ift.tt/28TnljQ
via IFTTT