Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label Edison Waromi. Show all posts
Showing posts with label Edison Waromi. Show all posts

Wednesday, 20 October 2021

Waromi mengajak dua faksi deklrator ULMWP TETAP Solid

Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Negara Federal Republik Papua Barat, Edison Waromi mengajak dua faksi deklrator United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP—Parlemen Nasional West Papua dan West Papua Nasional Coalition for Liberation—menjaga keutuhan ULMWP. 

Hal itu disampaikan Waromi sebagai sambutan resminya dalam peringatan 10 tahun Deklarasi Pemulihan Negara Federal Republik Papua Barat di Port Numbay, Kota Jayapura, pada Selasa (19/10/2021).

Edison Waromi menyatakan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) selaku pendiri ULMWP terus memperhatikan dinamika internal maupun eksternal ULMWP pasca Konferensi Tingga Tinggi Komite Legislatif (KTT KL) ULMWP Desember 2019 dan November 2020. Pihaknya juga memdukung penyelenggaraan KTT II ULMWP pada 2021.

“Negara Federal Republik Papua Barat sebagai pendiri ULMWP tetap dan senantiasa mendukung penuh kepimpinan ULMWP. Maka perlu KTT untuk [agar semua dinamika itu] dibicarakan, diselesaikan, dan disahkan menjadi agenda bersama bangsa Papua melalui ULMWP,” kata Waromi.

Waromi menyatakan berbagai dinamika yang terjadi pasca kedua pertemuan tingkat tinggi itu tidak boleh menyebabkan perpecahan dalam perjuangan. Dinamika itu harus menjadi bahan permenungan bersama, dan menjadi awalan untuk membangun kekuatan baru untuk melangkah bersama ULMWP.

Woromi menyatakan ULMWP sebagai rumah bersama dan jembatan emas tidak boleh kosong dan putus. “Siapapun kita orang Papua, tidak bisa meninggalkan ULMWP. ULMWP telah menjadi rumah besar, rumah bersama bangsa Papua. Ia menjadi jembatan emas bangsa Papua untuk menyeberang masuk di rumah Melanesia, Pasifik, Afrika, dan dunia internasional,” kata Woromi.

Waromi mengajak semua pihak memperkuat ULMWP untuk mewujudkan tuntutan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua. Penentuan nasib sendiri diyakini menjadi jalan menuju kemerdekaan dan kedaulatan politik dan ekonomi bangsa Papua. 

Menurut Waromi, NFRPB mendukung kerja panitia mempersiapkan penyelenggaraan KTT ULMWP pada 2021. “[Kami] meminta Panitia KTT II ULMWP untuk menyukseskan KTT ULMWP pada 2021, sesuai dengan Konstitusi ULMWP,”ungkapnya.

Sekretaris NFRPB, Markus Haluk menambahkan deklarasi NFRPB di Lapangan Zakeeus, Padang Bulang, pada 19 Oktober 2011 merupakan peristiwa bersejarah yang mengantar bangsa Papua menuju persatuan dalam perjuangan menuntut kemerdekaan bangsa Papua. Persatuan itu terus membawa bangsa Papua membawa isu Papua kembali ke meja Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

“[Deklarasi itu peristiwa] sejarah yang memungkinkan [berbagai faksi gerakan Papua merdeka] bersatu dalam ULMWP untuk antar Papua ke Melanesia, Pasifik, Afrika, hingga Sekretaris Jenderal PBB bicara di podium PBB untuk masalah Papua. Berdoa dan kerja, Tuhan Yesus jaga kita semua,” kata Haluk yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor ULMWP di West Papua. (*)

https://jubi.co.id/peringati-10-tahun-deklarasi-negara-republik-federal-papua-barat-ingin-perkuat-ulmwp/amp/

Tuesday, 3 November 2020

Rev. Edison Waromi: ULMWP: Rakyat West Papua “Siap Bernegara”

Pidato Politik Rev. Edison Waromi:
ULMWP: Rakyat West Papua “Siap Bernegara”

Secara resmi pada tanggal 20 Oktober 2020, Bapa bangsa Papua Rev. Edison Waromi, S.H [Ketua Komite Legislatif ULMWP] mengumumkan “KEPUTUSAN dan KETETAPAN” Sidang III Komite Legislatif ULMWP Tahun 2020 yang berlangsung di Port Numbay, West Papua (14-17 Oktober 2020).

 
Pada kesempatan Sidang Tahunan ke III Komite Legislatif ULMWP Tahun2020, 14 -17 Oktober 2020, Rakyat bangsa Papua dari berbagai komponen telah menyampaikan pandangan Politik; Menolak Otonomi Khusus, Menuntut Referendum Kemerdekaan bagi Bangsa Papua.
 
Oleh karena itu, pada kesempatan ini, ULMWP Komite Legislatif,mengumumkan :
[1]. Menerima dan Mendukung Sikap Politik Rakyat Bangsa Papua BaratMenolak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang OtonomiKhusus Provinsi Papua dan Papua Barat;
[2]. Komite Legislatif ULMWP Menerima Aspirasi Referendum untukKemerdekaan Bangsa Papua;
[3]. Melalui Sidang Tahunan Komite Legislatif ULMWP Ke III Tahun 2020 :
(3.1). Legislatif ULMWP Meng-upgrade (meningkatkan) Status Politik danHukum UNITED LIBERATION MOVEMENT FOR WEST PAPUA (ULMWP).
(3.2). Memberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) diwilayah territorial West Papua.
 
_______
Port Numbay, West Papua
20 Oktober 2020
 
 
 
REV. EDISON WAROMI
Ketua
 

Sunday, 1 November 2020

Info Bocoran Mengatakan Hon Benny Wenda adalah Presiden Pemerintah Sementara Negara Republik West Papua

 Original: MELANESIANews

Translation: Facebook.com

To end the tears is to have a constitution and run the government
to protect the Melanesians

Melanesia.News menerima bocoran informasi dari lingkaran dalam United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) yang berbunyi dalam bahasa Melayu sebagai berikut:
Asli dalam Bahasa Melayu-Indo: Menetapkan: tuan Benny Wenda sebagai Presiden, tuan Pdt. Edison Waromi, S.H sebagai Perdana Menteri (PM), dan tuan Buchtar Tabuni sebagai ketua Dewan West Papua (Dewan Papua Barat).
Informasi yang dihimpun Melanesia.News menyebutkan, kalangan dalam ULMWP sudah bersiap mengumumkan pemerintahan sementara berdasarkan Konstitusi Sementara Republik Papua Barat yang telah disahkan oleh Komite Legislatif ULMWP (18 Oktober 2020) .
Disebutkan Anggaran Rumah Tangga ULMP sekarang disebut UUD Sementara ULMWP (Papua Barat). Ia juga memerintahkan Komite Eksekutif untuk membentuk Pemerintahan Sementara Republik Papua Barat secepat mungkin. Risalah rapat juga menyebutkan Komite Eksekutif ULMWP akan mengumumkan Pemerintahan Sementara dan kabinet.
Melanesia.News percaya bahwa ULMWP sedang meningkatkan status organisasi dan hukumnya dari organisasi internasional, atau organisasi payung politik yang mengkampanyekan Papua Barat yang merdeka dan merdeka menjadi Pemerintah Sementara Republik Papua Barat yang demokratis.
Melanesia.News memahami bahwa Presiden terpilih ULMWP, Hon. Benny Wenda, akan segera mengumumkan konstitusi ke publik. Bersamaan dengan itu, tampak dari bocoran informasi dari kalangan dalam ULMWP bahwa Presiden Republik Papua Barat juga akan mengumumkan kabinet dan para menterinya untuk menjalankan pemerintahan hingga Papua Barat mendapatkan pengakuan dan dukungan dari orang Melanesia di Papua Barat, Orang Melanesia di Pasifik Selatan dan negara lain di dunia.

Friday, 23 October 2020

Bangsa Papua Sudah Konsensus Politik pada Tahun 2010

Oleh Jack Wanggai

Jubir Departeman Politik ULMWP.

Bangsa Papua sudah pernah melakukan KONSENSUS PAPUA untuk menyatukan Organisasi Perjuangam bangsa Papua.

Yang berkonsensus adalah 

Organisasi Perjuangan bangsa Papua Force Moral dan Force Politik, dan juga yang berjuang secara independent.

Kegiatan KONSENSUS PAPUA Papua itu telah terjadi menghabiskan waktu selama kurang lebih 9 bulan pada tahun 2010.

PASCA KEMATIAN ALMARHUM BAPAK THEYS HIYO ELUAY DAN KEFAKUMAN POLITIK PAPUA.

Setelah bangsa Papua berkongres yang ke - 2 tahun 2000 dan melalui acara tersebut, rakyat bangsa Papua memilih dan menetapkan Alm bapak Theys H Eluay sebagai ketua PRESIDIUM DEWAN PAPUA (PDP) dan Bapak Thom Beanal sebagai Wakil ketuanya.

Melalui PRESIDIUM DEWAN PAPUA dan Panel - Panel Papua yang tersebar di tujuh wilayah adat Papua, rakyat bangsa Papua menemukan momentum yang amat baik untuk mengkonsolidasi dirinya sebagai suatu kekuatan baru dalam menentukan arah perjuangan kemerdekaan bangsa Papua.

Namun, ditengah semangat yang telah terbangun itu, Bapak Theys Hiyo Eluay dibunuh oleh Pasukan khusus Kolonial Indonesia pada tahun 2001.

Sebagai catatan penting bahwa sebelum lahirnya Presidium Dewan Papua pada tahun 2000 melalui Kongres Rakyat Papua II (KRP II), 

Saat itu sudah ada sebelumnya banyak organisasi taktik dan strategis milik bangsa Papua yang telah bergrilya berjuang mempertahankan api revolusi di Papua, kota - kota studi dan bahkan di luar negeri.

Nama dan tempat organisasinya itu saya tidak rincikan di kolom ini.

KEFAKUMAN POLITIK BANGSA PAPUA.

Telah terjadi kefakuman politik bangsa Papua pasca meninggalnya Almarhum bapak Theys Hiyo Eluay pada tahun 2001.

Ditengah2 kefakuman politik Bangsa Papua itulah lahir Otonomi Khusus Papua pada bulan November 2001.

Program Otonomi Khusus Papua itu berhasil melemahkan perjuangan Bangsa.

Proses dan program Otonomi Khusus Papua itu berhasil menjinakkan sejumlah tokoh Papua yang memiliki kemampuan sumber daya manusia dan sangat strategis didalam arah perjuangan bangsa Papua.

KERJA -KERJA PERSATUAN BANGSA PAPUA PASCA MENINGGALNYA ALM THEYS HIYO ELUAY.

Di motori oleh Pemuda dan mahasiswa Papua, atas saran dan nasehat dari para Leaders Papua yang melihat kevakuman politik Papua, maka terjadilah konsolidasi dan pencerahan Lintas kota studi dan kabupaten di tanah Papua hingga konsolisasi ke tingkat Asia dan internasional.

Berbagai pertemuan yang dimotori oleh pemuda dan mahasiswa papua lintas organ, lintas kota, lintas suku, lintas disiplin ilmu berhasil membangun satu kekuatan baru dan mempertemukan serta mempersatukan para leaders Papua melalui berbagai pertemuan baik di dalam negeri hingga di luar negeri sperti di Papua, di jawa, bali, sulawesi, pasifik dan eropa.

Konsolidasi kekuatan rakyat ini kemudian mempertemukan para leaders dari masing - masing komponen bangsa Papua hingga terlaksananya KONSENSUS PAPUA pada tahun 2010 dan menetapkan 10 orang leaders sebagai Pemimpin Kolektif bangsa Papua.

Kesepuluh Pemimpin Kolektif.

Satu dari beberapa keputusan KONSENSUS PAPUA adalah perlu diadakan mubes atau Kongres Rakyat Papua ke III untuk memilih dan menetapkan kepemimpinan politik bangsa Papua paska meninggalnya Bapak Alm Theys Hiyo Eluay.

Kegiatan Konsensus Papua diperlukan setelah sepuluh tahun antara tahun 2000 - 2010 perjuangan Bangsa Papua terjadi kevakuman politik.

Hasil dari Konsensus Papua adalah menjalankan Kongres Rakyat Papua III di Lapangan Zakeus Padang Bulan - Jayapura, tanggal 19 Oktober 2011 dan mendeklarasikan NEGARA REPUBLIK FEDERAL PAPUA BARAT (NRFPB). 

Melalui KRP III sidang pleno Kongres memilih dan menetapkan Bapak Forkorus Yaboisembut sebagai Presiden dan Bapak Ev. Edison Waromi, SH sebagai Perdana Menteri, berikut kabinet lainnya.

NRFPB adalah salah satu dari tiga lembaga Politik bangsa Papua yang turut menandatangani dan Deklarator ULMWP di lapangan Sarallana Port Villa - Vanuatu tanggal 6 Desember 2014.

NRFPB lahir lewat Kongres III bangsa Papua atas keputusan KONSENSUS PAPUA tahun 2010.

Demikian sedikit catatan terkait mengapa ada ULMWP pada hari ini.