Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label Geneva. Show all posts
Showing posts with label Geneva. Show all posts

Wednesday, 2 March 2022

Tanggapi desakan PBB, Indonesia tuding Pelapor Khusus PBB lakukan serangan media

 Sikap PBB - Admin

2 Maret 2022

Kantor PBB di Jenewa, Swiss - IST

Jubi TV – Pemerintah Republik sangat menyesalkan siaran pers yang bias yang dikeluarkan oleh Pelapor Khusus PBB  yang berjudul “Indonesia: UN experts sound alarm on serious Papua abuses, call for urgent aid,”

Melalui siaran pers yang diterbitkan Rabu (2/3/3033), Kantor Misi Indonesia untuk PBB di Geneva, Swiss mengatakan rilis berita ini menandakan adanya pola serangan media yang tidak konstruktif dan tidak berdasar terhadap Indonesia oleh Pemegang Mandat Khusus tertentu, yang sekali lagi telah memilih untuk sepenuhnya mengabaikan data dan informasi yang dapat diverifikasi yang telah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia sebagai tanggapan atas komunikasi bersama atas tuduhan yang sama, yang dikirim oleh pemegang mandat tersebut di atas. 

Misi Indonesia menambahkan keputusan pemegang mandat untuk menerbitkan siaran pers atas tuduhan yang telah ditangani oleh Pemerintah Indonesia -tanpa menyebutkan tanggapan pemerintah terhadap salah satu tuduhan, merupakan tampilan terang-terangan penolakan pemegang mandat pada dialog konstruktif.

“Apa yang telah diterbitkan oleh para pemegang mandat ini tidak lebih dari sebuah monolog, yang tampaknya dirancang semata-mata untuk tujuan kepentingan mereka sendiri,” kata Misi Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menjelaskan dalam banyak kesempatan bahwa penggunaan kekuatan yang berlebihan, pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, dan penyiksaan tidak memiliki tempat di Indonesia. Untuk tujuan ini, pemerintah telah mengerahkan upaya yang luar biasa untuk menangani semua kasus yang terkait dengan kejahatan tersebut.

Lanjut Kantor Misi Indonesia, pada kasus-kasus pengungsi internal yang dibahas dalam siaran pers, jika pemegang mandat menjalankan profesionalisme dan benar-benar meluangkan waktu untuk membaca tanggapan Pemerintah Indonesia, mereka akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang banyak faktor yang berkontribusi terhadap pengungsian di Provinsi Papua dan Papua Barat, mulai dari bencana nasional, rumah yang diamuk kelompok kriminal bersenjata, konflik suku, dan konflik hasil pilkada.

“Mengkaitkan semua kasus pemindahan dengan “pemindahan paksa oleh pasukan keamanan” bukan saja tidak benar, tetapi juga mengabadikan narasi berbahaya yang diadvokasi oleh kelompok bersenjata kriminal untuk menyebarkan ketidakpercayaan publik terhadap personel keamanan,” kata Kantor Misi Indonesia.

Kantor Misi Indonesia menegaskan seandainya pemegang mandat meluangkan waktu untuk membaca tanggapan Pemerintah, mereka juga akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perlunya mengerahkan personel keamanan di daerah-daerah di mana serangan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap warga sipil, termasuk perempuan, anak-anak, pekerja kesehatan, pekerja konstruksi , petugas pemilihan kepala daerah, dan guru, merajalela.

Pemegang mandat semestinya meluangkan waktu untuk membaca tanggapan Pemerintah, sehingga mereka juga akan memiliki informasi bahwa tuduhan “bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Papua yang dihalangi oleh pihak berwenang” adalah kebohongan.

“Kementerian Sosial RI telah memberikan bantuan sembako senilai hampir 1,5 miliar rupiah untuk para pengungsi di Kabupaten Intan Jaya; 5 miliar rupiah untuk pengungsi di Kabupaten Nduga; dan juga miliaran rupiah untuk gabungan Kabupaten Yahukimo dan Yalimo,” sebut Kantor Misi Indonesia.

Selain itu, Pemerintah Indonesia tidak pernah membatasi akses ke Palang Merah, gereja lokal, dan Komnas HAM. Penghentian permintaan personelnya untuk melakukan perjalanan ke beberapa daerah semata-mata karena pertimbangan keamanan, karena daerah-daerah tersebut masih dikategorikan sebagai daerah berisiko tinggi bagi warga sipil karena intensitas kekerasan kelompok bersenjata kriminal.

“Pemerintah Indonesia sekali lagi sangat menyayangkan keputusan pemegang mandat terkait untuk melakukan pendekatan megafon sepihak dalam menangani tuduhan yang termuat dalam siaran pers 1 Maret 2022. Pola tindakan yang tidak konstruktif ini hanya merusak dan menyabotase kerangka kerja sama dan kepercayaan yang dimiliki Pemerintah Indonesia terhadap Pelapor Khusus,” tutup Kantor Misi Indonesia. (*)

Sunday, 27 February 2022

Menlu Selandia Baru di Geneva dan Membahas Pelanggaran HAM di West Papua

JENEWA, 26 Februari 2022. Menteri luar negeri Selandia baru Ny. Nanaia Mahuta Bertemu Ny. Michelle Buchelet Ketua Hak Asasi Manusia PBB membahas beberapa Masalah pelanggan HAM termasuk West Papua.

"Senang bertemu @UNHumanRights High Commissioner @machelet, di mana kami membahas Afghanistan, Myanmar, west Papua dan kesempatan untuk perspektif dwi-budaya yang unik untuk mendukung hak asasi manusia. Selandia baru adalah pendukung kuat hak asasi manusia dan pekerjaan penting OHCHR."
Ny. Nanaia Mahuta

Sumber: 
https://t.co/JUauIdtFta

#FreeWestPapua
#WelcomeUN
#ProGovWestPapua
#Anim_Ha

Sunday, 5 February 2017

WN UK akan Berenang ke Markas PBB Bawa Petisi Papua Merdeka

LONDON, SATUHARAPAN.COM - Sebuah tim yang terdiri dari enam perenang warga negara Inggris sedang disiapkan untuk merenangi Danau Jenewa, Swiss sepanjang 69 kilometer. Mereka akan membawa petisi yang menyerukan dimasukkannya kembali Papua ke dalam daftar dekolonisasi PBB dan diselenggarakannya referendum penentuan nasib sendiri Papua. Mereka akan menyerahkan petisi tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres di markas PBB di Jenewa.

Rencana ini disampaikan oleh Benny Wenda, juru bicara kelompok yang oleh Indonesia dicap sebagai separatis karena membawa aspirasi penentuan nasib sendiri, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, di London, 24 Januari lalu.

Aksi yang dinamai Swim for West Papua itu direncanakan dilaksanakan pada Agustus mendatang dan menurut Benny Wenda, aksi ini untuk menunjukkan bahwa isu Papua adalah isu kemanusiaan, bukan masalah Pasifik atau Melanesia saja.

Belum ada data rinci tentang nama-nama perenang yang akan turut serta serta kualifikasi mereka. Radionz.co.nz menampilkan gambar peluncuran aksi ini yang menunjukkan Benny Wenda sedang berdiri bersama sejumlah tokoh yang mendukung aspirasi penentuan nasib sendiri Papua.  Tiga pria yang akan berenang tersebut ada dalam gambar. Namun nama-nama mereka hanya disebut dengan singkat yaitu, Tim, Tom dan Joel.

Sementara itu di youtube, dalam bagian kampanye  Swim for West, seorang pria bernama Joel tampil dalam video untuk menjelaskan program ini, bergantian dengan Benny Wenda. Tidak ada penjelasan tentang siapa Joel. Namun dalam video itu, Joel mengatakan ia dan lima orang rekannya akan berenang menyusuri Danau Jenewa sepanjang 69 km membawa petisi penentuan nasib sendiri dan menyerahkannya kepada PBB.

Kampanye global petisi terbuka secara online itu diluncurkan pada 24 Januari lalu, di London, oleh Free West Papua Campaign, sebuah kelompok yang berafiliasi dengan ULMWP, dihadiri antara lain Lord Harries of Pentregarth, mantan anggota parlemen Inggris yang juga satu dari pendiri International Parliamentarians for West Papua (IPWP). Petisi online tersebut akan dibuka sampai Agustus, saat mana petisi tersebut akan diserahkan kepada PBB.

Selain menyerukan dimasukkannya kembali Papua ke dalam daftar dekolonisasi PBB, petisi juga menyerukan kepada PBB untuk menunjuk seorang wakil khusus untuk menyelidiki situasi hak asasi manusia di Papua, serta  untuk mengawasi proses penentuan nasib sendiri.

Disebutkan, tujuan petisi adalah untuk menunjukkan dukungan internasional yang berkembang kepada Papua untuk memiliki kesempatan  memutuskan masa depan mereka sendiri. Dikatakan, bahwa upaya mereka juga berguna untuk menumbuhkan dukungan diplomatik bagi dilaksanakannya penentuan nasib sendiri, yang diatur dalam Resolusi Sidang Umum PBB 1513 dan 1541.

Lord Harries of Pentregarth pada saat peluncuran mulai dibukanya petisi, membagikan pernyataan dukungan dari Uskup Agung Emeritus Desmond Tutu yang mengecam kurangnya perhatian media internasional tentang Papua.

Dia juga memuji tim renang yang akan melaksanakan misinya dan menyatakan solidaritasnya dengan rakyat Papua. "Kita hidup di berbagai wilayah di dunia, tapi kita adalah satu keluarga."

Perhatian warga asing terhadap isu Papua tampaknya berkembang di sejumlah negara. Dari Australia diberitakan hari Jumat lalu seorang WN Australia didenda, ditahan untuk kemudian dilepaskan oleh polisi karena tidak mematuhi perintah polisi tatkala berunjuk rasa di depan Kedubes Indonesia di Canberra.

Adrian van Tonder, nama sang mahasiswa, melakukan unjuk rasa bersama puluhan orang lainnya, dengan berbaring di jalan di depan Kedubes, seraya menutupi badan mereka dengan kain putih dilumuri cat merah.

Adrian van Tonder tidak mengindahkan perintah polisi untuk pindah karena menghalangi arus lalu lintas. Akibatnya hakim memberikan hukuman denda dan sempat ditahan.

Kampanye penentuan nasib sendiri Papua terus digemakan oleh ULMWP di luar negeri dan menunjukkan meningkatnya perhatian masyarakat internasional. Namun di sisi lain upaya ULMWP untuk meyakinkan negara-negara Pasifik dan Melanesia kelihatannya jauh dari yang mereka harapkan, terlihat dari tertundanya keputusan Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk mengesahkan keanggotaan mereka.

Pernyataan Benny Wenda yang menekankan bahwa masalah di Papua adalah masalah kemanusiaan bukan masalah Pasifik dan Melanesia saja, menyiratkan keinginan untuk menjajaki dukungan lebih luas, ketimbang fokus kepada negara-negara Pasifik dan Melanesia, sebagaimana telah mereka lakukan.

Pemerintah Indonesia belum mengeluarkan pernyataan atas langkah ULMWP ini. Namun sejumlah netizen mengatakan bahwa petisi online yang tengah digagas oleh ULMWP ini tidak dapat diakses dan kuat dugaan ada pemblokiran.

Editor : Eben E. Siadari

Sunday, 2 October 2016

Laporan UNPO ke PBB Ungkap Kasus HAM Papua, Aceh, Brasil

JENEWA, SATUHARAPAN.COM - Di tengah sorotan tajam enam negara Pasifik terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua pada Sidang Umum ke-71 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York pada 20-26 September, sebuah laporan yang disiapkan oleh organisasi masyarakat asli dan minoritas dunia juga menyoroti hal yang sama. Laporan mereka disampaikan kepada Kantor Komisioner HAM PBB […]

from WordPress http://ift.tt/2dQd0aW
via IFTTT