Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label Human Rights Violations. Show all posts
Showing posts with label Human Rights Violations. Show all posts

Monday, 16 November 2020

Distrik Sugapa dan Hitadipa Intan Jaya Terpenjara Operasi Militer Indonesia

 

Penembakan dengan Peluru Tajam Maut di Intan Jaya

Sejak akhir tahun 2019 Kabupaten Intan Jaya menjadi sorotan publik.

Kontak senjata antara TPN OPM dan MILITER Indonesia tak kunjung berhenti sampai detik ini. Distrik Sugapa ibu Kota Kabupaten Intan Jaya dan distrik Hitadipa dijadikan arena pertempuran. Kota dan kampung di distrik itu bagai kota/kampung "mati".

Tak ada aktifitas warga setempat untuk bernafkah. Di setiap sudut kota, di kampung, di kali, di hutan & di kebun diduduki TNI & POLRI. Sehingga warga setempat tak dpt ke luar rumah utk beraktifitas.

Hari demi hari mereka dikurung di dalam rumah. Warga setempat tak bisa berkebun lagi, tak bisa ke hutan lagi & tak bisa ke kali lagi, karna TNI POLRI sudah menempati di setiap sudut kota, kampung & hutan.

Setiap pria/ wanita dewasa diwajibkan memiliki KTP. Karna saat saat tertentu TNI POLRI menyisir dari rumah ke rumah. Jikalau seseorang hendak ke luar rumah, harus membawa KTP.

"Hampir setiap hari ada pendropan pasukan TNI/POLRI menggunakan helikopter 2 atau 3 kali", demikian kata seorang informan.

Semua kantor pemerintahan, baik tingkat kabupaten sampai di tingkat Balai Kampung serta gedung sekolah di Distrik Sugapa & Hitadipa dijadikan sebagai tempat penampungan TNI/POLRI.

Sebabnya aktifitas sekolah & kantor mati. Pendropan militer RI ini mengakibatkan warga setempat berada dlm tekanan & terpenjara. Hal ini mengakibatkan kelaparan, kesakitan, kematian karena dianiaya, ditembak militer RI dan juga kematian karena kelaparan, serta beban pikiran untuk masa depan hidup warga setempat.

Rumah Sakit di Distrik Sugapa juga dilayani oleh TNI/POLRI menyebabkan dlm beberapa bulan warga yang sakit tidak pergi ke Rumah Sakit utk mendapat layanan kesehatan. Setelah Direktur Rumah Sakit Sugapa diingatkan oleh warga setempat, akhirnya TNI/POLRI diminta ke luar dari Rumah Sakit.

Warga setempat memilih pergi ke Susteran biara setempat utk mendapatkn pelayanan kesehatan.

Warga Intan Jaya mendesak:
1). Presiden RI, Jokowi segera hentikan operasi militer dan menarik Pasukan Non Organik dari Intan Jaya;
2). Butuh akses wartawan & pekerja kemanusiaan di Intan Jaya;
3). Butuh bantuan bahan makanan dan obat-obatan, serta pakaian.
4). Butuh dukungan doa dari Tim Doa agar operasi ini dihentikan.

Keterangan: Foto di bawah ini adalah Pewarta Rufinus Tigau yg ditembak militer Indonesia.

Info ini dari sumber terpercaya dan mohon disebarkan.

Terimakasih.


Pokok Doa:

Semua orang Papua, dalam doa apapun, naikkanlah Doa kepada Allah Bapa di sorga

  1.  agar Allah mengampuni mereka yang menghabisi nyawa bangsa Papua tak berdosa, dan mereka bertobat menjadi anak-anak Allah;
  2. agar kita orang Papua tidak terganggu dengan aksi terorisme negara, akan tetapi tetap fokus kepada arah perjuangan Papua Merdeka, menyelesaikan sisa-sisa tindakan yang harus diambil saat ini lewat ULMWP supaya penderitaan ini segera berakhir;
  3. agar Tuhan membuka hati Joko Widodo dan pejabat kolonial di Jakarta berpikir serius memberikan kemerdekaan kepada bangsa Papua.



 

Sunday, 4 October 2020

Ada TGPF kasus Hitadipa Intan Jaya, lalu Nduga bagaimana?

Jayapura, Jubi – Kapan pemerintah membentuk TGPF Nduga? Mungkinkan TGPF Intan Jaya juga menyelidiki kasus Nduga? Hal itu dilontarkan tokoh pemuda Kabupaten Nduga, Samuel Tabuni dalam rilis yang disampaikan kepada Jubi, Sabtu (3/10/2020).


“Hanya dalam kurun 14 hari setelah peristiwa Hitadipa, TGPF ini sudah terbentuk. Ini suatu langkah cepat, yang memang sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus Hitadipa. Lalu bagaimana dengan Nduga yang sudah hampir dua tahun?” tanya dia.

Tabuni mengaku sangat mengapreasi keputusan pemerintah membertuk tim investigasi yang disebut sebagai Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas kasus pembunuhan seorang Pendeta di Hitadipa, Intan Jaya.

Namun ia juga sangat berharap pemerintah juga harus adil dalam keputusannya terkait pembentukan TGPF itu. “Apa yang salah ketika tugasnya diperluas? Tidak hanya berfokus pada persoalan Hitadipa saja, tapi sebaiknya persoalan Nduga juga harus menjadi bagian dari perhatian dan tugas TGPF,” kata Samuel yang juga anggota TGPF Hitadipa.

Persoalan Nduga sudah hampir 2 tahun terbengkalai. Pemerintah tidak memberikan perhatian secara serius untuk membentuk tim investigasi seperti TGPF Hitadipa. 

Padahal pembunuhan dan penyiksaan terhadap warga sipil termasuk para hamba Tuhan dalam kasus Nduga juga banyak terjadi. Kasus terakhir terjadi pada pekan lalu di distrik Mbulmu Yalma. Menurut Tabuni pekan lalu ada aparat TNI yang menembak mati dua aparat kampung.

“Tim pencari fakta sedang bergerak ke tempat kejadian karena mayat mereka tidak ditemukan,” katanya.


Enembe : Pemerintah Provinsi Papua akan bentuk tim kemanusian untuk Intan Jaya

 TabloidJubi -Jayapura, Jubi – Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan pemerintah Provinsi Papua akan membentuk tim kemanusiaan untuk membantu masyarakat Intan Jaya menghadapi permasalahan yang dihadapi belakangan ini. Tim ini menurut Gubernur Enembe akan terdiri dari beberapa unsur, diantaraya pemerintahan, masyarakat sipil dan gereja.


“Penembakan pendeta Zeremia Zanambani harus diinvestigasi. Namun bukan hanya itu, masalah yang dihadapi oleh masyarakat Intan Jaya belakangan ini sangat berat. Kekerasan demi kekerasan terjadi di Intan Jaya. Ini hampir sama dengan saat saya menjadi bupati di Puncak Jaya,” kata Gubernur Enembe kepada Jubi, Jumat (2/10/2020).

Menurut Gubernur Enembe, pemerintah daerah harus membantu masyarakat Intan Jaya menghadapi trauma kekerasan yang dialami.

“Dalam waktu dekat ini tim kemanusiaan untuk Intan Jaya akan dibentuk. Saat ini saya sedang berkoordinasi dengan Karo Hukum untuk membuat SK nya,” jelas Gubernur Enembe tanpa merinci lebih jauh terkait tim kemanusiaan yang akan dibentuk.

Terpisah, Ketua Sinode AM GKI Papua Pendeta Andrikus Mofu menanggapi tim investigasi kasus penembakan Pendeta Zeremia Zanambani yang dibentuk Menko Polhukam, Mahfud MD.

Ia yakin bahwa masyarakat Papua tidak percaya dengan tim investigasi yang dibentuk Menko Polhukam.

“Saya hari ini yakin bahwa masyarakat Papua pasti tidak yakin oleh tim investigasi yang dibentuk oleh Menko Polhukam dapat mengungkapkan secara adil dan baik transparan dan jujur,” kata Mofu dalam diskusi publik yang diadakan oleh Amnesty International Indonesia dengan judul “Mengulas Tim Investigasi Independen Penembakan Hitadipa”, Jumat (2/10/2020).


Tuesday, 24 December 2019

Wakil Bupati Nduga Mengundurkan Diri: Seragam Sudah Saya Buka dan Letakan Bersama Jasad Korban

AKURAT.CO, Wakil Bupati Nduga, Wentius Nemiangge menyatakan mundur dari jabatannya karena mengaku kecewa terhadap penembakan warga sipil yang kembali terjadi di wilayah pemerintahannya.

Hendrik Lokbere (25) warga Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, dilaporkan tewas diduga ditembak oleh aparat keamanan saat melakukan perjalanan untuk menjemput keluarganya di Distrik Batas Batu, Kabupaten Nduga, Papua, pada Jumat (20/12/2019) malam.

Wentius mengaku, sejak korban terakhir yang bernama Hendrik Lokbere ditembak pada Jumat (20/12/2019) malam, dirinya sudah melepas seragamnya dan meletakannya bersama jasad korban.

"Seragam sudah saya buka dan letakan bersama korban, mulai hari ini saya lepas jabatan wakil bupati, saya tidak ingin menjadi perpanjangan pemerintah di daerah tapi rakyat saya terus menjadi korban," ujarnya dengan raut muka sedih di hadapan ratusan masyarakat Nduga yang berkumpul di Bandara Kenyam, Senin (23/12/2019) siang kemarin.

Wentius menyebut, penembakan terhadap warganya itu merupakan dampak dari banyaknya pasukan yang dikirim oleh negara ke Nduga dalam satu tahun terakhir. Akibatnya, ribuan masyarakat Nduga mengungsi meninggalkan kampung karena takut dengan aparat.

"Sudah satu tahun terjadi seperti ini, Kami (pemerintah daerah) sudah menghadap Menteri, DPR RI, Panglima dan Kapolri meminta agar pasukan TNI-Polri yang ada di Nduga segera ditarik agar masyarakat kembali ke kampung-kampung untuk beraktivitas seperti biasanya. Namun, sampai hari ini permintaan kami ini tidak pernah direspon, bahkan penembakan terhadap warga sipil terus terjadi," ungkapnya.

Menurutnya, dia bersama Bupati, Yairus Gwijangge, merupakan perpanjangan tangan dari presiden di daerah, dan harusnya bisa didengar oleh pemerintah pusat, namun kenyataanya sangat bertolak belakang, karena permintaan mereka tidak pernah digubris.

"Kami ini adalah perpanjangan tangan presiden di daerah, tapi sejauh ini kami tidak ada nilainya, kami tidak dihargai, tapi sejauh ini kami tidak ada nilainya, kami tidak dihargai. Permintaan kami tidak pernah digubris oleh pemerintah pusat, lalu untuk apa kami ada? Kami hanya dijadikan boneka oleh pemerintah, maka mulai hari ini saya meletakan jabatan saya sebagai Wakil Bupati Nduga, dan mulai hari ini saya akan kembali menjadi masyarakat biasa," tegasnya.

Ia menegaskan, masyarakat Nduga sama dengan masyarakat lainnya di pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan seluruh dunia, namun ia merasa rakyat Nduga diperlakukan berbeda dan tidak dihargai.

"Kita semua ciptaan Tuhan yang paling mulia, memiliki derajat yang sama dengan saudara kita diluar Papua. Tapi perlakuan negara ke kita orang Nduga sangat berbeda, jadi untuk apa kita pertahankan negara ini kalau kita terus dibunuh? Dimana keadilan itu? Apakah kami tidak berhak mendapat keadilan?" tanyanya.

Dia menyebut, pengunduran dirinya merupakan tanggung jawab terhadap masyarakat Nduga yang terus menjadi korban kekerasan dari aparat.

"Kepada pak bupati yang saya hormati, mulai hari ini saya mengundurkan diri sebagai wakil bupati dan bapak saja jalan sendiri. Terima kasih sudah bersama kurang lebih 3 tahun, banyak kelebihan dan kekurangan dalam menjalankan tugas, mulai hari ini saya akan kembali ke masyarakat dan menggunakan koteka," ungkapnya.

la juga meminta kepada pemerintah pusat untuk segera menarik seluruh personel yang dikirim dan ditempatkan di Nduga, serta pekerjaan pembangunan jalan trans Papua selanjutnya  dikerjakan oleh sipil.

"Sekali lagi saya minta aparat TNI-Polri segera ditarik dari Nduga dan pembangunan jalan trans Papua diserahkan kepada sipil, dengan begitu maka rakyat yang sudah mengungsi akan kembali dan memulai kembali hidupnya di kampung," pungkasnya.[]

Sunday, 27 October 2019

Veronica Koman meets with Australian MPs about Papua

News Desk - The Jakarta Post
Human rights lawyer Veronica Koman (tribunnews/-)
Human rights lawyer Veronica Koman met with the Australian parliament's human rights subcommittee on Wednesday to speak with its members about the current situation in West Papua.

In a Facebook post about the visit, Veronica said that, together with Amnesty International Australia, she asked the Australian federal government to "do more to help stop the bloodshed in West Papua".

"[The MPs] were enthusiastic and asked many questions because they have heard of the unrest but do not know the details," she said.

Previously, Veronica had also met with United Nations high commissioner for human rights Michelle Bachelet in Sydney.

"I updated her about the current crisis gripping West Papua, particularly about the security approach by the Indonesian government, the displacement of civilians and the massive clampdown on freedom of expression, including arrests of peaceful activists," Veronica said in a Facebook post on Thursday.

Veronica, a lawyer for the Papuan Student Alliance, is currently wanted by the East Java Police who accuse her of provoking the protests and riots in Papua and West Papua that started in August.

She has been named a suspect for allegedly violating four laws: the Electronic Information and Transactions (ITE) Law, Law No. 1/1946 on misinformation, Article 160 of the Criminal Code and Law 40/2008 on the eradication of racial and ethnic discrimination.

Veronica has denied the charges, saying that the police have "overstepped their authority and gone over the top with exaggerations in an attempt to criminalize [her actions]". (kmt)