Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label Indonesia. Show all posts
Showing posts with label Indonesia. Show all posts

Wednesday, 20 April 2022

Kolonialisme Primitif

Papua tidak pernah ikut dalam arus nasionalisme Indonesia. Ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Papua tidak ada disana. Ketika para elit Indonesia, dengan arahan dan bimbingan dari Jepang, mempersiapkan kemerdekaannya pun Papua tidak ada disana. 

Risalah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) memang membahas batas-batas wilayah calon negara Indonesia. Dimanakah wilayah negara yang nantinya disebut Indonesia itu?  

Dalam episode sejarah yang tidak pernah diajarkan kepada generasi tua dan muda Indonesia ini berlangsung perdebatan hangat antara Muhamad Yamin, Sukarno, dan Muhammad Hatta. 

Sukarno mengatakan bawah Indonesia adalah semua wilayah kepulauan antara dua benua dan dua samudra. Tentu maksudnya wilayah kepulauan yang terletak antara Asia dan Australia; dan Samudra Hindia dan Pasifik. 

Yamin adalah yang paling ambisius. Dia mengatakan bahwa wilayah Indonesia adalah wilayah kekuasaan Majapahit -- dari semenanjung Malaya hingga ke Papua. Papua harus masuk ke wilayah Indonesia untuk menghormati perjuangan para 'nasionalis' (kebanyakan yang dibuang kesana adalah kaum Komunis yang memberontak pada tahun 1926) yang dibuang ke Boven Digul, dekat Merauke, di Papua. Yamin mengusulkan wilayah Indonesia termasuk Kalimantan Utara, Semenanjung Malaya, Timor Portugis dan Papua. 

Sementara Hatta, satu-satunya diantara ketiganya yang pernah sebentar dibuang ke Digul, lebih berhati-hati. Hatta tidak setuju dengan Yamin. Untuk Hatta, Papua adalah sebuah bangsa tersendiri.  

Saya mendapati kutipan pendapat Hatta dari makalah Dr. Richard Chauvel. Hatta mengakui bahwa Papua adalah bangsa Melanesia. Oleh karena itu, dia mempertanyakan, jika orang Melanesia dimasukkan ke dalam Indonesia, bagaimana dengan orang Melanesia lainnya? Akankah wilayah Indonesia sampa ke Kepulauan Salomon? Apakah kita mampu mengelola wialyah yang sedemikian luas? Apakah kita tidak akan menjadi negara yang imperialistik? 

Hatta melanjutkan, "Saya hanya ingin mengatakan bahwa kita tidak usah khawatir akan Papua, kita serahkan kepada orang Papua saja. Saya mengakui bahwa orang Papua juga punya hak untuk menjadi orang merdeka, tapi orang Indonesia untuk beberapa waktu, untuk beberapa dekade ke depan, tidak punya kemampuan dan kekayaan untuk mengajari orang-orang Papua sehingga mereka menjadi manusia merdeka." (Catatan: Naskah risalah sidang BPUPKI tidak ada pada saya saat ini. Saya memakai versi Dr. Chauvel).

Suara Hatta adalah suara minoritas. Mereka yang berkumpul di BPUPKI lebih menerima idenya Yamin dan Sukarno tentang Indonesia Raya -- 39 dari 66 anggota BPUPKI mendukung. Wilayah Indonesia adalah bekas wilayah negara Hindia Belanda, bekas penjajahnya. 

Namun kita tahu, sesudah Konperensi Meja Bundar, Papua tetap dibawah Belanda. Baru pada tahun 1962, Presiden Kennedy, karena takut Indonesia jatuh ke tangan Komunis, memfasilitasi perundingan yang menghasilkan New York Agreement. Disana ditetapkan bahwa untuk sementara Indonesia akan mengurus Papua secara administratif. Kemudian akan ada Penentuan Pendapat Rakyat untuk menentukan apakah Papua akan menjadi negara merdeka atau bergabung dengan Indonesia. 

Sesudah PD II, Belanda mulai mengadakan sistem pendidikan di Papua. Belanda juga mulai menciptakan elit-elit Papua. Ide awalnya, wilayah ini akan dipakai untuk menampung orang-orang Indo-Eurasian (peranakan Belanda dan pribumi) yang tidak mau pindah ke Nederland. Kebijakan yang sama mereka lakukan di Afrika Selatan. 

Dari sinilah sesungguhnya nasionalsme Papua terbangun. Persis seperti nasionalisme Indonesia. Ia mula dari golongan terdidik. 

Perpindahan administrasi ke Indonesia membawa akibat buruk bagi orang Papua. Indonesia sesungguhnya tidak mampu mengelolanya. Ekonomi Indonesia mulai morat-marit pada tahun 1960an. Tentara yang dikirim kesana, karena kesulitan ekonomi di negaranya sendiri, menjadi penjarah. Mereka mengangkuti apa saja yang bisa diangkut. 

Memoar Jusuf Wanandi, "Shades of Grey" menceritakan itu semua. Bahkan kabel telpon pun diangkut, diambl tembaganya untuk dijual. Wanandi kesana pada tahun 1967 dan mendapati kelaparan hebat. "Tidak heran kalau orang Papua amat membenci kita," demikian tulisnya. Dia meminta dana untuk mengimpor bahan makanan ke Papua. Suharto menyuruhnya untuk mengambil US$17 juta dari dana yang dia simpan di sebuah bank di Singapore.  

Penentuan Pendapat Rakyat dilakukan pada tahun 1969. Hanya 1025 orang yang 'dipilih' untuk mengikuti Pepera ini. Pemerintah Orde Baru berkilah, dan diamini oleh PBB yang sudah lelah dengan masalah ini, bahwa 'musyawarah dan mufakat' lebih diutamakan ketimbang sebuah referendum langsung. Kita tahu, mekanisme yang sama menghasilkan Suharto yang memerintah selama 32 tahun. Pepera dilakukan lewat tipu daya dan todongan senjata. 

Karena proses yang penuh dengan kecurangan dan tipu daya ini, tidak terlalu mengherankan bila persoalan Papua tidak akan pernah selesai. Ia berbiak. Generasi yang lebih baru tidak akan pernah lupa apa yang dialami oleh orang tua mereka di jaman operasi militer yang dilakukan oleh Orde Baru. Pembunuhan-pembunuhan dan kekerasan itu memang bisa ditutupi dari sebagian besar rakyat Indonesia. Namun tidak bisa hilang dari ingatan orang Papua. 

Bangsa Papua adalah bangsa paling malang di dunia ini. Terlalu sering mereka dianggap sebagai bangsa 'primitif.' Mereka dianggap tidak cakap mengurus diri sendiri. Mereka tidak pernah diajak bicara mengenai nasib mereka sendiri. Semuanya ditentukan oleh pihak luar. 

New York Agreement pada 1962 ditentukan oleh Indonesia, Amerika, dan Belanda. Pepera 1969 hanya diikuti 1025 orang (tidak semuanya orang Papua asli) dengan manipulasi, intimidasi, dan ancaman senjata. 

Imajinasi orang Indonesia terhadap Papua pun mewarisi imajinasi Yamin dan Sukarno yang imperialistik itu. Imajinasinya adalah imajinasi wilayah, bukan imajinasi tentang rasa persaudaraan sesama bangsa. 

Orang Indonesia selalu merasa bahwa kekayaan alam mereka di Papua dirampas oleh pihak asing. Orang Indonesia mau kekayaannya. Tetapi tidak mau dengan manusianya. Orang Indonesia tidak pernah peduli dengan nasib orang Papua. 

Ketika orang Papua menyatakan keinginannya menentukan nasib sendiri, selalu saja muncul argumen: jika Papua merdeka, kekayaan mereka akan diambil Amerika, Australia atau orang-orang asing. Argumen seperti ini muncul karena perasaan yang mengklaim diri lebih superior. Orang Papua tidak mampu mengelola dirinya sendiri. 

Memang, orang Indonesia merasa bahwa kebudayaan mereka jauh lebih superior dari orang Papua. Tidak terlalu sulit untuk mendapati hal ini dalam hidup sehari-hari. Di beberapa daerah di Indonesia dijumpai larangan untuk menerima kos orang Papua karena mereka dianggap sebagai pemabuk dan pembuat onar. Orang Indonesia tidak apa-apa kalau mabuk. Tetapi orang Papua? Tidak boleh. Pandangan merendahkan ini berlangsung di semua lini. 

Kini, ketika pemerintah Indonesia menggembar-gemborkan pembangunan infrastruktur di Papua. Itu semua untuk konsumsi publik di Indonesia. Tidak pernah terdengar suara langsung dari Papua. Tanyakanlah kepada orang Papua, mengapa Anda tidak berterima kasih untuk semua infrastruktur yang Anda dapat? Jawabnya seringkali, "Itu untuk kitong kapa? Itu dong pu jalan tho?" 

Kalau ada konstruksi teoritik yang bisa dipakai untuk memahami masalah Papua, maka saya akan mengatakan bahwa inilah satu kasus dari "Kolonialisme Primitif" yang sudah amat jarang dijumpai di dunia ini. Kolonialisme jenis ini adalah kolonialisme penjarahan. 

Tujuan hadirnya aparat kolonial disana adalah untuk melakukan penjarahan. Dan, semua yang dibangun disana pun untuk tujuan memudahkan penjarahan. Aparat-aparat kolonial -- sama seperti pada waktu masa kolonial Belanda -- membutuhkan kerjasama dari para komprador -- orang-orang Papua yang mau bekerjasama. Sama seperti di jaman kolonialisme Belanda, tugas aparat Indonesia adalah mengawasi para komprador ini. 

Ironisnya adalah ditengah-tengah konstruksi primirtif yang diterapkan terhadap orang Papua, justru yang sangat primitif adalah kolonialisme di Papua. 

Kita belum bicara soal bendera. Di Papua, resikonya untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora adalah kematian. Besok, tanggal 2 Desember, kita akan melihat orang-orang Indonesia mengibarkan bendera yang bukan bendera negara ini. Kita akan melihat betapa tolerannya aparat negara ini kepada mereka. Mengapa boleh? 

Tidak salah kalau orang Papua merasa kami bukan orang Indonesia.

Friday, 8 April 2022

PERUBAHAN SIKAP POLITIK DAN DUKUNGAN PEMERINTAH BELANDA MENJADI PATOKAN DUKUNGAN INTERNASIONAL

Oleh Ibrahim Peyon, Ph.D.


Selama ini pemerintah Indonesia selalu bersandar kepada pemerintah Belanda, menyatakan bahwa Belanda mendukung Indonesia atas kedaulatan West Papua. Indonesia juga klaim, bahwa satu-satunya hukum Internasional yang dukung Indonesia atas Papua adalah hukum jurisprudensi, yang mengatakan daerah bekas koloni Belanda otomatis menjadi bagian dari Indonesia. Belanda menjadi tempat sandaran Indonesia itu kini telah berubah. Parlemen dan pemerintah Belanda secara resmi dukung pemerintah sementara ULMWP dan perjuangan bangsa Papua.
Bila kita ikuti dengar pendapat kemarin di Parlemen Belanda ini dan presentasi Presiden Wenda, Ketua IPWP Alex Sobe dan ketua ILMWP tentang bergerakan di seluruh dunia atas Papua, maka Papua telah mencapai pada tahap apa yang disebut KONSOLIDASI DAN MOBILISASI DUKUNGAN INTERNASIONAL OLEH BERBAGAI NEGARA DAN PEMERINTAH RESMI. Dalam tahun ini Madrid-Spanyol, UK/Inggris, Belanda, Uni-Eropa, Fiji, Selandia baru, dan ACP 79 negara.
Konsolidasi dan mobilisasi dukungan atas Papua sebagai contoh dalam 3 bulan terakhir tahun ini saja, sudah sangat jelas mobilisasinya masif. Di Melanesia khususnya PNG dan Piji sebagai tempat sandaran Indonesia telah perubahan sikap politik. Perdana menteri PNG resmi pidato di sindang Umum PBB tahun lalu, dan awal bulan ini sebelum ke Jakarta bertemu Presiden Jokowi, Marape bertemu dengan Sekjend MSG, salah satu perbicaraan mereka adalah dialog Konstruktif dengan Indonesia soal West Papua. Kunjungan Marape ke Jakarta tidak lepas dari konsolidasi dan mobilisasi internasional tersebut. Sekaligus secara simbolik PNG mengajarkan Indonesia soal negara demokrasi, Karena PNG telah selesai melaksanakan Referendum di Bogenville secara demokraksi damai, dan Bogenville memenangkan referendum untuk kemerdekaan. Tidak seperti Referendum di Timor-Leste dengan kekerasan, lumuran darah dan kriminalitas Indonesia.
Bulan lalu perdana menteri Fiji bicara di Parlemen Fiji bahwa pemerintah Fiji dan pemerintah negara lain dorong masalah Papua ke tingkat internasional dan Papua harus diselasaikan melalui mekanisme Internasional. Bulan lalu juga menteri luar negeri Selandia Baru, Nanaia Mahuta, mengumumkan dalam switternya pertemuannya dengan Michelle Bachelet, ketua Komisi Tinggi HAM PBB untuk kasus Papua. Tiga hari lalu Menlu Selandia Baru Nanaia Mahuta bicara di media Fiji, bahwa pemerintah Selandia Baru mendesak Indonesia segera umumkan jadwal untuk kunjungan ketua Komisi Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet ke West Papua.
Bulan lalu, presiden Wenda dan Embasador Ap ke Madrid bertemu Senat dan Parlemen secara kolektif dan resmi. Bergerakan-bergerakan ini menunjukkan Konsolidasi dan mobilisasi internasional atas Papua sudah mencapai tingkat tertinggi.
Perubahan sikap politik pemerintah Belanda terjadi beberapa tahun terakhir ini setelah ULMWP terbentuk. Forum dengar pendapat oleh Komisi Luar Negeri Belanda dilakukan tahun 2017, yang dihadiri juga oleh Presiden Benny Wenda, Ambasador Uni-Eropa tuan Oridek Ap, dan Alex Sobe, ketua IPWP/anggota Parlemen Inggris. Pasca hearing itu, Menteri luar negeri Belanda, Stef Blok resmi menyatakan dukung resolusi PIF dan dorong Komisi HAM PBB ke Papua. Pada selasa 1 Februari 2022, Parlemen Belanda secara resmi keluarkan resolusi dukung kunjungan PBB ke West Papua, dan dengar pendapat hari ini adalah agenda lanjutannya.
Salah satu hal penting dalam dengar pendapat ini adalah pengakuan parlemen Belanda tentang posisi pemerintahan sementara ULMWP, dalam forum resmi ini dipanggil "Selamat Datang Presiden Sementara" kepada Benny Wenda, dan tuan Oridek Ap dipanggil sebagai Ambassador Uni-Eropa, bulan lalu Senat dan Parlemen Spanyol juga dipanggil dengan Presiden sementara dan Ambassador. Sebutan Presiden Sementara dan Ambassador, hal ini tahap awal dimulainya pengakuan atas posisi politik. Pengakuan anggota parlemen Belanda atas posisi ini sangat penting, karena Belanda adalah pekas koloni Papua. Perubahan sikap politik Belanda ini sangat penting, karena Belanda memiliki tanggung jawab moral besar atas Papua. Dukungan Belanda menjadi ukuran dukungan negara lain.
Dalam dengar pendapat ini, muncul tiga agenda penting:
Pertama, agenda buka kembali sejarah Papua masa lalu. Hearing mendorong pemerintah Belanda harus buka kembali sejarah masa lalu, terkait New York Agremmen, Roma Agremmen, dan Resolusi PBB No. 2405. Kita lihat di atas meja, salah satu anggota Parlemen Belanda terletak buku profesor PJ. Drooglever, Tindakan Pilihan Bebas, buku ini dan banyak dokumen lain menjadi rujukan untuk buka kembali sejarah Papua yang kemarin dorong dalam hearing ini.
Kedua, agenda dekolonisasi. Agenda dekolonisasi menjadi satu agenda penting yang muncul dalam hearing ini, bagaimana pemerintah Belanda mendorong agenda itu secara sistematis mengikuti langkah Timor-Leste, Kaledonia Baru, dan Prancis Polinesia.
Ketiga, agenda tijau kembali Investasi di Papua. Dalam hearing juga mendorong negara-negara anggota Uni-Eropa ditinjau kembali perjanjian dengan Indonesia tentang investasi Ekonomi di West Papua. Karena Papua sebagai status pendudukan Ilegal, maka hukum internasional larang negara-negara lain menanamkan investasi mereka di wilayah pendudukan/ masih status ilegal. Aturan ini juga telah diterapkan dalam kasus Sahara, negara-negara yang memiliki saham di Sahara telah dicabut kembali karena status politik masih bermasalah. Dengan Hearing ini diharapkan negara-negara anggota Uni-Eropa evaluasi kembali investasi mereka di West Papua.
Perubahan sikap politik pemerintah Belanda atas West Papua ini terkontribusi pada enam hal: Pertama, pemerintah Indonesia menjadikan Belanda sebagai tempat sandaran atas eneksasi Papua telah runtuh dan tidak ada tempat. Kedua, klaim Indonesia atas aneksasi Papua sebagai miliknya karena pekas koloni Belanda berdasarkan asas hukum Jurisprudensi, tidak mendasar dan tidak dukung posisi Indonesia di Papua. Ketiga, sikap resmi pemerintah Belanda dijadikan sebagai dukungan kedaulatan Indonesia atas Papua dan Indonesia bersembunyi di balik sikap Belanda dari berbagai kejahatan kemanusiaan di West Papua telah runtuh. Keempat, memungkinkan pemerintah Belanda buka kembali sejarah masa lalu. Kelima, memungkinkan pemerintah Belanda ambil sikap dorong agenda dekolonisasi ke PBB. Keenam, memungkinkan negara-negara Uni-Eropa akan investasi mereka di West Papua mengikuti kasus Sahara Barat.
Dengan demikian, tidak ada tempat bagi Indonesia bersandar dan bersembunyi atas Papua.
___
FOTO: Rapat hearing antara Pemerintahan Sementara ULMWP dengan Komisi Urusan Luar Negeri dari Parlemen Belanda di Kantor Parlemen Belanda, Rabu (6/04/2022). | Credit: ULMWP.

Thursday, 7 April 2022

keberhasilan Kampanye Papua Merdeka oleh Pemerintah Sementara West Papua

Selama ini pemerintah Indonesia selalu bersandar kepada pemerintah Belanda, menyatakan Belanda mendukung Indonesia atas kedalutan West Papua. Indonesia juga klaim, bahwa satu-satunya hukum Internasional yang dukung Indonesia atas Papua adalah hukum jurisprudence, yang mengatakan daerah bekas koloni Belanda otomatis menjadi bagian dari Indonesia. Belanda menjadi tempat sandara Indonesia, itu kini telah berubah. Parlemen dan pemerintah Belanda secara resmi dukung Pemerintahan Sementara ULMWP dan perjuangan bangsa Papua. 

Bila kita ikuti hearing kemarin di Parlemen Belanda ini dan presentasi Presiden Wenda, Ketua IPWP Alex Sobe MP dan ketua ILWP tentang pergerakan di seluruh dunia atas Papua, maka Papua telah mencapai apa yang disebut dengan KONSOLIDASI DAN MOBILISASI DUKUNGAN INTERNASIONAL OLEH BERBAGAI NEGARA DAN PEMERINTAH RESMI. Dalam tahun ini telah terjadi di Madrid-Spanyol, UK/Inggris, Belanda, Uni-Eropa, Fiji, Selandia Baru, dan ACP 79 negara.

Konsolidasi dan mobilisasi dukungan atas Papua dalam 3 bulan terakhir tahun ini sangat jelas dan masif. Di Melanesia khususnya PNG dan Fiji sebagai tempat sandaran Indonesia telah terjadi perubahan sikap politik. Perdana Menteri PNG resmi berpidato di Sindang Umum PBB, dan awal bulan ini sebelum ke Jakarta temui Presiden Jokowi Marape berbicara bahwa dialog Konstruktif dengan Indonesia dan West Papua sangat penting. Kunjungan Marape ke Jakarta tidak lepas dari konsolidasi dan mobilisasi internasional tersebut. 

Bulan lalu Perdana Menteri Fiji bicara di Parlemen Fiji bahwa Pemerintah Fiji dan Pemerintah negara lain tentang mendorong masalah Papua ke tingkat internasional dan harus diselesaikan melalui mekanisme Internasional. 

Bulan lalu menteri luar negeri Selandia Baru, Nanaia Mahuta mengumumkan dalam Twitternya tentang pertemuannya dengan Michelle Bachelet, ketua Komisi Tinggi HAM PBB untuk kasus Papua. Tiga hari lalu Menlu Selandia Baru Nanaia Mahuta bicara di media Fiji, bahwa pemerintah Selandia Baru mendesak Indonesia segera umumkan jadwal untuk kunjungan ketua Komisi Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet ke West Papua. Bulan lalu, presiden Wenda dan Ambasador Ap ke Madrid bertemu Senat dan Parlemen secara kolektif dan resmi. Pergerakan-bergerakan ini menunjukkan Konsolidasi dan mobilisasi internasional atas Papua sudah mencapai tingkat paling tinggi. 
 
Perubahan sikap politik Pemerintah Belanda untuk West Papua ini terkontribusi pada tiga hal: Pertama, pemerintah Indonesia menjadikan Belanda sebagai tempat sandaran atas eneksasi Papua telah runtuh. Kedua, klaim Indonesia atas aneksasi Papua sebagai miliknya karena bekas koloni Belanda berdasarkan asa hukum jurisprudence, tidak mendasar dan tidak dukung posisi Indonesia di Papua. Ketiga, sikap resmi pemerintah Belanda dijadikan sebagai dukungan kedaulatan Indonesia atas Papua dan Indonesia bersembunyi di balik sikap Belanda dari berbagai kejahatan kemanusiaan di West Papua telah runtuh.
___
FOTO: Rapat hearing antara Pemerintahan Sementara ULMWP dengan Komisi Urusan Luar Negeri dari Parlemen Belanda di Kantor Parlemen Belanda, Rabu (6/04/2022). | Credit: ULMWP.

#WestPapua #ULMWP #Netherlands

Saturday, 26 February 2022

Resolusi PBB NO. 2504 (XXIV) Tidak Mensahkan NKRI Mendusuki West Irian

https://mobile.facebook.com/1472123249671904/posts/isi-resolusi-pbb-no-2504-xxiv-terdiri-dari-dua-butir-yakni-a-mencatat-take-note-/2175059026044986/?_rdc=1&_rdr&refsrc=deprecated

*ISI RESOLUSI PBB NO. 2504  (XXIV)* 

*Terdiri dari dua butir yakni* :

a. Mencatat (take note) laporan dari Sekretariat Jenderal dan memahami dengan penghargaan pelaksanaan tugas oleh Sekretaris Jenderal dan waktunya dipercayakan kepada mereka sebagaimana tercantum di dalam persetujuan tahun 1962 antara Indonesia dan Belanda.

b. Menghargai tiap bantuan yang diberikan melalui Bank Pembangunan Asia, melalui lembaga-lembaga PBB atau melalui cara-cara lain kepada pemerintah Indonesia di dalam usaha-usahanya untuk memajukan perkembangan ekonomi dan sosial di Irian Barat.

Menurut Ismail Raja Bauw, Resolusi PBB ini merupakan political solution sebagai way out atas penolak PEPERA oleh anggota PBB.

Sebagai pemecahannya pemerintah Italia yang mewakili Eropa Barat mengusulkan agar dilakukan kesepakatan baru antara Indonesia dan Belanda dibawah pengawasan PBB. Akhirnya usulan itu melahirkan suatu kesepakatan baru yang disebut dengan Memorandum of Roma 1969.

----------- -------- --------

*Beberapa Catatan* :

a. Pada sidang tanggal 13 November dan sidang sesi pagi 19 November 1969 ketika membahas pelaksanaan Act of Free Choice (AFC) atau PEPERA berdasarkan laporan Sekretaris Jenderal PBB TIDAK diambil keputusan politik tentang status politik Papua Barat. Banyak delegasi menolak pelaksanaan AFC ala Indonesia sehingga hasilnya DI TOLAK. Karena itu tidak ada ratifikasi pengesahan hasil AFC atau PEPERA tersebut.

b. Resolusi PBB diatas didahului dengan beberapa catatan yang melegitimasi dua butir diatas (mengingat, setelah mendengar laporan Sekretaris Jenderal...memperhatikan Perjanjian New York..., mengetahui rencana pembangunan Indonesia..)

c. Di dalam dua butir Resolusi diatas TIDAK SECARA TEGAS mencatat bahwa PBB mengakui dan mengesahkan Hasil PEPERA atau AFC. Juga tidak ditegaskan Papua Barat dihapus dari daftar daerah Dekolonisasi dan menjadi integral Indonesia.

d. Di dalam kedua butir Resolusi diatas hanya menyatakan pengakuan atas selesainya pelaksanaan tugas Sekretaris Jenderal PBB berdasarkan persetujuan New York 1962.

e. PBB hanya mencatat Resolusi tersebut dalam buku agenda PBB dengan nomor Resolusi 2504 (XXIV); namun naskah Resolusi tersebut TIDAK diratifikasi/ditandatangani oleh negara-negara anggota PBB.


Kembalikan Kedaulatan Papua Barat.
1 Desember 1961

Pa Ron Adati

Tuesday, 15 February 2022

Terkait Surat Dewan HAM PBB, Pemerintah Diminta Serius Akhiri Kekerasan di Papua

Emir Chairullah | Internasional
13 February 2022, 22:00 WIB

DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyambut positif upaya pemerintah untuk berkoordinasi dalam menjawab pertanyaan Dewan HAM PBB terkait sejumlah persoalan HAM di Papua.

Namun demikian pemerintah juga diharapkan berupaya serius untuk mengakhiri masalah kekerasan yang terjadi di wilayah paling timur Indonesia tersebut. 

“Harapan kita, pemerintah bukan hanya serius dalam menjawab surat Dewan HAM PBB, namun harus melakukan upaya luar biasa dalam mengakhiri kekerasan di Papua,” katanya ketika dihubungi, Minggu.

Sebelumnya, Dewan HAM PBB melalui Special Procedures Mandate Holders (SPMH) meminta pemerintah Indonesia melakukan klarifikasi dan penjelasan mengenai sejumlah kasus dugaan penghilangan paksa, penggunaan kekerasan berlebihan, penyiksaan, dan pemindahan paksa di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Menurut rencana, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melakukan pertemuan antara K/L untuk merespon permintaan Dewan HAM PBB tersebut pada Senin 14 Februari 2022.

Lebih lanjut Usman menyebutkan, sebenarnya surat yang diajukan Pelapor Khusus Dewan HAM tersebut merupakan prosedur standar yang dilakukan PBB untuk melihat kondisi HAM di suatu negara. Namun yang jadi soal, ungkap Usman, surat tersebut khusus hanya menyoroti kasus kekerasan di Papua.

“Apalagi wilayah-wilayah disebut para Pelapor Khusus itu seperti Intan Jaya dan Puncak merupakan lokasi konflik kekerasan di Papua selama beberapa tahun belakangan. Termasuk isu pengungsi yang jumlahnya hingga ratusan ribu jiwa,” ungkapnya.

Karena itu, tambah Usman, dirinya berharap pemerintah menindaklanjuti pertanyaan Dewan HAM PBB tersebut dengan melakukan investigasi yang kredibel. Investigasi tersebut untuk menjawab pertanyaan apakah ada kekerasan atau penghilangan paksa warga lokal seperti yang diungkap dalam SPMH.

“Tahun lalu kan kita juga menghadapi persoalan yang serupa terkait isu Papua. Kalau tidak dijawab dengan serius, jangan-jangan bakal ada lagi pertanyaan seperti sekarang dengan kasus yang berbeda,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, sejumlah klarifikasi yang diminta Dewan HAM PBB antara lain kasus tewasnya anak umur 2 tahun serta terlukanya anak umur 6 tahun akibat tertembak dalam kontak senjata antara aparat keamanan dengan TPN PB di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada 26 Oktober 2021.

Selain itu ada kasus hilangnya Samuel Kobogau (31 tahun) yang dilaporkan sebagai korban penghilangan paksa oleh oknum TNI Raider 501.

“Saksi menyatakan SK dibawa ke markas TNI Raider 501 dan belum diketahui lagi keberadaannya sejak 5 Oktober 2021,” kata laporan tersebut.

Dalam surat Dewan HAM PBB yang ditandatangani Pelapor Khusus tentang hak-hak masyarakat adat Dewan HAM PBB Jos Francisco Cali Tzay tersebut juga disebutkan, Dewan HAM PBB meminta klarifikasi mengenai meningkatnya jumlah pengungsi lokal atau internally displaced persons (IDPs) akibat konflik kekerasan di Papua.

Link: 

Friday, 31 December 2021

HARI INI, Jum'at 31 Desember 2021 adalah HARI TERAKHIR masa kekuasaan pemerintah Indonesia atas Papua SECARA DE—JURE

Dimana berakhirnya 20 tahun masa berlaku Otonomi Khusus atas Papua yang diberlakukan Indonesia pada 2001 (20 tahun lalu) —

Selamat tinggal Pemerintah Indonesia ๐Ÿ–️
Selamat datang Pemerintah West Papua (Provisional Government)๐Ÿ™

Simak post, Dr. Ibrahim Peyon berikut:

Berakhir 31 Desember 2021
West Papua menyambut 1 Januari 2022
—————————
Orang Papua masih sibuk dengan Natal sebagai ceremonial biasa yang dirayakan tiap tahun, tetapi mereka tidak tahu bila 31 Desember 2021 pukul 0:00 adalah momentum penting. Di mana tanggal 31 Desember pukul 0:00 secara de jure masa kekuasaan pemerintah Indonesia di tanah Papua resmi berakhir.

Karena, New York Agreement tidak mengatur Papua bagian dari Indonesia, Roma Agreement tetapkan Indonesia berkuasa 25 tahun, dan Resolusi PBB 2504 tidak sahkan Papua bagian dari Indonesia, tetapi diperintahkan Indonesia bangun Papua dengan dana bantuan dari Bank Dunia dan bank Asia masa waktu 25 tahun itu. Maka masa 25 tahun yang diatur dalam Roma Agreement itu sudah berakhir pada 1988. Selama 1988-2001 Papua telah menjadi daerah tak berpemerintahan sendiri. Mengisi kekosongan itu, pemerintah Indonesia yang didukung dunia internasional menerapkan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua untuk mengisi Papua sebagai daerah tak berpemerintahan sendiri (meski belum terdaftar dekolonisasi PBB), dan UU Otsus itu akan berakhir tanggal 31 Desember 2021.
 
Untuk mengisi kembali Papua sebagai daerah tak berpemerintahan sendiri, Jakarta produksi UU Otsus jilid II tahun 2021, tetapi UU Otsus jilid II ini tidak mendapat legitimasi oleh rakyat Papua dan dunia internasional. Maka, besok 28 Desember 2021 ini para petinggi negara dari Jakarta akan datang ke Papua untuk melakukan kompromi politik memperpanjang masa atau mengisi Papua yang tak berpemerintahan sendiri itu. Karena, pada 31 Desember 2021 jam 0:00 itu akan berakhir secara de jure masa kekuasaan Indonesia di tanah Papua, maka mulai 1 Januari 2022 pukul 01:00 secara resmi (de jure) West Papua menjadi daerah tak berpemerintahan sendiri.  

Pemerinatah Sementara West Papua telah lahir untuk mengisi kekosongan ini. UUDS, Pemerinatahan sementara, Kabinet sementara, dan Visi Negara, simbol-simbol negara, sebagai paket politik untuk diproses ke dekolonisasi dan pengakuan.  

Apa yang Rakyat Papua buat untuk menyambut Papua sebagai daerah tak berpemerintahan sendiri ini?
________
Gambar: disediakan aktivis Papua (ist)

Sumber: https://m.facebook.com/113330730457789/posts/432666025190923

#WestPapua #NonSelfGovernmentTeritory #FreeWestPapua

Friday, 17 December 2021

Indonesia Kritik PBB Soal HAM PapuaSuara Papua / Yance Agapa / 14 hours ago

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Merespons laporan tahunan sekretaris PBB tahun 2021, Indonesia justru melempar kritik ke PBB terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua.

“Sayangnya laporan tersebut luput menyoroti kejadian pelanggaran HAM di negara-negara maju, misalnya kasus-kasus islamophobia, rasisme dan diskriminasi maupun ujaran kebencian,” kata Teuku Faizasyah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Menurut Faizasyah sebagaimana dilansir Law Justice, hampir 32 negara yang dilaporkan merupakan negara berkembang.

Meski begitu, Indonesia, kata dia, mengutuk segala bentuk intimidasi dan kekerasan yang menargetkan pegiat HAM.

“Indonesia tidak memberi ruang bagi praktik reprisalsi terhadap aktivis HAM seperti yang dituduhkan dan segala sesuatunya didasarkan pertimbangan pengenaan ketentuan hukum,” ujar Faizasyah.

Terpisah, Mary Lawlor, pelapor khusus PBB untuk situasi HAM, Rabu (15/12/2021) kemarin, mengingatkan Indonesia harus menghentikan ancaman, intimidasi dan kekerasan terhadap pembela HAM di West Papua.

Lawlor mengatakan, Veronika Koman adalah seorang pengacara hak asasi manusia dan minoritas, yang berada dalam pengasingan di Australia.

Veronica Koman menurutnya masih menghadapi beberapa kecaman dan ancaman dari Indonesia bersama kaki tangannya atas tuduhan penghasutan, menyebarkan berita palsu, menampilkan kebencian berbasis ras serta menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian etnis dan separatis, upaya memisahkan Papua dari NKRI.

Tuduhan itu diyakini telah diajukan terhadap Koman sebagai pembalasan atas pekerjaannya yang mengadvokasi hak asasi manusia di West Papua.

“Saya sangat prihatin dengan penggunaan ancaman, intimidasi dan tindakan pembalasan terhadap Veronica Koman dan keluarganya, yang berusaha untuk merusak hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dan pekerjaan sah pengacara hak asasi manusia,” kata Lawlor.

Sebelumnya, Antรณnio Manuel de Oliveira Guterres, sekretaris jenderal PBB, menyebut Indonesia salah satu negara yang melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap aktivis HAM.

Hal itu tercantum dalam laporan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (OCHCR) PBB. Indonesia merupakan satu dari 45 negara yang disebut Guterres soal kekerasan dan intimidasi di Tanah Papua.

Pada 26 Juni 2020, OCHRH menyoroti soal kriminalisasi dan intimidasi terhadap aktivis HAM di provinsi Papua dan Papua Barat.

Salah satu fokusnya, dugaan intimidasi terhadap Wensislus Fatubun, aktivis dan penasehat HAM untuk Majelis Rakyat Papua.

“Dia secara rutin menyediakan dokumen kesaksian, dan analisis tentang isu HAM di West Papua kepada PBB. Wens Fatubun bekerja dengan special rapporteur untuk isu-isu kesehatan di Tanah Papua selama kunjungan,” kata Gutteres.

Pewarta: Yance Agapa
Editor: Markus You

The post Indonesia Kritik PBB Soal HAM Papua appeared first on Suara Papua.

Visit website

Monday, 16 August 2021

JANJI MANIS HOLAND KEPADA PAPUANA MENUAI LUKA

KISAH CINTA HOLLAND & PAPUANA
(Spesial 15 Agustus jelang memperingati Hari perjanjian new york agreement yang ilegal)
- I'm Messi Sowy
(jadilah pembaca yang setia)

West Papua| 60 tahun yang lalu seorang wanita asal West Papua yang bernama PAPUANA jatu cinta pada seorang pria yang bernama HOLLAND asal Belanda (Hollandia).
Mereka hidup saling melengkapi!

( HOLLAND SEBAGI PENDATANG DAN PAPUANA PEMILIK NEGRI )

Papuana mengajarkan cara hidup orang Papua
sopan santun,etika/moral,saling menghormati,
saling mengasihi,
saling melengkapi.

Tidak hanya itu!
Papuana juga mengajarkan bagimana caranya mengambil yang menjadi milik alam tetapi tidak harus merusak,ia juga mengajarkan tetang pentingnya Alam dan cara hidup yang sesunggunya Dll....!!

Begitupun Holland!
Holland mengajar Papuna tentang dunia luar yang belum di ketahui oleh Orang Papua
Ia mengajarkan cara hidup mereka,
ia mengajarkan cara bekerja yang cepat menggunakan alat tanpa mengkuras fisik,
ia juga berkata Bumi ini luas dan bukan hanya orang Papua dan Belanda saja yang hidup,
ia juga mengajarkan tentang pentingnya bertahan hidup karena perubahan saman akan membunuh merampas segalahnya yang jadi milik Papua Dll..

KARENA HOLLAND TAKUT KEHILANGAN PAPUANA

PADA SUATU WAKTU
Holland berjanji akan bertungan dengan Papuana!
Papuana senang mendengar kabar itu!
Holland Mempersiapkan segalanya..

Papuana pun mempersiapkan yang menjadi kewajiban bagi orang papua,
Dengan harapan akan nyaman dengan segalanya,ia mempersiapkan yang akan menjadi tangung jawab ibu rumah tanggah.

Waktu kian berganti Holland tidak lagi memberitahu tentang acara itu.
Holland hanya menjanjikan 1 DESEMBER adalah hari yang tepat untuk sebuah pernikahan.

PAPUANA TIDAK MENGHARAPKAN APAPUN.
IA HANYA BERHARAP CEPAT DI LAMAR AGAR HIDUP SEBAGAI IBU RUMAH TANGGAH YANG TERHORMAT SEPERTI IBU TUMAH TANGGAH LAINYA...

Lama sudah Holland hilang kabar!

Setelah beberapa bulan kemudian Holland datang dengan salah satu pria melayu yang bernama INDO& dan menyerakan Papuana kepadanya..

Ternyata Holland sudah bersengkokol denga INDO dan mereka memyepakati bersama di hadapan seorang saksi yang berna AS untuk Indo bertunangan dengan Papuana.
KESEPANGATAN ITU MERKA BUAT PADA TANGGAL 15 AGUSTUS TANPA SEPENGETAHUAN PAPUANA.

MIRIS,SEDI....
Singkat cerita!
Papuna tidak menginginkan Indo Walapun pria melayu ini memaksanya!!
Holland sudah menghilang di telan waktu..
Papuana terpaksa melarikan diri ke hutan.
Mendengar kabar itu Indo semakin marah! Ia membunuh seluruh keluarga Papuana demi mendapatkanya!
Akhirnya indo punya satu ide..
Ia membawa salah satu orang yang mengatasnamakan papuana sebagai keluarganya dan megundang saksi yang bernam AS
AS membawa Hakim bayarannya yang bernama PBB dan mereka mensahkan INDO sebgai suami Papuana tanpa sepengetahun PAPUANA.

TERNAYATA INDO BENAR-BENAR TINDAK MENGINGINKAN PAPUANA!
IA HANYA MAU MENIKAHI PAPUANA DEMI HARTA DAN KEKAYAN PAPUANA.

PAPUANA SAMPE SAAT INI MASIH BERUSAHA UNTUK MEREBUT KEMBALI HAK HIDUPNYA,HARTA KEKAYANYA!!
DAN TANGGAL 15 AGUSTUS ITU WEST PAPUA MEPERINGATI SEBGAI HARI PENCAPLOKAN "PAPUANA KEPADA INDO OLEH HOLLAND YANG DI HADIRI OLEH AS SEBAGAI SAKSI"

BELANDA BERBOHONG
INDONESIA MERAMPAS
AMERIKA OTAKNYA
PBB TIDAK NETRAL

Ini tenatang hati yang tidak bisa dipaksakan..

Segera lakukan Referendum ulang sebagai solusi damai di West Papua✊๐Ÿฟ
--------------------------
Status ini saya tulis 15 Agustus 2020 untuk memperingati hari new York agreement yang tidak melibatkan orang Papua saat iblis Indonesia dan jin Amerika Ingin memasukkan Papua ke dalam Indonesia. 15 Agustus 1962 adalah awal penjajahan bagi orang Papua.

๐—ก๐—ฒ๐˜„ ๐—ฌ๐—ผ๐—ฟ๐—ธ ๐—”๐—ด๐—ฟ๐—ฒ๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ผ๐—ป ๐—”๐˜‚๐—ด๐˜‚๐˜€๐˜ ๐Ÿญ๐Ÿฑ, ๐Ÿญ๐Ÿต๐Ÿฒ๐Ÿฎ

On August 15, 1962 was the day the political economy conspiracy of the US, the Netherlands, and Indonesia signed the New York Agreement without involving one single person Papuan during that consensus.

The New York Agreement was an agreement initiated by the United States in 1962 for the transfer of power over West Papua from the Netherlands to Indonesia. An agreement without involving landlords (Indigenous Papuan), the agreement was signed by the Government of Indonesia who was then represented by Dr. Subandrio and the Dutch Government, represented by Mr. J.H. Van Roijen, and Mr. C. Schurmann.

๐™๐™๐™š ๐™ข๐™–๐™ฃ ๐™—๐™š๐™๐™ž๐™ฃ๐™™ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™‰๐™š๐™ฌ ๐™”๐™ค๐™ง๐™  ๐˜ผ๐™œ๐™ง๐™š๐™š๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™๐™ค๐™ข๐™š ๐˜ผ๐™œ๐™ง๐™š๐™š๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ.
Ellsworth F. Bunker (May 11, 1894 – September 27, 1984) was an American businessman and diplomat (including being the ambassador to Argentina, Italy, India, Nepal and South Vietnam). He is perhaps best known for being a hawk on the war in Vietnam and Southeast Asia during the 1960s and 1970s. As of February 2021, Bunker is one of two people to receive the Presidential Medal of Freedom twice.

He was the man who has made the New York Agreement (August 15th, 1962) and Rome Agreement (September 30th, 1962) between the Kingdom of Netherlands and the Republic of Indonesia concerning the Colony of West Papua/West New Guinea.

#NewYorkAgreement1962 #conspiracy 
#indonesia #netherlands #unitedstates
#FreeWestPapua #PapuaMerdeka
#PapuanLivesMatter

Wednesday, 11 August 2021

Provisional Political Order of Indonesia (First map of the United States of Indonesia)

Provisional Political Order of Indonesia (First map of the United States of Indonesia) according the Linggadjati and Renville Agreement. Batavia. Dutch East Indies (1948)

The Republic of the United States of Indonesia (Indonesian: Republik Indonesia Serikat, RIS), abbreviated as RUSI, was a federal state to which the Netherlands formally transferred sovereignty of the Dutch East Indies (minus Netherlands New Guinea) on 27 December 1949 following the Dutch-Indonesian Round Table Conference. This transfer ended the four-year conflict between Indonesian nationalists and the Netherlands that was fought over for control of Indonesia. It lasted less than a year, before being replaced by the unitary Republic of Indonesia.

Background

Following pressure from the United States and the United Nations, in particular in the form of a Security Council resolution, the Dutch agreed to negotiations with Indonesia to arrange a transfer of sovereignty. The Dutch–Indonesian Round Table Conference took place in The Hague from August to November 1949. However, many Indonesian nationalists believed that the Dutch had insisted on a federal state in an attempt to weaken or even break up the new nation, a manifestation of a "divide and conquer" strategy

Form of state

The RUSI had a bicameral legislature. The People's Representative Council consisted of 50 representatives from the Republic of Indonesia and 100 from the various states according to their populations. The Senate had two members from each constituent part of the RUSI regardless of population, making 32 members in total. The state was governed according to the Federal Constitution of 1949, which had been drawn up on the sidelines of the Round Table Conference. It had a cabinet of 16 members, led by Prime Minister Hatta.

Dissolution

Over the first half of 1950, the non-Republic states gradually dissolved themselves into the Republic or were invaded by the Republic. The United States of Indonesia was officially dissolved by President Sukarno on 17 August 1950 – the fifth anniversary of his proclamation of independence – and replaced by a unitary Republic of Indonesia.

Constituent entities

The RUSI comprised sixteen state entities: a "Republic of Indonesia" consisting of territories in Java and Sumatra (a combined population of over 31 million); and the fifteen states established by the Dutch, which had populations between 100,000 and 11 million.

Bandjar
Banka
Billiton
Central Java
East Indonesia
East Borneo (not including former territory of Pasir Kingdom)
East Java
East Sumatra
Groot Dajak (Dajak Besar)
Madoera
Pasundan
Indonesia Republic of Indonesia (Negara Repoeblik Indonesia)
Riouw
South East Borneo Federation
South Sumatra
West Borneo

Monday, 9 August 2021

Dituding Makar karena Bela Mahasiswa Papua, LBH Bali: Kami Pengacara!

DENPASAR - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bali Ni Kadek Vany Primaliraing angkat bicara terkait pelaporan dirinya oleh ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) Bali. Dijelaskan Vany sebagai pengacara, dirinya tidak bisa dipidana dalam konteks pendampingan hukum terhadap kliennya.

"Kami sebagai pengacara tidak bisa dipidana terhadap pendampingan terhadap klien. Itu jelas ada perlindungan terhadap perlindungan pengacara," jelas Vany saat dikonfirmasi Selasa (2/8/2021).

Lebih lanjut, menurut Vany aksi yang dilakukan organisasi mahasiswa Papua itu bukan makar. Itu hanya bagian dari penyampaian pendapat di muka umum.

Vany menjelaskan, pendampingan terhadap organisasi yang menyampaikan pendapatnya di muka umum juga tidak hanya dilakukan terhadap Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) oleh YLBHI Bali. Sejumlah organisasi lain yang pernah menyampaikan pendapat di muka umum juga dilakukan oleh YLBHI Bali.

"Yang kedua, itu sebenarnya bukan makar ya. Itu penyampaian pendapat di muka umum. Dasarnya adalah yang menyampaikan pendampingan pendapat di muka umum bukan hanya mahasiswa Papua,” kata Vany.

Vany melanjutkan, ada beberapa organisasi lain juga didampingi LBH Bali. Seperti terkait aksi buruh di DPRD pun, juga demo mahasiswa tolak omnibuslaw.

“Kalau dilaporkan makar. Kami juga gak paham maksudnya. Karena pada dasarnya ini pendampingan hukum terhadap orang-orang yang ingin mendapatkan pendampingan hukum. Kan balik lagi kami mendampingi klinem terkait klien menyampaikan pendapat di muka umum," tandasnya.

Sebelumnya, Ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) wilayah Bali melaporkan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bali Ni Kadek Vany Primaliraing ke Polda Bali pada Senin (2/8/2021). Vany dilaporkan atas tuduhan dugaan makar lantaran membela Aliansi Mahasiswa Papua.

Laporan itu dibuat dalam bentuk Dumas dengan nomor laporan Dumas/539/VIII/2021/SPKT/Polda Bali.

"Kami laporkan atas dugaan tindak pidana makar yang diatur dalam pasal 106 KUHP Indonesia," kata Rico Ardika Panjaitan selaku tim hukum PGN Wilayah Bali, Selasa (3/8/2021) di Denpasar.

Selain itu, laporan yang mengarah ke Vany terkait dugaan pemufakatan makar Pasal 110 KUHP.

Dijelaskan Rico, laporan ini bermula saat sejumlah mahasiswa asal Papua di Bali, yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) mendatangi Kantor YLBHI Bali, Denpasar, Senin (31/5/2021) lalu.

Di sana, YLBHI Bali memberikan fasilitas dan pendampingan bagi AMP. Rico menuturkan sejumlah mahasiswa itu melakukan orasi tentang pembebasan Papua dan Papua Barat.

"Di mana sangat jelas dalam orasi dan nanyian yang dilakukan AMP Bali itu memenuhi unsur pasal 106 KUHP," ujarnya.

Guna mendukung laporan ke Polda Bali, pihaknya juga telah melampirkan postingan dari akun Instagram LBH Bali yang memuat foto pendampingan tersebut. Selain itu juga dilampirkan video Youtube di kantor YLBHI Bali, terkait orasi dari sejumlah mahasiswa AMP yang menyebut "Papua bukan merah putih, Papua bintang kejora".

Lihat artikel asli

Saturday, 24 July 2021

TIDAK ADA RESOLUSI PBB YANG DIADOPSI BAHWA WEST PAPUA BAGIAN DARI INDONESIA

Tidak ada hukum internasional nasional mencatat bahwa Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia. 
Tidak ada resolusi PBB yang mengikat status hukum west Papua dalam Indonesia. 

Wilayah papua adalah masih wilayah koloni, proses dekolonisasi west papua digagalkan atas kepentingan dan kongkalikong amerika serikat, Belanda, PBB dan Indonesia.  

Perjanjian NewYrok Agreement 15 agustus 1962 yang melegitimasi pepera 1969 tidak sah karena orang papua tidak dilibatkan sebagai subyek. 

Perjanjian Roma Agreement pada tanggal 30 september 1962 yang menyepakati tetang pelaksanaan Pepera 1969.

Dalam perjanjian Roma di italia bagimana taktik strategi Pepera 1969 harus dimenangkan indonesia supaya kapitalis amerika bisa menanam saham untuk investasi dan eksplorasi sumber daya alam di Papua salah satunya kontrak karya PT FREEPORT INDONESIA. Dalam pertemuan ini menyepakati kontrak karya tentang SDA di Papua. 

Amerika juga memaksa UNTEA agar sebelum pepera 1969 segera mengakhir tugasnya dan mendesak Belanda gerakan administrasi west papua kepada UNTEA dan selanjutnya utusan PBB diserahkan kepada Indonesia sebelum rakyat papua menetukan nasib masa depan melalui Pepera 1969.

Ketika penyerahan administrasi West Papua belanda serahkan kepada UNTEA dan dari UNTEA ke indonesia sehingga secara sepihak tanpa orang papua ketahui sehingga terjadi pemberontakan di arfai manokwari 26 Juli 1965.

Setelah hasil Pepera 1969 bentuk protesnya Zet Rumkorem dideklarasikan negara republik Papua Barat 1 Juli 1971.
Setelah hasil Pepera diperdebatkan di PBB sehingga tidak ada resolusi politik yang dilahirkan.  

Sebagian besar negara afrika dan caribian berjumlah 42 negara menolak hasil jejak pendapat di papua dan mengusulkan resolusi baru agar referendum di papua harus diulang. 

sementara ada negara yang mendukung dan menyetujui hasil Pepera, negara yang mendukung indonesia dengan hasil Pepera adalah negara kapitalis amerika dan sekutunya. 

Ada negara yang abstain dalam voting di PBB.
perdebatan sangat alotnya di UN maka atas usulan 42 negara afrika dan caribian untuk harus referendum ulang. 

Maka PBB mengambil solusi alternatif bahwa Belanda dan Indonesia membangun papua selama 25 tahun terutama pendidikan, kesehatan dan ekonomi di papua. 

Setelah 25 west papua di kembalikan ke PBB agar melakukan referendum ulang atau mengambil resolusi baru. 

Namun setelah 25 tahun Indonesia tidak memenuhi kesepakatan di PBB melalui cacatan Notebook nomor 2504 indonesia dan belanda bangun papua hanya 25 tahun.

Indonesia tidak memenuhi kesepakatan di PBB nomor 2504 sehingga Dr.Tom Wanggai mendeklarasikan Melanesia Barat atau bintang 14 pada tanggal 14 desember 1988.
Maka Tidak ada resolusi Politik yang diadopsi oleh PBB bahwa Wilayah West Papua bagian dari NKRI. 

Sementara resolusi 2504 itu bukan resolusi politik namun Resolusi Pembagunan Infrastruktur, Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan di PAPUA.

Hasil dari kesepakatan di PBB pembangunan 25 tahun adalah Universitas Cendrawasih ( UNCEN) berdiri. 

Dengan demikian Wilayah Papua masih Koloni sehingga Bangsa Papua memiliki hak politik untuk menetukan nasib sediri atau Proses Dekolonisasi yang yang digagalkan oleh Indonesia melalui inovasi militernya. 

Awal Mengklonisasi wilayah West Papua dan gagalkan proses dekolonisasi di papua adalah melalui Trikora 3 komando rakyat oleh soeharto 19 desem1961. 

Jadi keberadaan Indonesia di west papua ilegal dan perlu meninjau kembali keabsahan status Hukum West Papua dalam Indonesia melalui Hukum internasional di ICJ.

Jika tidak Indonesia memberikan raung bagi rakyat Papua untuk menetukan nasib masa depan Melalui mekanisme demokratis yaitu Referendum Ulang di West Papua. 
 
By; NESTA SUHUN Jubir Nasional KNPB

Saturday, 15 May 2021

Catatan Bung Iwan Penthol - "HOMRATKU UNTUK TPNPB-OPM"


Hormat untuk kalian yang bertahan dihutan (TPNPB-OPM), digunung yang terus berjuang, aku menundukkan kepala dengan takjub. Kalian adalah orang-orang yang mempunyai kesadaran tertinggi dalam berjuang..level sebuah kesadaran yang tidak kami daptkan disini.

Perjuangan kalian dalam membebaskan diri dari bentuk kolonialisasi yang di kemas lewat jargon kosong nasionalisme-NKRI, tak lebih dari kedzoliman kapitalisme/imperialisme yang tengah dijalankan oleh rezim bonekanya di indonesia. 

Perjuangan yang membutuhkan militansi yang sangat tinggi, kesadaran yang melampaui intelektual di negri kami. Mengapa?. Karena disini kami masi dalam takaran memperdebatkan sebuah platform, sebuah isu anti imperialis/kapitalis & borjuasi reformis gadungan boneka dari imperialis. Tapi kau!, sudah melampaui kesadaran kami, sebuah tindakan nyata, kongkrit hasil dari kesimpulan dari literatur lusinan buku-buku progresif. meninggalkan semua akan subyektifisme.

Cita-cita yang cukup mulia dari takdir sejarah yang memang harus kau lakukan untuk mendapatkan tanah air merdeka Papua.

Disini hanya segelintir manusia sadar..sisanya gerakan sampah & kami masih terus belajar memahami literatur-literatur yang ada di buku untuk sebuah pembebasan. Sedangkan sisa manusianya disini tidak pernah terbongkar kesadarannya dalam berjuang, asik dengan kemiskinannya kerja cari duit...kerja cari duit, itulah cerminan dari manusia disini yg Ahli dalam Menderita, keburu tunduk pada penindasan selama faedahnya belum dirampas. Karna itu rasa takjubku pada kalian yang mengangkat senjata dalam berjuang, menjadi catatan terpenting dalam sejarah yang terus bergerak maju.

Mereka yang bilang kalian frustasi, sebetulnya adalah mereka yang disini yang frustasi karna tak melakukan apa-apa dalam sistem penindasan selama ini, selain hanya berkonsultasi pada rumah akademiknya yang tak memberikan solusi apapun juga.

Hormatku sekali lagi buat kalian cukup dalam. Hidup Sosialisme, Hidup Perjuangan bagi rakyat tertindas. Salam Pembebasan! 

Hidup Perjuangan Rimba Hutan, yakni Perang TPNPB-OPM yang selalu eksis melawan kekuasaan yang menindas

Thursday, 3 December 2020

KSP: United Liberation Movement for West Papua 'Labrak' Hukum Internasional

R.E. Benny Wenda, President of the 
Provisional Government of West Papua

Jakarta: Kantor Staf Presiden menyebut United Liberation Movement for West Papua (
ULMWP) atau klaim atas pemerintahan Papua Barat tidak sah. Pemerintahan yang sah hanya Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat yang berada di bawah kendali Republik Indonesia.

"Hukum internasional telah mengatur definisi pemerintahan yang sah," kata Deputi V bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis, 3 Desember 2020.

Selain itu, hukum kebiasaan internasional maupun berbagai preseden putusan pengadilan internasional juga tak melegalkan klaim sepihak tersebut. Sebab, pemerintahan dinyatakan sah jika memiliki kendali efektif terhadap suatu wilayah.

Jaleswari mengatakan pemerintah Indonesia merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kendali atas pemerintahan di Papua dan Papua Barat. Dibuktikan dengan administrasi pemerintahan Indonesia di Provinsi Papua dan Papua Barat yang dilakukan lewat proses demokratis.

"Kemudian bisa dilihat juga dari kapasitas penerapan hukum nasional, pencatatan kependudukan, kemampuan penegakan hukum, dan unsur-unsur lain yang hanya bisa diterapkan oleh entitas pemerintah yang sah," kata dia.

Di sisi lain, Jaleswari melihat ULMWP tak memenuhi kriteria sebagai belligerent (pihak yang bersengketa) dalam kerangka hukum humaniter internasional. Pemenuhan kriteria itu diperlukan untuk mengeklaim wilayah tertentu sesuai aturan internasional.

"Sehingga seluruh aktivitasnya wajib tunduk pada hukum nasional Indonesia," kata Jaleswari.

Ia menyebut tindakan pemimpin ULMWP Benny Wenda yang mendeklarasikan diri sebagai presiden ad interim ULMWP melawan hukum. Benny bisa disanksi.

Deklarasi diumumkan Benny melalui akun Twitter pribadinya, Selasa, 1 Desember 2020. Benny memanfaatkan Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember 2020.

"Today, we announce the formation of our Provisional Government of #WestPapua. From today, December 1, 2020, we begin implementing our own constitution and reclaiming our sovereign land," cuit Benny.

(ADN)

Thursday, 5 November 2020

Uskup Indonesia bertemu Mahfud MD bahas kekerasan di Papua

 

Uskup Indonesia bertemu Mahfud MD bahas kekerasan di Papua

Nabire, Jubi – Menyusul pembunuhan seorang katekis Katolik Kabupaten Intan Jaya, Papua, para pemimpin gereja bertemu dengan pejabat keamanan tertinggi Indonesia guna mendesak pemerintah  meredakan ketegangan melalui dialog.

Dilansir vaticannews.va (3/11/2020), perwakilan Gereja Katolik di Provinsi Papua mengadakan pembicaraan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

Pertemuan pada hari Minggu lalu itu berlangsung di kediaman Mahfud MD dengan tujuan membahas berbagai permasalahan yang melanda provinsi paling timur Indonesia yang terus bergolak.

Hadir dalam pertemuan itu, Uskup Agats Mgr Aloysius Murwito dan Uskup Amboina Mgr Petrus Canisius Mandagi, yang juga Administrator Apostolik Merauke, bersama dengan Kardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia.

Pertemuan itu terjadi setelah mengemukanya laporan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia yang menembak mati seorang katekis Katolik dari Paroki Bilogai, Rufinus Tigau, pada 26 Oktober lalu. Pembunuhan itu terjadi di Desa Jalae, Kecamatan Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.

Uskup Mandagi mengatakan kepada UCA News pertemuan selama satu jam itu dimaksudkan untuk membahas “berbagai masalah di Papua, terutama kekerasan.”

Uskup Indonesia, tambahnya, prihatin dengan situasi tersebut, meski dia mengatakan tidak ada kasus khusus yang dibahas dalam pertemuan itu.

Sebaliknya, pembicaraan difokuskan pada penderitaan yang ditimbulkan oleh kekerasan, baik pada warga sipil setempat maupun pada pasukan keamanan.

Uskup Mandagi mengatakan dia menyampaikan kepada Mahfud bahwa dialog yang lebih luas dengan masyarakat dapat membantu meredakan ketegangan. Gereja Katolik setempat, tambahnya, selalu terbuka untuk berdiskusi.

“Orang Papua itu orang baik,” katanya.

“Semua orang termasuk militer, polisi, dan pekerja gereja tidak boleh memandang rendah mereka. Kita semua perlu menyelesaikan masalah dengan dialog, dengan menghormati orang Papua, dan tanpa kekerasan.”

Uskup mengatakan intervensi militer hanya memperburuk ketegangan.

Setelah pertemuan dengan para pemimpin gereja, Mahfud mengatakan pemerintah akan terlibat dalam dialog lebih lanjut dengan para uskup serta dengan para pemimpin agama lainnya.

Uskup Mandagi mengungkapkan harapannya untuk menghentikan kekerasan.

“Kami ingin Papua menjadi tanah cinta, bukan medan perang,” ujarnya. (*)


Editor: Dewi Wulandari

Tuesday, 19 November 2019

Upaya internasionalisasi Papua: 'Negara-negara anggota PBB lebih banyak dengar suara pemerintah Indonesia'

Rohmatin Bonasir
Wartawan BBC News Indonesia

Kampanye mengangkat isu Papua di luar Indonesia tampak mendapat amunisi setelah insiden 'rasisme' yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya pada Agustus 2019 dan kemudian menyulut kerusuhan di sejumlah kota baik di Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat.

Buntut dari kerusuhan tersebut, puluhan orang ditangkap, sebagian dikenai pasal makar. Upaya untuk membebaskan mereka sekarang menjadi perhatian utama kampanye isu Papua, kata pengacara HAM yang fokus pada isu Papua, Veronica Koman.

"Fokus kampanye saat ini di pembebasan 22 tapol yang dikenakan pasal makar, September kemarin. Kampanye di nasional dan internasional fokusnya di situ," jelas Veronica yang berada di Australia dalam wawancara melalui telepon.
"Apabila kita tarik ke belakang, sebetulnya rekor 22 tapol Papua ini adalah cermin iktikad buruk pemerintah pusat dalam upaya menyelesaikan konflik di Papua. Katanya kemarin suruh damai, tapi kok tajam satu arah? Tindakan seperti ini kan sebetulnya menimbulkan luka lagi,"

imbuhnya.


Kerusuhan di Papua 'membuat khawatir' warga pendatang

Aksi pembakaran dan penjarahan di Jayapura, Papua, Wiranto: 'Ada yang mau mengacaukan Papua'
Unjuk Rasa Papua di Jakarta : 'Tangkap dan adili aktor intelektual pengepungan asrama'
Tahanan politik (tapol) yang dimaksud Veronica di antaranya meliputi juru bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, Surya Anta, aktivis Charles Kossay, Dano Tabuni, Isay Wenda, Ambrosius Mulait, dan Arina Elopere.

Mereka dituduh melakukan makar setelah mengibarkan bendera Bintang Kejora saat aksi unjuk rasa di depan Istana di Jakarta beberapa waktu lalu. Di samping itu ada juga sejumlah tahanan yang diciduk di Papua dan kemudian dipindahkan ke provinsi lain.
Nama mantan Presiden SBY masih terpampang di poster sebagai pemimpin Indonesia yang diserukan untuk ditangkap, padahal presiden RI sudah berganti.
Nama mantan Presiden SBY masih terpampang di poster sebagai pemimpin Indonesia yang diserukan untuk ditangkap, padahal presiden RI sudah berganti.

Persoalan tahanan politik tersebut kerap diangkat dalam acara kelompok-kelompok pendukung gerakan Papua Merdeka di luar Indonesia.

Di Inggris, dalam suatu acara kebudayaan Indonesia di kota London, tiba-tiba seorang pemuda menggelar aksi. Lewat pengeras suara, ia meminta pengunjung untuk membantu menghentikan hal yang ia sebut penangkapan semena-mena dan pembunuhan massal di Papua.

"Tangkap presiden Indonesia!" Demikian seru pria tersebut dalam bahasa Inggris sambil mengibar-ibarkan bendera berdesain garis putih biru diagonal dan bintang berwarna putih dibalut warna merah. Bendera tersebut selama ini digunakan oleh Organisasi Papua Merdeka.

Pada salah satu poster yang dipasangnya, memang tertera gambar Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi SBY sudah tidak lagi menjadi presiden sejak 2014. Ketika ditanya kota asalnya di Papua, pemuda itu mengakui ia bukan orang Papua. Ia berasal dari West Indies di kawasan Karibia dan mengaku peduli terhadap isu Papua.

"Oh, presiden Indonesia sekarang sudah ganti ya? Yang perempuan itu, bukan?"
Ketika ditanya bagaimana ia bisa mengampanyekan Papua jika tidak mengetahui fakta dasar, ia pun mengaku perlu memutakhirkan data-datanya.

Di Filipina juga kerap digelar demonstrasi untuk mengangkat masalah Papua yang dilakukan oleh sekelompok orang setempat dari kalangan gereja. Kedua contoh itu dapat dijadikan indikasi bahwa isu Papua mendapat simpati di luar Indonesia, meskipun skalanya kecil.

Perhatian internasional 'bertolak belakang dengan asumsi'

Adapun di level lembaga dunia, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat yang mengaku sebagai kendaraan politik seluruh rakyat Papua, telah melakukan lobi-lobi, meski sebagian justru tampak kontraproduktif.


Sebagai contoh, pemimpin ULMWP, Benny Wenda, mengaku menyerahkan petisi tentang referendum—yang diklaim diteken oleh 1,8 juta warga Papua—kepada Komite Dekolonisasi PBB di New York pada September 2017. Dua hari kemudian, Duta Besar Venezuela—yang juga menjabat ketua Komite Khusus Dekolonisasi—Rafael Ramirez mengatakan tidak pernah menerima petisi tentang Papua.


Apa yang dialami Benny Wenda merupakan cermin dari kendala utama ketika isu Papua diangkat di panggung resmi internasional.

"Kendala utama kami dipanggung internasional sementara ini terletak pada masih negara-negara merdeka resmi anggota PBB belum keseluruhan mau mendengar aspirasi murni suara orang asli Papua," sebut juru bicara ULMWP, Jacob Rumbiak ketika berbicara dengan BBC News Indonesia melalui telepon dari tempat tinggalnya di Australia.

"Mereka lebih banyak mendengar suara negara pemerintah negara Indonesia yang sarat akan kepalsuan dan tipu daya," sambungnya.

Pemerintah Indonesia menepis tudingan seperti itu dan menegaskan yang disampaikan ke dunia adalah apa adanya.
Veronica Koman bersama warga Papua di Timika pada April 2019.
Veronica Koman bersama warga Papua di Timika pada April 2019.

Senada dengan Jacob Rumbiak adalah Veronica Koman. Menurutnya, perhatian masyarakat internasional terhadap isu Papua justru berbanding terbalik dengan asumsi yang berkembang selama ini bahwa banyak kepentingan asing menyangkut Papua.

"Indonesia adalah negara yang sedang sangat diperhitungkan di dunia karena potensi kepentingan dagang dan ekonomi. Negara-negara lain kalau bisa menutup mata saja atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia, supaya mereka tidak perlu menyinggung Indonesia.

"Tren di komunitas internasional terutama pada dekade terakhir ini, kepentingan ekonomi berada di atas kepentingan untuk menegakkan HAM, meski urusan HAM adalah urusan universal," jelasnya.
Pemerintah Indonesia selama ini menegaskan Papua adalah masalah dalam negeri dan tidak memerlukan campur tangan asing. Jakarta memandang status Papua sudah final karena hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969 mendukung integrasi Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia dan hasilnya diterima PBB.

Tetapi bagi kelompok-kelompok yang beraspirasi agar Papua pisah dari Indonesia, Pepera justru menjadi pangkal persoalan. Mereka berdalih hasil tersebut tidak dapat diterima karena tidak dilaksanakan dengan cara satu orang satu suara sehingga validitasnya dipertanyakan.
ULMWP memasang target untuk mendapat dukungan dua pertiga negara-negara anggota PBB, dan sejauh ini Vanuatu bertindak selaku negara sponsor dengan dukungan beberapa negara sahabatnya di PBB.

Menjawab pertanyaan BBC News Indonesia tentang bagaimana pemerintah menangkal upaya 'internasionalisasi' Papua, seperti dilakukan oleh Veronica Koman dan Benny Wenda, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mengatakan: "Mengenai kemungkinan adanya pihak-pihak yang ingin melihat konteks Papua dalam perspektif yang berbeda, tentu kita, pemerintah Indonesia tidak bisa mentolerir dan menerima hal-hal tadi.

"Karena sepenuhnya persoalan yang kita hadapi adalah untuk terus fokus pada strategi dan kebijakan nasional dan tentu ada langkah-langkah yang harus disempurnakan atau diperbaiki lebih lanjut," terang diplomat karier senior yang sebelumnya menjadi duta besar RI untuk Amerika Serikat itu.
Niat politik

Mahendra Siregar menekankan kembali pendekatan yang ditempuh oleh pemerintah, yaitu menyejahterakan masyarakat Papua, termasuk pembangunan infrastruktur yang digalakkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Kalau kita lihat baik adanya Undang-undang Otonomi Khusus maupun kebijakan keiistimewaan dari Provinsi Papua dan Papua Barat, saya rasa dari strategi dan kebijakan nasional sudah jelas, hanya implementasinya, akuntabilitasnya dan bagaimana kita meningkatkan efektifitasnya tentu menjadi keinginan dan tujuan kita semua," jelasnya di Jakarta pada Senin (25/11).
Image caption
Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mengatakan tidak ada perubahan kebijakan atau pendekatan terhadap Papua, selain yang sudah digariskan.
Akan tetapi, sebagaimana dikatakan oleh pemerhati masalah Papua dari CSIS, Vidhyandika Djati Perkasa, pendekatan ekonomi saja tidak cukup.

"Yang penting menurut saya itu ada terobosan dan niat baik, niat politik yang kuat untuk secara serius berupaya menyelesaikan itu. Kita tidak usah membicarakan tentang kasus-kasus HAM berat seperti Paniai, Wamena atau Wasior, tangani juga kasus-kasus tingkat moderat atau ringan. Yang penting kita harus memberikan kesan kepada masyarakat Papua dan dunia internasional bahwa ada sense of justice yang kita ciptakan oleh upaya itu," jelasnya kepada BBC News Indonesia.

Tiga kasus yang ia rujuk adalah penembakan yang menyebabkan empat siswa meninggal dunia dan belasan warga sipil luka pada Desember 2014 di Kabupaten Paniai.

Dugaan pelanggaran HAM Wasior terjadi ketika aparat kepolisian melakukan penyerbuan kepada warga di Desa Wonoboi, Wasior, Manokwari. Tindakan itu diambil menyusul pembunuhan lima anggota Brimob dan satu orang sipil di perusahaan kayu. Dalam peristiwa itu, tercatat empat orang meninggal dunia.

Adapun kasus Wamena merujuk pada penyisiran terhadap 25 kampung bertepatan dengan Hari Paskah pada 4 April 2003. Laporan Komnas HAM menyebutkan sembilan orang meninggal dunia serta 38 orang luka berat.


Demonstrasi berbuntut kerusuhan di Wamena ini terjadi pada akhir September tahun 2019.

Vidhyandika Djati Perkasa memandang masalah HAM tetap menjadi aspek yang paling disorot bagi gerakan untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Walaupun permasalahan itu sangat sensitif bagi dunia internasional, ada keterbatasan yurisdiksi untuk berbuat sesuatu.

"Tetapi dengan mengekspos isu-isu hak asasi manusia, maka itu juga menjadi nilai buruk bagi pemerintah di mata internasional kalau permasalahan itu tidak segera

Merangkum apa yang dikatakan para narasumber tadi, jelas hingga kini belum ada titik temu untuk mengatasi persoalan Papua.

Thursday, 3 October 2019

Any talks with Jakarta must feature referendum - Papuan group



Victor Yeimo of the West Papua National Committee

Victor Yeimo of the West Papua National Committee Photo: Info West Papua

President Joko Widodo and his chief of staff have both told Indonesian media in recent days that they were prepared to meet anyone to discuss problems in Papua.The West Papuan pro-independence movement is insisting that genuine talks with Indonesia's government must address self-determination.
The president, known as Jokowi, was responding to a question from the press about whether he would hold a dialogue with pro-independence Papuan leaders.
Jokowi has appealed for calm in West Papua which has been gripped by weeks of large protests, a security forces crackdown and violent unrest that have left dozens of people dead.
While Indonesia has deployed over six thousand extra military and police to Papua, tensions in the region, as well as pro-independence sentiment, remain high.
It has added to pressure on a government also struggling to contain public discontent in Jakarta over several new laws which critics say undermine democracy.
In the interests of forging a way forward in Papua, the president's office was urged by representatives of the Papua and West Papua regional legislatures to have talks with the leading pro-independence groups, the West Papua National Committee (KNPB) and the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
The KNPB's international spokesman, Victor Yeimo, said they had been seeking meaningful talks with Jakarta for years without getting a response. He was cautious over the prospect, expecting Jokowi's usual emphasis on economic development in Papua to continue to be the focus.
After the widespread protests kicked off in late August, Jokowi invited a number of community and religious leaders from Papua to his palace. The meeting was billed as a way to discuss accelerating prosperity in Papua and West Papua provinces.
Mr Yeimo noted a discrepancy between the president's words and the actions of his government in employing a security approach to the peaceful expression of Papuan independence aspirations.
According to the KNPB, while Jakarta sees Papua as strictly an internal issue, in reality it's an international issue. Mr Yeimo said West Papuans seek intervention for a legitimate self-determination process under international law which they were denied in the 1960s when Indonesian took control of the former Dutch New Guinea.
"For us, we will not stop to demand the right of self-determination in West Papua," Mr Yeimo said.
"So, if Jokowi wants to dialogue, the main point for the dialogue is a referendum for the self-determination in West Papua, under the United Nations' supervision, mediated by a neutral or third party."
Mr Yeimo's comments echo those of the ULMWP's UK-based chairman Benny Wenda, who said at the United Nations last week that a deepening humanitarian crisis in his homeland underlined the urgent need for UN intervention.
While Jakarta has repeatedly stated that the incorporation of Papua into the republic is final, demonstrations by Papuans are becoming harder to ignore, even when the government resorts to cutting the internet in Papua as a response.
West Papuans protest against racism in Wamena, August 2019.
West Papuans protest against racism in
Wamena, August 2019. 
Photo: Supplied

Indonesian authorities have fingered the KNPB and the ULMWP as being provocateurs, alleging that the groups stirred the recent unrest in an attempt to disrupt the unitary republic by seeking independence.
Mr Yeimo denied this, saying the Papuan independence struggle belonged to neither group, but rather the people.
"The leaders, even KNPB and ULMWP, cannot determine the future of the people of West Papua. The only way is to give the people democratic space - hold a referendum so they can choose what they want for their future."
While Jokowi's response to the press question did not single out any particular group who he might meet for talks, mistrust between Jakarta and Papuan leaders remains the main stumbling block.
A senior government source told RNZ Pacific that the president's primary objective was to restore "full normalcy, stability and security" in Papua.