Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label Intan Jaya. Show all posts
Showing posts with label Intan Jaya. Show all posts

Sunday, 14 November 2021

Umumkan Perang, TPNPB-OPM Minta Warga Non Papua Angkat Kak

DepokToday- Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM secara resmi mengumumkan pada hari ini jika pihaknya siap untuk “perang” atau kontak senjata. Terkait hal itu, mereka pun mengeluarkan peringatan agar warga non Papua untuk segera angkat kaki dari wilayah Intan Jaya, Papua.

Melansir suara.com, hal itu disampaikan oleh Komandan Operasi TPNPB-OPM, Kodap 8 Intan Jaya, Undinus Kogoya.

Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom mengaku, bahwa peringatan itu disampaikan Undinus Koyega dalam laporannnya kepada Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM.

Dalam laporan yang disampaikan pada Jumat, 12 November 2021 tersebut, Undinus bahkan mengeluarkan peringatan keras bagi warga sipil non Papua agar segera angkat kaki dari wilayah ini.

Menindaklanjuti laporan tersebut, maka Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM secara resmi mengumumkan pada hari ini pihaknya siap untuk “perang” atau kontak senjata. Namun demikian, belum diketahui secara pasti alarm perang yang dinyatakan kelompok itu ditujukan untuk siapa.

“Laporan persiapan perang oleh TPNPB dengan cara budaya sudah selesai dan perang kami belum selesai maka, Saya komandan lapangang perang, Undius Kogoya, kita lagi masak daun untuk perang,” kata Sebby menirukan ucapan Undinus.

Terkait hal tersebut, pihaknya pun meminta agar masyarakat sekitar untuk mencari tempat perlindungan.

“Jadi kami minta untuk kasih keluar info segera agar masyarakat cari tempat perlindungan itu yang diperintahkan Undinus Kogoya Dari Intan Jaya dari siang pukul 12.00 WIT,” ujarnya.

Kontak Senjata TPNPB-OPM
TPNPB-OPM atau yang disebut Pemerintah RI sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), kembali terlibat perang sengit dengan aparat TNI-Polri di sekitar Kampung Mamba, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Akibat kejadian itu, seorang warga mengalami luka tembak cukup serius.

Melansir CNNIndonesia, korban yang mengalami luka tembak itu bernama Agustina Hondau (24 tahun). Saat ini ia telah berhasil dievakuasi petugas ke rumah sakit di Timika, pada Rabu pagi, 10 November 2021.

“Evakuasi menggunakan pesawat Smart Aviation PK-SNH,” ucap Dandim 1705-Nabire Letkol Inf Anjuanda Pardosi. (rul/*)

Lihat artikel asli

Monday, 16 August 2021

Terungkap Indikasi Kepentingan Ekonomi dalam Serangkaian Operasi Militer Ilegal di Intan Jaya

Suara Papua / Suara Papua / 14 minutes ago

SIARAN PERS

Tiga tahun terakhir pengerahan kekuatan militer Indonesia secara ilegal di kawasan pegunungan tengah Provinsi Papua telah memicu eskalasi konflik bersenjata antara TNI-POLRI dan TPNPB, serta kekerasan dan teror terhadap masyarakat sipil terutama di Kabupaten Intan Jaya. Analisis spasial mengungkapkan bagaimana letak pos militer dan kepolisian berada di sekitar konsesi tambang yang teridentifikasi terhubung baik secara langsung maupun tidak langsung dengan para jenderal.

Hal itu terungkap dalam laporan “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya” yang diluncurkan hari ini oleh YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia, bersama #BersihkanIndonesia (Baca laporan di sini: https://s.id/SiaranPersKajianIntanJaya).

Para peneliti melakukan kajian cepat terkait operasi militer ilegal di Papua dengan menggunakan kacamata ekonomi-politik. Kajian ini juga memperlihatkan indikasi relasi antara konsesi perusahaan dengan penempatan dan penerjunan militer di Papua dengan mengambil satu kasus di Kabupaten Intan Jaya.

Namun operasi ilegal itu, justru memantik eskalasi konflik bersenjata, memperparah teror bagi masyarakat sipil, dan menambah deretan kekerasan negara di Papua. Sedikitnya 10% penduduk Sugapa, ibukota Kabupaten Intan Jaya mengungsi, termasuk 331 perempuan dan anak-anak di awal tahun 2021. April lalu, Pemerintah Republik Indonesia resmi melabeli kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai teroris. Pelabelan tersebut menjadi pintu masuk legalisasi operasi militer dan penambahan pasukan.

“Ketidakjelasan status akan situasi keamanan di Papua terus memberi celah bagi negara utk melakukan sekuritisasi, seperti membangun pos-pos atau markas/kantor militer dan penurunan pasukan baik Polri maupun TNI. Padahal, berbagai pengalaman menunjukkan pendekatan keamanan tidak menjawab permasalahan sistemik di Papua yang mengalami kesenjangan akses kebutuhan primer, kerusakan sumber daya alam, dan masalah kebebasan sipil,” kata Rivanlee Anandar dari KontraS.

Intan Jaya merupakan satu dari empat kabupaten di pegunungan tengah Papua yang menjadi lokasi pembentukan Komando Distrik Militer (Kodim) baru. Kodim baru Intan Jaya terletak di ibukota kabupaten yaitu Distrik Sugapa. Tidak diketahui berapa jumlah aparat militer, baik organik dan non-organik yang berada di Papua, khususnya di wilayah Pegunungan Tengah. DPR Papua sendiri sempat menyampaikan bahwa mereka kesulitan mendapatkan data dan informasi terkait jumlah pasukan non organik yang dikirim ke Papua setiap tahun, bahkan menurut DPR Papua, Gubernur Papua, Lukas Enembe juga tidak mengetahui jumlahnya.

Asfinawati dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) mengatakan masalah transparansi pengerahan pasukan berakar dari operasi militer ilegal. Pasal 7 (2) b dan (3) UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mewajibkan operasi militer selain perang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Termasuk di dalam operasi militer selain perang ini antara lain adalah mengatasi gerakan separatisme bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengamankan wilayah perbatasan atau mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Hingga saat ini tidak terdengar adanya keputusan politik negara ini.

Made Supriatma dalam risetnya menyebut bahwa rasio penduduk dan personel keamanan per kapita adalah 97:1. Artinya, ada satu polisi atau tentara untuk setiap sembilan puluh tujuh orang Papua. Rasio ini menunjukkan bahwa konsentrasi pasukan keamanan di Papua jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya dengan rasio 296:1, artinya 1 personel keamanan untuk setiap 296 warga negara.

“Pengerahan pasukan menyebabkan eskalasi konflik senjata semakin tinggi, akibatnya masyarakat di beberapa kabupaten Puncak Jaya, Nduga, Intan Jaya mengungsi meninggalkan tanah leluhur, tindakan bantuan pemerintah kepada pengungsi sangat minim bahkan cenderung mengabaikan kondisi pengungsi,” ujar Tigor Hutapea dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat.

Sementara itu, ada empat perusahaan di Intan Jaya yang teridentifikasi dalam laporan ini yakni PT Freeport Indonesia (IU Pertambangan), PT Madinah Qurrata’Ain (IU Pertambangan), PT Nusapati Satria (IU Penambangan), dan PT Kotabara Miratama (IU Pertambangan). Dua dari empat perusahaan itu yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Madinah Qurrata’Ain (PTMQ) adalah konsesi tambang emas yang teridentifikasi terhubung dengan militer/polisi termasuk bahkan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Setidaknya ada tiga nama aparat yang terhubung dengan PTMQ. Mereka adalah Purnawirawan Polisi Rudiard Tampubolon, Purnawirawan TNI Paulus Prananto, dan Purnawirawan TNI Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Rudiard Tampubolon merupakan komisaris PTMQ, bahkan West Wits Mining (pemegang saham MQ) menganggap bahwa kepemimpinan dan pengalaman Rudiard cukup berhasil menavigasi jalur menuju dimulainya operasi pertambangan. Selain duduk sebagai komisaris, perusahaan yang dipimpin Rudiard yakni PT Intan Angkasa Aviation juga mendapat 20% kepemilikan saham di PT Madinah Qurrata’ain.

Dalam Darewo River Gold Project, West Wits Mining juga membagi sejumlah 30% saham kepada PT Tobacom Del Mandiri (TDM). Presiden direktur TDM ialah Purnawirawan TNI Paulus Prananto. Di sebuah terbitannya, West Wits Mining jelas menyebut bahwa TDM bertanggung jawab terkait izin kehutanan dan terkait keamanan akses ke lokasi proyek. TDM merupakan bagian dari PT Toba Sejahtera Group, dimana pemilik saham minoritasnya adalah Luhut Binsar Panjaitan. Dua purnawirawan TNI yang terkait dengan perusahaan MQ, Paulus Prananto dan Luhut Binsar Panjaitan, merupakan anggota tim relawan (Bravo Lima) pemenangan Presiden Joko Widodo pada 2014 dan 2019.

Nur Hidayati dari WALHI Eknas mengatakan, sebagaimana disebut oleh LIPI ada empat akar masalah konflik kekerasan di Papua dan itu seharusnya bisa diselesaikan oleh negara (Lihat LIPI-Temukan-Empat-Akar-Masalah-di-Papua) . Pertama, pengakuan atas masyarakat Papua itu sendiri. Ketiadaan pengakuan sendiri berujung pada diskriminasi, ini terlihat dari proyek-proyek ekstraktif yang masuk ke Papua tanpa konsultasi dan meminta persetujuan masyarakat Papua. Kedua, pendekatan proyek pembangunan mercusuar yang telah gagal memenuhi kebutuhan mendasar yang dibutuhkan masyarakat Papua, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat.

“Proyek-proyek infrastruktur yang ada sekarang ini, sebetulnya melayani siapa? Kami mengidentifikasi, berdasarkan salah satu laporan WALHI, justru terdapat 39 perusahaan yang mendapatkan keuntungan secara langsung dari pembukaan proyek Trans Papua. (Baca: analisis-pengaruh-rencana-pembangunan-proyek-prioritas-jalan-trans-papua). Sementara akar masalah yang ketiga adalah kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik, serta tidak belajarnya rezim sekarang dengan kegagalan pendekatan kekerasan yang dilakukan oleh rezim sebelumnya,” ujar Nur Hidayati.

Dalam kasus rencana tambang emas di Blok Wabu, kajian cepat ini mencatat terdapat lima aparat militer (TNI/POLRI). Kelima nama tersebut berasal dari tiga nama entitas perusahaan yang berbeda, tetapi masih satu naungan di bawah holding perusahaan tambang Indonesia yaitu MIND ID. Dalam entitas PTFI sebagai perusahaan pemilik konsesi sebelumnya di Blok Wabu, ada nama Purnawirawan TNI Hinsa Siburian (HS) sebagai komisaris PTFI. Pada 2015-2017, HS pernah menjabat sebagai Pangdam XVII/Cenderawasih Papua. HS juga tercatat tergabung dalam tim relawan (Cakra 19) pemenangan Presiden Jokowi pada 2019.

Perusahaan yang ditunjuk untuk menggarap lahan konsesi PTFI (Blok Wabu) yang dikembalikan ke Pemerintah Indonesia adalah PT ANTAM. Kajian cepat ini mencatat ada dua nama aparat militer di ANTAM yakni Purnawirawan TNI Agus Surya Bakti dan Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo. Di ANTAM, Agus Surya Bakti menjabat sebagai Komisaris Utama, sementara Bambang Sunarwibowo merupakan Komisaris. Di samping itu, Bambang Sunarwibowo juga tercatat masih aktif menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Nasional. Sementara di tubuh MIND ID ada nama Purnawirawan TNI Doni Monardo sebagai Komisaris Utama dan Purnawirawan Muhammad Munir sebagai Komisaris Independen. Sampai saat ini, Muhammad Munir juga tercatat berkiprah sebagai Ketua Dewan Analisa Strategis Badan Intelijen Negara.

Temuan tersebut menjadi indikasi terdapatnya kepentingan ekonomi di balik serangkaian operasi militer ilegal di Intan Jaya. Nama-nama aparat militer yang muncul pun tidak sembarangan. Beberapa terdidik di kesatuan Kopassus yang terkenal cukup elit di tubuh TNI. Beberapa punya latar belakang atau pengalaman di Badan Intelijen Negara. Ada pula yang setelah purna tugas berkiprah di dunia politik dengan menjadi tim pemenangan presiden yang berkuasa saat ini, Joko Widodo.

“Berdasarkan Peraturan Kepolisian 3/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu, pemberian bantuan pengamanan sebagaimana dilaksanakan berdasarkan pada permintaan pengelola Obvitnas dan/atau Objek Tertentu. Oleh karena itu keterlibatan tersebut memperkuat indikasi adanya konflik kepentingan,” kata Asfinawati.

“Penguasaan wilayah konsesi industri pertambangan yang dilakukan oleh berbagai perusahaan di wilayah konflik telah melanggar hak-hak orang asli Papua sebagai pemilik tanah adat. Penguasaan tanpa mendapat persetujuan masyarakat Adat untuk menentukan pilihan terbaik, dalam berbagai kasus masyarakat adat yang tidak setuju mendapatkan stigmatisasi dan labelisasi anti pembangunan hingga pelaku separatis. Pengerahan kekuatan militer bertujuan menciptakan ketakutan bagi masyarakat adat untuk meninggalkan tanah adatnya,” tambah Tigor dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat.

Jakarta 12 Agustus 2021

The post Terungkap Indikasi Kepentingan Ekonomi dalam Serangkaian Operasi Militer Ilegal di Intan Jaya appeared first on Suara Papua.

Visit website

Wednesday, 20 January 2021

Baku tembak di jembatan WABUGO Intan Jaya Satu Anggota TNI Tertembak Di Tempat

 The .TPNPB NEWS:


INTAN JAYA, hari Senin tanggal19 Januari 2021, pukul 3:15.
Kembali terjadi baku tembak antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di jembatan WABUGO kabupaten intan jaya.
Dalam kontak senjata ini pihak TPNPB tembak mati satu anggota TNI di tempat dan beberapa anggota luka-luka dan satu kendaraan milik TNI ancur total.Sementara pihak TPNPB tidak ada korban maupun luka-luka.
Komandan lapangan Lewis Kogeya melaporkan via telepon selulernya bahwa kepada awak mendia The TPNPB News.
Kami baku kontak dengan TNI di jembatan WABUGO Kata kogeya saya bersama pasukan saya baku tembak dengan TNI dan menewaskan satu anggota TNI di tempat.
Laporan langsung dari komandan lapangan Lewis. Kogeya kepada awak media TPNPBNEWS
Lewis. Kogeya adalah pasukan khusus kodap III Ndugama di bawah pimpinan jenderal Egianus. Kogeya.
Di keluarkan markas 19 January 2021.
Penangung jawab
Lewis kogoya
_______________________________
Panglima Kodap III Ndugama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.
Brijend. Egianus Kogoya
_______________________________
Panglima TINGGI Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.
Jend. Goliat Tabuni
_______________________
Laporan awak media The TPNPB NEWS

Wednesday, 23 December 2020

Kronologi Pembakaran Warga Papua oleh 9 Anggota TNI

Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Danpuspomad) Letnan Jenderal TNI Dodik Widjanarko menyampaikan paparan terkait tindak lanjut temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya Papua, di Jakarta, Rabu (23/12/2020). (Foto: ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)


Jakarta, CNN Indonesia -- Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Danpuspomad) Letnan Jendral TNI Dodik Widjanarko memaparkan kronologi sembilan tersangka anggota TNI pelaku tindak kekerasan dan pembakaran dua jenazah warga sipil Papua.

Menurut Dodik, demi memusnahkan jejak kekerasan yang berujung pada tewasnya dua warga tersebut, kesembilan anggota TNI membakar jenazah mereka.

Dodik menengarai aksi berawal dari tuduhan kesembilan anggota TNI terhadap dua warga--yang belakangan diketahui bernama Luther Zanambani dan Apinus Zanambani--jadi bagian dari komplotan yang disebut pemerintah dan penegak hukum Indonesia sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Keduanya bahkan sempat ditahan oleh anggota TNI di Koramil Sugapa pada 21 April 2020 lalu, sebelum kemudian menghilang lantaran dibunuh dan dibakar.

Lihat juga:Danpuspomad Sebut Ada Prajurit Bakar Jenazah Warga di Papua

"Pada 21 April 2020 Satuan Batalyon Para Raider 433 JS Kostrad saat melaksanakan sweeping dicurigai sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB selanjutnya dilakukan interogasi terhadap dua orang tersebut di Koramil Sugapa Kodim Paniai," ungkap Dodik saat menyampaikan konferensi pers di Gedung Puspom AD, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Rabu (23/12).

Namun, Dodik melanjutkan, anggota TNI yang menginterogasi dua warga sipil itu malah bertindak berlebihan. Luther dan Apinus disiksa, hingga Apinus meninggal di tempat.

Sementara saudaranya, Luther mengalami kritis meski tidak meninggal di lokasi interogasi. Anggota TNI yang terlibat dalam kejadian itu pun kata Dodik membawa jenazah Apinus dan Luther dengan kondisi kritis tersebut ke Kotis Yonif PR 433 JS Kostrad.

"Keduanya dibawa dengan menggunakan truk umum warna kuning nomor polisi B 9745 PGD. Nah di tengah perjalanan inilah Luther Zanambani juga meninggal dunia," tutur Dodik.

Lantaran kalut, anggota TNI yang terlibat dalam aksi interogasi berujung penghilangan nyawa itu bermaksud meninggalkan jejak kekerasan. Untuk melenyapkan bukti, lanjut Dodik, dua jenazah pun dibakar.

"Abu mayat keduanya dibuang ke sungai Julai di Distrik Sugapa," tutur dia.

Lihat juga:KontraS Catat 40 Aksi Kekerasan di Papua Sepanjang 2020

Luther Zanambani dan Apinus Zanambani merupakan dua bersaudara yang diketahui masih keluarga Pendeta Yeremia Zanambani--yang juga tewas diduga karena kekerasan aparat.

Di tengah investigasi pembunuhan Pendeta Yeremia, Komnas HAM sempat mengungkapkan pemicu kekerasan yang menimpa tokoh agama itu salah satunya adalah pertanyaan ke aparat tentang anggota keluarga Yeremia yang hilang.

Dua bersaudara Zanambani memang dinyatakan hilang sejak April lalu hingga, belakangan terungkap keduanya tewas di tangan aparat.

Sembilan anggota TNI yang terlibat dalam kekerasan warga sipil Papua itu antara lain dua personel Kodim Paniai yakni Mayor Inf ML dan Sertu FTP. Sementara tujuh lainnya personel Yonif Pararider 433 JS Kostrad yakni Mayor Inf YAS, Lettu Inf JMTS, Serka B, Seryu OSK, Sertu MS, Serda PG, dan Kopda MAY.

Tim Gabungan Mabesad dan Kodam XVII Cenderawasih menetapkan sembilan anggota TNI tersebut sebagai tersangka atas kekerasan hingga pembakaran jenazah dua warga sipil Papua. Mereka dijerat Pasal 170 ayat (1), pasal 170 ayat (2), pasal 351 ayat (3) KUHP, pasal 181 KUHP, pasal 132 KUHPM, dan pasal 55 (1) kesatu KUHP.

Lihat juga:Komnas HAM Duga Ada Penyiksaan di Balik Kematian Yeremia

(tst/nma)

 

Sunday, 13 December 2020

The TPNPB News: TNI MASUK DISTRIK AGANDUGUME DI TEMPAT-TEMPAT MASYARAKAT.


Ilaga 12/12/2020.12:00 malam. Saya ada kirim laporan pada tanggal 09-12 empat hari berturut dua helicopter dorop pasukan TNI di distrik Agandugume dengan Ilaga .

Pasukan TNI di distrik Agandugume tempat pendoropan pasukan DAGAGOBME dua kali, mata air kali balim dua kali, kepala air ayuneri dua kali, kepala air ayunekime dua kali, ongwendo dua kali . Itu tempat-tempat aktifitas masyarakat kamu anggota TNI kenapa turun disitu?

Itu kamu cari apa tikus, binatang bukannya kemaring kamu Anggota TNI bunuh masyarat 6 orang mati dan yang satu dirawat dengan kondisi sangat kritis.

Sudah lama anggota TNI/POLRI kamu tembak masyarakt selalu sembunyikan dan yang lain taruh senjata di badan mereka foto di bilang itu anggota TPNPB, tapi sekarang semua ketahuan.
Dan Pimpinan militar negara dan militer kamu kirim pasukan ke Papua untuk bunuh rakyat?
Kalau itu benar sesuai dengan kondisi di seluruh Wilayah papua maka kamu keliru dan tidak ada rasa kemanusian.
Kalau mau kejar TPNPB turun di kabupanten kami ada di kota kami akan lawan namu kenapa turun di hutan, kata lekagak
Komandan Operasi Nasional
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)
Mayjend Lekagak Telenggen
_______________________________
Awak media The TPNPB News