Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label KNPB. Show all posts
Showing posts with label KNPB. Show all posts

Sunday, 10 October 2021

110 mahasiswa Nduga ikuti pelatihan sejarah Papua merdeka

Pembekalan Sejarah Papua Merdeka
 
Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Sejumlah 110 mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nduga Se-Indonesia atau IPMNI mengikuti pembekalan sejarah Papua merdeka di Jayapura, Sabtu (9/10/2021). Materi sejarah Papua merdeka itu disampaikan Komite Nasional Papua Barat atau KNPB Wilayah Numbay.

Ketua KNPB Numbay, Hosea Yeimo menyatakan materi pembekalan itupenting, karena membekali para mahasiswa pengetahuan sejarah negara West Papua yang pernah ada di Tanah Papua. Menurutnya, materi pembekalan itu berisi kejadian yang benar-benar terjadi dimasa lalu.

Menurutnya, materi pelatihan itu juga membaha penindasan dan penjajahan yang terjadi di Papua, serta manipulasi sejarahyang dilakukan untuk membenarkan penjajahan tersebut. Pelatihan itu juga membahas praktik penjajahan yang dilakuan Indonesia terhadap orang asli Papua.

Yeimo menjelaskan Indonesia sebagai penjajah tidak pernah mengakui sejarah dan berbagai peristiwa masa lalu di Tanah Papua, termasuk sejarah Papua merdeka. Kurikulum pendidikan sejarah Indonesia mengajari anak SD, SMP, SMA tentang sejarah Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang dan Belanda. Kurikulum yang sama juga mengajarkan sejarah tentang Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, namun tidak pernah mengajarkan sejarah Papua.

“Mereka hanya mengajar tentang Indonesia merdeka. Mereka hanya mengajarkan tentang apa itu Indonesia, sejarah Indonesia. Kami [tidak] pernah diajarkan sejarah Papua. Itu penjajahan [yang] dong lakukan, pembodohan supaya kita ini tidak tahu tentang kitong orang Papua punya sejarah. Itu realita, kenyataan, itu yang benar-benar terjadi dan kita hadapi saat ini di Papua,” kata Yeimo pada Sabtu (9/10/2021).

Selain memberikan materi tentang sejarah Papua merdeka, pembekalan itu juga menyampaikan materi sejarah pengalihan pengusaan Papua dari Belanda kepada Indonesia. Pengalihan pengusahaan Papua itu dilakukan berdasarkan Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 antara Belanda, Indonesia, dan Amerika Serikat. Pembekalan itu juga menyampaikan Perjanjian Roma 30 September 1962 yang juga dibuat tanpa melibatkan orang Papua.

“Dalam Perjanjian Roma diatur kesempatan bagi orang Papua untuk menentukan nasib sendiri. Namun hal itu tidak terjadi, Indonesia masih ada di Papua sampai saat ini,” kata Yeimo.

Pembekalan juga membahas masalah rasisme terhadap orang Papua. Rasisme terus dilakukan oleh orang Indonesia terhadap orang Papua dan itu salah satu fakta sifat penjajah kepada bangsa yang dijajah.

“Rasisme terhadap orang Papua bukan baru terjadi pada tahun 2019. Rasisme sudah terjadi sejak sejarah masa lalu. Rasisme merendahkan derajat dan martabat manusia. [Rasisme] bukan hanya [dalam bentuk]kata-kata monyet, gorila, dan menghina. [Itu] bukan baru kali ini, tetapi sudah terjadi sejak 15 agustus 1962, ketika Belanda, Amerika Serikat dan Indonesia sibuk bicara tentang Papua, [sementara] orang Papua yang punyah tanah dan ahli waris [Tanah Papua] tidak pernah dilibatkan. Jadi, seakan-akan kami bukan manusia yang hidup dan punya nenek moyang di atas tanah ini,” kata Yeimo.

Para peserta pembekalan juga mendiskusikan berbagai operasi militer yang terjadi di Tanah Papua, sejak tahun 1963 hingga kini. Berbagai operasi militer itu menunjukkan watak kolonialisme yang berusaha mempertahankan kekuasaan dengan politik migrasi dan mengirim militer untuk mengamankan Papua sebagai wilayah Indonesia.

“Berbagai cara Indonesia lakukan, bagimana Indonesia menaklukkan, mecaplok Tanah Papua, membuat orang Papua takut dan trauma, dan kitong tidak bisa buat apa-apa. Sekarang [operasi] terjadi di Intan Jaya, Puncak Papua, Nduga, Pegunungan Bintang, Maybrat, Yahukimo, Timika. Sementara orang tua kami mempertahankan apa yang Tuhan kasih sebagai ahli waris, dan lakukan perlawanan. Jadi, tugas kita adalah kuliah baik, dan lakukan perlawanan melalui ilmu yang didapat saat kuliah,” kata Yeimo.

Benny Murib yang turut memberikan materi mengatakan pendidikan politik Papua dalam pembekalan itu bagus, karena membuat generasi muda Papua belajar sejarah dan mendiskusikan situasi yang saat ini terjadi di Papua. “Kami berikan [materi] sejarah bangsa Papua dan realita penindasan terhadap orang Papua. Sistem kolonial dan militerisme memaksakan Papua sebagai bagian dari Indonesia. Salah satunya, [penyelenggaraan] Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua. PON tidak akan menyelesaikan persoalan Papua, tetapi menambah masalah,” kata Murib.

Murib berharap mahasiswa Papua yang sekolah dan kuliah menyadari bahwa perjuangan untuk menuntut Hak Menentukan Nasib Sendiri tidak melulu dilakukan dengan perlawanan bersenjata seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Perjuangan itu juga dapat dilakukan dengan gerakan sipil yang dilakukan pelajar dan mahasiswa. Pelatihan itu disebut Murib akan terus menanamkan ideologi Papua merdeka. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Thursday, 3 October 2019

Any talks with Jakarta must feature referendum - Papuan group



Victor Yeimo of the West Papua National Committee

Victor Yeimo of the West Papua National Committee Photo: Info West Papua

President Joko Widodo and his chief of staff have both told Indonesian media in recent days that they were prepared to meet anyone to discuss problems in Papua.The West Papuan pro-independence movement is insisting that genuine talks with Indonesia's government must address self-determination.
The president, known as Jokowi, was responding to a question from the press about whether he would hold a dialogue with pro-independence Papuan leaders.
Jokowi has appealed for calm in West Papua which has been gripped by weeks of large protests, a security forces crackdown and violent unrest that have left dozens of people dead.
While Indonesia has deployed over six thousand extra military and police to Papua, tensions in the region, as well as pro-independence sentiment, remain high.
It has added to pressure on a government also struggling to contain public discontent in Jakarta over several new laws which critics say undermine democracy.
In the interests of forging a way forward in Papua, the president's office was urged by representatives of the Papua and West Papua regional legislatures to have talks with the leading pro-independence groups, the West Papua National Committee (KNPB) and the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
The KNPB's international spokesman, Victor Yeimo, said they had been seeking meaningful talks with Jakarta for years without getting a response. He was cautious over the prospect, expecting Jokowi's usual emphasis on economic development in Papua to continue to be the focus.
After the widespread protests kicked off in late August, Jokowi invited a number of community and religious leaders from Papua to his palace. The meeting was billed as a way to discuss accelerating prosperity in Papua and West Papua provinces.
Mr Yeimo noted a discrepancy between the president's words and the actions of his government in employing a security approach to the peaceful expression of Papuan independence aspirations.
According to the KNPB, while Jakarta sees Papua as strictly an internal issue, in reality it's an international issue. Mr Yeimo said West Papuans seek intervention for a legitimate self-determination process under international law which they were denied in the 1960s when Indonesian took control of the former Dutch New Guinea.
"For us, we will not stop to demand the right of self-determination in West Papua," Mr Yeimo said.
"So, if Jokowi wants to dialogue, the main point for the dialogue is a referendum for the self-determination in West Papua, under the United Nations' supervision, mediated by a neutral or third party."
Mr Yeimo's comments echo those of the ULMWP's UK-based chairman Benny Wenda, who said at the United Nations last week that a deepening humanitarian crisis in his homeland underlined the urgent need for UN intervention.
While Jakarta has repeatedly stated that the incorporation of Papua into the republic is final, demonstrations by Papuans are becoming harder to ignore, even when the government resorts to cutting the internet in Papua as a response.
West Papuans protest against racism in Wamena, August 2019.
West Papuans protest against racism in
Wamena, August 2019. 
Photo: Supplied

Indonesian authorities have fingered the KNPB and the ULMWP as being provocateurs, alleging that the groups stirred the recent unrest in an attempt to disrupt the unitary republic by seeking independence.
Mr Yeimo denied this, saying the Papuan independence struggle belonged to neither group, but rather the people.
"The leaders, even KNPB and ULMWP, cannot determine the future of the people of West Papua. The only way is to give the people democratic space - hold a referendum so they can choose what they want for their future."
While Jokowi's response to the press question did not single out any particular group who he might meet for talks, mistrust between Jakarta and Papuan leaders remains the main stumbling block.
A senior government source told RNZ Pacific that the president's primary objective was to restore "full normalcy, stability and security" in Papua.

Sunday, 5 February 2017

Pemimpin Rakyat Papua yang kerja di Instansi Pemerintahan NKRI ini ikut membunuh Rakyat Papua

'Pemimpin Rakyat Papua yang kerja di Instansi Pemerintahan NKRI ini ikut membunuh Rakyat Papua, dimana k Hati Nurani mu ketika Rakyat Papua sedang ditindas ??
Kalian hanya memperkaya diri dan berpesta pora atas jeritan Rakyat Jelata,

Wahai Pemimpin rakus uang sadar diri dan buka mata telinga Mu dengar jeritan Rakyat jelata.

Kau di pilih oleh Rakyat tertindas untuk memperjuangkan Hak Hidup mereka atas Tanah Papua bukan untuk memperkaya dirimu dan keluargamu.

Pemimpinal Rakyat Papua sebagai Gubernur, Walikota, DPRP, DPRD kota / kabupaten, Bupati, Lurah, Distrik sampai kepala kampung sadar diri mu dan dengarlah jeritan Rakyat Papua yang menangis Air Mata Darah selama 55 tahun hidup di bawa lutut penjajah kolonial Indonesia.

Uang Indonesia kasih ke pejuang Papua Merdeka Untuk mengakhiri semua derita diatas Tanah Papua percepat perjuangan Papua Merdeka bukan Pembangunan di Papua tetapi PAPUA MERDEKA HARGA MATI!!


Tidak ada kedamaian hidup di bawa lutut Penjajah kolonial Indonesia, kami akan ditindas terus sampai Ras Melanesia akan PUNAH di atas tanah kami sendiri West Papua.
Kalau anda sebagai pemimpin berpikir bijak dan support penuh PAPUA MERDEKA untuk menentukan nasib sendiri Bangsa West Papua,

Itu adalah jeritan Rakyat Papua yang sesungguhnya selama 55 tahun ini bukan kesejahteraan dan pembangunan di Papua tetapi kami tuntut HAK POLITIK BANGSA PAPUA.

Anda sebagai pemimpin sudah tau jeritan Rakyat Papua tetapi Uang Rupiah menutup mata hatimu mendengar jeritan Rakyat Papua, berpesta pora dan memperkaya diri mu.
Anda bukan Pemimpin Rakyat Papua tetapi anda adalah AKTOR Pembunuh Rakyat Papua.

Rakyat harus jelih dan dewasa dalam hal ini jangan terpengaruh untuk kepentingan segelintir Orang Papua untuk mempertahankan NKRI harga mati di Papua.

Rakyat Papua harus sadar dengan perkembangan Politik Papua Merdeka dewasa ini, jangan terpengaruh dengan kegiatan yang terus membunuh Rakyat Papua untuk memusnahkan Rakyat Papua'

Usir penjajah kolonial Indonesia dari tanah suci PAPUA.
Papua Merdeka Harga Mati!!

Salam Pembebasan Rakyat Tertindas,

By. Agustinus Aud [Ketua 1 KNPB Sorong Raya]

Wednesday, 19 October 2016

KNPB : Permintaan rakyat Papua adalah referendum

Jayapura, Jubi – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menegaskan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pihaknya bersama rakyat di tanah Papua tidak membutuhkan pembangunan dan kesejahteraan, yang diminta rakyat Papua selama ini adalah referendum bagi Papua. Hal itu dikatakan Sekretaris KNBP Pusat, Ones Suhuniap. Ia meminta agar rakyat Papua jangan pernah berharap kepada Pemerintah Indonesia […]

from WordPress http://ift.tt/2e5gupl
via IFTTT

Thursday, 15 September 2016

Geopolitik Pengaruhi Hasil PIF-47, PICWP Konsisten Hingga ke PBB

Jayapura, Jubi – PIANGO memandang Australia dan Selandia Baru berperan besar secara geopolitik hingga membuat hasil komunike Forum Kepulauan Pasifik Selatan (PIF) ke-47 tentang West Papua belum maksimal. Pertemuan para pimpinan PIF sejak Rabu (7/9) berakhir pada retreat Minggu (11/9/2016). Isu pelanggaran HAM Papua tetap menjadi agenda dan perhatian para pemimpin negeri Pasifik. Namun, menurut […]

from WordPress http://ift.tt/2cWFLTX
via IFTTT