Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label Komisioner Tinggi HAM PBB. Show all posts
Showing posts with label Komisioner Tinggi HAM PBB. Show all posts

Thursday, 7 April 2022

keberhasilan Kampanye Papua Merdeka oleh Pemerintah Sementara West Papua

Selama ini pemerintah Indonesia selalu bersandar kepada pemerintah Belanda, menyatakan Belanda mendukung Indonesia atas kedalutan West Papua. Indonesia juga klaim, bahwa satu-satunya hukum Internasional yang dukung Indonesia atas Papua adalah hukum jurisprudence, yang mengatakan daerah bekas koloni Belanda otomatis menjadi bagian dari Indonesia. Belanda menjadi tempat sandara Indonesia, itu kini telah berubah. Parlemen dan pemerintah Belanda secara resmi dukung Pemerintahan Sementara ULMWP dan perjuangan bangsa Papua. 

Bila kita ikuti hearing kemarin di Parlemen Belanda ini dan presentasi Presiden Wenda, Ketua IPWP Alex Sobe MP dan ketua ILWP tentang pergerakan di seluruh dunia atas Papua, maka Papua telah mencapai apa yang disebut dengan KONSOLIDASI DAN MOBILISASI DUKUNGAN INTERNASIONAL OLEH BERBAGAI NEGARA DAN PEMERINTAH RESMI. Dalam tahun ini telah terjadi di Madrid-Spanyol, UK/Inggris, Belanda, Uni-Eropa, Fiji, Selandia Baru, dan ACP 79 negara.

Konsolidasi dan mobilisasi dukungan atas Papua dalam 3 bulan terakhir tahun ini sangat jelas dan masif. Di Melanesia khususnya PNG dan Fiji sebagai tempat sandaran Indonesia telah terjadi perubahan sikap politik. Perdana Menteri PNG resmi berpidato di Sindang Umum PBB, dan awal bulan ini sebelum ke Jakarta temui Presiden Jokowi Marape berbicara bahwa dialog Konstruktif dengan Indonesia dan West Papua sangat penting. Kunjungan Marape ke Jakarta tidak lepas dari konsolidasi dan mobilisasi internasional tersebut. 

Bulan lalu Perdana Menteri Fiji bicara di Parlemen Fiji bahwa Pemerintah Fiji dan Pemerintah negara lain tentang mendorong masalah Papua ke tingkat internasional dan harus diselesaikan melalui mekanisme Internasional. 

Bulan lalu menteri luar negeri Selandia Baru, Nanaia Mahuta mengumumkan dalam Twitternya tentang pertemuannya dengan Michelle Bachelet, ketua Komisi Tinggi HAM PBB untuk kasus Papua. Tiga hari lalu Menlu Selandia Baru Nanaia Mahuta bicara di media Fiji, bahwa pemerintah Selandia Baru mendesak Indonesia segera umumkan jadwal untuk kunjungan ketua Komisi Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet ke West Papua. Bulan lalu, presiden Wenda dan Ambasador Ap ke Madrid bertemu Senat dan Parlemen secara kolektif dan resmi. Pergerakan-bergerakan ini menunjukkan Konsolidasi dan mobilisasi internasional atas Papua sudah mencapai tingkat paling tinggi. 
 
Perubahan sikap politik Pemerintah Belanda untuk West Papua ini terkontribusi pada tiga hal: Pertama, pemerintah Indonesia menjadikan Belanda sebagai tempat sandaran atas eneksasi Papua telah runtuh. Kedua, klaim Indonesia atas aneksasi Papua sebagai miliknya karena bekas koloni Belanda berdasarkan asa hukum jurisprudence, tidak mendasar dan tidak dukung posisi Indonesia di Papua. Ketiga, sikap resmi pemerintah Belanda dijadikan sebagai dukungan kedaulatan Indonesia atas Papua dan Indonesia bersembunyi di balik sikap Belanda dari berbagai kejahatan kemanusiaan di West Papua telah runtuh.
___
FOTO: Rapat hearing antara Pemerintahan Sementara ULMWP dengan Komisi Urusan Luar Negeri dari Parlemen Belanda di Kantor Parlemen Belanda, Rabu (6/04/2022). | Credit: ULMWP.

#WestPapua #ULMWP #Netherlands

Thursday, 17 March 2022

Panitia Penyambutan Pelapor Khusus Dewan HAM PBB Untuk Wilayah Adat La-Pago Resmi Dideklarasi

https://nokenwene.com/.../panitia-penyambutan-dewan-ham.../


Wamena, nokenwene.com – Panitia penyambutan rencana kunjungan Dewan Keamanan (DK) Hak Asasi Manusia (HAM) PBB ke Papua untuk wilayah adat Lapago resmi di deklarasikan di Wamena, senin (14/03/2022), dihadiri ribuan rakyat Papua. Deklarasi dilakukan itu setelah sebelumnya sabtu 12 maret dilakukan pemilihan kepanitiaan tersebut.
“Secara resmi, Panitia penyambutan dewan HAM PBB ke West Papua telah dideklarasikan dan kami Pemerintahan Sementara, Negara West Papua siap bertanggung jawab penuh”, tegas Bazoka Logo, selaku Mentri Departemen Politik, pada Pemerintahan Sementara Negara West Papua.
Bazoka Logo, juga menjelaskan terkait proses dan mekanisme diplomasi politik telah, sedang dan akan terus dilakukan melalui komando Pemerintahan sementara, Negara West Papua (ULMWP) yang dipimpin oleh Hon. Beny Wenda.
Ditempat yang sama, Iche Murib, selaku Mentri Perempuan dan Anak pada Pemerintahan sementara, Negara West Papua (ULMWP) saat membacakan sambutan tertulis Hon. Beny Wenda, Presiden Sementara, mengatakan Syukur Bagimu Tuhan Yang Menciptakan pulau dan tanah yang kita tinggal, hidup dan berjuang.
“Atas Nama Allah, Moyang, dan Tulang belulang Bangsa Papua, Bersama Segenap Komponen Makhluk Hidup, Sebagai Sebuah Bangsa Papua Ras Melanesia, yang Mendiami Pulau New Guinea Bagian Barat Tentu Memiliki Sejarah Hidup Dari Peradaban Ke Peradaban” Kata Ice.
Iche mengatakan Bangsa papua Terus Berjuang melalui ULMWP Hingga di Tahun 2018 Pertemuan Pasifik Island Forum (PIF), yang terdiri dari 18 negara mengadopsi resolusi tentang perjuangan Bangsa Papua.
“Demikian Juga di Tahun 2019, Pada Pertemuan Asia Caribian Pasifik (ACP), Pada 2019 Di Nairobi Afrika Juga Mengadopsi Resolusi untuk West Papua Dan 84 Negara Anggota PBB, Uni Eropa, Belanda dan Inggris Yang Terus Mendesak kepada Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB Untuk Berkunjung Ke West Papua, Guna Melakukan Investigasi Pelanggaran Ham Selama 60 Tahun Oleh Negara Indonesia”, tegas Iche .
Lanjutnya, Bangsa Papua memiliki memori passionis atau trauma panjang akibat dari kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara Indonesia di seluruh tanah Papua yang harus diselesaikan dengan mekanisme hukum Internasional
“Agar persoalan sejarah politik, kolonialisme, rasisme, militerisme, kapitalisme, imperialism dan diskriminasi bisa dapat diselesaikan dengan adil dan bermartabat sesuai dengan mekanisme hukum Internasional” Ujarnya Tegas..
Ditambahkan, pemerintah sementara ULMWP melakukan upaya-upaya strategis agar menjawab harapan dari cita-cita rakyat Bangsa Papua untuk bebas dan merdeka. Pemerintah Sementara ULMWP Eksekutif, Wilayah dan rakyat Papua menyambut baik resolusi PIF, ACP, Uni Eropa, Belanda dan Inggris serta siap menyambut kunjungan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB Ke West Papua.
“Akhirnya Pemerintah Sementara ULMWP meyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada rakyat Papua, tim yang bekerja keras dalam sosialisasi, konsolidasi, dan mobilisasi untuk pembentukan panitia, pengukuhan serta terlaksananya deklarasi hari ini 14 maret 2022 di Wilayah Lapago” Ucapnya
Adapun susunan kepanitiaan yang telah dibentuk dan di deklarasikan terbuka di halaman Kantor ULMWP Papua di Wamena itu adalah:
– Ketua Umum, Steven Serogo Walela,
– Ketua 1; Tomas Togotly,
– Ketua 2; Beny Siep,
– Sekretaris Umum; Dano Anes Tabuni,
– Sekretaris 1; Londi Albert Tabuni,
– Bendahara Umum ; Samuel Wenda,
– Bendahara 1, Mrs. Netha Wenda,
Serta dilengkapi dengan sejumlah bidang yang diperluhkan.
Pewarta: Jurnalis Warga Noken

Tuesday, 15 March 2022

๐—ฃ๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฎ ๐—ฃ๐—ฒ๐—ป๐˜†๐—ฎ๐—บ๐—ฏ๐˜‚๐˜๐—ฎ๐—ป ๐—ž๐—ผ๐—บ๐—ถ๐˜€๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐˜€ ๐—ง๐—ถ๐—ป๐—ด๐—ด๐—ถ ๐——๐—ฒ๐˜„๐—ฎ๐—ป ๐—›๐—”๐—  ๐—ฃ๐—•๐—• ๐—ธ๐—ฒ ๐—ช๐—ฒ๐˜€๐˜ ๐—ฃ๐—ฎ๐—ฝ๐˜‚๐—ฎ ๐—ฎ๐˜๐—ฎ๐˜‚ ๐—จ๐—ก ๐—›๐—ถ๐—ด๐—ต ๐—–๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ถ๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ ๐—ช๐—ถ๐—น๐—ฎ๐˜†๐—ฎ๐—ต ๐—”๐—ฑ๐—ฎ๐˜ ๐—Ÿ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฎ๐—ด๐—ผ ๐—ง๐—ฒ๐—น๐—ฎ๐—ต ๐——๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ธ๐—น๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐˜€๐—ถ๐—ธ๐—ฎ๐—ป ๐—ฑ๐—ฎ๐—ป ๐——๐—ถ๐—ธ๐˜‚๐—ธ๐˜‚๐—ต๐—ธ๐—ฎ๐—ป

WAMENA, Lapago | Pada hari ini, Senin (14/03/2022) Pemerintahan Sementara ULMWP bersama dengan ribuan rakyat West Papua dari Wilayah Adat Lapago telah mendeklarasikan “Panitia Penyambutan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB atau UN High Commisioner — Lapago”, dan mengukuhkan pengurus kepanitiaan terpilih secara struktural, beserta perangkatnya.

Kegiatan telah dilalui dengan ibadah bersama, yang dipimpin oleh Bapak Pdt. Zakheus Logo, S. Th, bertempat di Kantor Pemerintahan Sementara ULMWP di Maplima, Wamena.

Deklarasi ini, telah dihadiri oleh Tokoh-tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, LSM, Aktivis Kemanusiaan dan sejumlah lapisan lainnya yang berbasis di Wilayah Adat Lapago.

Kegiatan ini dihadiri langsung perwakilan Pemerintah Sementara West Papua (ULMWP) dari pusat, yaitu dalam hal ini: Menteri Urusan Politik, Tuan. Bazoka Logo bersama dan Menteri Urusan Perempuan dan Anak, Puan. Iche Murib.

Usai ibadah bersama, selanjutnya Panitia Penyambutan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB (UN High Commisioner) Wilayah Adat Lapago terpilih, secara struktural telah dikukuhkan. Berikut ini susunan kepanitiaannya:

(1). Ketua 1: Tuan. Steven Walela;
(2). Ketua 2: Tuan. Thomas Togodly;
(3). Ketua 3: Tuan. Benny Siep;

(1). Sekretaris 1: Tuan. Dano Anes Tabuni;
(2). Sekretaris 2: Londi Albert Tabuni

(1). Bendahara 1: Samuel Wenda;
(2). Bendahara 2: Netha Wenda;

(kepanitiaan: bersama dengan seluruh perangkatnya hingga ke basis-basisnya)

Deklarasi Panitia Penjembutan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB di Wilayah Lapago merupakan yang terakhir dari 6 Wilayah teritorial West Papua. Pemerintah Sementara West Papua ULMWP menyatakan 7 Wilayah Pemerintah Sementara sudah deklarasikan Panitia untuk sambut kedatangan komisaris tinggi dewan HAM PBB ke West Papua dan Pemerintah Sementara West Papua ULMWP siap bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara ULMWP.

Berikut adalah THEMA resmi yang dikeluarkan Pemerintah Sementara West Papua (ULMWP) dalam rangka penyambutan UN High Commisioner, sebagai berikut:

(1). ULMWP Prov Gov Welcome UN High Commissioner to Visit West Papua;
(2). Indonesia Allow UN High Commisioner to Visit West Papua;
(3). ULMWP Prov Gov Support 84 Country Demand to UN High Commisioner Visit West Papua;
(4). ULMWP Prov Gov Demand Self determination for West Papua;

Kegiatan deklarasi dan pengukuhan ini telah berlangsung aman dan damai sejak pagi sekitar pukul 9.00 WP hingga selesai.

#WelcomeUNHC ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ #WestPapua #HumanitarianCrisis #HumanRightsAbuses #PIF #ACP #UnitedNation #OHRCHR #UNHRC #FreeWestPapua

Friday, 4 March 2022

MEPAGO KONSOLIDASI DAN MOBILISASI Sampai di Kampung-kampung

"Pemerintah Sementara West Papua ULMWP Wilayah Meepago bersama Panitia Penyambutan Kedatangan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi kemanusiaan (UNHCHR) di west Papua konsolidasi dan mobilisasi sampai di kampung-Kampung".

MEEPAGO, (02/03/2022), Pemerintah Sementara ULMWP wilayah Meepago. Habel Nawipa; bersama panitia terus melakukan konsolidasi dan mobilisasi umum dalam rangka menyambut kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua.

"Menurut, Mr HABEL NAWIPA, Kepala pemerintah sementara West Papua ULMWP Wilayah Mepago konfirmasi bahwa Panitia Penyambutan kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB melakukan konsolidasi dan mobilisasi umum di Wilayah Mepago sampai di kampung-kampung.

Mr. Habel Nawipa, mengajak semua komponen Rakyat, memberikan dukungan atas kunjungan dewan HAM PBB tersebut agar konflik di Papua ini bisa diselesaikan secara aman, damai dan bermartabat.

Pemerintah Sementara West Papua ULMWP Wilayah Meepago

Mr. Nawipa Habel

#PemerintahSementara
#WilayahMepago
#WelcomeUNHC๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ #WestPapua #HumanitarianCrisis #HumanRightsAbuses #PIF #ACP #UnitedNation #OHCHR #UNHCHR #FreeWestPapua

๐๐ซ๐ž๐ฌ๐ข๐๐ž๐ง ๐’๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ซ๐š ๐–๐ž๐ง๐๐š: ๐Š๐š๐ฆ๐ข ๐Œ๐ž๐ง๐ฒ๐š๐ฆ๐›๐ฎ๐ญ ๐’๐ž๐ซ๐ฎ๐š๐ง ๐๐๐ ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฎ๐ค ๐€๐ค๐ฌ๐ž๐ฌ ๐Š๐ž๐ฆ๐š๐ง๐ฎ๐ฌ๐ข๐š๐š๐ง ๐ฒ๐š๐ง๐  ๐Œ๐ž๐ง๐๐ž๐ฌ๐š๐ค ๐๐š๐ง ๐“๐ข๐ง๐๐š๐ค๐š๐ง ๐€๐ญ๐š๐ฌ ๐๐ž๐ฆ๐›๐ฎ๐ง๐ฎ๐ก๐š๐ง ๐€๐ง๐š๐ค, ๐๐ž๐ง๐ ๐ก๐ข๐ฅ๐š๐ง๐ ๐š๐ง, ๐๐ž๐ง๐ฒ๐ข๐ค๐ฌ๐š๐š๐ง ๐๐š๐ง ๐๐ž๐ฆ๐ข๐ง๐๐š๐ก๐š๐ง ๐Œ๐š๐ฌ๐ฌ๐š๐ฅ ๐Ž๐ซ๐š๐ง๐ -๐Ž๐ซ๐š๐ง๐  ๐Š๐š๐ฆ๐ข

3 ๐˜”๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ต 2022 | ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ญ๐˜ข๐˜ฎ ๐˜—๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฏ๐˜บ๐˜ข๐˜ต๐˜ข๐˜ข๐˜ฏ

https://www.ulmwp.org/interim-president-wenda-we-welcome-un-call-for-urgent-humanitarian-access-and-action-on-child-killings-disappearances-torture-and-mass-displacement-of-our-people

Mata dunia menyaksikan dengan ngeri invasi Ukraina. Kami merasakan teror mereka, kami merasakan penderitaan mereka dan solidaritas kami dengan pria, wanita dan anak-anak ini. Kami melihat penderitaan mereka dan kami menangisi hilangnya nyawa tak berdosa, pembunuhan anak-anak, pemboman rumah mereka, dan trauma para pengungsi yang terpaksa meninggalkan komunitas mereka.

Dunia telah berbicara untuk mengutuk tindakan Putin dan rezimnya. Dunia juga memuji keberanian dan semangat Ukraina dalam perlawanan mereka; saat mereka membela keluarga mereka, rumah mereka, komunitas mereka, dan identitas nasional mereka.

Pekan lalu, perwakilan tetap Indonesia untuk PBB mengatakan bahwa serangan militer ke Ukraina tidak dapat diterima dan menyerukan perdamaian. Bahwa warga sipil yang tidak bersalah 'pada akhirnya akan menanggung beban dari situasi yang sedang berlangsung ini'.

Tapi bagaimana dengan warga sipil tak berdosa di Papua Barat? Di PBB, Indonesia menyebut dirinya sebagai 'bangsa yang damai' yang berkomitmen pada dunia yang 'berdasarkan perdamaian dan keadilan sosial'.

Ini, pada hari yang sama dengan masuknya laporan dari 7 anak laki-laki, anak-anak sekolah dasar, ditangkap, dipukuli dan disiksa dengan sangat mengerikan oleh militer Indonesia sehingga salah satu anak laki-laki, Makilon Tabuni, meninggal karena luka-lukanya. Anak laki-laki lainnya dibawa ke rumah sakit, terluka parah.

Militer Indonesia sengaja menyasar kaum muda, generasi penerus. Ini, untuk menghancurkan semangat kita dan memadamkan harapan.

Ini adalah anak-anak kami yang Anda siksa dan bunuh, dengan impunitas. Apakah mereka bukan 'warga sipil yang tidak bersalah', atau hidup mereka hanya kurang berharga?

Ini, pada minggu yang sama ketika para ahli PBB sendiri telah menyerukan akses kemanusiaan yang mendesak dan berbicara tentang 'pelanggaran yang mengejutkan' terhadap rakyat kami, termasuk 'pembunuhan anak-anak, penghilangan, penyiksaan dan pemindahan massal orang-orang'.

Ini adalah pengakuan yang telah diteriakkan oleh orang-orang kita.

Antara 60 -100,000 orang saat ini mengungsi, tanpa dukungan atau bantuan apa pun. Ini adalah krisis kemanusiaan. Wanita dipaksa melahirkan di semak-semak, tanpa bantuan medis. Anak-anak kekurangan gizi dan kelaparan. Dan tetap saja, Indonesia tidak mengizinkan akses internasional.

Rakyat kita telah menderita ini, tanpa mata dunia melihat, selama hampir 60 tahun.

Sebagai tanggapan, Duta Besar Indonesia untuk PBB melanjutkan dengan penolakan total, dengan kebohongan dan kemunafikan yang tak tahu malu. Jika tidak ada yang disembunyikan, lalu di mana aksesnya?

Untuk Indonesia, saya katakan ini:

– Komunitas internasional sedang bangun dan Anda tidak dapat terus menyembunyikan rahasia memalukan Anda lagi.

– Seperti rakyat Ukraina, Anda tidak akan menghancurkan semangat kami, Anda tidak akan mencuri harapan kami dan kami tidak akan menyerah pada perjuangan kami untuk kebebasan.

– Kami sekarang menuntut Anda mengizinkan akses untuk Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, untuk bantuan kemanusiaan kepada orang-orang terlantar kami dan kepada wartawan internasional.

– Kami sekarang menuntut Anda menarik militer Anda.

– Kami sekarang menuntut Anda membebaskan tahanan politik, termasuk Victor Yeimo dan 'Delapan Abepura'.

– Kami sekarang menuntut hak kami untuk menentukan nasib sendiri dan diakhirinya pendudukan ilegal atas tanah kami.

Benny Wenda
Presiden Sementara
Pemerintah Sementara ULMWP
________________________
https://www.ulmwp.org/interim-president-wenda-we-welcome-un-call-for-urgent-humanitarian-access-and-action-on-child-killings-disappearances-torture-and-mass-displacement-of-our-people

Tuesday, 1 March 2022

SAIRERY KONSOLIDASI DAN MOBILISASI PanitiaPenyambutan KT-Dewan HAM PBB Sampai di Kampung.


SAIRERI | hari ini, 1 Maret 2022, Pemerintah Sementara West Papua ULMWP Wilayah Saireri Edison Kendy, melaporkan konsolidasi dan mobilisasi sampai kampung-kampung di Wilayah Saireri.

Kepala Pemerintah Sementara West Papua ULMWP Wilayah Saireri Tuan. EDISON KENDI, mengatakan bahwa pemerintah terus kawal panitia Penjembutan KT-Dewan HAM PBB konsolidasi dan mobilisasi di wilayah Saireri sampai di kampung-kampung.
Ada sejumlah kampung di Biak, Waropen dan lain-lain telah terbentuk panitia.
Pemerintah Sementara West Papua ULMWP Wilayah Saireri.
Edison Kendy
-----------------------
Kepala Pemerintah.

Sunday, 27 February 2022

Menlu Selandia Baru di Geneva dan Membahas Pelanggaran HAM di West Papua

JENEWA, 26 Februari 2022. Menteri luar negeri Selandia baru Ny. Nanaia Mahuta Bertemu Ny. Michelle Buchelet Ketua Hak Asasi Manusia PBB membahas beberapa Masalah pelanggan HAM termasuk West Papua.

"Senang bertemu @UNHumanRights High Commissioner @machelet, di mana kami membahas Afghanistan, Myanmar, west Papua dan kesempatan untuk perspektif dwi-budaya yang unik untuk mendukung hak asasi manusia. Selandia baru adalah pendukung kuat hak asasi manusia dan pekerjaan penting OHCHR."
Ny. Nanaia Mahuta

Sumber: 
https://t.co/JUauIdtFta

#FreeWestPapua
#WelcomeUN
#ProGovWestPapua
#Anim_Ha

Friday, 4 February 2022

Belanda Mendorong Komisioner Tinggi PBB

Dewan Hak Asasi Manusia Mengunjungi 
West Papua, 2022
Mengingat amnesti internasional melaporkan setidaknya 96 kematian dalam tiga tahun terakhir. sebagai akibat dari kekerasan oleh aparat keamanan atau polisi Indonesia di West Papua,
mengingat wartawan dan organisasi hak asasi manusia belum diizinkan masuk ke wilayah tersebut, mengingat presiden Indonesia Widodo berjanji pada tahun 2018, bahwa komisaris tinggi hak asasi manusia PBB, akan diizinkan untuk mengunjungi Papua barat tetapi sejauh ini masih belum terjadi, juga apakah badan hak asasi manusia PBB telah diberikan akses, kami menyerukan kepada kabinet untuk memanggil Indonesia secara bilateral dan dalam kontak UE untuk memfasilitasi kunjungan oleh komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia Bachelet ke Papua Barat dan di UPR (Universal Periodic Review) Indonesia di forum kemanusiaan dewan hak untuk menarik perhatian hak asasi manusia di Papua Barat.
Mosi ini ditandatangani bersama oleh 
Drs. Piri (Partai dan Drs. Mulder (CDA).

Mr. DON CEDER
Anggota Parlemen (Christina Union)
01 Februari 2022

Simak Full Version:
https://youtu.be/59JITzQzlNY

#WELCCOME_UN_HIGH_COMMISSIONER
#FREEWESTPAPUA