Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label PBB. Show all posts
Showing posts with label PBB. Show all posts

Saturday, 30 October 2021

Voting PBB Kerja Sama PBB dengan Forum Pacifik (PIF)

Dari total 193 negara anggota PBB, 137 negara mendukung untuk dilakukannya kerja sama yang baik dengan negara-negara anggota Forum Kepulauan Pasifik.

Dalam voting itu, jumlah yang tidak mendukung adalah 0, dan sisanya 12 negara termasuk Indonesia abstain, atau [angkat tangan, Tidak Memilih]. PBB memberikan suara 137 berbanding 0 untuk bekerja (Foto: Fred Sarufa, Papua Nugini)

15 Agustus 2019, seluruh negara Pasifik dengan suara bulat telah mengesahkan 3 (tiga) butir resolusi bagi West Papua, yang kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama juga resolusi tersebut langsung direspon oleh 79 negara anggota Afrika, Karibia, dan Pasifik diadopsi sebagai resolusi.

Kemenangan West Papua di Pasifik (PIF) ini kami raih kurang lebih setelah 19 tahun kebangkitan perjuangan bangsa Papua melalui ULMWP, pasca kegagalan di Kongres 2000.

Negara-negara Afrika dan Karibia adalah negara-negara yang dulunya pernah memprotes hasil Pepera 1969 yang dilaporkan Indonesia dalam sidang umum PBB tahun 1969. Negara-negara Afrika dan Karibia mereka protes karena pelaksanaan Penentuan Nasib Sendiri yang dilakukan Indonesia 1969 tidak sesuai dengan standar internasional yang diatur melalui New York Agreement 1962.

Jadi keberhasilan perjuangan West Papua di Afrika, Karibia pada Desember 2019 kemarin ini merupakan kemenangan yang luar biasa setelah perjalanan panjang 50 tahun pasca Pepera 1969. 

Untuk mendapatkan dukungan sebesar ACP ini tidaklah mudah. Kita telah habiskan waktu sekitar 50 tahun, baru tahun 2019 kita dapat. Dan di Pasifik juga sama, kita kembali mendapat dukungan setelah perjuangan panjang, habiskan waktu sekitar 19 tahun setelah gagal di Kongres 2000.
___________
Dimata dunia internasional, hari ini status RI dan ULMWP sama sederajat tingkat negara. ULMWP telah menganut sistem Trias Politica didalamnya terdapat (Eksekutif ULMWP, Legislatif ULMWP dan Yudikatif ULMWP) dengan pagar negara nya adalah West Papua Army (TPN-PB, TRWP dan TNPB), yang kesemuanya ini adalah proses metamorfosis menuju negara West Papua. 

Lalu pertanyaannya: Kapan ULMWP umumkan negara? 

Mari kita dukung dan doakan, agar semoga para pemimpin bangsa yang telah dipercayakan Allah Moyang bangsa Papua, mereka diberikan hikmat dan kuasa dari yang Tuhan, sehingga bangsa dapat memperoleh kemerdekaan secara hukum dan politik di luar kolonial NKRI dalam waktu dekat.

“Intinya persatuan adalah Kekuatan - Kunci kemenangan ada pada persatuan”

Damai Tuhan beserta, Amin!

BAZOKA LOGO
Kepala Biro Politik ULMWP

____________________________________
Link 1:
https://www.samoaobserver.ws/category/samoa/46748

Link 2:
https://www.facebook.com/396357444077782/posts/1091130811267105

Link 3:
https://www.facebook.com/396357444077782/posts/1092701321110054

Link 4:
https://www.facebook.com/396357444077782/posts/1098081013905418

Link 5:
https://www.facebook.com/396357444077782/posts/1097598173953702
_____________________________________

#LetWestPapuaVote #Referendum #FreeWestPapua

Monday, 16 August 2021

JANJI MANIS HOLAND KEPADA PAPUANA MENUAI LUKA

KISAH CINTA HOLLAND & PAPUANA
(Spesial 15 Agustus jelang memperingati Hari perjanjian new york agreement yang ilegal)
- I'm Messi Sowy
(jadilah pembaca yang setia)

West Papua| 60 tahun yang lalu seorang wanita asal West Papua yang bernama PAPUANA jatu cinta pada seorang pria yang bernama HOLLAND asal Belanda (Hollandia).
Mereka hidup saling melengkapi!

( HOLLAND SEBAGI PENDATANG DAN PAPUANA PEMILIK NEGRI )

Papuana mengajarkan cara hidup orang Papua
sopan santun,etika/moral,saling menghormati,
saling mengasihi,
saling melengkapi.

Tidak hanya itu!
Papuana juga mengajarkan bagimana caranya mengambil yang menjadi milik alam tetapi tidak harus merusak,ia juga mengajarkan tetang pentingnya Alam dan cara hidup yang sesunggunya Dll....!!

Begitupun Holland!
Holland mengajar Papuna tentang dunia luar yang belum di ketahui oleh Orang Papua
Ia mengajarkan cara hidup mereka,
ia mengajarkan cara bekerja yang cepat menggunakan alat tanpa mengkuras fisik,
ia juga berkata Bumi ini luas dan bukan hanya orang Papua dan Belanda saja yang hidup,
ia juga mengajarkan tentang pentingnya bertahan hidup karena perubahan saman akan membunuh merampas segalahnya yang jadi milik Papua Dll..

KARENA HOLLAND TAKUT KEHILANGAN PAPUANA

PADA SUATU WAKTU
Holland berjanji akan bertungan dengan Papuana!
Papuana senang mendengar kabar itu!
Holland Mempersiapkan segalanya..

Papuana pun mempersiapkan yang menjadi kewajiban bagi orang papua,
Dengan harapan akan nyaman dengan segalanya,ia mempersiapkan yang akan menjadi tangung jawab ibu rumah tanggah.

Waktu kian berganti Holland tidak lagi memberitahu tentang acara itu.
Holland hanya menjanjikan 1 DESEMBER adalah hari yang tepat untuk sebuah pernikahan.

PAPUANA TIDAK MENGHARAPKAN APAPUN.
IA HANYA BERHARAP CEPAT DI LAMAR AGAR HIDUP SEBAGAI IBU RUMAH TANGGAH YANG TERHORMAT SEPERTI IBU TUMAH TANGGAH LAINYA...

Lama sudah Holland hilang kabar!

Setelah beberapa bulan kemudian Holland datang dengan salah satu pria melayu yang bernama INDO& dan menyerakan Papuana kepadanya..

Ternyata Holland sudah bersengkokol denga INDO dan mereka memyepakati bersama di hadapan seorang saksi yang berna AS untuk Indo bertunangan dengan Papuana.
KESEPANGATAN ITU MERKA BUAT PADA TANGGAL 15 AGUSTUS TANPA SEPENGETAHUAN PAPUANA.

MIRIS,SEDI....
Singkat cerita!
Papuna tidak menginginkan Indo Walapun pria melayu ini memaksanya!!
Holland sudah menghilang di telan waktu..
Papuana terpaksa melarikan diri ke hutan.
Mendengar kabar itu Indo semakin marah! Ia membunuh seluruh keluarga Papuana demi mendapatkanya!
Akhirnya indo punya satu ide..
Ia membawa salah satu orang yang mengatasnamakan papuana sebagai keluarganya dan megundang saksi yang bernam AS
AS membawa Hakim bayarannya yang bernama PBB dan mereka mensahkan INDO sebgai suami Papuana tanpa sepengetahun PAPUANA.

TERNAYATA INDO BENAR-BENAR TINDAK MENGINGINKAN PAPUANA!
IA HANYA MAU MENIKAHI PAPUANA DEMI HARTA DAN KEKAYAN PAPUANA.

PAPUANA SAMPE SAAT INI MASIH BERUSAHA UNTUK MEREBUT KEMBALI HAK HIDUPNYA,HARTA KEKAYANYA!!
DAN TANGGAL 15 AGUSTUS ITU WEST PAPUA MEPERINGATI SEBGAI HARI PENCAPLOKAN "PAPUANA KEPADA INDO OLEH HOLLAND YANG DI HADIRI OLEH AS SEBAGAI SAKSI"

BELANDA BERBOHONG
INDONESIA MERAMPAS
AMERIKA OTAKNYA
PBB TIDAK NETRAL

Ini tenatang hati yang tidak bisa dipaksakan..

Segera lakukan Referendum ulang sebagai solusi damai di West Papua✊🏿
--------------------------
Status ini saya tulis 15 Agustus 2020 untuk memperingati hari new York agreement yang tidak melibatkan orang Papua saat iblis Indonesia dan jin Amerika Ingin memasukkan Papua ke dalam Indonesia. 15 Agustus 1962 adalah awal penjajahan bagi orang Papua.

Saturday, 24 July 2021

TIDAK ADA RESOLUSI PBB YANG DIADOPSI BAHWA WEST PAPUA BAGIAN DARI INDONESIA

Tidak ada hukum internasional nasional mencatat bahwa Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia. 
Tidak ada resolusi PBB yang mengikat status hukum west Papua dalam Indonesia. 

Wilayah papua adalah masih wilayah koloni, proses dekolonisasi west papua digagalkan atas kepentingan dan kongkalikong amerika serikat, Belanda, PBB dan Indonesia.  

Perjanjian NewYrok Agreement 15 agustus 1962 yang melegitimasi pepera 1969 tidak sah karena orang papua tidak dilibatkan sebagai subyek. 

Perjanjian Roma Agreement pada tanggal 30 september 1962 yang menyepakati tetang pelaksanaan Pepera 1969.

Dalam perjanjian Roma di italia bagimana taktik strategi Pepera 1969 harus dimenangkan indonesia supaya kapitalis amerika bisa menanam saham untuk investasi dan eksplorasi sumber daya alam di Papua salah satunya kontrak karya PT FREEPORT INDONESIA. Dalam pertemuan ini menyepakati kontrak karya tentang SDA di Papua. 

Amerika juga memaksa UNTEA agar sebelum pepera 1969 segera mengakhir tugasnya dan mendesak Belanda gerakan administrasi west papua kepada UNTEA dan selanjutnya utusan PBB diserahkan kepada Indonesia sebelum rakyat papua menetukan nasib masa depan melalui Pepera 1969.

Ketika penyerahan administrasi West Papua belanda serahkan kepada UNTEA dan dari UNTEA ke indonesia sehingga secara sepihak tanpa orang papua ketahui sehingga terjadi pemberontakan di arfai manokwari 26 Juli 1965.

Setelah hasil Pepera 1969 bentuk protesnya Zet Rumkorem dideklarasikan negara republik Papua Barat 1 Juli 1971.
Setelah hasil Pepera diperdebatkan di PBB sehingga tidak ada resolusi politik yang dilahirkan.  

Sebagian besar negara afrika dan caribian berjumlah 42 negara menolak hasil jejak pendapat di papua dan mengusulkan resolusi baru agar referendum di papua harus diulang. 

sementara ada negara yang mendukung dan menyetujui hasil Pepera, negara yang mendukung indonesia dengan hasil Pepera adalah negara kapitalis amerika dan sekutunya. 

Ada negara yang abstain dalam voting di PBB.
perdebatan sangat alotnya di UN maka atas usulan 42 negara afrika dan caribian untuk harus referendum ulang. 

Maka PBB mengambil solusi alternatif bahwa Belanda dan Indonesia membangun papua selama 25 tahun terutama pendidikan, kesehatan dan ekonomi di papua. 

Setelah 25 west papua di kembalikan ke PBB agar melakukan referendum ulang atau mengambil resolusi baru. 

Namun setelah 25 tahun Indonesia tidak memenuhi kesepakatan di PBB melalui cacatan Notebook nomor 2504 indonesia dan belanda bangun papua hanya 25 tahun.

Indonesia tidak memenuhi kesepakatan di PBB nomor 2504 sehingga Dr.Tom Wanggai mendeklarasikan Melanesia Barat atau bintang 14 pada tanggal 14 desember 1988.
Maka Tidak ada resolusi Politik yang diadopsi oleh PBB bahwa Wilayah West Papua bagian dari NKRI. 

Sementara resolusi 2504 itu bukan resolusi politik namun Resolusi Pembagunan Infrastruktur, Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan di PAPUA.

Hasil dari kesepakatan di PBB pembangunan 25 tahun adalah Universitas Cendrawasih ( UNCEN) berdiri. 

Dengan demikian Wilayah Papua masih Koloni sehingga Bangsa Papua memiliki hak politik untuk menetukan nasib sediri atau Proses Dekolonisasi yang yang digagalkan oleh Indonesia melalui inovasi militernya. 

Awal Mengklonisasi wilayah West Papua dan gagalkan proses dekolonisasi di papua adalah melalui Trikora 3 komando rakyat oleh soeharto 19 desem1961. 

Jadi keberadaan Indonesia di west papua ilegal dan perlu meninjau kembali keabsahan status Hukum West Papua dalam Indonesia melalui Hukum internasional di ICJ.

Jika tidak Indonesia memberikan raung bagi rakyat Papua untuk menetukan nasib masa depan Melalui mekanisme demokratis yaitu Referendum Ulang di West Papua. 
 
By; NESTA SUHUN Jubir Nasional KNPB

Tuesday, 22 December 2020

ULMWP Memakai Hikmat Tuhan untuk Menerobos Prosedur Internasional

ULMWP TELAH MENEMBUS SEKAT YURIDIKSI BILATERAL, YURIDIKSI SUB REGIONAL, YURIDIKSI REGIONAL DAN INTERNASIONAL.

Jubir Departemen Politik ULMWP.
Di media ini,

Ada hal perjalanan diplomasi yang tidak kami britahu untuk publik karena itu merupakan jalan yang sedang diterobos.
Publik internasional tahu tentang misi indonesia membangun hubungan kerja sama perdagangan, dan aspek lainnya ke sub regional dan regional khususnya pasifik selatan.

Indonesia membantu dan menawarkan program kerja sama di Pasifik itu karena ada maunya.
Tujuan utamanya adalah untuk memberi GRATIFIKASI melalui hubungan luar negeri agar para Stakeholder dan pemimpin negara-negara Pasifik tidak mendukung ULMWP dan /isu Papua di Forum sub regional dan regional.

Niat busuk tersebut juga dipakai oleh kolonial indonesia untuk menawarkan bantuan ke sekretariat MSG di Vanuatu.

Memberi bantuan dengan dalil menghambat dukungan negara sub regional Melanesia untuk ULMWP itu bukan program yang direstui oleh Tuhan.

WEST PAPUA ADALAH PINTU MASUK.

West Papua adalah pintu masuk kelompok organisasi teroris internasional ke KAWASAN PASIFIK SELATAN.
Jaringan teroris internasional ini
sudah lama hidup dipelihara di Indonesia.
Bahwa Para Stakeholder dan leaders Pasifik sudah tahu tentang hal itu, karena itu mereka merumuskan arah kebijakan luar negeri Pasifik selatan dengan sangat hati -hati.
Para Leaders Pasifik menghormati etika berdiplomasi antar sesama negara berdaulat yang memiliki hubungan diplomatik.

Menghormati etika dan Tata krama berdiplomasi antar sesama negara berdaulat itu telah ditunjukkan dan diterapkan oleh MSG dan PIF kepada Indonesia dan ULMWP.
l
ahirnya Resolusi/komunike PASIFIK pada akhir tahun 2019 tentang MASALAH PAPUA adalah bagian dari kode etik berdiplomasi antar sesama negara berdaulat.

Tentunya rekomendasi 18 negara Pasifik itu melukai hati Jakarta.

Ketersinggungan Indonesia tentang dukungan solidaritas internasional khususnya di pasifik itu membuat para anggota DPR RI dan menkopolhukam serta beberapa tokoh nasional Indonesia mengatakan bahwa MASALAH PAPUA ADALAH MASALAH DALAM NEGERI.

PAPUA sudah final, pihak asing tidak boleh mendukung gerakan separatis di Papua karena itu melanggar aturan dan trity internasional lainnya yang telah diteken oleh indonesia dan mereka.
Resolusi Pasifik erat kaitan dengan desakan solidaritas internasional untuk mendesak indonesia segera membuka diri untuk menerima kunjungan tim komisi ham PBB dan Juga tim pencari fakta pelanggaran ham dari pasifik karena ada dugaan pelanggaran ham dan genosida yang dilakukan secara sistematis.

Ketakutan yang luar biasa melanda para leaders Indonesia bilamana mereka merestui permintaan tersebut sebab disintegrasi bangsa Indonesia adalah jawaban atas kunjungan tersebut.
Perhitungan para kaki tangan kolonialis tentu berbeda dengan para diplomat West Papua.
Ingat bahwa perjuangan bangsa Papua itu tidak sendirian seperti dulu, tetapi karena pertolongan Tuhan sehingga Dia telah menggerakkan pihak lain yang tidak ada hubungan darah (DNA ) dgn Orang Asli Papua tetapi sekarang mereka yang bersolidaritas menopang menyuarakan masalah Papua.
PUNYA banyak referensi segudang dan pengalaman sarat, tapi kalo Ilmu pengetahuan tidak digunakan untuk menghentikan KOLONIALISME dan RASISME yang INDONESIA lakukan untuk Orang Papua maka tidak ada manfaatnya untuk ORANG ASLI PAPUA terkecuali untuk kepentingan manivest KOLONIAL yang berkarakter RASIALIS.
Penguasa bisa saja memakai watak para akademisi dan ilmuan untuk melahirkan ide-ide yang terlihat baik tapi sesungguhnya itu bukan dari Tuhan karena mereka mengajarkan hukum akal manusia.
Di indonesia ada akademisi dan ilmuan plat merah, plat hitam, plat kuning dan plat putih.
Silahkan saja nanti publik yang menilai.

Thursday, 17 December 2020

Siaran Pers: Pengaduan Mendesak Kepada PBB Disampaikan untuk Melindungi Pimpinan dan Anggota ULMWP


Pengaduan mendesak telah diserahkan kepada PBB hari ini (16 Desember) untuk melindungi para pemimpin dan anggota United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Langkah tersebut menyusul ancaman yang dilakukan oleh pejabat negara terkemuka Indonesia setelah pembentukan Pemerintahan Sementara West Papua pada 1 Desember 2020.

Menyusul pembentukan pemerintahan yang sedang menunggu, kepala militer Indonesia, wakil kepala polisi, menteri keamanan, pembicara dan wakil ketua legislatif Indonesia dan banyak tokoh terkemuka di Jakarta mengeluarkan pernyataan yang menggambarkan Presiden Sementara Wenda dan ULMWP sebagai penghianat.

Wakil Kapolri Komisaris Gatot Eddy Pramono berjanji, ‘Setiap kelompok atau individu yang mengikuti Benny Wenda yang berusaha memisahkan diri dari Indonesia akan ditindak tegas’. Ancaman ini dapat terjadi terhadap Dewan Legislatif dan juga Dewan Yudikatif ULMWP, serta terhadap calon-calon kabinet Pemerintah Sementara, dan semua pengikut dan pendukung ULMWP.

Pengaduan PBB, yang dibuat atas nama Presiden Sementara Wenda dan ULMWP, diajukan oleh Jennifer Robinson dari Doughty Street Chambers dan Cambridge Pro Bono Project, dan menyerukan kepada PBB untuk mengeluarkan pernyataan yang mengutuk ancaman pemerintah Indonesia terhadap orang West Papua serta Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia akan segera mengunjungi West Papua. Pengaduan tersebut menyusul banding sebelumnya yang diajukan pada April 2020 atas nama 63 tahanan politik, 56 di antaranya ditangkap setelah Pemberontakan West Papua melawan rasisme dan pemerintahan Indonesia pada 2019.

Benny Wenda, Presiden Pemerintahan Sementara, mengatakan: “Negara Indonesia mengancam semua orang di West Papua yang memiliki keinginan untuk kebebasan dan kemerdekaan. Ancaman terbaru terhadap ULMWP ini menunjukkan betapa mendesaknya Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia harus mengunjungi West Papua. Delapan puluh dua (82) negara telah meminta Indonesia untuk mengizinkan kunjungan tersebut berlangsung - tidak ada lagi alasan. ”

Jennifer Robinson dari Doughty Street Chambers mengatakan: “Pejabat Indonesia di tingkat tertinggi telah membuat ancaman serius terhadap Benny Wenda, ULMWP dan anggota serta pendukung mereka di West Papua. Kami mendesak PBB untuk menyampaikan keprihatinannya dengan Indonesia, mengingat kekerasan yang meningkat, jumlah penangkapan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam setahun terakhir, dan risiko kekerasan dan penangkapan lebih lanjut yang akan segera terjadi. ”

Kontak:
Benny Wenda
(melalui press@ulmwp.org);
Jennifer Robinson
, Doughty Street Chambers (j.robinson@doughtystreet.co.uk).