Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label PNWP. Show all posts
Showing posts with label PNWP. Show all posts

Wednesday, 20 October 2021

Waromi mengajak dua faksi deklrator ULMWP TETAP Solid

Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Negara Federal Republik Papua Barat, Edison Waromi mengajak dua faksi deklrator United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP—Parlemen Nasional West Papua dan West Papua Nasional Coalition for Liberation—menjaga keutuhan ULMWP. 

Hal itu disampaikan Waromi sebagai sambutan resminya dalam peringatan 10 tahun Deklarasi Pemulihan Negara Federal Republik Papua Barat di Port Numbay, Kota Jayapura, pada Selasa (19/10/2021).

Edison Waromi menyatakan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) selaku pendiri ULMWP terus memperhatikan dinamika internal maupun eksternal ULMWP pasca Konferensi Tingga Tinggi Komite Legislatif (KTT KL) ULMWP Desember 2019 dan November 2020. Pihaknya juga memdukung penyelenggaraan KTT II ULMWP pada 2021.

“Negara Federal Republik Papua Barat sebagai pendiri ULMWP tetap dan senantiasa mendukung penuh kepimpinan ULMWP. Maka perlu KTT untuk [agar semua dinamika itu] dibicarakan, diselesaikan, dan disahkan menjadi agenda bersama bangsa Papua melalui ULMWP,” kata Waromi.

Waromi menyatakan berbagai dinamika yang terjadi pasca kedua pertemuan tingkat tinggi itu tidak boleh menyebabkan perpecahan dalam perjuangan. Dinamika itu harus menjadi bahan permenungan bersama, dan menjadi awalan untuk membangun kekuatan baru untuk melangkah bersama ULMWP.

Woromi menyatakan ULMWP sebagai rumah bersama dan jembatan emas tidak boleh kosong dan putus. “Siapapun kita orang Papua, tidak bisa meninggalkan ULMWP. ULMWP telah menjadi rumah besar, rumah bersama bangsa Papua. Ia menjadi jembatan emas bangsa Papua untuk menyeberang masuk di rumah Melanesia, Pasifik, Afrika, dan dunia internasional,” kata Woromi.

Waromi mengajak semua pihak memperkuat ULMWP untuk mewujudkan tuntutan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua. Penentuan nasib sendiri diyakini menjadi jalan menuju kemerdekaan dan kedaulatan politik dan ekonomi bangsa Papua. 

Menurut Waromi, NFRPB mendukung kerja panitia mempersiapkan penyelenggaraan KTT ULMWP pada 2021. “[Kami] meminta Panitia KTT II ULMWP untuk menyukseskan KTT ULMWP pada 2021, sesuai dengan Konstitusi ULMWP,”ungkapnya.

Sekretaris NFRPB, Markus Haluk menambahkan deklarasi NFRPB di Lapangan Zakeeus, Padang Bulang, pada 19 Oktober 2011 merupakan peristiwa bersejarah yang mengantar bangsa Papua menuju persatuan dalam perjuangan menuntut kemerdekaan bangsa Papua. Persatuan itu terus membawa bangsa Papua membawa isu Papua kembali ke meja Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

“[Deklarasi itu peristiwa] sejarah yang memungkinkan [berbagai faksi gerakan Papua merdeka] bersatu dalam ULMWP untuk antar Papua ke Melanesia, Pasifik, Afrika, hingga Sekretaris Jenderal PBB bicara di podium PBB untuk masalah Papua. Berdoa dan kerja, Tuhan Yesus jaga kita semua,” kata Haluk yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor ULMWP di West Papua. (*)

https://jubi.co.id/peringati-10-tahun-deklarasi-negara-republik-federal-papua-barat-ingin-perkuat-ulmwp/amp/

Saturday, 18 September 2021

Manuver politik Jakarta itu cacing kepanasan saja

Manuver politik Jakarta itu cacing kepanasan saja, jangan ada yang stres dan gila dengan Jakarta. Fokus pada rel agenda kemerdekaan bangsa Papua yang kini telah siap untuk bernegara diluar hukum dan politik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada tanggal 20 Oktober 2020, di hadapan ribuan rakyat West Papua, alam planet bumi, Allah Moyang bangsa Melanesia di lapangan terbuka Camwolker — Port Numbay, rakyat West Papua telah menyatakan “West Papua Siap Bernegara” dengan mengumumkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Negara West Papua oleh Legislatif ULMWP setelah bersidang pada (15 — 18 Oktober 2020). Yang kemudian pada 1 Desember 2020, Hon. Benny Wenda sebagai Interim Presiden yang diangkat mengumumkan Pemerintahan Sementara berdasarkan UUDS yang disahkan Dewan/Legislatif ULMWP.

Undang-Undang Dasar Sementara Negara West Papua adalah payung hukum West Papua menuju kemerdekaan.
__
Jangan sedikit pun berkiblat ke Jakarta. Sebab sesungguhnya itu adalah “kebodohan yang sangat jijik”

Semuanya segera berbaris dibawah UUDS dan Pemerintah Sementara, dan kita menyatakan kita “laki-laki” yang sudah siap untuk mandiri, WaSalam...!!!

Hidup U U D S Negara West Papua
Hidup Benny Wenda, Interim Presiden
Hidup Rev. Edison Waromi

#WestPapua #FreeWestPapua #Referendum

Sunday, 29 November 2020

๐—›๐—œ๐— ๐—•๐—”๐—จ๐—”๐—ก ๐—จ๐— ๐—จ๐—  - ๐Ÿญ ๐——๐—˜๐—ฆ๐—˜๐— ๐—•๐—˜๐—ฅ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฌ : “๐‘ซ๐’๐’‚ ๐‘ด๐’‚๐’”๐’‚๐’ ๐’–๐’๐’•๐’–๐’Œ ๐‘ท๐’‚๐’‘๐’–๐’‚ ๐‘ด๐’†๐’“๐’…๐’†๐’Œ๐’‚”

Surat Himbauan PNWP untuk Perayaan Hari Kebangkitan Bangsa Papua, 
1 Desember 2020

Tanggal 1 Desember 2020 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Papua perayaan ke-59 tahun karena pada 1 Desember 1961 bangsa Papua secara resmi telah mengumumkan Manifesto Politik untuk Menentukan Nasib Sendiri, ditandai dengan pengibaran bendera Negara West Papua “Bintang Fajar” di seluruh teritorial West Papua (129⁰ BT - 141⁰ BT dan 1⁰ LU - 10⁰ LS).

Pada 19 Desember 1961 (19 hari setelah manifesto diumumkan), Presiden kolonial Indonesia Ir. Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat di Yogyakarta yang isinya adalah seruan tentang “Pembubaran Manifesto Politik yang diumumkan bangsa Papua 1 Desember dan kemudian dilakukan mobilisasi transmigran dari pulau Jawa dan sekitarnya bersama dengan militer Indonesia secara besar-besaran untuk menduduki teritorial West Papua”.

Delapan bulan kemudian, 15 Agustus 1962 terjadilah perjanjian ilegal antara Indonesia, Amerika Serikat dan Belanda tanpa melibatkan orang Papua selaku subjek hukum teritorial West Papua. Kemudian pada 1 Mei 1963, wilayah administrasi atas teritorial West Papua di ambil alih oleh Indonesia. Tiga tahun kemudian, pada 7 April 1967 terjadi kontrak karya Freeport secara ilegal antara Pemerintah Indonesia dan Amerika (AS), yang berujung terjadinya PEPERA 1969 yang penuh dengan teror dan intimidasi oleh militer kolonial Indonesia terhadap rakyat Papua yang hendak memilih merdeka.

Setelah sejumlah proses aneksasi ter sistematis di atas dilakukan oleh negara-bangsa asing atas wilayah New Guinea Barat ini, sejumlah peristiwa Politik oleh anak negeri West Papua pun terjadi dalam rangka memperoleh kembali kedaulatan kemerdekaan penuh atas West Papua, hingga berujung pada deklarasi persatuan perjuangan kemerdekaan West Papua yang disebut “Deklarasi Saralana” pada 6 Desember 2014, yakni lahirnya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang adalah puncak dari sejumlah peristiwa politik.

Akhir-akhir ini juga, West Papua telah dihadapkan dengan sejumlah kematian pemimpin agama, pemuda dan pelajar yang dilakukan oleh kolonial Indonesia selaku penjajah atas teritorial West Papua. Sejumlah peristiwa tersebut diiringi berakhirnya Otonomi Khusus Papua, dimana mayoritas bangsa Papua telah menyatakan menolak dan mendesak dilakukan referendum kemerdekaan sebagai satu-satunya solusi bagi West Papua.

Pada 20 Oktober 2020 di Port Numbay, Dewan United Liberation Movement for West Papua telah mengumumkan Undang-Undang Dasar Sementara sebagai payung hukum penentuan nasib sendiri West Papua, oleh karena itu, menindaklanjuti seruan yang dikeluarkan Ketua ULMWP pada 19 November 2020, selanjutnya “kami menyerukan kepada seluruh rakyat West Papua dimana pun berada; baik di gunung-gunung, lembah-lembah, pesisir pantai dan kepulauan di seluruh teritorial West Papua untuk secara bersama melakukan Doa Masal bagi Kemerdekaan West Papua”.

Doa dilakukan pada tanggal 1 Desember 2020, (mulai pukul 01.00 subuh – pukul 23.59 malam), bertempat di masing-masing tempat di mana saja kita berada baik di West Papua, Melanesia, Pasifik dan seluruh dunia.

Demikian Himbauan Umum kami, atas perhatian, doa dari seluruh akar rumput bangsa Papua, Sorong – Merauka, Melanesia – Pasifik serta seluruh dunia, kami sampaikan banyak terima kasih, Wa Wa Wa Wa!

Damai Tuhan beserta, Amin
๐˜– ๐˜ฏ ๐˜ฆ ๐˜— ๐˜ฆ ๐˜ฐ ๐˜ฑ ๐˜ญ ๐˜ฆ – ๐˜– ๐˜ฏ ๐˜ฆ ๐˜š ๐˜ฐ ๐˜ถ ๐˜ญ

๐’๐ž๐ง๐ญ๐š๐ง๐ข, ๐“๐š๐›๐ข – ๐–๐ž๐ฌ๐ญ ๐๐š๐ฉ๐ฎ๐š
28 ๐‘ซ๐’†๐’”๐’†๐’Ž๐’ƒ๐’†๐’“ 2020

๐—  ๐—˜ ๐—ก ๐—š ๐—˜ ๐—ง ๐—” ๐—› ๐—จ ๐—œ
๐”๐๐ˆ๐“๐„๐ƒ ๐‹๐ˆ๐๐„๐‘๐€๐“๐ˆ๐Ž๐ ๐Œ๐Ž๐•๐„๐Œ๐„๐๐“ ๐…๐Ž๐‘ ๐–๐„๐’๐“ ๐๐€๐๐”๐€

๐—•๐—”๐—ญ๐—ข๐—ž๐—” ๐—Ÿ๐—ข๐—š๐—ข
๐Š๐„๐๐€๐‹๐€ ๐ƒ๐„๐๐€๐‘๐“๐„๐Œ๐„๐ ๐๐Ž๐‹๐ˆ๐“๐ˆ๐Š
____________________

Lampiran (1) -
(https://www.facebook.com/LBazoka.Official/posts/1304206216626229)

#Doa #DoaMasal #ULMWP #1Desember #WestPapua #FreeWestPapua #Referendum #PapuaMerdeka #KemerdekaanWestPapua #LetWestPapua

Friday, 13 November 2020

Dari Kantor United LIberation Movement for West Papua (ULMWP), Salah Satu Pilar ULMWP Ancam Walkout dari KTT ULMWP Bulan ini

MELANESIA.News mendapatkan informasi dari lapangan, bahwa hari ini telah terjadi debat berkepanjangan membahas Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ULMWP yang akan diselenggarakan oleh Komite Eksekutif setelah Komite Eksekutif mengesahkan UUDS Negara Republik West Papua pada pertengahan bulan lalu.

Pertanyaan yang sering diajukan oleh pihak-pihak yang tidak menghendaki pemberlakuan UUDS NRWP (Undang-Undang Dasar Sementara Negara Republik West Papua) ialah 

  • Kenapa harus cepat-cepat? 
  • Kenapa harus hubungkan UUDS NRWP dengan Otsus?

Dalilnya ialah, kita harus fokus kepada agenda ULMWP, yaitu menjadi anggota penuh di MSG dan melakukan kampanye-kampanye politik di pentas politik internasional karena sudah ada banyak kemajuan yang telah terjadi.

Dari dua pertanyaan dan satu dalil ini tergambar jelas bagi Melanesia.News bahwa dua pertanyaan ini keluar dari otak politik NKRI, karena pertanyaan ini adalah pertanyaan menurut kepentingan NKRI. Hanya NKRI-lah yang akan menanyakan, apa hubungan UUDS NRWP dengan UU Otsus, karena mereka mau bahwa UU Otsus tetap berjalan dan tidak boleh dihalangi oleh UUDS NRWP.

Skenario-nya ialah bahwa ULMWP sibuk dengan urusan-urusan luar negeri saja, tidak usaha mengatur di dalam negeri, karena di dalam negeri NKRI sudah punya UU Otsus dan sudah punya 5 provinsi yang mewakili Melanesia duduk di MSG sebagai anggota Asosiasi, satu tingkat di atas status keanggotaan ULMWP.

Apa pendapat anda?

  1. Apakah pengesahan UUDS NRWP menunggu UU Otsus disahkan dulu?
  2. Apakah kita harus berhentu menghubungkan UUDS NRWP dengan Otsus NKRI karena kita sudah punya agenda keanggotaan di MSG?
  3. Apaah pengesahan UUDS NRWP merugikan perjuangan Papua Merdeka? Dari sisi manakah kerugian itu?. 

Tuesday, 3 November 2020

Yikwanak Arukkonok Tabuni: Semua OAP Pejabat NKRI Harus Mulai Berinvestasi di ULMWP

Pernyataan Status Facebook.com

Dalam update halaman facebooknya, Buchtar atau nama aslinya Yikwanak Arukkonok Tabuni mengatakan dengan jelas dan langsung kepada orang asli Papua (OAP) yang saat ini menjabat sebagai Gubernur, Walikota, Bupati, Kepala Distrik, Anggota DPRP di provinsi dan kabupaten/ kota, dan semua pegawai negeri pada umumnya sebagai berikut

Ko MRP k, DPRP k, pemerintah k wajib sesuaikan diri di bawah UUDS ULMWP krn tdk mungkin ko pulang ke Jakarta bersama Indonesia.
Bravo ULMWP.

Apa artinya?

Yang pertama, artinya adalah bahwa sudah saatnya semua orang Papua yang bekerja bagi kolonial NKRI untuk berpikir dan mengambil langkah strategis demi kepentingan pribadi dirinya, demi kepentingan keluarganya, demi kepentingan marga dan demi kepentingan sukunya.

Yang kedua, adalah fakta yang pasti, bahwa semua orang Papua tidak akan pulang ke Jawa bersama NKRI, tidak akan ke Sumatera bersama Batak, tidak akan ke Makassar bersama mereka, karena kita sebagai orang Papua akan tetap tinggal di sini, di tanah leluhur kami.

Kalian yang melayani di pemerintah kolonial secara politik adalah lawan dari ULMWP, tetapi secara sosial-budaya adalah bagian dari rakyat Negara Republik West Papua. Dan ULMWP telah memiliki UUDS NRWP yang siap diterapkan di seluruh Tanah Papua, wilayah teritorial Negara Republik West Papua. Oleh karena itu, OAP yang berada di dalam pemerintah NKRI harus mengambil sikap saat ini.

Apa yang harus dilakukan?

Sikap yang dapat diambil saat ini bukan menyatakan dukngan politik kepada Papua Merdeka secara terbuka, karena itu akan mencelakakan nyawa sendiri di tangan penjajah. Tentu saja tidak ada pejabat NKRI OAP yang mau sebodoh itu bertindak demikian.

Yang bisa dilakukan ialah 

Pertama tidak menghalangi semua langkah yang dilakukan oleh ULMWP saat ini, dengan cara dan teknik masing-masing.

Kedua memberikan dukungan keahlian, dukungan tenaga, dan terutama dukungan dana kepada ULMWP menggunakan dana-dana yang telah turun ke Tanah Papua karena tuntutan Papua Merdeka yang disampaikan oleh organisasi Papua Merdeka, bukan karena tuntutan Gubernur dan Bupati, DPRP di tanah Papua.

Harus dicatat bahwa uang-uang Otsus adalah uang-uang untuk meredam perjuangan Papua Merdeka. Oleh karena itu, uang-uang tersebut harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk perjuangan kemerdekaan Negara Republik West Papua. Kalau tidak, Anda dan ULMWP akan berhadapan.



Saturday, 24 October 2020

Pejuang Papua Akan Menghadapi Proses Penegakkan Hukum Tuhan dan Proses Penegakkan Hukum Alam

 Setiap kita akan diseleksi oleh dua proses tersebut.

Oleh Jack Wanggai, Jubir Departemen Politik ULMWP.


Pro kontra deklarasi UUDS ULMWP dengan organisasi sayap Pagar Bangsa..

Saya kira mereka yg kontra dgn ULMWP adalah juga peserta dan menjadi delegasi resmi TPN PB OPM skaligus terlibat dalam kegiatan Univication Leaders West Papua di Vanuatu.

Kegiatan ini berlangsung pd tanggal 25 November - 6 Desember dan mendeklarasikan lahirnya ULMWP pada tgl 6 Desember 2014 di Port Villa - Vanuatu.

Pada deklarasi ULMWP itu diikat dengan DOA PASTORAL dan SUMPAH ADAT MELANESIA.

Ingat bahwa hal ini SAKRAL.

Jadi sebagian aktivis yang belakangan tidak punya referensi baik terkait proses perjalanan sejarah perjuangan bangsa Papua pasca meninggalnya Alm Bapak Dortheys Hiyo Eluai pada tahun 2001, hingga terjadi KONSESNSUS POLITIK BANGSA PAPUA pada tahun 2010 dan menetapkan 10 orang KOLEKTIF LEADERS BANGSA PAPUA.

Satu dari keputusan KONSENSUS BANGSA PAPUA adalah diperlukan KONGRES RAKYAT PAPUA III untuk memilih Pemimpin Politik Bangsa Papua. Dan hal itu telah terlaksana pada tanggal 19 Oktober 2011 di Lapangan Zakeus - Padang Bulan Jayapura.

Kongres tersebut memilih dan menetapkan Bapak Forkorus Yaboisembut sbg Presiden dan Ev. EDISON WAROMI, SH sebagai Perdana Menteri NRFPB.

Dalam perjalanan hasil Kongres III itu tidak mendapat dukungan dari KNPB secara organisasi meskipun para aktivis KNPB turut hadir dalam kegiatan KONGRESS III tersebut.

JONNA WENDA tampil sebagai utusan resmi pada acara kongres tersebut dan membacakan Naska sikap TPN PB.


Saat yang bersamaan pula, pada kongres itu, bapak Drs.Septinus Paiki hadir dan membacakan pandangan politik dari WPNCL.

Kehadiran para aktivis dari berbagai wilayah studi dan VII wilayah adat Papua menyaksikan peristiwa bersejarah itu.

Belakangan mereka yang hadir di Kongres tersebut keraskan hati dan tidak mengakui NRFPB.

Persatuan bangsa Papua dilihat masih mengalami tantangan dan hambatan dari para organisasi dan aktivis Papua.

Tantangan itu berdampak kepada diplomasi dan dukungan Papua di MSG, PIF , dan ACP, bahkan NGO'S dan uni eropa.

Para leaders Melanesia melihat konsdisi orang Papua yang tidak bersatu, itu dibuktikan dgn munculnya beberapa proposal yg masuk ke sekretariat MSG di NOUMEA KANAKY, dan negara melanesia lainnya.

Maka diusulkan utk perlu ada satu pertemuan konsolidasi untuk mempertemukan semua komponen perjuangan bangsa, baik force moral maupun force politik.

Karena itu, Vanuatu diminta sbg tuan rumah untuk melakukan pertemuan UNIVICATION LEADERS OF WEST PAPUA yang telah berlangsung pada bulan November - Desember 2014.

Semua pihak diundang untuk hadir ke Pertemuan Univiction itu, kesulitan finansial dan administrasi perjalanan delegasi yg terhambat baik dari tanah papua ke Vanuatu, faktor sabotase intelijen kolonial, itu membuat banyak delegasi tidak bisa tembus ke Vanuatu.

Pertemuan univication west papua leaders itu berlangsung dan ditandatangi oleh NRFPB, WPNCL dan PNWP/ KNPB.

Penandatangan kesepakatan itu yang kemudian dikenal dengan hari lahirnya ULMWP pada tgl 6 Desember 2014 di Lapangan Saralanna - Port Villa - Vanuatu.

Tuan Sebby Sambon dan Terryanus Sato adalah delegasi resmi dari TPN PB OPM yang turut hadir dan mendeklarasi lahirnya ULMWP.


Pada bulan februari 2015, aplikasi bangsa Papua diterima oleh sekretariat MSG dan melalui sidang tahunan MSG di SALOMON ISLAND, ULMWP diterima sebagai ANGGOTA OBSERVER/ ANGGOTA PENGAMAT pada organisasi ujung tombak Melanesia tersebut.

Ada sekian banyak aktivis Papua yang tidak tahu menahu tentang perjalanan sejarah ini.

Ada juga banyak aktivis yang sudah tahu tentang hal itu, bahkan ada yang terlibat dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa ini, tetapi hari ini mereka tidak konsisten dalam keputusan politik bangaa Papua.

Pada deklarasi ULMWP itu diikat dengan DOA AGUNG pihak Gereja Pasifik, SUMPAH ADAT MELANESIA, perjanjian dan penyerahan makanan lokal dan Babi 5 ekor dan serta minum Cava sebagai simbol perjanjian adat melanesia di depan rumah adat /Honay milik dewan adat Vanuatu.

Hari ini di media sosial, ada sekian banyak narasi yang ditulis oleh kaki tangan intelijen kolonial dan bahkan ditulis oleh sesama aktivis Papua untuk meretakan dasar persatuan bangsa papua.

Papua diadu domba oleh para pejuang yang tidak konsisten dan diadu domba oleh mereka yang iri hati panggung politik.

Papua diadudomba oleh aktivis yang sentimen kesukuan, papua diadu domba oleh aktivis yang belum matang dalam sumber daya manusia, papua diadu domba oleh aktivis yang tinggi hati, angkuh dan sombong, papua diadu domba oleh aktivis yang tidak tahu perjalanan sejarah, papua diadu domba oleh aktivis yang hidup tidak takut Tuhan, Papua diadu domba oleh sesama Pejuang di dalam satu wadah organisasi, Papua diadu domba oleh pikiran orang perorangan alias pribadi dan memaksakan pikirannya mnjdi keputusan organisasi, pada hal tidak bgtu.

SADARLAH..

RAKYAT HARUS MEMILIH PEMIMPIN YANG RENDAH HATI DAN TIDAK ANGKUH.

RAKYAT HARUS MEMILIH PEMIMPIN YANG KONSISTEN DALAM MENJALANKAN KEPUTUSAN POLITIK BANGSA.

RAKYAT HARUS TUNDUK KEPADA PEMIMPIN YANG DIPILIH SECARA DEMOKRATIS.

RAKYAT HARUS PAHAM BAHWA KITA BUTUHKAN PEMIMPIN BANGSA YANG MAMPU MEYAKINKAN PUBLIK DUNIA.

DUNIA AKAN TERTAWA DAN MENYESAL KETIKA KITA BANGSA PAPUA TIDAK MENGHORMATI KETUA ULMWP TUAN BENNY WENDA YANG TELAH MENERIMA NOBEL/AWARDS dari Wali kota Oxfort Inggris.

Mereka yang tidak senang dengan ULMWP akan selalu membuat narasi narasi baru untuk mengelabui rakyat dan aktivis tentang perjalanan sejarah bangsa Papua seakan mereka tidak tahu tentang perjalanan sejarah yang kami tulis ini.

Saya melihat deklarasi itu sangat SAKRAL dan sangat berbahaya

Mereka sekarang bikin narasi untuk menghancurkan ULMWP, padahal meeeka juga adalah aktor dibalik lahirnya ULMWP.

Monday, 19 October 2020

Sidang Legislatif ULMWP: Undang-Undang Dasar Sementara Disahkan!

Pimpinan Dewan Legislatif ULMWP (Foto : Tabloid Wani)

 Jurnalpatrolinews – Port Numbay : Bocoran informasi dari lingkaran dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang mengkampanyekan West Papua merdeka di Port Numbay, ibu kota Negara Republik West Papua menyebutkan, Legislatif atau West Papua Council telah resmi mengesahkan Konstitusi Sementara Pemerintah Republik West Papua (Provisional Constitution of West Papua) dan ditandatangani oleh Dewan, dalam sidang yang berlangsung tanggal 14 – 17 Oktober 2020, di Port Numbay (Jayapura), Papua. 

Konstitusi Sementara akan diserahkan ke negara-negara Melanesia dan khususnya Forum Kepulauan Pasifik, Afrika-Pasifik-Karibia (ACP) dan khususnya ke MSG (Melanesian Spearhead Group) untuk mendapatkan keanggotaan penuh di MSG.

UUD Sementara memiliki perintah konstitusional dan mandat kepada Legislatif ULMWP untuk membentuk pemerintahan dan mengumumkannya kepada dunia.

Lingkaran dalam di sayap militer (West Papua Army – WPA) mengatakan pengesahan konstitusi sementara ini telah memungkinkan orang Melanesia di West Papua untuk mengatur dan menjalankan urusan kita sesuai dengan hukum, bukan di luar hukum, tidak tanpa hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum.

Mulai saat ini terlihat jelas bahwa West Papua sebagai wilayah saat ini memiliki landasan hukum untuk mengatur dan menjalankan kehidupan sehari-hari.

Orang-orang di tanah dan di hutan merayakan peristiwa bersejarah ini. Orang-orang di kota juga akan merayakannya di minggu yang akan datang, dalam doa, perayaan adat dan upacara resmi.   (tabloid wani)

Sunday, 5 February 2017

Tindak-Lanjut Arahan Senior OPM A. Ayamiseba: ULMWP Perlu Buka Pendaftaran Online & Offline

Menindak-lanjuti dua tulisan berjudul: Consolidation oleh Senior OPM Andy Ayamiseba yang diterbitkan lewat SPMNews, maka dengan ini, PMnews hendak menyampaikan usulan terbuka kepada ULMWP, Pak SekJend, Pak Jurubicara dan semua Anggota Eksekutif ULMWP untuk membuat dan menyebarkan FORMULIR KEANGGOTAAN ULMWP, secara Online, secara Offline sehingga semua organ perjuangan bangsa Papua dapat mendaftarkan diri secara luas dan menyeluruh.
 
Di website ULMWP perlu di buatkan tombol: Register Membership sehingga semua organ perjuangan Papua Merdeka bisa mendaftarkan diri. Tentu saja ada prosedur dan syarat verifikasi keanggotaan. Selanjutnya situs-situs lainnya seperti www.papuapost.com, www.suarapapua.com, www.freewestpapua.org dan lain-lain akan menambahkan Link Pendaftaran Online dan Formulir Pendaftaran Offline untuk di-download dan diisi.
 
Semua organisasi sayap politik, pemuda dan sayap militer dapat mendaftarkan diri, dengan prosedur dan format yang di-formulasikan oleh ULMWP, sehingga keanggotaan ULMWP menjadi jelas.
 
Degnan cara ini, secara khusus negara-negara Melanesia akan melihat dengan jelas, lebih jelas dan lebih kuat lagi, bangsa Papua benar-benar mau merdeka. Selama kami bergerilya kota di kawasan Melanesia, kami temukan ada pemimpin yang masih bingung, "Apakah West Papua memang mau merdeka, atau sebenarnya hanya minta sesuap nasi dari Jakarta?"
 
Kita juga bisa membuka pendaftaran dengan jenis keanggotaan yang berbeda seperti berikut:
  1. Full Membership
  2. Associate Membership
  3. Support Group
Dengan demikian semua organisasi milik Orang West Papua, dan organisasi milik Melanesia bisa mendaftarkan diri menjadi Full Membership dan Associate Membership. Sedangkan semua organisasi pendukung di seluruh dunia menjadi Anggota Support Group.

Selanjutnya perlu dicatat bahwa masing-masing jenis keanggota dari tiga jenis di atas perlu disebutkan dalam FORMULIR PENDAFTARAN,
  1. Sumbangan Wajib Anggota dan
  2. Sumbangan Sukarella Anggota serta
  3. Sumbangan Support Group
 Tentu saja untuk mengoperasikan semua ini, kita perlu sebuah wadah yang jelas, organisasi dan menejemen personel dan keuangan yang jelas, accountable dan dapat diaudit.

Untuk itu secara politik hukum, dan dalam rangka penguatan organisasi ULMWP, kami usulkan ULMWP segera mempertimbangkan dan mensahkan Undang-Undang Revolusi West Papua (UURWP) yang telah disahkan oleh PNWP (Parlemen Nasional West Papua) supaya standar operasi dari semua organ dan semua pengurus, aturan dan hukuman jelas, dan kelihatan profesional, karena kita sedang mempersiapkan sebuah negara, bukan LSM atau gerakan masa biasa.
 
Tentu saja UURWP masih perlu amandemen di sana-sini, tetapi paling tidak ULMWP harus punya dasar hukum revolusi yang jelas. Tidak bisa kia jalankan ULMWP dengan basis kesepahaman dan kesepakatan entah tertulis atau lisan tetap tidak berupa hukum yang mengikat, hanya kesepakatan, tidak ada tanggungjawab, tidak ada kewajiban, tidak ada wewenang yang jelas.
 
Mari kita berikan indikasi yang jelas kepada para Kepala Negara-Negara Melanesia bahwa kita bangsa Papua sungguh-sungguh mau merdeka, kita tidak habiskan waktu keliling dunia hanya dalam membangun pamor pribadi, atau profile. Kita akhiri tuduhakn NKRI bahwa kita selalu kesana kemari cari makan saja, bukan untuk Papua Merdeka. 

Caranya?
 
Dudukkan perjuangan ini dengan 
  1. UU yang jelas, yang mengatur organisasi,tugas, taunggungjawab, wewenang yang jelas
  2. Lembaga ULMWP yang lebih ditata sebagaimana sebuah pemerintahan sehingga tidak terlihat hanya sebagai wadah berembuk dan masing-masing cari jalan urus bisnis politik pribadi, seperti yang ada sekarang.
  3. Dalam ULMWP harus ada penegakkan hukum, sehingga bagi organisasi atau pribadi yang melanggar dapat dihukum, harus ada Menteri Keuangan yang jelas, harus ada Badan Pemeeriksa Keuangan Perjuangan Papua Merdeka yang jelas.
Kalau tidak, masih akan ada pemimpin ras Melanesia yang tidak percaya ssepenuhnya bahwa kita sebenarnya mau merdeka, keluar dari NKRI. Sekali lagi, ini bukan spekulasi, tetapi dari pengalaman perjalanan selama ini di kawasan Melanesia. Senior OPM A.Ayamiseba bisa dimintakan pendapat apakah kondisi ini memang ada saat ini, atau memang pernah ada.
 
 

Senior OPM A. Ayamiseba: Consolidation (2)


Pada Minggu pagi, 05 February 2017 yg bersejarah ini, saya selaku seorang Anggota DEWAN KOMITE (Executive Council) dari ULMWP, dan Ketua Interim WPNCL, ingin membawah sdr2 seperjuangan Papua Merdeka ke dalam topik yg terterah diatas demi menentukan status perjuangan kita agar adanya suatu konsolidasi kekuatan yg terarah demi kemajuan perjuangan.

ULMWP selaku satu organisasi payung yg telah mempersatukan ke 3 institusi perjuangan yaitu: Parlemen Nasional Papua Barat (PNPB), NRFPB, dan West Papua Nasional Coalition for Liberation (WPNCL) telah memenuhi program politik pertama utk mencari dukungan dari dalam negri, dan sub region Melanesia, region Pasifik Selatan yg adalah fondasi utama dari dukungan Dunia (Internasional). Ini semua telah dibuktikan oleh penganugerahaan status pengamat (observer) oleh MSG, Communique PIF dan pidato2 ke7 (Tujuh) negara Melanesia,Micronesia dan Polynesia) dalam bulan September 2016 di nimbar PBB. Lobby2 sedang berkelanjutan ke region2 yg lain di Afrika, Karibia, Uni Eropa dan Amerika Latin oleh diplomat2 kita dibawah kepemimpinan sdr Octovianus Mote dan Benny Wenda bersama Executive Committenya, yaitu sdr Rex Rumakiek, Jacob Rumbiak dan Leonie Tanggahma.

Selanjutnya demi memperkokoh dukungan dalam negri selaku fondasi dukungan dunia, ULMWP perlu membuka diri kepada institusi2 perjuangan lainnya yg masih berada di luar dari organisasi payung yg seharusnya mempersatukan semua kekuatan perjuangan agar bisa menjalankan program politik perjuangan yg terarah serta memiliki kerdibilitas yg diakui oleh dunia international. Kepada institusi2 yg masih belum menjadi anggota ULMWP bersama ini saya menyerukan kepada sdr2 seperjuangan bhw ULMWP bukan hanya terbatas kepada ke 3 institusi deklarator ULMWP, melainkan visi dan misinya adalah untuk mempersatukan semua gerakan pembebasan Papua untuk merebut kemerdekaan penuh dan berdaulat diluar dari souverenitas bangsa PENJAJAH atau NKRI. Dengan ini mengartikan bahwa ULMWP adalah suatu Wadah Pemersatu bagi kita semua GERAKAN PEMBEBASAN Tanah Air kita. Marilah kita duduk bersama di para2 sambil mengunyah Siri dan Pinang dan bertukar pikiran untuk melengkapi wadah ULMWP selaku TOMBAK UTAMA KEMERDEKAAN Bangsa dan Tanah Air kita yg tercinta. Selamat Merayakan Hari PENGINJILAN yg membawa bangsa kami menuju ke dunia SIVILISASI.

Saturday, 4 February 2017

Senior OPM: Andy Ayamiseba: Consolidation (1)


Pada Sabtu pagi yg cerah ini saya ingin membawah sdr2 seperjuangan Papua Merdeka ke dalam topik yg terterah diatas demi menentukan status perjuangan kita agar adanya suatu konsolidasi kekuatan yg terarah demi kemajuan perjuangan.

ULMWP selaku satu organisasi payung yg telah mempersatukan ke 3 institusi perjuangan yaitu: Parlemen Nasional Papua Barat (PNPB), NRFPB, dan West Papua Nasional Coalition for Liberation (WPNCL) telah memenuhi program politik pertama utk mencari dukungan dari dalam negri, dan sub region Melanesia, region Pasifik Selatan yg adalah fondasi utama dari dukungan Dunia (Internasional). Ini semua telah dibuktikan oleh penganugerahaan status pengamat (observer) oleh MSG , Communique PIF dan pidato2 ke7 (Tujuh) negara Melanesia,Micronesia dan Polynesia) dalam bulan September 2016 di nimbar PBB. Lobby2 sedang berkelanjutan ke region2 yg lain di Afrika, Karibia, Uni Eropa dan Amerika Latin oleh diplomat2 kita dibawah kepemimpinan sdr Octovianus Mote dan Benny Wenda bersama Executive Committenya, yaitu sdr Rex Rumakiek, Jacob Rumbiak dan Leonie Tanggahma.

Selanjutnya demi memperkokoh dukungan dalam negri selaku fondasi dukungan dunia, ULMWP perlu membuka diri kepada institusi2 perjuangan lainnya yg masih berada diluar dari organisasi payung yg seharusnya mempersatukan semua kekuatan perjuangan agar bisa menjalankan program politik perjuangan yg terarah serta memiliki kerdibilitas yg diakui oleh dunia international. Kepada institusi2 yg masih belum menjadi anggota ULMWP bersama ini saya menyerukan kepada sdr2 seperjuangan bhw ULMWP bilang hanya terbatas

Saturday, 5 November 2016

ULMWP Seharusnya Sudah Melangkah Membentuk Pemerintahan Negara Republik West Papua

ULMWP Seharusnya Sudah Melangkah Membentuk Pemerintahan - Jangan Jadi Aktivis Papua Merdeka Abadi adalah kalimat yang diucapkan seorang pejuang Papua Merdeka menindak-lanjuti kemenangan-kemenangan beruntun di kawasan Pasifik Selatan selama dua tahun terakhir. Orang Papua dikenal dengan "bersenang-senang di arena pertempuran", dan tidak mau merayakan kemenangan. Kemenagnan tidak dianggap, masalah yang dianggap. Ini salah satu dari […]

from WordPress http://ift.tt/2fkUDLJ
via IFTTT

Thursday, 20 October 2016

Gen. Wenda: West Papua is Ready to Function as a Postmodern Nation-State

Following the signing of West Papua Revolution Constitution by the West Papua National Parliament in September 2016, Gen. TRWP Mathias Wenda urges United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) to follow it up according to the order of the constitution that says, "ULMWP shall  form a Transitional Government or Revolutionary Government or Provisional Government of […]

from WordPress http://ift.tt/2ebvHYz
via IFTTT

Wednesday, 19 October 2016

Orang Papua Cepat Menjadi Profesional Pemain Sepak Bola, Tapi Politik Masih Belum Bisa Juga

Dapat dikatakan sebagai kekecewaan, tetapi juga sekaligus sebagai sebuah pernyataan berdasarkan penilaian, disampaikan oleh Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan bahwa orang Papua sudah berhasil bermain sepak bola secara profesional dalam waktu yang relatif singkat, tetapi untuk bermain politik secara profesional sudah memakan waktu setengah abad lebih tetapi masih belum juga belajar […]

from WordPress http://ift.tt/2eRkuuL
via IFTTT

Tuesday, 18 October 2016

Indonesia Inomane Mbanogop: Kinendop Yarogo, Yabume Unggwino

Dalam pesan singkat yang baru saja PMNews terima disambung dengan komunikasi per telepon, Gen. TRWP Mathias Wenda kembali mengulangi anjurannya mengulangi apa yang telah disampaikannya, "Indonesia Inomane Mbanogop: Kinendop Yarogo, Yabume Unggwino", yang artinya "Jangan balas pantun Indonesia, kerjakan apa yang mau Anda kerjakan". Artinya, dalam budaya Jawa-Melayu dikenal pepatah "Biar anjing menggonggong, kafilah tetap […]

from WordPress http://ift.tt/2eoA10I
via IFTTT

Friday, 7 October 2016

Lt. Gen. Amunggut Tabi: Mari Tinggalkan Kampung Masalah, Kita Pindah ke Jalan Solusi

Dengan terbentuknya ULMWP sebagai lembaga eksekutif perjuangan Papua Merdeka, PNWP sebagai lembaga legislatif dan para panglima serta gerilyawan di rimba raya New Guinea sebagai alat negara dalam membela dan mempertahankan tanah leluhur pulau New Guinea Bagian Barat, maka berakhirlah sudah pekerjaan yang telah diberikan oleh Gen. TRWP Mathias Wenda sebagai Panglima Tertinggi Komando Revolusi. Secara […]

from WordPress http://ift.tt/2d80MsK
via IFTTT

Sunday, 2 October 2016

Gen. TRWP Mathias Wenda: Indonesia Wone Yogwe Inomane Mbanogop

Lewat Pesan singkat, Gen. TRWP Mathias Wenda secara khusus berpesan kepada aktivis dan pejuang serta organiasi perjuangan kemerdekaan West Papua untuk TIDAK MENANGGAPI atau MENGOMENTARI apa yang dikatakan ataupun dilakukan NKRI Kita tidak punya waktu untuk menanggapi politik tipu-daya Indonesia, anak-anak fokus dengan program dan jadwal kegiatan.  Dikatakan lewat pesan ini bahwa perjuangan kemerdekaan West […]

from WordPress http://ift.tt/2cUkYOC
via IFTTT

Wednesday, 21 September 2016

Welcome West Papua Transitional Constitution Called “Undang-Undang Revolusi West Papua”

Papua Merdeka News (PMNews) welcomes the legal instrument for West Papua independence movement called "Undang-Undang Revolusi West Papua - UURWP" (or West Papua Revolution/ Transitional Constitution) that helps organise and establish legal basis for the struggle for Independence of West Papua as a sovereign nation-state in near future. After being proposed by various organisations fighting […]

from WordPress http://ift.tt/2d9shnV
via IFTTT

Friday, 16 September 2016

West Papua Today Has a Revolutionary Constitution to Guard Independence Struggle

The West Papua Revolutionary Army, headquartered in Sandaun Provinsi, Papua New Guinea has releaed a "Constitution for West Papua Struggle" that it calles "UNdang-Undang Revolusi West Papua" (West Papua Revolution Constitution), signed by WPRA Commander in CHief, Gen. TRWP Mathias Wenda on 7 September 2013, and has taken into force on 13 September 2016. According […]

from WordPress http://ift.tt/2d44iFp
via IFTTT

Monday, 29 August 2016

PNWP Diminta Sediakan Ruang Untuk Rumuskan Wajah Negara Republik West Papua

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat sebagai media nasional rakyat West Papua meminta Parlemen Nasional West Papua (PNWP) sebagai lembaga politik bangsa Papua agar memikirkan dan bertindak untuk merumuskan wajah negara republik West Papua. Bazoka Logo, juru bicara nasional KNPB Pusat mengatakan, PNWP sebagai badan representatif rakyat diminta untuk fokus melihat apa yang […]

from WordPress http://ift.tt/2bLM63R
via IFTTT

Tuesday, 5 July 2016

Amunggut Tabi: Seruan kepada Pejuang dan Organisasi Perjuangan Papua Merdeka

Dari Kantor Sekretariat-Jenderal Tentara Revolusi West Papua (TRWP) Gen. TRWP Amunggut Tabi atas nama Markas Pusat Pertahanan (MPP) TRWP menyerukan agar segera diperhatikan sejumlah hal berikut: Segera dilakukan perapihan organisasi dan penajaman perjuangan Papua Merdeka, agar ULMWP dan NRFPB segera menyelenggarakan pertemuan-pertemuan secara rutin dan menyeluruh,bersama-sama semua komponen organisasi dan tokoh perjuangan Papua Merdeka, duduk […]

from WordPress http://ift.tt/29hAJ02
via IFTTT