Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label Papua New Guinea. Show all posts
Showing posts with label Papua New Guinea. Show all posts

Wednesday, 17 November 2021

Post kegelisahan: jumlah penduduk di East Papua dan West Papua

Di tahun 1960’an, perbandingan populasi antara West Papua dan Papua Nugini, penduduk pribumi West Papua lebih besar dibanding jumlah penduduk pribumi Papua Nugini, yaitu:

» West Papua : ±800 (ribu)
» Papua Nugini : ±6/700 (ribu)

Artinya bahwa, populasi penduduk pribumi West Papua lebih besar dibanding jumlah penduduk pribumi Papua Nugini.

Pada perkembangan, kini (2019 — 2020) jumlah penduduk pribumi Papua New Guinea (PNG) lebih besar dibanding jumlah penduduk pribumi West Papua, yaitu:

» West Papua : ±2 (juta)
» Papua Nugini : ±8—9 (juta)

Secara logika, jumlah ini benar-benar tidak masuk akal, tetapi faktanya demikian, tidak bisa disangkal.

Dan secara logika pula, seHARUSnya sekarang (2019 — 2020) jumlah penduduk pribumi West Papua lebih besar (kira-kira ya... ±12 juta lebih) dibanding penduduk pribumi Papua Nugini yang sekarang jumlahnya ±8—9 juta (tetapi faktanya tidak demikian).

Jika berdasarkan perhitungan logika seharusnya jumlah penduduk pribumi West Papua adalah ±12 juta, maka pertanyaannya: ke mana / di mana sisa penduduk pribumi 10 juta orangnya? yang sekarang menyisakan 2 juta ini!?

Dari perhitungan di atas, dapat kita pastikan bahwa, ke depannya, jumlah penduduk pribumi West Papua akan menurun lebih kritis dibanding angka sekarang (2jt ±).

ALASAN MENDASAR berbanding angka yang “tidak masuk akal tapi nyata” antara West Papua dan PNG ini adalah: Papua Nugini (PNG) telah Merdeka dan Berdaulat atas tanah dan negeri mereka, sehingga pertumbuhan populasinya terjamin dengan pagar kemerdekaan negara mereka — Dengan kemerdekaan PNG dan kedaulatan atas teritorialnya, mereka telah memagari diri dari ancaman luar. 

— Berbeda dengan West Papua. West Papua telah ditransfer dari tangan penjajah Belanda ke tangan penjajah Indonesia, seperti yang dijelaskan Alm. Agus Alua dalam bukunya, sehingga angka penduduk pribumi West Papua di atas adalah fakta yang wajar meski tidak masuk akal. Memang awalnya kemerdekaan West Papua telah dibuat, tetapi itu telah diduduki oleh kolonial Indonesia melalui pintu aneksasi Trikora 19 Desember 1961, sehingga pagar yang hendak dibangun West Papua pada 1 Desember 1961 itu telah dirobohkan, dihancurkan oleh si penjahat, si pencuri, si perampas, si pembunuh, si kanibal rakus yakni KOLONIAL INDONESIA, sehingga hari ini bangsa Papua ras Melanesia di West Papua ada dalam kondisi yang memang benar-benar TERANCAM.

Kemerdekaan dan kedaulatan adalah PAGAR — PNG telah memagari diri dengan kemerdekaan negara Papua Nugini, sehingga aman. Hari ini West Papua adalah dalam kondisi TANPA PAGAR/Tidak dipagari/Tidak bernegara sendiri, sehingga sedang benar-benar TERANCAM.

West Papua terus berjuang, yang mana perjuangannya telah menghabiskan waktu yang lama selama (setengah abad ± 60 tahun) — berjuang untuk mencapai kemerdekaan dan kedaulatan dalam rangka membangun pagar keselamatan. Sebagai puncaknya, kekuatan perjuangan West Papua telah bersatu dalam front kebangsaan Papua, yakni: United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pada 2014, dan terus mencapai kemajuan-kemajuan yang luar biasa. 

Pada 2017, ULMWP mulai menunjukkan dirinya sebagai organisasi dengan asas trias political dimana didalamnya terdapat Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Dua tahun kemudian, pada 2020 ULMWP telah meng-upgrade status hukum dan politiknya, dengan meningkatkan aturan organisasi menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS), serta mengumumkan dirinya sebagai organisasi Pemerintah pada 1 Desember 2020, dilengkapi dengan pengumuman 12 Kabinet Menteri, serta VISI Negara yang diperjuangkannya.

Semua langkah ini dilakukan ULMWP dalam rangka MEMAGARI West Papua DARI ANCAMAN SERIUS yang dilakukan kolonial Indonesia. Dan kedepannya, dengan keyakinan iman, Pemerintah Sementara West Papua dalam hal ini ULMWP secara tegas akan memagari bangsa Papua.

Maka itu, kepada seluruh elemen bangsa Papua dimohon tetap dalam konsistensi dukungannya agar jumlah kami yang tersisa ±2 juta ini dapat diselamatkan di dalam pagar kemerdekaan yang akan tercapai.

Ingat perhitungan angka di atas fakta logika! Jumlah kita sedang menipis. Jangan kaget jika kedepannya, populasi penduduk pribumi West Papua bukan lagi di angka ±2 juta, tetapi di bawah dari angka itu, misal ±1 juta kurang.

— Mau salahkan siapa nantinya jika demikian? Ini miris! 

GENOSIDA (pemusnahan) penduduk pribumi West Papua, bangsa Papua, ras Melanesia adalah “NYATA” sedang terjadi di atas tanah Papua (West Papua).

Ko mau pejabat besar di provinsi ka... ko mau pejabat besar di kabupaten ka... kecamatan ka... desa-desa ka... Tolong BUKA MATA dan TELINGA MU lihat kondisi ini! Ini kondisi yang nyata dan serius! Bukan sebuah cerita dongeng atau khayalan!

Tolonglah BUKA MATA dan TELINGA MU, serta BUKA MATA HATI MU lihat kondisi ini! —— Kemerdekaan dan kedaulatan adalah solusi dalam rangka memagari diri dari ancaman serius ini! 

Segera dukung Pemerintah Sementara West Papua (ULMWP), menuju kemerdekaan dan kedaulatan!
_____________
Sumber data angka: Pemprov Papua & PNG Government

(Kembali ke atas, awalnya (start) jumlah penduduk pribumi West Papua lebih besar dibanding jumlah penduduk pribumi Papua Nugini, yaitu: West Papua : ±800 (ribu) VS Papua Nugini : ±600 (ribu).)

Jumlah angka kematian: LEBIH BESAR
.....dibanding,
Jumlah angka kelahiran normal: SANGAT KECIL

Kita memang benar-benar sedang TERANCAM — Manusianya (kami) dibunuh habis-habisan, kekayaan alam kami juga dikuras habis-habisan —— #GENOSIDA dan #EKOSIDA itu NYATA sedang terjadi! 

Buka mata dan telinga-mu! 
Selamatkan yang sisa, WaSalam..!!! ✊🏿✊🏿✊🏿

by. Erik Walela 

#Genocide #Ecocide #ULMWP #WestPapua #ProvisionalGovernment #GreenStateVision #FreeWestPapua

Tuesday, 26 October 2021

KO BACA, SUPAYA KO TAU

Upayah Diplomasih Politik ULMWP, sudah nyata dan sangat jelas ditingkat Internasional sesuai dengan Roodmap/Petah Jalan ULMWP yang ditetapkan saat itu pada thn 2016, di Vanuatu..

Roodmap/Peta Jalan ULMWP, adalah melobi dan meyakinkan Negara2 Sub-Regional (MSG),, Regional (PIF,, Africa Union,, Caricom),, Inter-Regional (ACP), dan Internasional (PBB).. 

Perkembangan terakhir setelah Resolusi Forum 79 negara anggota ACP, yang meng-Adopsi Resolusi MSG dan PIF, 2019,, dan kemudian ditambah dengan Sikap Pemerintah Selandia Baru,, Australia, Inggris dan Belanda, maka saat ini dinyatakan sudah ada 83 Negara yang menyatakan Sikap Dukungan Politik terhadap Diplomasi ULMWP tentang RESOLUSI HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI/REVERENDUM, bagi Bangsa West Papua.. 

83 negara anggota PBB, telah mendukung dan mendesak Komisi Tinggi HAM. PBB, segera ke Tanah West Papua untuk Investigasi berbagai kasus pelanggaran HAM, yang sudah dan sedang terjadi sejak lama (1960 - 2021)..

Tuhan telah menyatakan Kuasa-Nya dalam beberapa Rentetan Peristiwa Penting yaitu;

1. Presiden ULMWP, Tn. Benny Wenda memimpin delegasi Diplomat ULMWP, dan menghadiri Undangan Pertemuan Tingkat Tinggi Pemimpin Negara-negara MSG, di Port Moresby, PNG, pada pertengahan Februari 2018.. dan hasilnya Aplikasi baru ULMWP, untuk menjadi Anggota penuh di MSG, dinyatakan memenuhi Syarat, dan akan diumumkan oleh Sekertariat MSG di Vanuatu..

2. Presiden beserta Diplomat ULMWP, bersama Pemerintah Vanuatu menghadiri Undangan Pertemuan Tingkat Tinggi Pemimpin 18 Negara PIF, pada awal bulan Desember 2018, di Tuvalu, yang melahirkan Resolusi Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi bangsa West Papua..

3. Presiden dan Diplomat ULMWP, bersama Pemerintah Vanuatu menghadiri Undangan Pertemuan Tingkat Tinggi Pemimpin Negara 79, ACP, pada awal Desember 2019, di Africa. Resolusi ACP, sangat jelas yaitu Mendukung Hak Penentuan Nasib Sendiri dan Mendesak Komisi Tinggi HAM. PBB, untuk Investigasi Pelanggaran HAM ditanah Papua..

4. Presiden dan Diplomat ULMWP, menghadiri Undangan 8 Anggota Parlemen selaku Partai Pemenang Pemilu atau Partai berkuasa saat ini di Inggris pada pertengahan November 2020, dan akhirnya Parlemen mendesak Pemerintah Inggris untuk mendukung Resolusi 79, negara ACP, dan Mendesak Komisi Tinggi HAM. PBB, segera Investigasi ke West Papua..

5. Presiden, dan Diplomat ULMWP, menghadiri Undangan 7 anggota Parlemen selaku Partai Pemenang atau Patai bekuasa di Belanda, pada pertengahan Desember 2020, yang akhirnya Parlemen mendesak Pemerintah Belanda untuk segera Mendukung Resolusi ACP,, dan Mendesak Komisi Tinggi HAM. PBB, segera Investigasi ke tanah Papua..

6. Dan kemarin awal januari 2021, setelah Deklarasi Pemerintahan Sementara ULMWP,, Tn. Presiden dan Diplomat ULMWP, telah di Undang dan menghadiri Pertemuan Parlemen Uni Eropa, termasuk Spanyol, Jerman dan Prancis untuk meng-UPDATE perkembangan situasi Politik dan HAM diatas Tanah West Papua..

Dan Juga terakhir Tn. Presiden dan Diplomat ULMWP, sudah bertemu serta meng-Update seluru Perkembangan Politik dan HAM atas Tanah Papua kepada Puan. Ketua Dewan HAM, PBB, yaitu perempuan asli Melanesia dalam sesi khusus.. Semoga..!!!

Tn. Presiden ULMWP, memberi KESAN dan PESAN pada kesempatan Tahun Baru 2021, yaitu; 

1. KESAN; 
Beberapa peristiwa penting tersebut diatas bukan karena kehebatan dan kepintaran kita Manusia, melainkan semata2 hanya Kasih dan Anugerah Tuhan Yesus Kristus selaku Raja diatas segala Raja bagi Rakyat West Papua..

Kolonial Indonesia memiliki fasilitas teknologi modern dan mengeluarkan Triliunan Dana Politik untuk Kampanye menggagalkan Diplomasi ULMWP, di seantero dari 193, negara2 anggota tetap di PBB, maka secara Material dan Logika Manusia yaitu Diplomasi ULMWP, dengan mudah dapat digagalkan oleh Otoritas Diplomat Kolonial Indonesia, namun hanya satu yang bangsa WP yakini bahwa Tuhan Yesus adalah Raja yang memiliki Kuasa diatas segalanya dapat berkehendak dan berperang untuk membelah kita yang tertindas..

2. PESAN; 
Persatuan adalah Kekuatan Utama yang Tuhan Kehendaki dan Tuhan Pimpin untuk kita mengakhiri Penderitaan dan Ratapan Panjang bangsa West Papua, maka sebaiknya dan sejujurnya kita harus bersatu dalam Motto Nasional kita yaitu One Soul - One People ( Satu Jiwa - Satu Bangsa )..
Kita semua hanya Alat/Media yang Tuhan gunakan untuk menggenapi Misi-Nya diatas bumi tercinta West Papua..
Kita wajib ber-Satu, saling meng-Koreksi dan Melangkah Maju bersama Kebenaran Sejarah Perjuangan Bangsa Kita, West Papua.

Akhir kata yaitu Bangsa Papua telah di Nubuatkan bahwa;

" Barang siapa yang bekerja BENAR dan JUJUR untuk Tanah West Papua,, Dia akan mendapat Satu Tanda HERAN, kepada Tanda HERAN yang Lain "

Rencana Tuhan sedang ter-GENAPI.

Wednesday, 16 October 2019

PNG Welcomes West Papua Refugees

NBC News PNG

PNG Opposition Leader: Belden Namah, MP



PNG Prime Minister: Hon. James Marape, MP
Papua New Guinea will stand ready to welcome refugees from West Papua if they decide to seek refuge in the country.

Prime Minister James Marape made these remarks in Parliament on Friday when responding to a series of questions by Opposition Leader Belden Namah on the Government's stance on West Papua's ongoing conflicts and alleged human rights abuses:

"Let me announce to the world, if refugee situations happen, we are Melanesians we are prepared to burn our last toea to accept refugees into our country.

"That is if they come, we are Melanesians our hospitality remains even to our own cost we will take care of them.

"But in the first instance whatever happens on the other side of the border belongs to the Indonesian government, it is their responsibility we can only advise and we can only raise concerns from this side," Mr. Marape said.

Meantime, James Marape further added that PNG will respect Indonesia's sovereignty and not interfere in its affairs.

He said PNG's foreign policy has always been 'Friends to all and enemy to none.'

Mr. Marape said apart from supporting the call during the recent Pacific Islands Forum, for an independent investigation into allegations of human rights abuses, he's personally summoned the Indonesian Ambassador to PNG for a briefing and conveyed his dissatisfaction on the ongoing unrests.

"As far as a responsibility to the greater international neighborhoods that we have, we remitted that concern through the diplomatic channel across the Palace in Jakarta and the Palace has heard our concerns.

"The response we got from Indonesia was that the President is interfacing more with the people in West Papua.

"In fact, he has made one known trip to West Papua since the incident has happened to sit down and start this engagement with the Councils and Chiefs there which is going," Marape told Parliament last Friday.

NBC NEWS- Lyanne Togiba

Thursday, 3 October 2019

TNI Gunakan Drone Saat Intai 2 Anggota KKB yang Kabur ke Papua Nugini

Satgas Pengamanan Perbatasan RI-PNG saat lakukan pengamanan
dan patroli di wilayah perbatasan RI-PNG di Skouw. (Foto IST)
Jayapura, BUMIPAPUA.COM – TNI berhasil mengidentifikasi dua pelaku penembakan di Kampung Skouw-Wutung, Distrik Muara Tami, daerah perbatasan Republik Indonesia-Papua Nugini (RI-PNG), menggunakan drone atau pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh dengan remote control.

Kapendam Cenderawasih, Kolonel Cpl Eko Daryanto, menyebut pelaku penembakan yang terjadi di perbatasan RI-PNG sekitar pukul 06.00 WIT, Selasa (1/10). Diduga pelaku merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) yang dipimpin Mathias Wenda.

"Anggota satgas dan tim gabungan saat itu melakukan pengejaran ke arah suara tembakan. Selain itu anggota juga kerahkan drone untuk mengintai dan ternyata terlihat dua orang lari ke arah Wutung, Papua Nugini (PNG), salah satunya membawa pucuk senjata jenis M16," kata Eko, Rabu, (2/10).

Eko menjelaskan, setelah lari ke arah Wutung PNG, dua orang TRWP itu langsung bersembunyi di sebuah gubuk, namun anggota tak dapat melanjutkan pengejaran karena sudah melewati batas negara PNG.

"Saat ini sedang dilakukan koordinasi dengan aparat PNG dan kami menunggu dari pihak PNG apakah nanti (tim) gabungan atau dari PNG sendiri yang akan menindaklanjuti laporan dari kami ini," ujar Eko.

Eko juga mengatakan, akibat kejadian itu saat ini akses di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw antara RI dengan PNG ditutup sementara untuk mencegah aksi susulan. "Anggota di Kotis Skouw sedang perkuat penjagaan untuk mengantisipasi gerakan susulan dari kelompok itu,” tutur Eko. (Liza)

Pascapenembakan OPM, Perbatasan RI-PNG di Skouw Dibuka Besok

Pintu lintas batas di perbatasan RI-Papua New Guinea akan kembali dibuka pada
Kamis 3 Oktober 2019 besok. Foto pasukan saat memeriksa warga yang melintas perbatasan/iNews TV/Edy S
JAYAPURA - Pintu lintas batas di perbatasan RI-Papua New Guinea akan kembali dibuka pada Kamis 3 Oktober 2019 besok. Pembukaan pintu lintas batas tersebut dilakukan setelah situasi di lapangan sudah mulai aman dan kondusif.

“Besok pintu lintas batas sudah bisa dibuka bagi masyarakat yang akan melakukan aktivitas di wilayah perbatasan RI-PNG (Skouw),” kata Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Cpl Eko Daryanto dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews, Rabu (2/10/2019).

Kapendam menerangkan, saat ini suasana di perbatasan sudah aman dan kondusif tetapi anggota Satgas Pamtas RI-PNG masih diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan untuk mengantisipasi apabila terjadi gangguan dari kelompok KKSB di wilayah perbatasan RI-PNG.

Baca Juga:




"Langkah yang sudah diambil adalah koordinasi dengan Aparat Keamanan PNG untuk membantu penyisiran di wilayah PNG," timpal Kapendam.

Menurut Kapendam, sebelumnya terjadinya aksi gangguan berupa tembakan sebanyak 3 kali dari arah Bak Air sebelah timur Kantor Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tepatnya di Pagar Perbatasan yang diduga dilakukan oleh kelompok Tentara Revolusi West Papua (TRWP) Pimpinan Mathias Wenda (Panglima TRWP) pada Selasa, 1 September 2019 kemarin.

Sementara Wakil Wali Kota Jayapura H Rustan Saru, pada Rabu (2/10/2019) melakukan peninjauan secara langsung dengan mengunjungi pos lintas batas RI-PNG yang merupakan daerah netral, dalam rangka memastikan bahwa situasi dan kondisi di perbatasan dalam keadaan aman dan kondusif.

"Saya berharap jika ada warga yang ingin berkunjung ke perbatasan RI-PNG tidak usah merasa takut karena kondisi sudah aman dan ada aparat TNI yang akan mengamankan dan menjaga perbatasan. Dimana pintu perlintasan perbatasan RI-PNG yang semula ditutup akan dibuka besok, sehingga setiap warga Indonesia dan Papua New Guinea yang ingin melintas batas silahkan datang, dan dijamin tidak ada gangguan keamanan serta betul-betul kondusif. Saya mengimbau kepada masyarakat jangan percaya oleh isu yang tidak jelas atau Hoax,” pungkas Wakil Wali Kota.
(sms)