Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label Pemerintah Sementara. Show all posts
Showing posts with label Pemerintah Sementara. Show all posts

Friday, 22 April 2022

Alamat Tujuh Wilayah Adat Pemerintah Sementara West Papua

Kita telah tahu bagaimana Pemerintah Kolonial Indonesia memaksakan kehendaknya, untuk melakukan Pemekaran DOB saat ini di Papua. 

Maka, Rakyat West Papua perlu ketahui bahwa: Rakyat dan Bangsa Papua melalui "Pemerintah Sementara West Papua" telah Mempunyai 7 [tujuh] Wakil Pemerintahan Wilayah, berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara West Papua [UUDS] yaitu:

1. Wakil Pemerintah Sementara West Papua, Wilayah MAMTA
2. Wakil Pemerintah Sementara West Papua, Wilayah SAIRERI
3. Wakil Pemerintah Sementara West Papua, Wilayah DOMBERAY
4. Wakil Pemerintah Sementara West Papua, Wilayah BOMBERAY
5. Wakil Pemerintah Sementara West Papua, Wilayah LAPAGO
6. Wakil Pemerintah Sementara West Papua, Wilayah MEE-PAGO
7. Wakil Pemerintah Sementara West Papua, Wilayah ANIM-HA

Berikut adlh; Alamat Wakil Pemerintah Sementara West Papua di 7 Wilayah.
_______________________
➡️ https://www.facebook.com/Mamta.Region
➡️ https://www.facebook.com/Saireri.Region
➡️ https://www.facebook.com/Domberay.Region
➡️ https://www.facebook.com/Bomberay.Region
➡️ https://www.facebook.com/LaPago.Region
➡️ https://www.facebook.com/MeePago.Region
➡️ https://www.facebook.com/AnimHa.Region

#ProvisionalGovernmentOfWestPapua
#WelcomeUNHRC #FreeWestPapua

Monday, 18 April 2022

UPDATE | Januari – April 2022 Pemerintah Sementara ULMWP


Oleh: Kepala Misi Pemerintahan Sementara (ULMWP) untuk Uni-Eropa (EU), Mr. Oridek Ap

–––––––––––––––
Sebagai update dari Pemerintahan Sementara ULMWP kepada bangsa Papua bahwa, pada tanggal 21 Februari 2022, dalam menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh MEP (Member of the European Parliament atau Anggota Parlemen Uni-Eropa) dan Wakil Ketua IPWP, Presiden Carles Puigdemont, Wakil Presiden dan Perwakilan Tinggi Uni-Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Josep Borrell, menyatakan bahwa “Uni-Eropa mendorong Indonesia untuk mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengunjungi West Papua dan telah mendesak Indonesia untuk memperpanjang undangan tetap kepada semua Pelapor Khusus dan pemegang Mandat.”
Borrell juga menanggapi pertanyaan yang diajukan atas perjanjian perdagangan Uni-Eropa dengan Indonesia bahwa apakah catatan hak asasi manusia Indonesia di West Papua akan dipertimbangkan.
Pada tanggal 6 April 2022 Presiden Sementara Benny Wenda diterima oleh Kepala Misi Komisi Uni-Eropa di Belanda Mr. Didier Herbert di kantornya di Den Haag.
Uni-Eropa dan semua organisasi dan negara lain yang mengirim uang ke Indonesia perlu tahu bahwa mereka mendanai genosida terhadap rakyat West Papua. Mereka memusnahkan kita, mereka membantai kita seperti binatang dan masyarakat internasional membayar tagihan.
Seperti yang telah ditunjukkan oleh Pengacara Internasional untuk West Papua (ILWP), bahwa Uni-Eropa seharusnya tidak mendanai pendudukan Indonesia dan ekstraksi kekayaan dari West Papua dan bahwa “seperti yang saat ini dipertimbangkan, beberapa elemen dari perjanjian perdagangan Uni-Eropa dengan Indonesia kemungkinan akan ilegal di bawah hukum internasional, mengikuti keputusan Pengadilan Umum Uni-Eropa mengenai Sahara Barat dan perjanjian perdagangan Uni-Eropa dengan Maroko”.
Oleh karena itu, kami meminta kepada Komisi UE (Uni-Eropa) bahwa:
(1). Hentikan negosiasi perdagangan Anda dan hentikan pendanaan terhadap Indonesia. Sumber daya yang diperdagangkan Indonesia berasal dari tanah kami yang diduduki secara ilegal. Perjanjian perdagangan Anda didasarkan pada darah dan tulang-tulang orang West Papua.
(2). Setiap bisnis berbasis Uni-Eropa dengan investasi atau kepentingan di West Papua harus berhenti beroperasi.
(3). Berhenti mendukung “Otonomi Khusus” yang bukan solusi dan telah jelas ditolak oleh rakyat West Papua.
(4). Kami menyambut baik seruan untuk kunjungan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB. Pemerintah Sementara ULMWP dan rakyat West Papua telah siap menyambut PBB. Dunia perlu melihat apa yang telah dilakukan Indonesia kepada rakyat kita selama 60 tahun terakhir.
____
Kredit foto: Daan Veldhuizen

Saturday, 9 April 2022

Dr. Ibrahim Peyon: Ini Era Peperangan Pemerintah West Papua dan Pemerintah Kolonial Indonesia


Banyak orang persoalkan tentang banyak pemekaran DOB dan pemekaran pangkalan Militer di West Papua tahun ini, menurut saya ini hal biasa dimana pun di dunia khusus daerah koloni yang masih dikuasai kekuatan kolonial.

Dalam beberapa tulisan saya tahun 2020 saya sudah bicara hal ini. Saya mengatakan, tahun 2021 kekuasaan Indonesia secara dejure (otsus) akan berakhir. Maka mulai 1 Januari 2022 Papua menjadi daerah tak berpemerintahan sendiri, dan tahun 2022 adalah TAHUN PEREBUTAN, antara Pemerintah Sementara Republik West Papua (ULMWP), dan Pemerintah Republik Indonesia.
Proses Otsus 2021, pemekaran DOB dan pangkalan militer tahun ini terjadi dalam rangka perebutan Papua oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Dalam waktu yang sama, bangsa Papua bentuk UUDS, deklarasi Pemerintah Sementara Republik West Papua (ULMWP), dan deklarasi Green State Vission sebagai Visi negara. Pemerintah Sementara sedang konsolidasi dan Mobilisasi dalam negeri dan luar negeri. Sayap militer bangsa Papua melalui TPNPB juga terus bergerak di beberapa daerah di West Papua.
Jadi, Otsus 2021, pemekaran DOB, dan pemekaran pangkalan Militer itu HANYA SEBAGAI REAKSI, terhadap terbentukannya Pemerintah Sementara Republik West Papua (ULMWP), maka bangsa Papua harus fokus kawal pemerintah Sementara.
Menurut saya, perebutan yang dilakukan oleh dua pemerintahan ini adalah soal biasa di seluruh dunia. Dalam posisi ini diperlukan intervensi PBB untuk selesaikan konflik ini, sesuai mekanisme yang berlaku. Karena PBB adalah finalti akhir dalam perlawanan dua pemerintahan ini. Paling penting adalah orang asli Papua bersatu dan bergerak bersama dan serentak. Hanya dengan persatuan gunung besar apapun bisa dirubuhkan.

Friday, 8 April 2022

PERUBAHAN SIKAP POLITIK DAN DUKUNGAN PEMERINTAH BELANDA MENJADI PATOKAN DUKUNGAN INTERNASIONAL

Oleh Ibrahim Peyon, Ph.D.


Selama ini pemerintah Indonesia selalu bersandar kepada pemerintah Belanda, menyatakan bahwa Belanda mendukung Indonesia atas kedaulatan West Papua. Indonesia juga klaim, bahwa satu-satunya hukum Internasional yang dukung Indonesia atas Papua adalah hukum jurisprudensi, yang mengatakan daerah bekas koloni Belanda otomatis menjadi bagian dari Indonesia. Belanda menjadi tempat sandaran Indonesia itu kini telah berubah. Parlemen dan pemerintah Belanda secara resmi dukung pemerintah sementara ULMWP dan perjuangan bangsa Papua.
Bila kita ikuti dengar pendapat kemarin di Parlemen Belanda ini dan presentasi Presiden Wenda, Ketua IPWP Alex Sobe dan ketua ILMWP tentang bergerakan di seluruh dunia atas Papua, maka Papua telah mencapai pada tahap apa yang disebut KONSOLIDASI DAN MOBILISASI DUKUNGAN INTERNASIONAL OLEH BERBAGAI NEGARA DAN PEMERINTAH RESMI. Dalam tahun ini Madrid-Spanyol, UK/Inggris, Belanda, Uni-Eropa, Fiji, Selandia baru, dan ACP 79 negara.
Konsolidasi dan mobilisasi dukungan atas Papua sebagai contoh dalam 3 bulan terakhir tahun ini saja, sudah sangat jelas mobilisasinya masif. Di Melanesia khususnya PNG dan Piji sebagai tempat sandaran Indonesia telah perubahan sikap politik. Perdana menteri PNG resmi pidato di sindang Umum PBB tahun lalu, dan awal bulan ini sebelum ke Jakarta bertemu Presiden Jokowi, Marape bertemu dengan Sekjend MSG, salah satu perbicaraan mereka adalah dialog Konstruktif dengan Indonesia soal West Papua. Kunjungan Marape ke Jakarta tidak lepas dari konsolidasi dan mobilisasi internasional tersebut. Sekaligus secara simbolik PNG mengajarkan Indonesia soal negara demokrasi, Karena PNG telah selesai melaksanakan Referendum di Bogenville secara demokraksi damai, dan Bogenville memenangkan referendum untuk kemerdekaan. Tidak seperti Referendum di Timor-Leste dengan kekerasan, lumuran darah dan kriminalitas Indonesia.
Bulan lalu perdana menteri Fiji bicara di Parlemen Fiji bahwa pemerintah Fiji dan pemerintah negara lain dorong masalah Papua ke tingkat internasional dan Papua harus diselasaikan melalui mekanisme Internasional. Bulan lalu juga menteri luar negeri Selandia Baru, Nanaia Mahuta, mengumumkan dalam switternya pertemuannya dengan Michelle Bachelet, ketua Komisi Tinggi HAM PBB untuk kasus Papua. Tiga hari lalu Menlu Selandia Baru Nanaia Mahuta bicara di media Fiji, bahwa pemerintah Selandia Baru mendesak Indonesia segera umumkan jadwal untuk kunjungan ketua Komisi Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet ke West Papua.
Bulan lalu, presiden Wenda dan Embasador Ap ke Madrid bertemu Senat dan Parlemen secara kolektif dan resmi. Bergerakan-bergerakan ini menunjukkan Konsolidasi dan mobilisasi internasional atas Papua sudah mencapai tingkat tertinggi.
Perubahan sikap politik pemerintah Belanda terjadi beberapa tahun terakhir ini setelah ULMWP terbentuk. Forum dengar pendapat oleh Komisi Luar Negeri Belanda dilakukan tahun 2017, yang dihadiri juga oleh Presiden Benny Wenda, Ambasador Uni-Eropa tuan Oridek Ap, dan Alex Sobe, ketua IPWP/anggota Parlemen Inggris. Pasca hearing itu, Menteri luar negeri Belanda, Stef Blok resmi menyatakan dukung resolusi PIF dan dorong Komisi HAM PBB ke Papua. Pada selasa 1 Februari 2022, Parlemen Belanda secara resmi keluarkan resolusi dukung kunjungan PBB ke West Papua, dan dengar pendapat hari ini adalah agenda lanjutannya.
Salah satu hal penting dalam dengar pendapat ini adalah pengakuan parlemen Belanda tentang posisi pemerintahan sementara ULMWP, dalam forum resmi ini dipanggil "Selamat Datang Presiden Sementara" kepada Benny Wenda, dan tuan Oridek Ap dipanggil sebagai Ambassador Uni-Eropa, bulan lalu Senat dan Parlemen Spanyol juga dipanggil dengan Presiden sementara dan Ambassador. Sebutan Presiden Sementara dan Ambassador, hal ini tahap awal dimulainya pengakuan atas posisi politik. Pengakuan anggota parlemen Belanda atas posisi ini sangat penting, karena Belanda adalah pekas koloni Papua. Perubahan sikap politik Belanda ini sangat penting, karena Belanda memiliki tanggung jawab moral besar atas Papua. Dukungan Belanda menjadi ukuran dukungan negara lain.
Dalam dengar pendapat ini, muncul tiga agenda penting:
Pertama, agenda buka kembali sejarah Papua masa lalu. Hearing mendorong pemerintah Belanda harus buka kembali sejarah masa lalu, terkait New York Agremmen, Roma Agremmen, dan Resolusi PBB No. 2405. Kita lihat di atas meja, salah satu anggota Parlemen Belanda terletak buku profesor PJ. Drooglever, Tindakan Pilihan Bebas, buku ini dan banyak dokumen lain menjadi rujukan untuk buka kembali sejarah Papua yang kemarin dorong dalam hearing ini.
Kedua, agenda dekolonisasi. Agenda dekolonisasi menjadi satu agenda penting yang muncul dalam hearing ini, bagaimana pemerintah Belanda mendorong agenda itu secara sistematis mengikuti langkah Timor-Leste, Kaledonia Baru, dan Prancis Polinesia.
Ketiga, agenda tijau kembali Investasi di Papua. Dalam hearing juga mendorong negara-negara anggota Uni-Eropa ditinjau kembali perjanjian dengan Indonesia tentang investasi Ekonomi di West Papua. Karena Papua sebagai status pendudukan Ilegal, maka hukum internasional larang negara-negara lain menanamkan investasi mereka di wilayah pendudukan/ masih status ilegal. Aturan ini juga telah diterapkan dalam kasus Sahara, negara-negara yang memiliki saham di Sahara telah dicabut kembali karena status politik masih bermasalah. Dengan Hearing ini diharapkan negara-negara anggota Uni-Eropa evaluasi kembali investasi mereka di West Papua.
Perubahan sikap politik pemerintah Belanda atas West Papua ini terkontribusi pada enam hal: Pertama, pemerintah Indonesia menjadikan Belanda sebagai tempat sandaran atas eneksasi Papua telah runtuh dan tidak ada tempat. Kedua, klaim Indonesia atas aneksasi Papua sebagai miliknya karena pekas koloni Belanda berdasarkan asas hukum Jurisprudensi, tidak mendasar dan tidak dukung posisi Indonesia di Papua. Ketiga, sikap resmi pemerintah Belanda dijadikan sebagai dukungan kedaulatan Indonesia atas Papua dan Indonesia bersembunyi di balik sikap Belanda dari berbagai kejahatan kemanusiaan di West Papua telah runtuh. Keempat, memungkinkan pemerintah Belanda buka kembali sejarah masa lalu. Kelima, memungkinkan pemerintah Belanda ambil sikap dorong agenda dekolonisasi ke PBB. Keenam, memungkinkan negara-negara Uni-Eropa akan investasi mereka di West Papua mengikuti kasus Sahara Barat.
Dengan demikian, tidak ada tempat bagi Indonesia bersandar dan bersembunyi atas Papua.
___
FOTO: Rapat hearing antara Pemerintahan Sementara ULMWP dengan Komisi Urusan Luar Negeri dari Parlemen Belanda di Kantor Parlemen Belanda, Rabu (6/04/2022). | Credit: ULMWP.

Friday, 25 March 2022

Presiden Sementara, Wenda: Segera bebaskan Buchtar Tabuni dan Bazoka Logo

Pernyataan | Edisi, 24 Maret 2022

Polisi Indonesia telah menangkap Buchtar Tabuni dan Bazoka Logo, dua dari pemimpin gerakan pembebasan kita yang paling terkemuka, bersama dengan enam orang lainnya. Ini adalah upaya lain untuk membungkam semua kebebasan berekspresi di negara kita dan menekan sentimen yang berkembang dari orang-orang West Papua.

Tuan Tabuni adalah Ketua Dewan West Papua (West Papua Council), dan Tuan Logo adalah kepala Departemen Urusan Politik (Menteri Urusan Politik) Pemerintahan Sementara ULMWP. Mereka ditangkap di rumah Tabuni hari ini oleh polisi Indonesia, Brimob dan dinas intelijen. Mereka ditangkap saat bertemu untuk membahas peringatan damai pelantikan Dewan New Guinea [Nieuw Guinea Raad] pada tanggal 5 April 1961. Kami memperingati tanggal ini setiap tahun, untuk menandai pembentukan kedaulatan kami yang dicuri dari kami oleh invasi Indonesia. Apa kejahatan mereka?

ULMWP adalah anggota Melanesia Spearhead Group (MSG), sebuah badan internasional tingkat negara bagian. Kami memiliki hak untuk menyatakan pendapat kami, dan untuk berorganisasi secara damai untuk kemerdekaan, sesuai dengan hukum internasional. Kami menuntut pemerintah Indonesia segera membebaskan Buchtar Tabuni, Bazoka Logo, dan enam orang lainnya. Semua tahanan politik, termasuk Victor Yeimo dan delapan mahasiswa yang ditangkap Desember tahun lalu, juga harus dibebaskan.

Indonesia berusaha untuk lebih mengalihkan perhatian seiring dengan meningkatnya tekanan internasional atas kunjungan Komisaris Tinggi PBB. Tak ada lagi taktik penundaan: PBB harus diizinkan masuk. Kami telah membentuk tujuh komite regional (panitia penyambutan) yang siap menyambut Komisaris Tinggi, mendukung seruan 84 negara ditambah Uni-Eropa agar Indonesia mengizinkannya masuk ke negara pendudukan kami.

Penangkapan ini mengikuti pernyataan Dewan Gereja West Papua yang menolak kebijakan Indonesia, dan mengikuti pelecehan terhadap Pendeta Socrates Yoman karena berbicara untuk rakyatnya. Tidak ada kebebasan berkumpul, tidak ada kebebasan berbicara, tidak ada kebebasan berekspresi, atau beragama, di West Papua. Mereka melecehkan dan menstigmatisasi para pembuat perdamaian. Seperti apa rasanya bagi orang biasa?

Benny Wenda 
Interim Presiden
Pemerintahan Sementara ULMWP
___
(https://www.ulmwp.org/interim-president-wenda-immediately-release-buchtar-tabuni-and-bazoka-logo)

#BuchtarTabuni #BazokaLogo #WestPapua #Chairman #WestPapuaCouncil #ULMWP #ProvisionalGovernment #FreeWestPapua #Referendum

Friday, 18 March 2022

Seluruh rakyat West Papua dari Sorong sampai Merauke, kami serukan dukung perang gerilya di Freeport




Kami juga tegaskan, mereka bukan KKB, KKSB, GPK, GSPK dan sejenis gerakan terorisme lainnya seperti yang dikatakan kolonial Indonesia --- mereka adalah pagar negara kami West Papua yang bersatu dalam “West Papua Army”.

TPN-PB, TNPB dan TRWP semuanya adalah “West Papua Army” --- ULMWP sebagai lembaga penanggung jawab Politik bangsa Papua siap mengambil alih negara West Papua dari tangan kolonial Indonesia.
Dukung perang gerilya West Papua Army dari satuan TPN-PB, hentikan aktifitas pertambagan ilegal yang dilakukan Freeport di Tembagapura, Papua!
Damai Tuhan beserta, WaSalam...!!
Bazoka Logo
Kepala Biro Politik ULMWP

Thursday, 10 February 2022

102 Tulisan di Indonesia Mengakui ULMWP adalah OPM Versi Baru bangsa Papua


Ada 102 tulisan yang ditulis orang Indonesia sejak 2016-2021 yang saya kumpulkan dan baca, baik artikel di jurnal ilmiah, skripsi dan tesis di lingkungan akademik Indonesia tentang ULMWP. Ada beberapa kesimpulan dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan ini, antara lain:

1. Sebagai lembaga perjuangan resmi dan representatif.

2. Sebagai model perjuangan baru di dunia.

3. Dapat dukungan kuat basis di Papua, dan Pasifik

4. Dapat dukungan luas di dunia internasional.

5. Pemerintah Indonesia gagal atasi diplomasi ULMWP.

6. Pemerintah Indonesia gagal bangun hubungan diplomatik di Pasifik Selatan. 

7. Perjuangan Papua digunakan dua pendekatan: isu HAM dan damai. Pemerintah Indonesia tidak mampu hadapi dua pendekatan ini karena Indonesia menggunakan pendekatan militerisme.

8. Perjuangan Papua mengutamakan diplomasi dan jaringan internasional yang luas maka pemerintah Indonesia kesulitan dalam menghadapi itu.

9. Perjuangan Papua menguasai panggung jaringan media masa internasional dan media sosial, di mana pemerintah Indonesia tidak akan mampu atasi itu karena revolusi teknologi dan informasi.

10. Pendekatan diplomasi, jaringan internasional, media internasional dan media sosial ini adalah model atau pendekatan baru dalam perjuangan kemerdekaan di dunia. 

11. Pendekatan militerisme yang digunakan Indonesia redam gerakan sayap gerilyawan pejuang Papua tidak berhasil. Indonesia justru menciptakan banyak musuh karena warga sipil Papua tidak suka dengan tindakan kejahatan militer dan polisi Indonesia.

12. Pemerintah Indonesia gagal atasi kasus Papua maka Papua akan mengikuti langkah Timor Leste.

Kesimpulan-kesimpulan ini datang dari masyarakat akademik Indonesia yang tertuang dalam 102 artikel ilmiah, skripsi dan tesis orang indonesia di berbagai universitas di Indonesia. Hal ini menunjukkan sikap generasi terdidik Indonesia, sadar dan kristis atas situasi di West Papua.

Dengan ini kita bisa mengukur pemahaman dan pendapat orang Indonesia yang rasional, sebuah perubahan generasi Indonesia yang sadar, kritis dan rasional dalam menyikapi perjuangan bangsa Papua.

Friday, 28 January 2022

ULMWP Siap Mobilisasi Massa Menyambut Kedatangan Komisi HAM PBB

Sumber CEPOS

ULMWP saat melakukan konsolidasi di Waena Perumnas III, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Rabu, (26/1). (Noel/Cepos)
*Klaim Untuk Menjemput Dewan HAM PBB

JAYAPURA-United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP menyampaikan akan melakukan aksi penyambutan kedatangan Dewan HAM PBB di Papua. ULMWP bahkan mengklaim akan menggerakan massa.

Hal ini dikatakan, Bazoka Logo, Mentri Urusan Politik ULMWP kepada awak media di Waena, Perumnas III, Rabu, (26/1).

Dikatakan bahwa terkait hal ini, dirinya akan membuat kepanitiaan untuk mempersiapkan rencana aksi penjemputan yang disesuaikan tanggal dan waktu setelah melakukan konsolidasi di negara atau wilayah adat di Papua, dengan menentukan setiap koordinator yang sudah disiapkan.

“Kami hanya buat kerangka format untuk kepanitiaan. Siapa pun yang hadir sebagai undangan, jadi kami siap mobilisasi,” tegasnya.

Bazoka Logo kembali mengklaom bahwa dalam rangka menyambut komisaris dewan HAM PBB, ULMWP siap penuhi penjara di Republik Indonesia demi mendengarkan dan mendapatkan pengakuan bahwa negara ini adalah pelangar HAM berat di Papua dan dunia.
“Hal ini kami tidak tanggung-tanggung jadi konsolidasi dan mobilisasi. Apapun akan kami lakukan. Indonesia mau tangkap mau kenakan pasal ini dan itu kami tidak peduli. Karena yang kami mau kejar adalah benar bahwa Indonesia sedang melakukan pelanggaran HAM dan pembatasan ruang hak demokrasi di Papua. Orang Papua butuh membenarkan hal itu untuk menunjukkan wajah Indonesia di dunia internasional dan PBB. Jadi kami tidak berpikir risiko. Kami mau buktikan bahwa Indonesia adalah benar pelaku pelanggaran HAM,” koarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan West Papua, Buchtar Tabuni mengatakan desakan 84 negara yang meminta dewan HAM PBB untuk mengunjungi West Papua dalam rangka investigasi pelanggaran HAM masa lalu sampai dengan hari ini siap disambut.

“Ini merupakan harapan orang Papua dan semua pihak yang menjadi korban, baik pendatang, TNI-Polri, West Papua Army dan masyarakat lainnya jadi,” bebernya.
Ia mengatakan meski belum mendapat konfirmasi lanjut soal waktu dan jumlah Dewan HAM PBB yang akan berkunjung ke Papua, namun hal ini akan disampaikan sebagai bentuk aspirasi masyarakat Papua terkait kasus HAM di Papua.
“Kami minta kepada semua pihak yang korban, baik TNI-Polri, masyarakat nusantara dan masyarakat Papua untuk dapat mendoakan agar secepatnya Dewan HAM PBB dapat tiba di Papua, agar konflik ini dapat selesai. Karena saya melihat pemerintah Indonesia tidak punya niat baik untuk menyelesaikan hal ini. Untuk itu mungkin perlu pihak lain untuk menyelesaikan hal ini. menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik. Karena ini kebutuhan semua pihak, tidak hanya untuk pihak pro merdeka tetapi siapa saja menjadi korban. Termasuk masyarakat nusantara dan aparat keamanan, karena ini kebituhan kita bersama,” pungkasnya. (oel/nat)

Saturday, 4 December 2021

Provinsi Shefa Vanuatu mengakui pemerintah West Papua

Jumat, (03/12/2021) | RNZ News

Provinsi Shefa Vanuatu mengakui Benny Wenda sebagai Interim Presiden dari Pemerintah Sementara.

Di negara yang secara historis telah menjadi yang paling vokal dalam mendukung hak penentuan nasib sendiri West Papua, Provinsi Shefa adalah otoritas pertama di negara ini untuk secara resmi mengakui pemerintah West Papua yang independen.

Wenda, seorang aktivis pro-kemerdekaan West Papua yang melarikan diri dari penganiayaan di tanah airnya di bawah kendali Indonesia, diberikan suaka di Inggris pada tahun 2003. 

Setahun yang lalu, sebagai kepala Gerakan Pembebasan United untuk West Papua, Wenda mengumumkan membentuk ‘pemerintah sementara’ West Papua, dengannya sebagai presiden sementara.

Pengakuan Shefa tentang pemerintah itu diumumkan oleh Sekretaris Jenderal Pemerintah Provinsi Shefa, Morris Kaloran, untuk menandai peringatan ke-60 tahun dari deklarasi kemerdekaan West Papua yang segera dibayangi oleh AS yang kontroversial.

Kaloran mengatakan pemerintah sementara ULMWP dan presiden interimnya adalah perwakilan sah rakyat West Papua dan perjuangan mereka.

Dalam gerakan simbolis, Provinsi Shefa telah mengadopsi penduduk asli Melanesia di West Papua dan perjuangan mereka untuk penentuan dan pembebasan diri dari pemerintahan Indonesia.

“Takdir dua orang Melanesia kami di West Papua dan Vanuatu bergabung. Orang-orang West Papua tetap diperbudak dan dijajah pada abad ke-21, tunduk pada diskriminasi, pembunuhan dan operasi militer,” kata Kaloran.

“Perjuangan kebebasan mereka yang gagah, di bawah bimbingan dan kepemimpinan provisional government ULMWP, bergerak semakin dekat dengan kemenangan. Sampai orang-orang West Papua, tidak ada seorang pun di Melanesia yang bebas.”

Pemerintah Indonesia menentang klaim ULMWP untuk mewakili West Papua, mengatakan orang-orang di Provinsi Papua Indonesia memiliki hak-hak demokratis seperti orang lain di Republik.

Baik Indonesia maupun ULMWP telah diberikan keanggotaan di Melanesian Spearhead Group (MSG), yang anggotanya penuhnya adalah Papua Nugini, Fiji, Vanuatu, Kepulauan Solomon dan Kaledonia Baru telah menyatakan keinginan Jakarta untuk terlibat dalam dialog dengan West Papua tentang keluhan mereka.
_____________
Sumber berita RNZ Pacific:
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/457115/vanuatu-s-shefa-province-recognises-west-papua-government

KETERANGAN FOTO:
(Memperingati 60 tahun pengibaran bendera West Papua di Provinsi Shefa — Port Vila Vanuatu, berlangsung bersama dengan Direktur Jenderal MSG Hon. George Hoa'au Pj dan Kenneth Natapei MP untuk Port Vila, Morris Kaloran Sekretaris Jenderal Provinsi Shefa, Ketua William Nasak Vango dan Ketua Job Dalesa Vanuatu Free West Papua Association.

#AnniversaryDay #60thAnniversary #WestPapua #ULMWP #ProvisionalGovernment #FreeWestPapua

Monday, 26 July 2021

Bersatu Kita Membangun Kekuatan Mendirikan Negara Bangsa West Papua, Diluar Hukum & Politik Kolonial Indonesia

Undang-Undang Sementara (UUDS), Pemerintah Sementara Negara Republik West Papua merupakan Aturan Hukum yang legal memagari Negara Bangsa di teritory West Papua serta Dasar dan Jalan menuju Kemerdekaan Abadi bagi Rakyat Bangsa Papua. 

Oleh karena itu, disampaikan kepada seluruh Rakyat West Papua, Sekecil apapun Hukum, Diluar dari Undang-Undang Pemerintah Sementara Negara Republik West Papua adalah Ilegal. 

Sejak diumumkannya Undang-Undang Pemerintah Sementara Negara Republik West Papua pada 20 Oktober 2020, di hadapan Tuhan [YAHWE], dihadapan Alam, dihadapan Nenek Moyang Leluhur, dihadapan Tulang-Belulang, dan dihadapan Rakyat West Papua secara resmi telah menolak segala macam bentuk Hukum ilegal yang ada diatas teritory West Papua (dari tahun 1961-2020 ). 

Maka, Rakyat West Papua jangan menerima dan jangan mencari perlindungan kepada Aturan Hukum yang Ilegal. Sebab, aturan Hukum ilegal tidak akan pernah melindungi dan menyelamatkan nyawa kita serta nasib anak cucu kita kedepan.

Dan juga perlu kita ketahui bahwa, Pemerintah Sementara Negara Republik West Papua sedang mempersiapkan diri dalam segala aspek Perjuangan Politik dan Hukum untuk menghadapi Indonesia.

"Mohon dukungan Doa dari semua pihak."

HIDUP...!!! RAKYAT WEST PAPUA. ✊✊✊

WaSalam...!!

#bravoPemerintahSementaraWestPapua #bravoUndang_UndangSementara
#bravoWestPapuaArmy 
#ReferendumYes! #SelfDetermination