Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label TPN OPM. Show all posts
Showing posts with label TPN OPM. Show all posts

Wednesday, 27 April 2022

Buchtar Tabuni soal Jeffry Pagawak, ULMWP, JDP dan TPN OPM

Kepada semua orang Papua secara individu maupun kelompok atau organisasi yang berafiliasi di ULMWP agar tidak terpengaruh dengan kemauan OPM TPN versi Jeffry Pagawak dkk dengan pemerintah kolonial Indonesia melalui JDP, 

Kelompok ini (Jefri Pagawak dkk) ULMWP sebelumnya dalam kepemimpinan Octavianus Mote pernah membawa/ menjalankan agenda JDP namun dalam sidang luar biasa Dewan Komite yang sekarang di sebut Komite Legislatif ULMWP sebagai pemegang hak Veto di ULMWP, telah membatalkan semua agenda JDP di ULMWP dan memecat keluar dari ULMWP kepada oknum-oknum yang menjadikan ULMWP sebagai sarana untuk mempermudah menjalankan program JDP di dalam wadah ULMWP.
Individu yang saya maksud adalah Leone Tanggahma dkk dari WPNCL, Oktovianus Mote dkk dari NFRPPB, Victor Yeimo dari PNWP.

Setelah pemecatan di lakukan dari ULMWP, kelompok ini sekarang berlindung di bawa payung TPNB OPM dan klaim mereka yang berjuang dan punya basis lalu menentang dan menolak semua program ULMWP selama ini, ternyata kepentingan mereka tidak lain yang adalah hanya mau berdialog dengan Jakarta makanya mereka ini selalu menentang seluruh program ULMWP

Saya , Buchtar Tabuni sebagai Deklarator ULMWP, berharap kepada semua organisasi yang berafiliasi dalam ULMWP, agar tetap fokus pada agenda ULMWP yaitu lobi untuk ULMWP full membership di MSG dan lobi ULMWP untuk intervensi internasional berdasarkan keputusan negara-negara anggota Afrika, Caribbean dan Pasifik Island Forum, ACP atas kejahatan militer kolonial Indonesia terhadap warga sipil orang asli Papua sejak West Papua di integrasikan ke dalam NKRI pada 1963 sampai saat ini.

Demikian penjelasan saya atas kemauan JDP kepada pemerintah kolonial Indonesia dalam link di bawah ini.

Wednesday, 30 March 2022

JANGAN (TIPUH-TIPUH) RAKYAT. KARENA, SEMUA SUDAH TERBONGKAR DAN JELAS!

#WESTPAPUA| Meepago, 29 Maret 2022 

Kepada YTH:
Seluruh rakyat West Papua.

AGENDA PERJUANGAN PAPUA MERDEKA SAAT INI JELAS BAWAH: 

#PERTAMA : 
“Ada yang berjuang Papua Merdeka. Namun, Kemerdekaan yang diperjuangkan-nya adalah “Merdeka di dalam kekuasaan NKRI-Indonesia”, Melalui proses Dialog Jakarta-Papua. Dan, Alat tawaran–nya (MOGOK SIPIL NASIONAL MSN). Jadi Mereka, Perjuangankan Papua Merdeka itu bukan, menjadi sebuah negara. Dan bukan, untuk mendirikan Negara West Papua. Tetapi mereka berjuang untuk memperbaiki keadaan yang ada saat ini. Dengan sebutan Papua merdeka tapi, for Indonesian sejahtera”.

“Mereka sedang mendorong agenda ini di luar dari ULMWP, karena ada beberapa oknum Diplomat dan Sipil sudah berusaha untuk membawa masuk agenda ini agar digodok melalui ULMWP. Namun, mereka tidak berhasil, akhirnya mereka mengundurkan diri dari ULMWP dan sedang mendorong agenda tersebut di luar dari Mekanisme, sambil menentang ULMWP dari luar”.

“Jadi “isu-isu dan Gosip” tetang TPN-OPM, TPN-PB, TRWP, Sosialisme dan Sukuisme ini sesungguhnya hanya sebuah skenario dan taktik yang diciptakan dan sedang dimainkan untuk menutupi segala macam upaya maupun agenda Politik yang mereka ada dorong".

“Isu tetang TPN-OPM, TPN-PB, TRWP, Setengah Tiang/federasi Otonom dan Sukuisme ini mereka sengaja ciptakan, agar perpecahan dalam internal perjuangan Papua Merdeka ini terjadi. Mereka sedang berusaha, agar pejuang dan rakyat tidak lagi mendukung ULMWP”.

“Salah satu isu juga yang dimainkan adalah : "Jangan berharap kemerdekaan West Papua datang dari Internasional/dari Inggris", artinya isu ini juga sengaja mereka mainkan, agar pejuang dan rakyat tidak lagi mendukung dan berharap kepada ULMWP. Mereka ada bermain dan berusaha dengan berbagai cara: Ada yang sedang berjuang di Pasific, di Internasional, di Papua, di Jakarta, di Papua-Jakarta”.

“Mereka ada bergerak di organ-organ gerakan sipil, di sayap militer mempermainkan orang-orang tua di hutan menjadi subject dan ada oknum di dalam ULMWP, dan ada juga yang bergerak di Pasific maupun Internasional”.

“Oknum di dalam ULMWP yang di dalam negeri dia sedang berusaha, agar ULMWP di dalam negeri mati. Dan ada oknum juga yang di Internasional sedang berusaha, agar diplomasi ULMWP di setiap negara dia ketahui dan akan melaporkan ke Indonesia, agar Indonesia lakukan pemblokadean melalui diplomasi menteri luar negeri, disamping itu juga, ia membangun block di dalam ULMWP agar terbangun kesan buruk oleh negara pendukung terhadap ULMWP. Salah satu yang Ia lakukan adalah gagalkan Petisi Papua Merdeka yang bertujuan menuju ke dewan HAM PBB di Jenewa”.

“Setiap upaya dilakukan, bertujuan hanya untuk menggiring perjuangan Papua Merdeka ini menuju ke Dialog Jakarta-Papua dan West Papua dijadikan daerah Istimewa seperti korbannya nasib Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Aceh pernah berjuang untuk Merdeka seperti Papua sekarang ini, Namun perjuangan mereka gagal karena semua berhasil digiring ke Dialog, dan hasilnya sekarang Aceh menjadi daerah istimewa, sehingga kemerdekaan yang mereka perjuangkan "Merdeka di dalam NKRI-Indonesia" seperti yang sekarang ada,”.#Fakta.

#KEDUA : 
“Perjuangan Papua Merdeka yang diperjuangkan sejak tahun 60an 70an, 80an, 90an hingga berujung pada Kongres 2000, dan Kongres 2011 semua sudah terakomodir di dalam “United Liberation Movement For West Papua ULMWP” di Vanuatu atau sering disebut dengan (Deklarasi Sarlana) 6 Desember 2014. Dan, Rakyat Papua bersama para pejuang sejati sedang mendukung ULMWP untuk menuju Referendum, dan mendorong West Papua menjadi sebuah negara yang Merdeka berdaulat penuh”. (Jadi Kemerdekaan yang diperjuangkan—nya adalah "Merdeka terlepas dari Hukum NKRI-Indonesia).

“Mereka berjuang agar status perjuangan West Papua ini diselesaikan melalui Referendum seperti Timor Leste dan menuju mendirikan Negara”.

“Pada tahun 2017, ULMWP telah menetapkan dan memutuskan untuk dilakukan penggalangan Petisi manual di seluruh West Papua, dan akhirnya berhasil digalang dengan presentase 70% penduduk pribumi West Papua. Petisi tersebut telah dikemas dalam bentuk dokumen dan sudah diserahkan kepada PBB untuk diproses”.

“Mereka berdiri tegak pada rel pejuang Papua Merdeka dan fokus mengikuti setiap tahapan maupun proses yang didorong melalui ULMWP sejak Kepemimpin Octovianus Mote hingga sekarang Benny Wenda”.

Jadi, “proses dan tahapan yang dilaluli sudah jelas. Kita pejuang akan keliru dan merasa bingung hingga akan salah melangkah, itu hanya karena “#Tidak_tahu”, dan rakyat akan korban sia-sia. Ini berbahaya bagi Nasib bangsa Papua ke depan, mari kita kawal dan mengerti kondisi ini baik”.

WaSalam...!!!
__________________
#DIALOG vs #RERERENDUM

- Proses "dialog" - (Pengkondisian menuju dialog sudah terjadi dan sedang berlangsung),

- Proses "referendum" - (Langkah menuju Referendum melalui Internationally Supervisedvote For West Papua sudah sedang menuju)

#InternationallySupervisedvoteForWestPapua
#LetWestPapuVote
#ReferendumForWestPapua
__________________
Kalo ko peduali perjuangan Papua Merdeka, tolong teruskan pesan ini minimal ke 100 orang teman anda.

T E R U S K A N ...!! Ke 100 orang teman FB yang lain.

Friday, 18 March 2022

Seluruh rakyat West Papua dari Sorong sampai Merauke, kami serukan dukung perang gerilya di Freeport




Kami juga tegaskan, mereka bukan KKB, KKSB, GPK, GSPK dan sejenis gerakan terorisme lainnya seperti yang dikatakan kolonial Indonesia --- mereka adalah pagar negara kami West Papua yang bersatu dalam “West Papua Army”.

TPN-PB, TNPB dan TRWP semuanya adalah “West Papua Army” --- ULMWP sebagai lembaga penanggung jawab Politik bangsa Papua siap mengambil alih negara West Papua dari tangan kolonial Indonesia.
Dukung perang gerilya West Papua Army dari satuan TPN-PB, hentikan aktifitas pertambagan ilegal yang dilakukan Freeport di Tembagapura, Papua!
Damai Tuhan beserta, WaSalam...!!
Bazoka Logo
Kepala Biro Politik ULMWP

Wednesday, 19 January 2022

Lama Tak Muncul, TPNPB OPM Klaim Tembak Mati 2 TNI

Ndugama, Papua, Gatra.com- Hampir satu bulan tidak muncul, kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim menembak mati dua anggota TNI. Ceritanya, pada Sabtu, 8 Januari 2022, pasukan TPNPB Kodap III Ndugama-Derakma menyerang pos tentara Indonesia di distrik Mugi. "Dalam penyerangan di pos TNI ini, 2 anggota TNI tewas, dan satu ekor anjing pelacak tewas," kata Bellia Kogeya, komandan operasi Kodap 3 Ndugama-Derakma.

"Dan beberapa anggota luka-luka. Sementara pihak kami pasukan TPNPB tidak ada yang korban bahkan luka-luka pun tidak ada. Kami semua lolos dari peluruh-peluruh tentara Indonesia," katanya kepada Gatra.com.

Bellia Kogeya menegaskan bahwa TPNPB tidak akan berhenti berperang sampai Papua Merdeka. "Kami TPNPB masih perang dari orang tua kita sampai hari ini kami angkat senjata dari 2016 sampai 2021 dan kami sudah memasuki tahun 2022," katanya.

"Sehingga kami pesan kepada orang asli Papua jaga rakyat kami Nduga yang ada pengungsi di mana-mana dari 2018 sampai hari ini," katanya.

"Perang suku atau saudara yang di Wamena itu segera selesaikan secara budaya. Kami TPNPB tegas menolak perang (konflik horizontal) yang sedang berlangsung itu," tegasnya.

Editor: Rohmat Haryadi

Thursday, 18 November 2021

Pastor Katolik Minta Dunia Internasional Dukung Perdamaian Papua

Seratus sembilan puluh empat Pastor Katolik di Tanah Papua mengirim seruan perdamaian pada Kamis (11/11) pagi. Selain imbauan gencatan senjata TNI/Polri dan OPM, mereka juga berharap dunia internasional lebih peduli terhadap konflik di kawasan ini.

Situasi Papua dan Papua Barat yang tidak pernah lepas dari konflik bersenjata, mendorong Gereja Katolik bersuara lebih keras dan tegas. Sebelum ini, telah ada seruan moral 147 Pastor Katolik Papua pada 10 Desember 2020 dan permintaan genjatan senjata dari 36 Imam Projo Keuskupan Timika 31 Oktober lalu.

Selain menyebut bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah,194 pastor Katolik ini bahkan berharap ada kepedulian dari dunia internasional, seperti dinyatakan Pastor Alberto John Bunai, Pr ketika membacakan seruan itu. 

“Dengan tegas mendukung diundangnya Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, supaya dapat melihat dan mendengar sendiri bagaimana kondisi HAM yang sebenarnya di Papua,” papar Pastor John Bunai.


Berkonflik dan Miskin

Dalam pernyataan yang sama, para pastor juga meminta kepada duta besar negara-negara sahabat untuk turut membantu. Mereka diharapkan turut mendesak semua kubu yang berperang, TNI/POLRI maupun TPN-OPM agar segera mengadakan gencatan senjata atau jeda kemanusiaan.

Gereja Katolik di Papua juga menyampaikan pesan ke Duta Besar Vatikan di Jakarta, sebagai perwakilan Gereja Katolik sedunia, bahwa Otonomi Khusus yang sudah berjalan 20 tahun di Papua, telah gagal mencapai tujuan. Papua kaya akan sumber daya alam, kata Pastor, tetap rakyatnya berada miskin.

Data BPS yang menyebut Provinsi Papua dan Papua Barat adalah wilayah termiskin pertama dan kedua di Tanah Air, dengan tingkat kemiskinan 28,6 persen dan 21,7 persen.

Seruan juga disampaikan kepada pemimpin negara-negara, yang memberikan bantuan dana kepada Pemerintah RI untuk pembangunan dan kesejahteraan Papua.

“Kami berseru kepada negara dan instansi pemberi dana pembangunan di Papua agar meninjau kembali kerja sama yang dibangun selama ini. Sebab yang terjadi di Tanah Papua adalah pembangunan sarana fisik sebagai prioritas, penambahan pasukan organik hampir di seluruh Tanah Papua,” papar Pastor John Bunai.

Gereja Katolik juga menilai di Papua terjadi pemaksaan kehendak, tindakan kekerasan, pembungkaman ruang demokrasi, pembunuhan yang tidak ditindak, dan kriminalisasi terhadap awak media yang berbicara tentang kebenaran dan keadilan.

“Bahkan seruan para Pastor dipandang miring, malah mereka dinilai sebagai separatis pendukung TPN-OPM,” tambahnya.

Para Pastor juga mendorong munculnya pertanyaan mengenai dana bantuan yang diberikan -- apakah dipakai untuk membiayai pasukan yang beroperasi di Tanah Papua; apakah dipakai untuk menambah peralatan perang demi penembakan dan pembunuhan Orang Asli Papua (OAP); dan apakah dipakai dalam upaya genosida dan ekosida secara perlahan.

Gereja Katolik juga mendorong pemerintah Indonesia agar segera membuka ruang dialog dengan masyarakat Papua, khususnya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Semua pihak diingatkan bahwa sejak ribuan tahun lalu, Papua bukanlah tanah kosong. Ada banyak suku OAP dalam tujuh wilayah adat yang telah mendiaminya. Sejak 1969, Papua masuk menjadi bagian Indonesia. Karena itulah, negara wajib melindungi dan mensejahterakan rakyat. Menciptakan keadilan dan perdamaian abadi bagi seluruh rakyat.

Kenyataannya, di Papua yang terjadi justru sebaliknya, dan karena itulah gereja merasa perlu bersikap. Gereja juga prihatin dengan dugaan praktik-praktik bisnis tidak etis yang dilakukan segelintir orang, dan mengorbankan warga Papua. Pengerahan pasukan keamanan disinyalir menjadi bagian dari pengamanan terhadap praktik bisnis ini.


Sikap Terbuka Menguntungkan

Aktivis pembela HAM, Theo Hesegem, mempertanyakan sikap pemerintah Indonesia yang masih menutup Papua dari dunia internasional. Padahal desakan sudah diberikan sejumlah negara, khususnya negara-negara yang tergabung dalam Organisation of African, Caribbean and Pacific States (OACPS). Negara-negara ini kerap berusaha menyudutkan Indonesia dalam pertemuan-pertemuan PBB, dengan permintaan untuk membahas kondisi Papua.

Dalam pernyataannya pada 1 September 2021, OACPS menyatakan telah meminta kepada lembaga PBB, untuk mengirim sebuah misi ke Papua. Misi ini bertugas untuk menyusun laporan kondisi HAM, berdasar bukti-bukti di lapangan.

Menurut Theo, jika pemerintah Indonesia tidak segera membuka Papua, maka akan muncul kecurigaan bahwa memang sesuatu terjadi di sana.

“Menurut saya saatnya untuk PBB bisa masuk ke Papua. Kalau Indonesia tidak mengizinkan PBB masuk ke Papua terkait dengan isu hak asasi manusia, berarti logika berpikir kita itu Indonesia ada kesalahannya,” kata Theo.

Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua ini mengutip pernyataan Kementerian Luar Negeri yang mengatakan bahwa di Papua tidak ada pelanggaran HAM. Sejalan dengan pernyataan itu, kata Theo, jika memang tidak ada pelanggaran HAM, Komisi HAM PBB sebaiknya diizinkan masuk. Dengan begitu, katanya, mereka bisa membuktikan klaim yang disampaikan pemerintah Indonesia itu.

“Kalau pemerintah Indonesia tidak mengizinkan, berarti kan ada sesuatu yang sedang ditutupi, yang ujungnya bisa-bisa muncul kecaman dari negara lain,” tambahnya.

Justru dengan memberi izin Komisi HAM PBB masuk, katanya, Indonesia akan keluar dari sorotan terkait isu HAM di Papua. Dugaan-dugaan yang selama ini muncul dalam berbagai pertemuan internasional, dapat ditemukan jawabannya.

“Tetapi, bukan hanya Komisi HAM PBB, termasuk juga wartawan internasional juga ikut dilibatkan masuk sehingga ada keterbukaan, transparans, baik oleh pemerintah atau Papua. Kira-kira siapa yang tipu, siapa yang benar,” ujarnya.

Tentu saja, aktivis HAM di Papua akan bekerja sama dengan pihak internasional untuk menelusuri persoalan ini sampai selesai. Theo bahkan menjamin, para aktivis ini tidak akan berpihak, baik ke pemerintah Indonesia maupun pihak OPM. Tujuan mereka adalah membantu pemerintah dan masyarakat Papua, mencari solusi mengakhiri konflik yang terjadi. Sementara ini, untuk mengatasi kondisi yang kian memanas di Papua, Theo mendesak adanya pembicaraan damai kedua belah pihak.

Pembicaraan itu akan berhasil jika di antara pemerintah Indonesia atau pihak Jakarta, dan masyarakat Papua, ada pihak independen yang menjadi jembatan. Tidak mungkin jika mediasi dijalankan oleh pemerintah sendiri karena masyarakat Papua tidak akan percaya pada proses itu.

Theo juga mengkritisi Presiden Jokowi, yang sudah berkali-kali berkunjung ke Papua tetapi belum berhasil menyelesaikan konflik bersenjata di sana. Kunjungan itu, kata Theo, seolah hanya sebagai seremonial saja.

“Masyarakat Papua sedang mengalami krisis kemanusiaan. Tetapi saya tidak mengerti dengan pandangan seorang Presiden, yang melakukan kunjungan berkali-kali, dan gagal menyelesaikan konflik bersenjata di Papua,” kata Theo. [ns/ab]

Source: VOA