Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label ULMWP. Show all posts
Showing posts with label ULMWP. Show all posts

Tuesday, 26 October 2021

KO BACA, SUPAYA KO TAU

Upayah Diplomasih Politik ULMWP, sudah nyata dan sangat jelas ditingkat Internasional sesuai dengan Roodmap/Petah Jalan ULMWP yang ditetapkan saat itu pada thn 2016, di Vanuatu..

Roodmap/Peta Jalan ULMWP, adalah melobi dan meyakinkan Negara2 Sub-Regional (MSG),, Regional (PIF,, Africa Union,, Caricom),, Inter-Regional (ACP), dan Internasional (PBB).. 

Perkembangan terakhir setelah Resolusi Forum 79 negara anggota ACP, yang meng-Adopsi Resolusi MSG dan PIF, 2019,, dan kemudian ditambah dengan Sikap Pemerintah Selandia Baru,, Australia, Inggris dan Belanda, maka saat ini dinyatakan sudah ada 83 Negara yang menyatakan Sikap Dukungan Politik terhadap Diplomasi ULMWP tentang RESOLUSI HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI/REVERENDUM, bagi Bangsa West Papua.. 

83 negara anggota PBB, telah mendukung dan mendesak Komisi Tinggi HAM. PBB, segera ke Tanah West Papua untuk Investigasi berbagai kasus pelanggaran HAM, yang sudah dan sedang terjadi sejak lama (1960 - 2021)..

Tuhan telah menyatakan Kuasa-Nya dalam beberapa Rentetan Peristiwa Penting yaitu;

1. Presiden ULMWP, Tn. Benny Wenda memimpin delegasi Diplomat ULMWP, dan menghadiri Undangan Pertemuan Tingkat Tinggi Pemimpin Negara-negara MSG, di Port Moresby, PNG, pada pertengahan Februari 2018.. dan hasilnya Aplikasi baru ULMWP, untuk menjadi Anggota penuh di MSG, dinyatakan memenuhi Syarat, dan akan diumumkan oleh Sekertariat MSG di Vanuatu..

2. Presiden beserta Diplomat ULMWP, bersama Pemerintah Vanuatu menghadiri Undangan Pertemuan Tingkat Tinggi Pemimpin 18 Negara PIF, pada awal bulan Desember 2018, di Tuvalu, yang melahirkan Resolusi Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi bangsa West Papua..

3. Presiden dan Diplomat ULMWP, bersama Pemerintah Vanuatu menghadiri Undangan Pertemuan Tingkat Tinggi Pemimpin Negara 79, ACP, pada awal Desember 2019, di Africa. Resolusi ACP, sangat jelas yaitu Mendukung Hak Penentuan Nasib Sendiri dan Mendesak Komisi Tinggi HAM. PBB, untuk Investigasi Pelanggaran HAM ditanah Papua..

4. Presiden dan Diplomat ULMWP, menghadiri Undangan 8 Anggota Parlemen selaku Partai Pemenang Pemilu atau Partai berkuasa saat ini di Inggris pada pertengahan November 2020, dan akhirnya Parlemen mendesak Pemerintah Inggris untuk mendukung Resolusi 79, negara ACP, dan Mendesak Komisi Tinggi HAM. PBB, segera Investigasi ke West Papua..

5. Presiden, dan Diplomat ULMWP, menghadiri Undangan 7 anggota Parlemen selaku Partai Pemenang atau Patai bekuasa di Belanda, pada pertengahan Desember 2020, yang akhirnya Parlemen mendesak Pemerintah Belanda untuk segera Mendukung Resolusi ACP,, dan Mendesak Komisi Tinggi HAM. PBB, segera Investigasi ke tanah Papua..

6. Dan kemarin awal januari 2021, setelah Deklarasi Pemerintahan Sementara ULMWP,, Tn. Presiden dan Diplomat ULMWP, telah di Undang dan menghadiri Pertemuan Parlemen Uni Eropa, termasuk Spanyol, Jerman dan Prancis untuk meng-UPDATE perkembangan situasi Politik dan HAM diatas Tanah West Papua..

Dan Juga terakhir Tn. Presiden dan Diplomat ULMWP, sudah bertemu serta meng-Update seluru Perkembangan Politik dan HAM atas Tanah Papua kepada Puan. Ketua Dewan HAM, PBB, yaitu perempuan asli Melanesia dalam sesi khusus.. Semoga..!!!

Tn. Presiden ULMWP, memberi KESAN dan PESAN pada kesempatan Tahun Baru 2021, yaitu; 

1. KESAN; 
Beberapa peristiwa penting tersebut diatas bukan karena kehebatan dan kepintaran kita Manusia, melainkan semata2 hanya Kasih dan Anugerah Tuhan Yesus Kristus selaku Raja diatas segala Raja bagi Rakyat West Papua..

Kolonial Indonesia memiliki fasilitas teknologi modern dan mengeluarkan Triliunan Dana Politik untuk Kampanye menggagalkan Diplomasi ULMWP, di seantero dari 193, negara2 anggota tetap di PBB, maka secara Material dan Logika Manusia yaitu Diplomasi ULMWP, dengan mudah dapat digagalkan oleh Otoritas Diplomat Kolonial Indonesia, namun hanya satu yang bangsa WP yakini bahwa Tuhan Yesus adalah Raja yang memiliki Kuasa diatas segalanya dapat berkehendak dan berperang untuk membelah kita yang tertindas..

2. PESAN; 
Persatuan adalah Kekuatan Utama yang Tuhan Kehendaki dan Tuhan Pimpin untuk kita mengakhiri Penderitaan dan Ratapan Panjang bangsa West Papua, maka sebaiknya dan sejujurnya kita harus bersatu dalam Motto Nasional kita yaitu One Soul - One People ( Satu Jiwa - Satu Bangsa )..
Kita semua hanya Alat/Media yang Tuhan gunakan untuk menggenapi Misi-Nya diatas bumi tercinta West Papua..
Kita wajib ber-Satu, saling meng-Koreksi dan Melangkah Maju bersama Kebenaran Sejarah Perjuangan Bangsa Kita, West Papua.

Akhir kata yaitu Bangsa Papua telah di Nubuatkan bahwa;

" Barang siapa yang bekerja BENAR dan JUJUR untuk Tanah West Papua,, Dia akan mendapat Satu Tanda HERAN, kepada Tanda HERAN yang Lain "

Rencana Tuhan sedang ter-GENAPI.

Thursday, 21 October 2021

Selamat HUT Konstitusi West Papua

Kala itu, situasi dan dinamika eksternal maupun internal telah (sangat) menentukan kemenangan bangsa Papua hari ini. Hari itu (20/10) di alam terbuka pada siang hari, bertempat Port Numbay (Jayapura) bangsa Papua menyatakan “Siap Bernegara” — disaksikan ribuan rakyat West Papua bersama dengan ribuan Komunitas Makhluk lainnya.
Dan hari ini, kami berdiri tanpa ragu, Allah Wa Wa Wa!

Selamat HUT ke — (I) Konstitusi West Papua (ULMWP)
20 Oktober 2020 — 20 Oktober 2021

“Bertekad untuk Menang, karena Benar”
________
Rujukan: 
(1). https://www.abc.net.au/indonesian/2020-10-27/gerakan-pembebasan-west-papua-bentuk-konstitusi-sementara/12818044

#ULMWP #UUDS #WestPapua #FreeWestPapua

Wednesday, 20 October 2021

Waromi mengajak dua faksi deklrator ULMWP TETAP Solid

Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Negara Federal Republik Papua Barat, Edison Waromi mengajak dua faksi deklrator United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP—Parlemen Nasional West Papua dan West Papua Nasional Coalition for Liberation—menjaga keutuhan ULMWP. 

Hal itu disampaikan Waromi sebagai sambutan resminya dalam peringatan 10 tahun Deklarasi Pemulihan Negara Federal Republik Papua Barat di Port Numbay, Kota Jayapura, pada Selasa (19/10/2021).

Edison Waromi menyatakan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) selaku pendiri ULMWP terus memperhatikan dinamika internal maupun eksternal ULMWP pasca Konferensi Tingga Tinggi Komite Legislatif (KTT KL) ULMWP Desember 2019 dan November 2020. Pihaknya juga memdukung penyelenggaraan KTT II ULMWP pada 2021.

“Negara Federal Republik Papua Barat sebagai pendiri ULMWP tetap dan senantiasa mendukung penuh kepimpinan ULMWP. Maka perlu KTT untuk [agar semua dinamika itu] dibicarakan, diselesaikan, dan disahkan menjadi agenda bersama bangsa Papua melalui ULMWP,” kata Waromi.

Waromi menyatakan berbagai dinamika yang terjadi pasca kedua pertemuan tingkat tinggi itu tidak boleh menyebabkan perpecahan dalam perjuangan. Dinamika itu harus menjadi bahan permenungan bersama, dan menjadi awalan untuk membangun kekuatan baru untuk melangkah bersama ULMWP.

Woromi menyatakan ULMWP sebagai rumah bersama dan jembatan emas tidak boleh kosong dan putus. “Siapapun kita orang Papua, tidak bisa meninggalkan ULMWP. ULMWP telah menjadi rumah besar, rumah bersama bangsa Papua. Ia menjadi jembatan emas bangsa Papua untuk menyeberang masuk di rumah Melanesia, Pasifik, Afrika, dan dunia internasional,” kata Woromi.

Waromi mengajak semua pihak memperkuat ULMWP untuk mewujudkan tuntutan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua. Penentuan nasib sendiri diyakini menjadi jalan menuju kemerdekaan dan kedaulatan politik dan ekonomi bangsa Papua. 

Menurut Waromi, NFRPB mendukung kerja panitia mempersiapkan penyelenggaraan KTT ULMWP pada 2021. “[Kami] meminta Panitia KTT II ULMWP untuk menyukseskan KTT ULMWP pada 2021, sesuai dengan Konstitusi ULMWP,”ungkapnya.

Sekretaris NFRPB, Markus Haluk menambahkan deklarasi NFRPB di Lapangan Zakeeus, Padang Bulang, pada 19 Oktober 2011 merupakan peristiwa bersejarah yang mengantar bangsa Papua menuju persatuan dalam perjuangan menuntut kemerdekaan bangsa Papua. Persatuan itu terus membawa bangsa Papua membawa isu Papua kembali ke meja Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

“[Deklarasi itu peristiwa] sejarah yang memungkinkan [berbagai faksi gerakan Papua merdeka] bersatu dalam ULMWP untuk antar Papua ke Melanesia, Pasifik, Afrika, hingga Sekretaris Jenderal PBB bicara di podium PBB untuk masalah Papua. Berdoa dan kerja, Tuhan Yesus jaga kita semua,” kata Haluk yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor ULMWP di West Papua. (*)

https://jubi.co.id/peringati-10-tahun-deklarasi-negara-republik-federal-papua-barat-ingin-perkuat-ulmwp/amp/

Tuesday, 12 October 2021

Artikel Kesadaran Bangsa : DULU OPM, Sekarang ULMWP

Oleh Gembala Dr. Socratez Yoman

Victor Mambor wartawan senior Papua mengatakan: 

"Dulu OPM, sekarang namanya ULMWP." 

Rex Rumakiek, salah satu Tokoh OPM yang berada di Australia mengatakan: 

"ULMWP adalah roh baru dari OPM "
Sementara Filep J.S. Karma mengakui: 

"Ketua resmi OPM dan ULMWP itu Tuan Benny Wenda. Karena, OPM adalah ULMWP dan ULMWP adalah OPM." 

(Sumber: Kami Bukan Bangsa Teroris, Yoman, 2021:57-58). 

Theo van den Broek mengatakan: 

"Benny Wenda adalah Ketua ULMWP dan KNPB adalah anggota ULMWP. Organisasi ULMWP dibentuk supaya sejumlah faksi politik yang berbeda di Papua dapat bersatu dan bersama dapat mengambil langkah untuk memperjuangkan sejarah Papua..." (Sumber: Tuntut Martabat, Orang Papua Dihukum, 2020:32). 

Dewan Gereja Papua (WPCC) mendukung ULMWP sebagai Rumah Bersama rakyat dan bangsa Papua Barat. Dasar dukungannya, karena selama 50 tahun lebih rakyat dan bangsa Papua berjuang dengan banyak kelompok dan itu memperpanjang (prolong) penderitaan rakyat Papua. Dewan Gereja Papua (WPCC) juga memberikan surat rekomendasi kepada Dewan Gereja Dunia (WCC) pada 17 Februari 2019 supaya Dewan Gereja Dunia juga memperhatikan dan mendukung ULMWP. 

Pendeta Dr. Benny Giay, Moderator Dewan Gereja Papua (WPCC) pada 2 Januari 2021 menegaskan: 

"...Komunitas internasional sudah tangkap apa yang sudah dibuat oleh pimpinan ULMWP pada 1 Desember 2020 di Inggris. Deklarasi Benny Wenda di Inggris ditangkap orang lain dan mereka memanfaatkan deklarasi itu dan menekan Indonesia...Sekarang banyak orang sudah mengerti persoalan kemanusiaan dan ketidakadilan di Papua. Banyak orang mendukung orang Papua dalam semangat solidaritas kemanusiaan secara global. Bagaimana kita menjaga dan mendukung ULMWP. ...ULMWP wadah politik resmi milik rakyat dan bangsa Papua, bukan milik perorangan dan suku tertentu....jangan merusak atau mengganggu ULMWP dengan berbicara sana-sini dengan media." 

(Sumber: Kami Bukan Bangsa Teroris: Yoman, 2021:157-159). 

Perlu dimengerti dan disadari oleh para pejuang keadilan, perdamaian, martabat kemanusiaan, kesamaan dejarat, perdamaian dan hak penentuan nasib sendiri rakyat dan bangsa Papua Barat ialah keberadaan ULMWP sama dengan ANC di Afrika Selatan, PLO di Palestina dan Fretilin di Tomor Leste. 

Jadi, ANC di Afrika Selatan, PLO di Falestina dan Fretilin di Timor Leste dan ULMWP di West Papua. 

ULMWP berjuang untuk tegaknya kembali martabat dan kedaulatan rakyat dan bangsa West Papua 1 Desember 1961 sebagai Hari Kemerdekaan bangsa Papua. 1 Desember 1961 yang sudah dikenal luas dan diperingati oleh simpatisan dan pendukung Papua Barat di berbagai Negara secara global/internasional. 

Presiden Republik Indonesia Ir. Suekarno pernah mengakui: 

"Bubarkan Negara Papua" buatan Belanda 1 Desember 1961. 

Rakyat dan bangsa Papua Barat pernah merdeka dan berdaulat sebagai bangsa 1 Desember 1961 dan itu dibubarkan atau dianeksasi oleh Indonesia. 

Mari, kita dukung dan jaga ULMWP sebagai Rumah Bersama, Perahu Bersama dan Honai Bersama. 

Setiap orang boleh berbeda pendapat dan boleh tidak senang dengan Ketua ULMWP, tetapi, INGAT, jangan pernah bocorkan perahu besar ULMWP karena semua penumpang, rakyat dan bangsa Papua beada dalam perahu ULMWP. 

Musuh yang melawan dan berusaha bocorkan perahu ULMWP berarti itu musuh bersama rakyat dan bangsa Papua Barat. 

Ingat! Sadar! Jangan lupa! 
"Dulu OPM, Sekarang ULMWP." 

Dunia terus berubah dan berkembang. Mari, kita ikuti dinamika yang terus berubah dan berdinamika. Kita boleh ingat sejarah masa lalu, tapi kita jangan berpikir statis dan berdiri pada sejarah yang sudah tidak relevan. 

Hari ini, kita melawan kolonialisme, kapitalisme, militerisme, rasisme, fasisme, ketidakadilan, pelanggaran berat HAM, genosida (genocide), sejarah pepera 1969 yang tidak demokratis yang dimenangkan ABRI dengan moncong senjata. 

Doa dan harapan penulis, tulisan ini menjadi berkat dan membuka sedikit wawasan tentang ULMWP. 

Selamat membaca dan merenungkan!

Ita Wakhu Purom, Selasa, 12 Oktober 2021 

Penulis: 
1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua. 
2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).
3. Anggota: Konferensi Gereja-Gereja⁰ Pasifik (PCC).
3. Anggota Baptist World Alliance (BWA).
__________

Monday, 20 September 2021

Perjuangan politik Papua Merdeka: Kami Sudah Merdeka



West Papua sudah siap bertanggung jawab mendirikan negara diluar kedaulatan hukum dan politik negara kesatuan republik indonesia.

Langkah-langkah Perjuangan politik West Papua merupakan syarat mutlak demi kemerdekaan West Papua [Mendirikan Negara West Papua], yaitu  :

★ Kami sudah punya Undang-Undang Dasar dan Pemerintah Sementara (Provisional Government of West Papua | ULMWP)

★ Kami sudah punya Presiden dan Perdana Menteri;

★ Kami sudah punya 12 Kabinet Menteri yang mencakup semua bidang;

★ Kami sudah punya Kedutaan Besar (Kedubes) di seluruh dunia;

★ Kami sudah punya pagar negara Pemerintah Sementara, yakni “West Papua Army” dengan Panglima Komandannya Chief. Gen. Mathias Wenda dan Wakil Panglimanya Gen. Goliath Tabuni berserta lima (5) kepala staf;

★ Kami sudah punya Kepolisian West Papua (West Papua Police) sebagai penegak hukum Pemerintah Sementara;

★ Kami sudah punya Visi dan Misi perjuangan kemerdekaan West Papua yang jelas (tidak sporadis seperti yang di-cap kolonial Indonesia);

Kami sudah siap!

West Papua siap bernegara, dengan Visi-nya “Green State” — kemerdekaan West Papua adalah keselamatan bumi.

#FreeWestPapua #WestPapua #GreenState

Saturday, 11 September 2021

Sosialisasi Green State Vision Pemerintahan Sementara West Papua di Pegunungan Bintang, West Papua

Pegunungan Bintang, Lapago | Pemerintah Sementara West Papua (United Liberation Movement for West Papua) Suku Ketengban di Pegunungan Bintang, West Papua menggelar diskusi publik bersama rakyat West Papua wilayah setempat, Rabu (8/09/2021).

Dalam diskusi tersebut dibahas beberapa topik penting termasuk sosialisasi tentang agenda Pemerintah Sementara, salah satunya adalah tentang Visi Pemerintah Sementara West Papua yaitu “Green State Vision” atau Surga Kecil di Bumi.

Selain itu didiskusikan juga tentang situasi terkini West Papua dan soal Tapol Rasisme Papua yakni: Victor Yeimo dan Frans Wasini yang masih mendekam di penjara kolonial Indonesia agar segera dibebaskan tanpa syarat, sebab mereka adalah korban rasisme.
Telep, Telep, Telep!!!

#Ketengban #WestPapua #GreenStateVision #FreeWestPapua #FreeVictorYeimo #FreeFransWasini

Thursday, 2 September 2021

MOSI TIDAK PERCAYA RAKYAT PAPUA TERHADAP KEPEMIMPINAN BENNY WENDA

KEPEMIMPINAN BENNY WENDA, YANG DIPERALAT OLEH KAPITALIS BARAT TERBUKTI MENGHANCURKAN PERJUANGAN BANGSA PAPUA.

Latar belakang Benny Wenda adalah bukan seorang pejuang atau activists yang loyalist, Benny Wenda begabung dalam perjuangan bangsa Papua secara kebetulan, Benny Wenda sendiri Bukan seorang activists Papua Merdeka yang MENGERTI Strategy Dan TAKTIK dalam perjuangan bangsa PAPUA, sehingga secara idiology Benny Wenda tidak memiliki determinansi Dan kesiapan yang matang yang mampu memimpin perjuangan bangsa PAPUA. 
Keluarga Benny Wenda Juga MERUPAKAN keluarga yang MENERIMA Kolonial NKRI LEWAT PROSES PEPERA 1969, termasuk Matias Wenda adalah PEJUANG PEPERA 1969 yang MEMPERTAHANKAN NKRI harga mati saat itu di Jayawijaya nama Wamena Versi NKRI, Matias Wenda Juga saat itu ikut ramai Karena alasan sosial Dan bergabung bersama TPNPB OPM pada tahun 1976 setelah peristiwa di kecamatan piramid, Karena modal Matias Wenda adalah bekas Guru Dan Toko PEPERA maka kepemimpinan TPNPB dipercayakan kepada Matias Wenda namun MOTIFnya seorang Matias Wenda yang tidak kuat MEMAHAMI idiology perjuangan bangsa PAPUA maka akhir hidupnya bukan lagi memimpin TPNPB OPM tetapi dari kudeta ke kudeta yang DILAKUKAN dimarkas Besar OPM TPNPB VICTORIA Dan kini Matias Wenda berali profesi kepada Militer tandingan OPM TPNPB YAITU milisi TRWP yang dibentuk oleh anak bibitan PEPERA 69 adalah Sem Karoba yang KELUARGA nya semua orang orang yang MENYUKSESKAN PEPERA diwamena wilayah Barat, Dan semua keluarga Sem Karoba merupakan kaki tangan TNI NKRI yang membawa jalan menembak pasukan pasukan TPNPB OPM di willayah Kelela Dan Bokondini pada gejolak tahun 1977.

"MAKA ITU TIDAK HERAN USAHA MEMBUNUH IDIOLOGY PERJUANGAN BANGSA PAPUA OLEH SEM KAROBA DAN BENNY WENDA ADALAH PROSES MATANG ATAS DASAR KEPENTINGAN KOLONIALIS NKRI"..selanjutnya..???

Setelah Sem Karoba dibiayai oleh Kolonial NKRI bersama Dukungan Kapitalis Freeport MCMORAN di Inggris Raya, Sem Karoba mengatur siasat untuk menghancurkan perjuangan bangsa PAPUA bersama kapitalis International yang BERBASIS di Inggris.

Sem Karoba dengan gelar masternya yang diberikan oleh kapitalis pemerintah Inggris MENGATUR semua skenario untuk mencetak Benny Wenda sebagai pemimpin Nasional bangsa Papua tanpa Benny Wenda Memiliki kemampuan secara idiology, startegy Dan TAKTIK. Benny Wenda DIATUR skenario nya ditangkap Lalu dibackup oleh kapitalis sejak awal dalam penjarahannya di abepura Jayapura. 

Perkenalan awal Benny Wenda dengan Intelligent Kapitalis saat Benny Wenda dipenjarah, Semuanya diatur oleh Sem Karoba bersama kapitalis International yang BERBASIS di Inggris Dan Hongkong.

JENIFER ROBINSON adalah perempuan Intelligent Inggris yang lihai dengan kecantikannya menggodah semua lelaki Demi mempertahankan kepentingan kapitalis BARAT diPapua, Jenifer Robinson membackup Benny Wenda sejak 2003 di Jayapura, Dan Benny Wenda menjadi target kapitalis, kini telah TENGGELAM dalam hegemony Dan skenario kapitalis untuk menghancurkan perjuangan bangsa PAPUA.

Akhirnya kapitalis berhasil Juga menyusup masuk ke TUBUH perjuangan bangsa PAPUA.

Kapitalis Melalui Sem Karoba Dan Jenifer Robinson bersama Benny Wenda Benar Benar merongrong eksistabilitas Dan soliditas perjuangan bangsa PAPUA bahwa KEKUATAN PERJUANGAN OPM TPN dari dulu yang sudah eksis bertahun tahun, digoyahkan atas nama PERSATUAN Dan issue issue International yang bersifat sporadic.

Usaha untuk MENGUBAH nama OPM TPNPB dilakukan dengan SEGALA macam Cara, dibentuk bermacam macam nama groups SEPERTI, DEMAK, WPNCL, TRWP, WPA dll.. Adalah bagian dimana Cara kapitalis untuk menghapuskan sejarah kebenaran perjuangan bangsa PAPUA.

KINI TERBUKTI KEPEMIMPINAN BENNY WENDA benar benar menghancurkan perjuangan bangsa PAPUA:

Pembentukan IPWP Dan ILWP kedua badan ini sama SEKALI hanya nama Dan tidak Ada fungsi kerjanya, kapan ILWP MELAKUKAN advokasih hukum terhadap TAPOL napol Papua, atau Juga ILWP MEMBUAT sebuah study hukum soal sejarah perjuangan bangsa PAPUA Dan dilanjtkan kepada peradilan makamah International??? Hasilnya nihil Bukan???

Skenario kapitalis membawah Benny Wenda BERBASIS diinggris sebagai negara tertua yang memiliki watak Kolonial Dan kapitalis dan Juga Inggris sebagai kepala dari seluruh Negara Negara persemakmuran agar dapat MENGONTROL dukungan perjuangan bangsa Papua dibenua benua lain secara gampang, sehingga Buktinya sedang TERJADI saat ini.
BENNY WENDA berbasis dinegara tertua berwatak Kapitalis, yang Memiliki kepentingan Ekonomi di West Papua YAITU BP Dan FREEPORT yang saat ini memberikan trilliun poundsterling milik RAKYAT Papua kepada Inggris.

*Secara terpisah Benny Wenda Dan keluarga nya sedang menikmati hasil DARAH Dan AIRMATA Rakyat Papua bersama pemerintah Inggris*
Kehidupan Benny Wenda diinggris sudah SANGAT ISTIMEWA, berbicara Papua Merdeka hanya semacam mengisi waktu kosong sehingga tidak pernah serious biarpun Rakyat Papua sedang Dibunuh Dan bantai oleh NKRI.
Pemeberian Freedom of Oxford bagi Benny Wenda adalah kelas istimeweh bagi kepentingan pribadi Benny Wenda bukan untuk perjuangan bangsa PAPUA SEPERTI Nelson Mandela bagi bangsa AFRIKA.

BENNY WENDA berteriak Papua Merdeka hanya SLOGAN KOSONG untuk menipu rakyat Papua ..dst..

Jika pemerintah Inggris mendukung perjuangan bangsa PAPUA mengapa pemerintah Inggris tidak BERTINDAK secara absolute, karena Inggris adalah negera Besar yang memiliki legitimacy ???

Mengapa Inggris MEMAKAI Benny Wenda Dan Jenifer Robinson untuk menghancurkan perjuangan Bangsa PAPUA diwilayah melanesian, Pacific Dan African CARIBBEAN???

Dulu SEBELUM Benny Wenda memimpin ULMWP, perjuangan bangsa PAPUA Memiliki peningkatan yang significant, belum pernah MSG, PIF bahkan ACP mendukung Dan MENGAKUI Indonesia mengintegralkan West Papua sebagai bagian dari kolonial Indonesia. 
TETAPI setelah Benny Wenda memimpin ULMWP Indonesia Menang Politik secara mutlak dari forum MSG, PIF bahkan ACP Indonesia DIAKUI secara mutlak oleh Badan Badan regional tersebut. Bangsa PAPUA hanya diisukan sebatas pelanggaran HAM, sementara akar Masalah perjuangan bangsa PAPUA adalah Politik atau penentuan nasib sendiri MENUJU Merdeka Dan PENGAKUAN kedaulatan bangsa PAPUA.

Maka itu RAKYAT PAPUA ditipu HABIS HABISAN, oleh kapitalis yang memanfaatkan Benny Wenda Dan Jenifer Robinson, Vanuatu Juga ditipu, AFRIKA CARIBBEAN Juga DITIPU, semua DITIPU Dan yang lebih KORBAN adalah RAKYAT PAPUA.

Cara kapitalis atau kolonialis untuk menghancurkan perjuangan bangsa PAPUA adalah Mematikan sejarah kebenaran nya, Hal itu sudah dilakukan oleh Benny Wenda, sejak Benny Wenda PIMPIN ULMWP, Benny Wenda hendak MENGUBAH OPM ke ULMWP, Dan TPN ke TRWP, selanjutnya Benny Wenda yang tidak Memiliki Skil Dan kemampuan Militer MENGUBAH TPNPB ke WEST PAPUA Army, ini adalah Cara Cara kapitalis dalam menghancurkan perjuangan bangsa PAPUA.

Jika sejarah kebenaran perjuangan bangsa PAPUA sudah dihancurkan maka jangan PERNAH Kita fikir kalau perjuangan bangsa PAPUA Akan Ada KEKUATAN lagi.

Aksi aksi MEMBAWAH Petisi Manual 1,8juta Rakyat Papua, penipuhan 18 Negara Negara PIF Dan 79 NEGARA ACP mendukung perjuangan bangsa PAPUA adalah PENIPUHAN BESAR BENNY WENDA terhadap perjuangan bangsa PAPUA, penipuhan TERHADAP Tuhan Dan TULANG belulang pengorbanan RAKYAT PAPUA.

*Maka itu tidak Ada satupun Negara negara ACP 79 yang mendukung perjuangan bangsa PAPUA pada SIDANG UMUM PBB KE 75 sekarang*

Tujuan utama kapitalis BARAT adalah menghancurkan semua pondasi pondasi perjuangan bangsa PAPUA yang sudah diletakan oleh Diplomat Diplomat OPM selama 59 Tahun perjuangan bangsa PAPUA diwilayah wilayah melanesian, Pacific Dan Africa CARIBBEAN, Serta Australia Dan eropa.

Kepemimpinan Benny Wenda Sungguh Benar Benar menghancurkan perjuangan bangsa PAPUA yang dibangun oleh OPM TPNPB selama 59 Tahun,,,, OPM TPNPB dengan susah payah MEMBANGUN DIPLOMACY diseluruh dunia, kini dihancurkan oleh Benny Wenda atas kepentingan kapitalis asing.

"Sem Karoba saat ini sedang MENGONTROL BUSNIS Coffee Mbaliem Arabica di Wilayah Pegunungan Papua Dan Toko PapuaMart di Seluruh Papua Dan Benny Wenda Memiliki BISNIS perusahaan kontraktor nya yang dikelola oleh adiknya Albert Wenda dengan Dana MILYARAN RUPIAH dari propinsi Papua".

PENUTUP:
SELURUH RAKYAT BANGSA PAPUA harus berdoa kuat kepada Tuhan Dan MOYANG LELUHUR BANGSA PAPUA, agar kepemimpinan OPM TPNPB yang saat ini sedang BANGKIT dapat didukung sepenuhnya guna MENGAMBIL ALIH perjuangan bangsa PAPUA untuk Merdeka Dan berdaulat PENUH.

Demikian Dan diharapkan informasi diangkat ini dapat berarti bagi Kita sekalian.

Info PENTING Dan terpercaya oleh Papua inteligenc service (COPIS), edisi Khusus untuk media Dan konsumsi Rakyat Papua.

Monday, 23 August 2021

Freedom Jacob Caesar ditunjuk sebagai Duta Besar Afrika Barat untuk ULMWP — video muncul

Mogul bisnis dan kemanusiaan Ghana, Freedom Jacob Caesar, telah ditunjuk sebagai Duta Besar Afrika Barat untuk United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Freedom Jacob Caesar akan membantu perjuangan West Papua untuk merdeka dari Indonesia di bawah satu payung organisasi melalui dukungan diplomatik, keuangan, kemanusiaan, dan politik. 

Ini terjadi setelah industrialis dan filantropis Ghana berdiri dan menuntut jawaban Pemerintah Cina atas cara orang kulit hitam, termasuk orang Ghana, diperlakukan di puncak pandemi yang berlaku.

Serangan dari Pemerintah Indonesia

Freedom Jacob Caesar akan membantu dalam perjuangan pembebasan penduduk asli kulit hitam di Papua Barat yang telah diserang sejak tahun 1962 dari Pemerintah Indonesia untuk mengekstraksi sumber daya dan menguasai tanah, sebuah video di halaman Instagram-nya mengatakan.

Video lebih lanjut mengungkapkan bahwa kelompok hak asasi manusia memperkirakan lebih dari 500.000 warga sipil West Papua telah dibunuh selama beberapa dekade terakhir.

Upaya kemanusiaan Bediako 

“Osagyefo”' Freedom Upaya kemanusiaan Jacob Caesar Bediako dan kepedulian terhadap hak asasi manusia global menyebabkan pengangkatannya untuk membantu dalam perjuangan pembebasan rakyat. 

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) merupakan penyatuan tiga gerakan kemerdekaan politik utama yang mencari kemerdekaan untuk West Papua dari Indonesia. 

ULMWP dibentuk pada 7 Desember 2014, di Vanuatu yang menyatukan Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), dan Parlemen Nasional West Papua (PNWP).

Tonton videonya Jacob Caesar di bawah ini —
Video: (https://www.instagram.com/tv/CSzlEuxA5Lo)

____
Sumber berita, Yen(dot)com.gh:
(https://yen.com.gh/192612-freedom-jacob-caesar-appointed-west-african-ambassador-ulmwp-video-emerges.html)
____
YEN.com.gh adalah publikasi berita online Ghana yang dibuat pada September 2015. Ini mencakup berita lokal dan internasional.

#Solidatity #Ghana #RACISME #Indonesia #BlackLivesMatter #UnitedStatesofrica #PapuanLivesMatter #WestPapua #FreeWestPapua

Friday, 20 August 2021

TPN OPM Ngalum Kupel Menolak Pengamglatan Yogi sebagai Panglima

The TPNPB OPM NEWS
Laporan Resmi

1. Atas nama perjuangan bangsa Papua dari Sorong sampai Samarai kami mempertanyakan aksi sepihak dalam pengangkatan DAMIANUS YOGI sebagai palima tertinggi.

2. Kami Pimpinan Militer Pangkodap XV NGALUM KUPEL dengan tegas menolak dualisme kepemimpinan di tubuh TPNPB-OPM. Secara mutlak kami Pimpinan Militer Pangkodap XV NGALUM KUPEL masih menganggap Jend. GOLIATH TABUNI sebagai pemimpin dan panglima tertinggi TPNPB-OPM di Tanah tumpah darah teritori West Papua.

3. Kami Pimpinan Militer Pangkodap XV NGALUM KUPEL akan melakukan perlawanan terhadap aksi sepihak. Termasuk kepada kelompok-kelompok yang mendukung pengangkatan panglima palsa DAMIANUS YOGI.

4. Kami menolak keterlibatan ULMWP dalam aksi ADU DOMBA yang akan menghancurkan perjuangan TPNPB-OPM.
Demikian kami sampaikan 4 poin tuntutan dan pernyataan sikap yang sudah menjadi kesepakatan Bersama seluruh prajurit Pimpinan dan Pasukan TPNPB-OPM Kodap XV NGALUM KUPEL.

Ngalum Kupel 18 Agustus 2021
Panglima Kodap XV NGALUM KUPEL
==================
Brigadir Jenderal LAMEK TAPLO
===============

Wednesday, 28 July 2021

Mengharapkan masa depan dalam sistem dan hukum kolonial Indonesia adalah #Hampa

Kebencian Negara ini terhadap Orang dan Bangsa Papua, tidak akan pernah habis! Karena usia Kebencianya saja sudah 75 tahun, bahkan sudah menjadi darah daging.

Solusi Rakyat West Papua bangkit bersama dan Lawan sistem yang penuh dengan Kebencian ini. 

Kini, Rakyat West Papua sudah mempunyai UUDS Pemerintah Sementara Negara Republik West Papua. Mari kita mendesak & menanyakan Pemimpin Pemerintah kita bahwa; Bagaimana nasib masa depan kita sebagai tuan atas tanah papua / pribumi West Papua.

WaSalam...!!

#bravoProvisionalGovernmentofWestPapua
#bravoUUDS #WestPapuaArmy
#FreeWestPapua #PapuanLivesMatter

Monday, 26 July 2021

ULMWP DI TINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

By: Kristian Griapon, Juli 24, 2021.

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) ditinjau dari hukum internasional, merujuk pada Palestine Liberation Organization (PLO) sebagai organisasi internasional dan subjek hukum internasional.

Tidak ada kriteria objektif dalam hukum internasional yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan apakah suatu kelompok, atau organisasi pembebasan suatu bangsa yang memperjuangkan hak kemerdekaannya (National Liberation Organization atau Representatif Organization) untuk ditetapkan menyandang  status sebagai organisasi pembebasan bangsa yang memperjuangkan hak merdekaanya. 

Faktor Dominan yang menjadi Dasar Pertimbangan Politik Masyarakat Internasional Membuat Keputusan melalui Kawasan Regional, wilayah bangsa yang memperjuangkan hak kemerdekaannya, dapat dijadikan dasar hukum internasional. Sehingga keputusan itu menjadi  dasar pengakuan  terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa dimaksud. Misalnya pengakuan Liga Arab terhadap Bangsa Palestina melalui PLO pada tahun 1974, dan Pengakuan Melanesian Spearhead Group (MSG) terhadap Bangsa Papua Barat melalui ULMWP pada tahun 2015.

PENGAKUAN MASYARAKAT INTERNASIONAL MENJADI PINTU PENENTU KEMERDEKAAN SUATU BANGSA
Dalam sejarah PBB, lewat Resolusi Majelis Umum PBB pernah mengakui “south West Africa People’s (SWAPO) yang berjuang mendirikan Negara Afrika Barat, atau Namibia sebagai satu-satunya organisasi yang sah mewakili Rakyat Namibia, dan juga Palestine Liberation Organization (PLO) sebagai wakil Palestina.

SWAPO, Menjadi Organisasi  Representatif  Rakyat Namibia yang Memperjuangkan Hak Kemerdekaan.
Sejak tahun 1962, SWAPO telah muncul sebagai organisasi nasionalis yang dominan bagi rakyat Namibia. Langkah untuk mengkooptasi atau menyatukan kelompok-kelompok lain seperti South West Africa National Union (SWANU), dan kemudian pada tahun 1976 Organisasi Demokratik Rakyat Afrika Namibia. 

SWAPO menggunakan taktik gerilya untuk melawan Pasukan Pertahanan Afrika Selatan. Pada tanggal 26 Agustus 1966, terjadi bentrokan besar pertama dalam konflik perjuangan kemerdekaan rakyat Namibia, ketika satu unit Polisi Afrika Selatan , yang didukung oleh Angkatan Udara Afrika Selatan baku tembak dengan pasukan SWAPO. Tanggal itu kemudian dicatat sebagai awal dari apa yang kemudian dikenal di Afrika Selatan adalah Perang Perbatasan .

Pada tahun 1972, Majelis Umum PBB mengakui SWAPO sebagai 'satu-satunya wakil sah' rakyat Namibia. Pemerintah Norwegia mulai memberikan bantuan langsung kepada SWAPO pada tahun 1974.

Negara Angola memperoleh kemerdekaannya pada 11 November 1975 setelah perang kemerdekaannya. Gerakan Rakyat Kiri untuk Pembebasan Angola (MPLA), didukung oleh Kuba dan Uni Soviet. Pada bulan Maret 1976, MPLA menawarkan pangkalan SWAPO di Angola untuk melancarkan serangan terhadap militer Afrika Selatan.

Ketika Namibia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1990, SWAPO menjadi partai politik yang dominan. Meskipun organisasi tersebut menolak istilah Afrika Barat Daya dan lebih suka menggunakan Namibia , nama asli organisasi tersebut yang berasal dari nama lama wilayah tersebut, yang telah mengakar dalam gerakan kemerdekaan, sehingga sulit untuk diubah. Namun, nama lengkap aslinya tidak lagi digunakan; tinggal akronimnya saja. SWAPO, dan dengan demikian sebagian besar pemerintahan dan administrasi di Namibia, terus didominasi oleh kelompok etnis Ovambo, meskipun "upaya yang cukup besar untuk melawan persepsi itu".

YASER ARAFAT, Membawah Hamas ke dalam PLO, Memperoleh Pengakuan Liga Arab pada Tahun 1974, sebagai Satu-satunya Organisasi Bangsa Palestina.

PLO didirikan pada tahun 1964, setelah didahului oleh langkah awal Alm. Yasser Arafat untuk menyatukan semua organisasi perlawanan Palestina di bawah satu wadah, Al Fatah, pada tahun 1950-an. Di awal pendirian, PLO di bawah dukungan Arafat dengan Al Fatahnya, menyerang Israel secara terus menerus. dan Israel menjawabnya dengan secara rutin menyerang basis PLO di Lebanon. Terjadi korban berjatuhan dari kalangan sipil serta perempuan dan anak-anak. 

Organ utama dalam PLO ialah Komite Eksekutif, Komite Sentral serta Dewan Palestina. Organ Penting dalam PLO  yang menjadi motorik atau penggerak, ialah Komite Eksekutif, yang bertugas mengambil keputusan-keputusan politik. Dalam mengambil keputusan, organ ini menerima masukan serta nasihat dari Komite Sentral, yang hampir kesemua anggotanya diambil dari organisasi perlawanan dan tokoh-tokoh independen. Dewan Nasional Palestina, sebuah organisasi penting lainnya yang terdiri dari 500 orang.

Atas kegigihan Arafat menarik perhatian masyarakat internasional melalui kekuatan HAMAS, pada tahun 1969 Arafat diangkat sebagai ketua PLO. Setelah menjadi ketua, Arafat mulai meninggalkan kegiatan penyerangan dengan senjata dan berusaha mendirikan sebuah pemerintahan di pengasingan. Beberapa langkah penting yang dilakukannya ialah berhasil membuat PLO yang bersama dengan Hamas memperoleh pengakuan Liga Arab sebagai satu-satunya organisasi bangsa Palestina tahun 1974. Juga pada November 1974, PLO merupakan satu-satunya organisasi nonpemerintah yang memperoleh kesempatan berbicara di depan Sidang Umum PBB. Satu langkah berikut yang dicapai ialah diperolehnya keanggotaan penuh PLO di dalam Liga Arab pada tahun 1976.

ULMWP, Menjadi Organisasi Representatif Rakyat Papua Barat yang Memperjuangkan Hak Kemerdekaan.
 
Pertemuan penting dan bersejarah, para Pemimpin Pejuang Kemerdekaan Papua Barat di Vanuatu, yang terdiri dari berbagai faksi gerakan kemerdekaan Papua Barat yang tergabung kedalam tiga kelompok kunci, masing-masing, Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Koalisi Nasional untuk Pembebasan (WPNCL) dan Parlemen Nasional Papua Barat (NPWP). Ketiga kelompok kunci pejuang kemerdekaan Papua Barat itu telah bersatu, pada Sabtu, 6 Desember 2014 dan membentuk sebuah badan perjuangan baru yang disebut  Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP). 

Sekretariat eksternal yang terbentuk, terdiri dari lima anggota terpilih, mewakili tiga kelompok kunci yang telah tergabung, yang  akan mengkoordinasikan kegiatan ULMWP. Masing-masing terdiri dari, Octovianus Mote terpilih sebagai Sekretaris Umum ULMWP dan Benny Wenda juru bicara, dan tiga anggota terpilih lainnya, Rex Rumakiek, Leone Tangahma dan Jacob Rumbiak. 

Sekretaris Jenderal Octovianus Mote mengatakan pada penutupan pertemuan unifikasi, Saralana, Port Villa Vanuatu pada 6 Desember 2014, "Saya merasa terhormat terpilih dan sangat bahagia sekarang kita semua bersatu. ULMWP sekarang satu-satunya badan koordinasi yang diakui untuk memimpin kampanye keanggotaan MSG dan melanjutkan kampanye kemerdekaan dari Indonesia.

Penandatanganan Deklarasi Kepala Nakamal untuk Persatuan Papua Barat, pada Sabtu sore, 6 Desember 2014, disaksikan oleh Perdana Menteri Joe Natuman, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan Ham Lini, Menteri Lands Ralph Regenvanu, Kepala Port Vila MP Edward Natapei, Kepala Presiden Malvatumauri Mr.Senio Mao, Pejabat pemerintah, pemimpin gereja, pemimpin dan tokoh masyarakat lainnya, anggota delegasi dari tiga Kelompok Papua Barat dan anggota masyarakat umum. 

Deklarasi yang ditandatangani oleh para pemimpin dari ketiga Kelompok Papua Barat tersebut berbunyi:
"Kami yang bertanda tangan dibawah ini; Republik Federal untuk Papua Barat (NRFPB), Koalisi Pembebasan Nasional Papua Barat (WPNCL), Parlemen Nasional Papua Barat (WPNP / NewGuinea Raad), telah menyelenggarakan KTT Papua Barat, kami menyatakan bahwa hari ini pada tanggal, 6 Desember 2014 di Kepala Nakamal, di Saralanga, Port Vila, Vanuatu, bahwa kelompok-kelompok yang bertandatangan di bawah ini telah menyatukan dan membentuk Gerakan Pembebasan Serikat untuk Papua Barat (ULMWP), sebuah badan yang mewakili semua organisasi perlawanan baik di dalam maupun di luar Papua Barat". 

"Kami menyatakan dan mengklaim bahwa semua orang Papua Barat, baik di dalam maupun di luar Papua Barat, dipersatukan dalam tubuh baru ini dan akan melanjutkan perjuangan kemerdekaan kita". 

"Pertemuan ini telah dilakukan sesuai dengan keputusan yang diambil oleh Melanesian Spearhead Group (MSG) di Port Moresby, Papua Nugini pada bulan Juni 2014, bahwa organisasi Kemerdekaan Papua Barat harus terlebih dahulu bersatu sebelum permohonan keanggotaan dapat diajukan kembali ke Melanesia Spearhead Group (MSG). Kami sekarang bersatu dan akan mengajukan permohonan kembali di bawah badan baru ini, yaitu ULMWP". 

Pengakuan MSG terhadap ULMWP sebagai Representatif, atau satu-satunya organisasi yang memperjuangkan Hak Kemerdekaan Rakyat Papua Barat, akan manjadi dasar pengakuan masyarakat internasional terhadap Hak Kemerdekaan Bangsa Papua Barat berdasarkan Prinsip Piagam PBB, wasalam.(Kgr)

Sunday, 4 July 2021

Dua Gerakan Perjuangan Kemerdekaan West Papua Harus Terpadu dan Melekat

By: Kristian Griapon, 3 Juli 2021

Symbol Kemerdekaan Bangsa Papua Barat (Mr.Rex Rumakiek)

Dua bentuk Gerakan Perlawanan Rakyat Papua Barat yang memperjuangkan kemerdekaan dari pendudukan Indonesia diatas wilayah mereka Papua Barat, yaitu bentuk perlawanan bersenjata di dalam negeri, dan bentuk perlawanan melalui kampanye politik di luar negari mencari dukungan masyarakat internasional, yang disebut sayap militer TPNPB di dalam negeri dan sayap politik ULMWP di luar negeri.

Kedua Gerakan Perlawanan TPNPB dan ULMWP, merupakan bagian keutuhan dari Kampanye Politik Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat yang harus terpadu dan melekat. Jika tidak demikian, maka akan memperpanjang serta memperumit gerakan perlawanan itu sendiri untuk mencapai tujuannya.

Rakyat Papua Barat dapat bercermin dari perjuangan Rakyat Palestina melawan pendudukan Israel diatas wilayah mereka. Perjuangan Rakyat Palestina semakin panjang dan rumit melawan pendudukan Israel, pada hal Kemerdekan Rakyat Palestina telah berada di depan mata.

Akibat dari dua kubu dalam barisan pejuang kemerdekaan Rakyat Palestina yang tidak terpadu dan melekat, yaitu sayap militer Hamas dan sayap politik PLO mempunyai pandangan yang berdeda dan mempertahankan prinsip masing-masing dalam perjuangan kemerdekaan Rakyat Palestina, telah memperumit kemerdekaan Rakyat Palestina.

Kampanye politik luar negeri melalui sayap politik PLO berhasil meyakinkan masyarakat internasional tentang Hak Penentuan Nasib Sendiri Rakyat Palestina sebagai suatu bangsa diatas wilayah mereka dan hidup berdampingan dengan Israel sebagai Negara merdeka, yang telah direspons melalui PBB, namun mendapat jalan buntu, akibat dari pelabelan teroris terhadap gerakan perlawanan bersenjata Hamas yang mempunyai prinsip dasar menghancurkan atau melenyapkan Israel yang adalah satu bangsa merdeka dari muka bumi.


Jika kita melihat dari pengalaman masa lalu yang menjadi Dasar Sejarah Perjuangan Rakyat Papua Barat hari ini, tidak bisa ditutupi, bahwa perjuangan saat ini masih mewarisi perpecahan masa lalu, akibat dari tidak ada penyatuan prinsip para pejuang kemerdekaan, yang dijadikan komitmen dasar memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri diatas wilayah mereka Papua Barat, sehingga hal tersebut telah memperpanjang dan memperumit perjuangan itu sendiri.

Pelabelan teroris terhadap TPNPB merupakan langkah strategis dan bersifat politis pemerintah Republik Indonesia, untuk memutuskan mata rantai Perjuangan Kemerdekaan Rakyat Papua Barat di dalam negeri, yang berkaitan erat dengan hubungan kampanye politik luar negeri pejuang kemerdekaan Papua Barat di dunia internasional.

Para Pejuang Kemerdekaan Papua Barat di dalam negeri maupun di luar negeri harus bersatu, serta menjaga dan merawat dukungan yang telah nyata dan jelas diberikan oleh bangsa Vanuatu sebagai sebuah Negara anggota PBB, karena dukungan itu menjadi landasan dan pintu diplomasi politik luar negeri Perjuangan Kemerdekaan Rakyat Papua Barat baik itu melalui PBB maupun lembaga-lembaga kredibel internasional lainnya, wasalam.(Kgr)


Friday, 23 April 2021

Regenvanu: Vanuatu perlu mempertahankan dukungan kuat untuk Papua Barat

 Daily Post News: Oleh Anita Roberts


Vanuatu perlu melakukan advokasi yang kuat dengan negara MSG lainnya untuk memastikan aplikasi ULMWP untuk keanggotaan penuh diterima, kata Regenvanu
Vanuatu perlu terus mempertahankan dukungan kuatnya untuk West Papua dengan memastikan bahwa aplikasi United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) untuk keanggotaan penuh di Melanesian Spearhead Group (MSG) terdaftar dalam agenda untuk dipertimbangkan selama Pemimpin MSG Bertemu segera.
Hal itu disampaikan Pemimpin Oposisi dan mantan Menteri Luar Negeri Ralph Regenvanu dalam jumpa pers kemarin.
Permohonan ULMWP untuk status keanggotaan penuh tidak dipertimbangkan pada Rapat Pejabat Senior, yang pertama dari tiga pertemuan yang akan terjadi, katanya.
“Sewaktu saya masih menjadi Menteri Luar Negeri, saya menghadiri MSG Meeting terakhir di Fiji. Pada pertemuan itu, Pimpinan MSG menerima bahwa penerapan ULMWP sudah siap untuk dipertimbangkan pada MSG Leaders Meeting selanjutnya, ”ujar Leader of Opposition.
“Sekarang kami sedang dalam proses menuju pertemuan berikutnya.
“Fakta bahwa hal itu tidak masuk dalam agenda Rapat Pejabat Tinggi menunjukkan bahwa belum ada yang memasukkannya ke dalam agenda.
“Oleh karena itu, saya memanggil Perdana Menteri untuk memastikan Vanuatu menempatkan item itu dalam agenda untuk dipertimbangkan dan juga agar dia mengungkapkannya kepada publik dan menyatakan bahwa Vanuatu akan mendukung permohonan keanggotaan ULMWP.
“Saya ingin Pemerintah Vanuatu mendorong dengan kuat untuk memastikan aplikasi diterima.”
Regenvanu mengatakan banyak pekerjaan yang telah dilakukan selama menjabat sebagai Menteri Luar Negeri yang telah menarik masyarakat internasional untuk menangani masalah hak asasi manusia di Papua Barat.
“Tidak ada kemajuan lebih lanjut dari apa yang telah kami capai pada tahun 2019. Ini adalah kesempatan bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa mereka mempertahankan dukungan yang kuat untuk West Papua dengan meminta MSG untuk menyetujui aplikasi ULMWP.”
Vanuatu perlu melakukan advokasi yang kuat dengan negara-negara MSG lainnya untuk memastikan agendanya disahkan, kata Pemimpin Oposisi.
ULMWP sudah berstatus pengamat di kelompok regional yang beranggotakan penuh Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kanak Kaledonia Baru.

Tuesday, 13 April 2021

West Papua tidak memiliki masa depan di Indonesia: Pidato Ketua ULMWP kepada Menteri Luar Negeri MSG

Statement Edisi, 12 Februari 2020


Pidato yang disampaikan oleh Ketua ULMWP, Benny Wenda, selama pertemuan Menteri Luar Negeri & Pejabat Senior Melanesian Spearhead Group (MSG), yang diadakan di Suva [ibukota Fiji] dari 10-12 Februari 2020.
Menteri yang terhormat, Yang Mulia, Bapak dan Ibu, saya menyambut Anda semua dalam bahasa saya, wa wa wa wa.
Saya juga mengakui Duta Besar Amena Yauvoli Direktur Jenderal Sekretariat MSG dan Stafnya yang berdedikasi atas layanan mereka yang tak kenal lelah kepada komunitas Melanesia.
Pertemuan kami di sini menandai 34 tahun dari visi para pendiri bangsa kami, yang didukung oleh cara Melanesia dari keinginan budaya dan politik bersama, untuk seluruh dekolonisasi dan kebebasan negara-negara dan wilayah Melanesia. Dekolonisasi mungkin tampak kurang intrinsik saat ini, tetapi kebenaran yang menyedihkan adalah, orang-orang Melanesia jauh dari menjalankan kedaulatan penuh kita.
Di West Papua, tanah air saya, 2,5 juta orang adalah orang Melanesia, bukan orang Indonesia. Seperti orang Melanesia di Bougainville dan Kanaky [New Caledonia], rakyat saya juga menyerukan hak dasar kami untuk memilih dalam referendum kemerdekaan. Lima puluh delapan tahun pelanggaran HAM yang meliputi penindasan perbedaan politik, diskriminasi, penyiksaan, pembunuhan di luar proses hukum, dan kekerasan polisi serta militer yang sistemik.
Kasus Nduga adalah contoh yang jelas. Sejak Desember 2018, operasi militer Indonesia yang tersebar luas di Kabupaten Nduga telah menggusur sekitar 45.000 Penduduk Melanesia yang Cerdik: 243 tewas, di antaranya 34 wanita, 110 anak-anak, 95 pria. Saat ini ada 57 tahanan politik. Orang Papua hidup dalam ketakutan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka.
Tahun lalu orang-orang West Papua bangkit. Puluhan ribu dari mereka berbaris, menuntut hak kami untuk menentukan nasib sendiri. Negara merespons dengan peluru. Negara menanggapi dengan penjara. Penjajah merespons dengan represi. Mengapa orang West Papua bangkit? Karena di Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, pasukan keamanan Indonesia dan gerombolan nasionalis mengepung asrama mahasiswa West Papua.
'Pulang ke rumah'. 'Monyet'. 'Anjing'. Inilah yang diteriakkan pasukan keamanan dan geng Indonesia kepada para siswa West Papua. Polisi Indonesia menembakkan gas air mata ke asrama, menangkap 43 orang Papua. Ini adalah percikan api yang menyalakan api 58 tahun rasisme, kolonialisme, dan pembunuhan massal. Orang-orang saya berbaris untuk mengakhiri rasisme terhadap orang-orang Melanesia. Mereka berbaris untuk menuntut hak mereka untuk referendum kemerdekaan, ditolak mereka oleh komunitas internasional pada tahun 1969.
Banyak pemimpin yang terlibat dalam demonstrasi itu sekarang telah ditangkap. Tujuh dari mereka diculik dan dipindahkan ke Kalimantan Timur di antara mereka dua pejabat ULWMP, Bucthar Tabuni dan Bazoka Logo, di mana mereka perlahan mati kelaparan di bawah pengawasan Negara Indonesia. Enam dari mereka berada di Jakarta, salah satu Pemimpin FRI WP, Surya Anta Ginting, seorang Indonesia, dan menghadapi dakwaan makar. Mereka mungkin dipenjara selama 15 tahun. Puluhan lainnya berada di penjara di West Papua. Veronica Koman, pengacara hak asasi manusia internasional, telah melarikan diri ke Australia.
Ini adalah bagaimana Negara Indonesia merespons pemberontakan rakyat West Papua. Bagaimana Negara Indonesia menangani serangan rasis terhadap pelajar Papua di Surabaya? Hanya satu orang Indonesia yang dihukum karena serangan itu. Hukuman mereka hanya lima bulan, artinya mereka akan segera dibebaskan karena waktu sudah dijalani. Tidak ada satu pun orang Indonesia lainnya yang menghadapi konsekuensi atas serangan itu.
Pemimpin yang Terhormat, Yang Mulia, Bapak dan Ibu,
Ini adalah keadilan Indonesia. Negara Indonesia melindungi mereka yang secara rasial menyerang orang Melanesia karena warna kulit mereka, karena budaya mereka. Tetapi jika Anda orang Melanesia, dan Anda menunjukkan menentang rasisme, Anda akan ditembak, Anda akan dipukuli, Anda akan ditangkap dan dipenjara selama 15 tahun.
Inilah sebabnya mengapa jelas bahwa Indonesia tidak tertarik untuk menangani tuntutan rakyat Papua akan keadilan dan kebebasan. Indonesia tidak memiliki keinginan untuk mengatasi 'akar penyebab' konflik di West Papua, sebagaimana diserukan pada tahun 2019 oleh 18 negara di Forum Kepulauan Pasifik dan 79 negara di Kelompok Negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik. Hanya intervensi internasional yang dapat menyelamatkan rakyat saya dari genosida kolonial ini. West Papua tidak memiliki masa depan di Indonesia.
Gerakan Persatuan Pembebasan untuk West Papua (ULMWP) dibentuk pada tahun 2014 sebagai tanggapan atas permintaan dari para pemimpin Melanesia di dalam institusi ini, MSG. Kami telah tumbuh menjadi kekuatan terpadu dari semua kelompok kemerdekaan West Papua, di dalam dan di luar negeri.
Kami telah membentuk Komite Eksekutif, Dewan Legislatif, Dewan Yudisial, dan sembilan biro di West Papua termasuk kelompok solidaritas rakyat Indonesia, dan di West Papua. Indonesia tidak dapat menghilangkan ULMWP, meskipun ia mencoba. ULMWP adalah perwakilan sah dari rakyat West Papua dan siap untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Faktanya, kita sudah berbicara dengan PBB, dengan pemerintah internasional.
Jika masalah penjajahan Indonesia tidak terpecahkan, maka rakyat saya tidak aman. Kita mungkin tidak bisa bertahan hidup lebih lama dari kolonialisme Indonesia. Sebagai Pelapor Khusus PBB untuk Pencegahan Genosida, Juan Mandez pernah menyatakan, "jika tidak ada yang dilakukan, Rakyat West Papua akan hilang".
Pasifik, khususnya Melanesia, adalah kunci untuk kelangsungan hidup rakyat saya. Ketika Pasifik berdiri dengan satu suara untuk West Papua, seluruh dunia memperhatikan. Dunia tidak akan bertindak kecuali Melanesia dan Pasifik bersatu di belakang rakyat West Papua. ULMWP, sebagai perwakilan sah rakyat West Papua, siap untuk terlibat dengan Komunitas internasional. Kami sudah duduk di meja bersama mereka di lembaga bersejarah ini. Pada Oktober tahun lalu, saya mengeluarkan enam tuntutan kepada Presiden Indonesia, untuk menunjukkan itikad baik untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama. Ini termasuk menarik 16.000 tentara tambahan yang dikerahkan selama Pemberontakan West Papua, membebaskan tahanan politik, dan memungkinkan Komisaris Tinggi PBB dan pelapor khusus ke wilayah tersebut. Hingga hari ini, kami belum menerima tanggapan.
Tahun ini, Indonesia harus belajar dari contoh negara-negara Pasifik terdepan di dunia yang telah memberi orang hak untuk menentukan nasib sendiri. Pemerintah Papua Nugini dan Kaledonia Baru telah memimpin dalam menawarkan referendum tentang kemerdekaan kepada masyarakat Bougainville dan Kanaki. Indonesia harus mengikuti contoh-contoh demokratis ini, dengan membiarkan orang Papua menggunakan hak penuh untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan yang telah kami tolak pada tahun 1969. Pada Januari 2019, saya menyampaikan Petisi Rakyat kami, 1,8 Juta tanda tangan yang menuntut hak untuk memilih kemerdekaan, untuk Komisaris Tinggi PBB di Jenewa, disponsori oleh Pemerintah Vanuatu. Kami juga telah secara independen mengirimkan petisi kepada Mantan Ketua C24, Rafael Ramírez, pada bulan September 2017 di New York.
Indonesia tidak hanya menunjukkan tidak ada keinginan untuk mengatasi akar penyebab konflik, Indonesia telah memblokir masuknya PBB. Pada bulan Agustus 2019, 18 negara Forum Kepulauan Pasifik, termasuk Australia dan Selandia Baru, menyerukan agar Indonesia mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke wilayah tersebut untuk melapor sebelum Forum Kepulauan Pasifik 2020. Hingga hari ini, Indonesia belum memenuhi.
Pada bulan Desember 2019, 79 negara berdaulat di Kelompok Negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik, ACP, juga menggemakan seruan agar Indonesia mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk mengunjungi tanah air kita. Hingga hari ini, Indonesia belum memenuhi.
Ini pertanyaan saya. Jika Indonesia mengklaim mewakili orang Melanesia dan memiliki keanggotaan MSG yang sah, mengapa Indonesia membunuh orang West Papua Melanesia setiap hari? Mengapa Indonesia memenjarakan aktivis West Papua yang damai selama 15 tahun karena mengibarkan bendera Bintang Kejora, simbol identitas Nasional dan Melanesia kita? Mengapa polisi Indonesia memanggil kami 'monyet' dan memotong 'rambut gimbal' kami di jalan-jalan Jayapura?
Salah satu kriteria penting untuk menjadi anggota MSG adalah bahwa negara yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran HAM. Indonesia telah melakukan kejahatan negara terhadap kemanusiaan masyarakat Melanesia di West Papua selama 58 tahun. Kami percaya kami memiliki lebih dari memenuhi syarat untuk memenuhi kriteria keanggotaan penuh MSG. Waktu untuk penundaan telah berakhir. Waktu untuk bertindak, untuk solidaritas dengan orang-orangku, telah tiba.
Kami percaya bahwa MSG memiliki sejarah, kebiasaan dan keberanian untuk melakukan hal yang benar, dan membuat sejarah. Kebebasan West Papua akan menandai tonggak sejarah dalam perjuangan untuk kesetaraan manusia melawan kekuatan kolonialisme dan rasisme. MSG didirikan berdasarkan prinsip-prinsip dekolonisasi, tentang solidaritas Melanesia dan perjuangan bersama. Kita harus menemukan kembali nilai-nilai ini, dan mengingat kembali kata-kata bijak almarhum Pastor Walter Lini, pendiri Vanuatu, bahwa Vanuatu tidak benar-benar bebas sampai semua Melanesia bebas, dan dari dan Solomon Mamaloni, mantan Perdana Menteri Kepulauan Solomon , ketika dia bertemu dengan para pemimpin OPM, bahwa jika generasi kita tidak menyelesaikan masalah West Papua, generasi yang akan datang selamanya akan menghukum kita.
Pemimpin yang terhormat, Yang Mulia, hadirin sekalian, Tenkiu Tumas, Merci Beaucoup, Vinaka Vakalevu, Wa Wa Wa Wa
Benny Wenda
Ketua
ULMWP
___________________
Official source:

Thursday, 7 January 2021

Suku Kimyal (Yali) – Yahukimo menyatakan mendukung Pemerintah Sementara West Papua.

YAHUKIMO, Lapago | Dukungan rakyat West Papua dari seluruh wilayah West Papua terhadap diumumkannya Pemerintah Sementara (Provisional Government) oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) terus berdatangan.

Pada tanggal 4 Januari 2021, dukungan kuat datang dari Suku Kimyal (Yali) – Yahukimo. Dalam dukungan itu, rakyat West Papua Suku Kimyal (Yali) di Yahukimo, wilayah adat Lapago menyatakan:
(1). Pendukung penuh Pemerintahan Sementara West Papua yang dideklarasikan secara de jure.
(2). Mendukung berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Pemerintah West Papua di atas seluruh teritorial West Papua.
(3). Mendukung dan Mengakui Tuan Hon. Benny Wenda sebagai Presiden West Papua.
(4). Mendukung dan Mengakui Tuan Edison Waromi, S.H sebagai Perdana Menteri yang mengatur Pemerintah Sementara West Papua dalam Negeri.
(5). Mendukung keputusan sidang Legislatif pada 17 November 2020 dan mengakui Tuan Buchtar Tabuni sebagai ketua Parlemen West Papua.
(6). Menolak secara tegas Undang-Undang (UU) Otsus Papua Jilid II buatan bangsa kolonial Indonesia.
Atas nama rakyat bangsa Papua, Suku Kimyal di Yahukimo wilayah Adat Lapago mengucapkan “Selamat dan Sukses” atas dideklarasikannya Pemerintah Sementara (Provisional Government) of West Papua pada tanggal 1 Desember 2020 di Oxford, Inggris Raya (UK).
Yahukimo, 4 Januari 2021