Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label ULMWP. Show all posts
Showing posts with label ULMWP. Show all posts

Tuesday, 10 May 2022

MENDUKUNG PERTEMUAN IPWP DI PARLEMEN EROPA

HIMBAUAN UMUM

(IPWP - EU Launch and discussion)

Tanggal 12 Mei 2022

“West Papua: Hak Asasi Manusia, Penentuan Nasib Sendiri dan Visi Negara Hijau / Human Rights, Self-Determination and Green State Vision) 

Sejak tahun 2001, Uni Eropa telah mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua dan Papua Barat, dengan mengalokasikan dana lebih dari £4,7 juta (dirupiahkan sekitar Rp. 71.620.097.373,00 milyar) khusus untuk dua provinsi Papua dan Papua Barat untuk bidang demokrasi, masyarakat sipil, proses perdamaian, perawatan kesehatan, pendidikan, dan perencanaan penggunaan lahan. Selain itu, Uni Eropa juga mendanai sejumlah proyek investasi di Indonesia dengan nilai dana lebih dari £112 juta (setara Rp. 1.707.646.934.560,00 triliun) untuk sektor perubahan iklim, deforestasi, pendidikan, kesehatan dan hak asasi manusia, yang mencakup kegiatan juga di Provinsi Papua dan Papua Barat di West Papua.
 
Pembiayaan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas membangun sejumlah sektor dan bidang sebagaimana disebutkan di atas, namun realitas yang terjadi jauh dari harapan pendanaan itu. 

Setengah abat lebih, bangsa Papua hidup dalam ketakutan, tanpa sedikit pun merasakan kedamaian. Hak Asasi Manusia tinggal nama bagi bangsa Papua. Hak-hak dasar Bangsa Papua sebagai manusia telah dirampas oleh masifnya aktifitas kolonialisme Indonesia yang tersistematis di West Papua. 
 
Uni Eropa harus mengetahui bahwa pendanaan yang dilakukan selama ini disalahgunakan oleh Indonesia, dimana bagi kami bangsa Papua yang masih menganggap keberadaan Indonesia atas West Papua merupakan pendudukan secara ilegal (invasi) sebagai mana kami baru saja peringati pada 1 Mei 1963 sebagai hari dimulainya teror di West Papua – Pemerintah kolonial Indonesia telah menggunakan dana tersebut untuk memperlancar tindakan “genosida” terhadap penduduk pribumi West Papua dan “ekosida” atas seluruh sumber daya alam West Papua, sambil terus mengerahkan ribuan militer bersenjata lengkap mulai dari kampung-kampung (pedesaan) hingga di kota-kota seluruh West Papua sebagai tameng untuk melindungi dan memelihara kejahatan itu sendiri, sambil terus meneror dan membunuh penduduk pribumi West Papua. 
 
Sejak pendudukan Indonesia atas West Papua sampai sekarang, lebih dari 500.000 orang tak berdosa telah dibunuh oleh militer kolonial Indonesia dalam apa yang disebut sebagai ‘genosida gerak lambat atau slow motion genocide’ – Dilaporkan oleh sejumlah badan kredibel bahwa lebih dari 60.000 orang West Papua tengah mengungsi dan terlantar di sejumlah tempat di West Papua akibat serangan militer (Tentara dan Polisi) Indonesia – Dalam tiga tahun terakhir, Indonesia telah mengerahkan lebih dari 25.000 pasukan militer (Tentara dan Polisi) di ke West Papua. Kondisi ini terus terjadi di tengah krisis pandemi COVID-19. 
 
Seluruh dunia harus ketahui, khususnya Uni Eropa dan semua organisasi pendonor dana yang mengirimkan uang ke Indonesia bahwa sesungguhnya kalian sedang mendanai tindakan genosida oleh Indonesia atas West Papua yang diduduki secara ilegal di wilayah dekolonisasi yang belum selesai – Indonesia memusnahkan orang Melanesia di West Papua, membantai kita seperti binatang dan itu dibayar tagihan-nya oleh masyarakat internasional.
 
Hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 mendatang, Pemerintah Sementara West Papua (ULMWP) bersama Parlemen Internasional untuk West Papua (IPWP) akan melakukan pertemuan penting dan bersejarah dengan Parlemen Eropa di Kantor Parlemen Uni Eropa di Brussels – Belgia, untuk membahas semua persoalan ini, sekaligus mendesak Uni Eropa untuk segera menindaklanjuti sikap dukungannya untuk kunjungan Komisaris Tinggi PBB berkunjung ke West Papua. 
 
Adapun para pembicara yang akan hadir diantaranya adalah:
 
★ Benny Wenda, Interim President of ULMWP – Provisional Government of West Papua, 
★ Alex Sobel MP, Anggota Parlemen (UK) – Ketua IPWP, 
★ Ralph Regenvanu, Pemimpin Oposisi Negara Republik Vanuatu – Anggota IPWP (Parlemen Internasional untuk West Papua), 
★ Jojo Metha, CO-Founder Stop Ecocide International, 
★ Carles Puigdemont , Presiden Catalunya, Anggota Parlemen Eropa – Wakil Ketua IPWP,
★ Pernando Barrena, Anggota Parlemen Uni-Eropa (Kiri).

Pertemuan ini akan berlangsung selama lebih dari dua jam, akan berbicara mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), Penentuan Nasib Sendiri dan Visi Negara Hijau West Papua (Human Rights, Self-Determination and Green State Vision).
 
Untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh elemen bangsa Papua dan rakyat West Papua di seluruh teritorial West Papua dari (Sorong sampai Merauke), dan juga yang ada di luar negeri serta solidaritas Indonesia, Melanesia, Pasifik dan masyarakat internasional dimana pun anda berada untuk menyatakan dukungannya atas pertemuan yang akan berlangsung di kantor Parlemen Uni Eropa di Brussels tersebut. 

Kegiatan dan aksi-aksi dukungan dapat dilakukan secara damai dan bermartabat, baik dalam bentuk demonstrasi damai, mimbar bebas, diskusi, ibadah dan doa serta kampanye di media. 

Aksi dilakukan mulai:
Hari : Selasa – Kamis,
Tanggal : 10 s/d 12 Mei 2022 | WWP.
 
Dengan tema kunci sebagai berikut:

1. Prov. Gov. Support IPWP meeting in EUROPEAN PARLIAMENT.
(Pemerintah Sementara West Papua (ULMWP) Mendukung Pertemuan IPWP di PARLEMEN EROPA).
 
2. European Union Stop Funding Special Autonomy.
(Uni Eropa Segera Berhenti Mendanai Otonomi Khusus Papua).
 
3. European Stop Investment in West Papua.
(Eropa Segera Berhenti Menanam Investasi di West Papua).
 
4. We Demand UN High Commissioner Visit to West Papua.
(Kami Menuntut Kunjungan Komisaris Tinggi PBB segera ke West Papua).

Mulai sekarang, dunia harus mendengar kami (West Papua). Kami telah siap untuk berdiri sendiri dengan rumah kami sendiri dan siap bekerja bersama dengan anda untuk memastikan stabilitas planet bagi kehidupan seluruh Komunitas Makhluk di seluruh dunia dengan visi kami yang besar “Green State Vision” dengan Undang-Undang Dasar Sementara yang memberikan jaminan bagi seluruh aspek kehidupan, dimana West Papua yang merdeka dan akan menjadikan ekosida sebagai kejahatan serius, sebagaimana yang di paparkan dalam Deklarasi Green State Vision pada 4 November 2021 ditengah-tengah KTT COP26 di Glasgow – ini berbeda jauh dengan Indonesia yang hanya datang memusnahkan manusia dan menguras (eksploitasi) sumber daya alam kami, memberikan konsekuensi buruk bagi dunia.
 
Hentikan negosiasi perdagangan Uni-Eropa – Indonesia dan hentikan pendanaan EROPA terhadap Indonesia. Sumber daya yang diperdagangkan Indonesia berasal dari West Papua yang diduduki secara ilegal – Setiap pebisnis/investor berbasis Eropa yang tengah beroperasi di West Papua harus berhenti! Juga berhenti mendukung “Otonomi Khusus” yang bukan solusi dan telah ditolak oleh mayoritas rakyat West Papua, setidaknya hingga Uni Eropa harus benar-benar memastikan bahwa kunjungan KT-HAM PBB itu benar-benar terjadi! – Kami menyambut baik seruan untuk kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (UN Hight Commissioner) ke West Papua.
 
Demikian himbauan umum ini kami keluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan berlimpah terima kasih.
 
Port Numbay – West Papua, 9 Mei 2022

KEMENTERIAN URUSAN POLITIK
PEMERINTAHAN SEMENTARA ULMWP
(United Liberation Movement for West Papua)

ttd
Bazoka Logo 
Menteri
________________
TEMBUSAN
1. Interim Presiden, Hon. Benny Wenda
2. Interim Prime Minister, Rev. Edison Waromi, S.H
3. Chairman of the West Papua Council, Mr. Buchtar Tabuni
4. Arsip

Sumber :https://www.facebook.com/100080144407661/posts/122358827112264/

#EU #UniEropa #EUROPEAN 🇪🇺 #WelcomeUNHC 🇺🇳 #WestPapua #HumanitarianCrisis #HumanRightsAbuses #PIF #ACP #UnitedNation #OHRCHR #UNHRC #FreeWestPapua

Wednesday, 27 April 2022

Buchtar Tabuni soal Jeffry Pagawak, ULMWP, JDP dan TPN OPM

Kepada semua orang Papua secara individu maupun kelompok atau organisasi yang berafiliasi di ULMWP agar tidak terpengaruh dengan kemauan OPM TPN versi Jeffry Pagawak dkk dengan pemerintah kolonial Indonesia melalui JDP, 

Kelompok ini (Jefri Pagawak dkk) ULMWP sebelumnya dalam kepemimpinan Octavianus Mote pernah membawa/ menjalankan agenda JDP namun dalam sidang luar biasa Dewan Komite yang sekarang di sebut Komite Legislatif ULMWP sebagai pemegang hak Veto di ULMWP, telah membatalkan semua agenda JDP di ULMWP dan memecat keluar dari ULMWP kepada oknum-oknum yang menjadikan ULMWP sebagai sarana untuk mempermudah menjalankan program JDP di dalam wadah ULMWP.
Individu yang saya maksud adalah Leone Tanggahma dkk dari WPNCL, Oktovianus Mote dkk dari NFRPPB, Victor Yeimo dari PNWP.

Setelah pemecatan di lakukan dari ULMWP, kelompok ini sekarang berlindung di bawa payung TPNB OPM dan klaim mereka yang berjuang dan punya basis lalu menentang dan menolak semua program ULMWP selama ini, ternyata kepentingan mereka tidak lain yang adalah hanya mau berdialog dengan Jakarta makanya mereka ini selalu menentang seluruh program ULMWP

Saya , Buchtar Tabuni sebagai Deklarator ULMWP, berharap kepada semua organisasi yang berafiliasi dalam ULMWP, agar tetap fokus pada agenda ULMWP yaitu lobi untuk ULMWP full membership di MSG dan lobi ULMWP untuk intervensi internasional berdasarkan keputusan negara-negara anggota Afrika, Caribbean dan Pasifik Island Forum, ACP atas kejahatan militer kolonial Indonesia terhadap warga sipil orang asli Papua sejak West Papua di integrasikan ke dalam NKRI pada 1963 sampai saat ini.

Demikian penjelasan saya atas kemauan JDP kepada pemerintah kolonial Indonesia dalam link di bawah ini.

Friday, 22 April 2022

Alamat Tujuh Wilayah Adat Pemerintah Sementara West Papua

Kita telah tahu bagaimana Pemerintah Kolonial Indonesia memaksakan kehendaknya, untuk melakukan Pemekaran DOB saat ini di Papua. 

Maka, Rakyat West Papua perlu ketahui bahwa: Rakyat dan Bangsa Papua melalui "Pemerintah Sementara West Papua" telah Mempunyai 7 [tujuh] Wakil Pemerintahan Wilayah, berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara West Papua [UUDS] yaitu:

1. Wakil Pemerintah Sementara West Papua, Wilayah MAMTA
2. Wakil Pemerintah Sementara West Papua, Wilayah SAIRERI
3. Wakil Pemerintah Sementara West Papua, Wilayah DOMBERAY
4. Wakil Pemerintah Sementara West Papua, Wilayah BOMBERAY
5. Wakil Pemerintah Sementara West Papua, Wilayah LAPAGO
6. Wakil Pemerintah Sementara West Papua, Wilayah MEE-PAGO
7. Wakil Pemerintah Sementara West Papua, Wilayah ANIM-HA

Berikut adlh; Alamat Wakil Pemerintah Sementara West Papua di 7 Wilayah.
_______________________
➡️ https://www.facebook.com/Mamta.Region
➡️ https://www.facebook.com/Saireri.Region
➡️ https://www.facebook.com/Domberay.Region
➡️ https://www.facebook.com/Bomberay.Region
➡️ https://www.facebook.com/LaPago.Region
➡️ https://www.facebook.com/MeePago.Region
➡️ https://www.facebook.com/AnimHa.Region

#ProvisionalGovernmentOfWestPapua
#WelcomeUNHRC #FreeWestPapua

Thursday, 21 April 2022

Bilang Keladi Pecah Belah dalam Perjuangan Papua Merdeka

Kepada semua orang Papua secara individu maupun kelompok atau organisasi yang berafiliasi di ULMWP agar tidak terpengaruh dengan kemauan OPM TPN versi Jeffry Pagawak dkk dengan pemerintah kolonial Indonesia melalui JDP, 

Kelompok ini (Jefri Pagawak dkk) ULMWP sebelumnya dalam kepemimpinan Octavianus Mote pernah membawa/ menjalankan agenda JDP namun dalam sidang luar biasa Dewan Komite yang sekarang di sebut Komite Legislatif ULMWP sebagai pemegang hak Veto di ULMWP, telah membatalkan semua agenda JDP di ULMWP dan memecat keluar dari ULMWP kepada oknum-oknum yang menjadikan ULMWP sebagai sarana untuk mempermudah menjalankan program JDP di dalam wadah ULMWP.
Individu yang saya maksud adalah Leone Tanggahma dkk dari WPNCL, Oktovianus Mote dkk dari NFRPPB, Victor Yeimo dari PNWP.

Setelah pemecatan di lakukan dari ULMWP, kelompok ini sekarang berlindung di bawa payung TPNB OPM dan klaim mereka yang berjuang dan punya basis lalu menentang dan menolak semua program ULMWP selama ini, ternyata kepentingan mereka tidak lain yang adalah hanya mau berdialog dengan Jakarta makanya mereka ini selalu menentang seluruh program ULMWP

Saya , Buchtar Tabuni sebagai Deklarator ULMWP, berharap kepada semua organisasi yang berafiliasi dalam ULMWP, agar tetap fokus pada agenda ULMWP yaitu lobi untuk ULMWP full membership di MSG dan lobi ULMWP untuk intervensi internasional berdasarkan keputusan negara-negara anggota Afrika, Caribbean dan Pasifik Island Forum, ACP atas kejahatan militer kolonial Indonesia terhadap warga sipil orang asli Papua sejak West Papua di integrasikan ke dalam NKRI pada 1963 sampai saat ini.

Demikian penjelasan saya atas kemauan JDP kepada pemerintah kolonial Indonesia dalam link di bawah ini.

Monday, 18 April 2022

UPDATE | Januari – April 2022 Pemerintah Sementara ULMWP


Oleh: Kepala Misi Pemerintahan Sementara (ULMWP) untuk Uni-Eropa (EU), Mr. Oridek Ap

–––––––––––––––
Sebagai update dari Pemerintahan Sementara ULMWP kepada bangsa Papua bahwa, pada tanggal 21 Februari 2022, dalam menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh MEP (Member of the European Parliament atau Anggota Parlemen Uni-Eropa) dan Wakil Ketua IPWP, Presiden Carles Puigdemont, Wakil Presiden dan Perwakilan Tinggi Uni-Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Josep Borrell, menyatakan bahwa “Uni-Eropa mendorong Indonesia untuk mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengunjungi West Papua dan telah mendesak Indonesia untuk memperpanjang undangan tetap kepada semua Pelapor Khusus dan pemegang Mandat.”
Borrell juga menanggapi pertanyaan yang diajukan atas perjanjian perdagangan Uni-Eropa dengan Indonesia bahwa apakah catatan hak asasi manusia Indonesia di West Papua akan dipertimbangkan.
Pada tanggal 6 April 2022 Presiden Sementara Benny Wenda diterima oleh Kepala Misi Komisi Uni-Eropa di Belanda Mr. Didier Herbert di kantornya di Den Haag.
Uni-Eropa dan semua organisasi dan negara lain yang mengirim uang ke Indonesia perlu tahu bahwa mereka mendanai genosida terhadap rakyat West Papua. Mereka memusnahkan kita, mereka membantai kita seperti binatang dan masyarakat internasional membayar tagihan.
Seperti yang telah ditunjukkan oleh Pengacara Internasional untuk West Papua (ILWP), bahwa Uni-Eropa seharusnya tidak mendanai pendudukan Indonesia dan ekstraksi kekayaan dari West Papua dan bahwa “seperti yang saat ini dipertimbangkan, beberapa elemen dari perjanjian perdagangan Uni-Eropa dengan Indonesia kemungkinan akan ilegal di bawah hukum internasional, mengikuti keputusan Pengadilan Umum Uni-Eropa mengenai Sahara Barat dan perjanjian perdagangan Uni-Eropa dengan Maroko”.
Oleh karena itu, kami meminta kepada Komisi UE (Uni-Eropa) bahwa:
(1). Hentikan negosiasi perdagangan Anda dan hentikan pendanaan terhadap Indonesia. Sumber daya yang diperdagangkan Indonesia berasal dari tanah kami yang diduduki secara ilegal. Perjanjian perdagangan Anda didasarkan pada darah dan tulang-tulang orang West Papua.
(2). Setiap bisnis berbasis Uni-Eropa dengan investasi atau kepentingan di West Papua harus berhenti beroperasi.
(3). Berhenti mendukung “Otonomi Khusus” yang bukan solusi dan telah jelas ditolak oleh rakyat West Papua.
(4). Kami menyambut baik seruan untuk kunjungan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB. Pemerintah Sementara ULMWP dan rakyat West Papua telah siap menyambut PBB. Dunia perlu melihat apa yang telah dilakukan Indonesia kepada rakyat kita selama 60 tahun terakhir.
____
Kredit foto: Daan Veldhuizen

Saturday, 9 April 2022

Dr. Ibrahim Peyon: Ini Era Peperangan Pemerintah West Papua dan Pemerintah Kolonial Indonesia


Banyak orang persoalkan tentang banyak pemekaran DOB dan pemekaran pangkalan Militer di West Papua tahun ini, menurut saya ini hal biasa dimana pun di dunia khusus daerah koloni yang masih dikuasai kekuatan kolonial.

Dalam beberapa tulisan saya tahun 2020 saya sudah bicara hal ini. Saya mengatakan, tahun 2021 kekuasaan Indonesia secara dejure (otsus) akan berakhir. Maka mulai 1 Januari 2022 Papua menjadi daerah tak berpemerintahan sendiri, dan tahun 2022 adalah TAHUN PEREBUTAN, antara Pemerintah Sementara Republik West Papua (ULMWP), dan Pemerintah Republik Indonesia.
Proses Otsus 2021, pemekaran DOB dan pangkalan militer tahun ini terjadi dalam rangka perebutan Papua oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Dalam waktu yang sama, bangsa Papua bentuk UUDS, deklarasi Pemerintah Sementara Republik West Papua (ULMWP), dan deklarasi Green State Vission sebagai Visi negara. Pemerintah Sementara sedang konsolidasi dan Mobilisasi dalam negeri dan luar negeri. Sayap militer bangsa Papua melalui TPNPB juga terus bergerak di beberapa daerah di West Papua.
Jadi, Otsus 2021, pemekaran DOB, dan pemekaran pangkalan Militer itu HANYA SEBAGAI REAKSI, terhadap terbentukannya Pemerintah Sementara Republik West Papua (ULMWP), maka bangsa Papua harus fokus kawal pemerintah Sementara.
Menurut saya, perebutan yang dilakukan oleh dua pemerintahan ini adalah soal biasa di seluruh dunia. Dalam posisi ini diperlukan intervensi PBB untuk selesaikan konflik ini, sesuai mekanisme yang berlaku. Karena PBB adalah finalti akhir dalam perlawanan dua pemerintahan ini. Paling penting adalah orang asli Papua bersatu dan bergerak bersama dan serentak. Hanya dengan persatuan gunung besar apapun bisa dirubuhkan.

Friday, 8 April 2022

PERUBAHAN SIKAP POLITIK DAN DUKUNGAN PEMERINTAH BELANDA MENJADI PATOKAN DUKUNGAN INTERNASIONAL

Oleh Ibrahim Peyon, Ph.D.


Selama ini pemerintah Indonesia selalu bersandar kepada pemerintah Belanda, menyatakan bahwa Belanda mendukung Indonesia atas kedaulatan West Papua. Indonesia juga klaim, bahwa satu-satunya hukum Internasional yang dukung Indonesia atas Papua adalah hukum jurisprudensi, yang mengatakan daerah bekas koloni Belanda otomatis menjadi bagian dari Indonesia. Belanda menjadi tempat sandaran Indonesia itu kini telah berubah. Parlemen dan pemerintah Belanda secara resmi dukung pemerintah sementara ULMWP dan perjuangan bangsa Papua.
Bila kita ikuti dengar pendapat kemarin di Parlemen Belanda ini dan presentasi Presiden Wenda, Ketua IPWP Alex Sobe dan ketua ILMWP tentang bergerakan di seluruh dunia atas Papua, maka Papua telah mencapai pada tahap apa yang disebut KONSOLIDASI DAN MOBILISASI DUKUNGAN INTERNASIONAL OLEH BERBAGAI NEGARA DAN PEMERINTAH RESMI. Dalam tahun ini Madrid-Spanyol, UK/Inggris, Belanda, Uni-Eropa, Fiji, Selandia baru, dan ACP 79 negara.
Konsolidasi dan mobilisasi dukungan atas Papua sebagai contoh dalam 3 bulan terakhir tahun ini saja, sudah sangat jelas mobilisasinya masif. Di Melanesia khususnya PNG dan Piji sebagai tempat sandaran Indonesia telah perubahan sikap politik. Perdana menteri PNG resmi pidato di sindang Umum PBB tahun lalu, dan awal bulan ini sebelum ke Jakarta bertemu Presiden Jokowi, Marape bertemu dengan Sekjend MSG, salah satu perbicaraan mereka adalah dialog Konstruktif dengan Indonesia soal West Papua. Kunjungan Marape ke Jakarta tidak lepas dari konsolidasi dan mobilisasi internasional tersebut. Sekaligus secara simbolik PNG mengajarkan Indonesia soal negara demokrasi, Karena PNG telah selesai melaksanakan Referendum di Bogenville secara demokraksi damai, dan Bogenville memenangkan referendum untuk kemerdekaan. Tidak seperti Referendum di Timor-Leste dengan kekerasan, lumuran darah dan kriminalitas Indonesia.
Bulan lalu perdana menteri Fiji bicara di Parlemen Fiji bahwa pemerintah Fiji dan pemerintah negara lain dorong masalah Papua ke tingkat internasional dan Papua harus diselasaikan melalui mekanisme Internasional. Bulan lalu juga menteri luar negeri Selandia Baru, Nanaia Mahuta, mengumumkan dalam switternya pertemuannya dengan Michelle Bachelet, ketua Komisi Tinggi HAM PBB untuk kasus Papua. Tiga hari lalu Menlu Selandia Baru Nanaia Mahuta bicara di media Fiji, bahwa pemerintah Selandia Baru mendesak Indonesia segera umumkan jadwal untuk kunjungan ketua Komisi Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet ke West Papua.
Bulan lalu, presiden Wenda dan Embasador Ap ke Madrid bertemu Senat dan Parlemen secara kolektif dan resmi. Bergerakan-bergerakan ini menunjukkan Konsolidasi dan mobilisasi internasional atas Papua sudah mencapai tingkat tertinggi.
Perubahan sikap politik pemerintah Belanda terjadi beberapa tahun terakhir ini setelah ULMWP terbentuk. Forum dengar pendapat oleh Komisi Luar Negeri Belanda dilakukan tahun 2017, yang dihadiri juga oleh Presiden Benny Wenda, Ambasador Uni-Eropa tuan Oridek Ap, dan Alex Sobe, ketua IPWP/anggota Parlemen Inggris. Pasca hearing itu, Menteri luar negeri Belanda, Stef Blok resmi menyatakan dukung resolusi PIF dan dorong Komisi HAM PBB ke Papua. Pada selasa 1 Februari 2022, Parlemen Belanda secara resmi keluarkan resolusi dukung kunjungan PBB ke West Papua, dan dengar pendapat hari ini adalah agenda lanjutannya.
Salah satu hal penting dalam dengar pendapat ini adalah pengakuan parlemen Belanda tentang posisi pemerintahan sementara ULMWP, dalam forum resmi ini dipanggil "Selamat Datang Presiden Sementara" kepada Benny Wenda, dan tuan Oridek Ap dipanggil sebagai Ambassador Uni-Eropa, bulan lalu Senat dan Parlemen Spanyol juga dipanggil dengan Presiden sementara dan Ambassador. Sebutan Presiden Sementara dan Ambassador, hal ini tahap awal dimulainya pengakuan atas posisi politik. Pengakuan anggota parlemen Belanda atas posisi ini sangat penting, karena Belanda adalah pekas koloni Papua. Perubahan sikap politik Belanda ini sangat penting, karena Belanda memiliki tanggung jawab moral besar atas Papua. Dukungan Belanda menjadi ukuran dukungan negara lain.
Dalam dengar pendapat ini, muncul tiga agenda penting:
Pertama, agenda buka kembali sejarah Papua masa lalu. Hearing mendorong pemerintah Belanda harus buka kembali sejarah masa lalu, terkait New York Agremmen, Roma Agremmen, dan Resolusi PBB No. 2405. Kita lihat di atas meja, salah satu anggota Parlemen Belanda terletak buku profesor PJ. Drooglever, Tindakan Pilihan Bebas, buku ini dan banyak dokumen lain menjadi rujukan untuk buka kembali sejarah Papua yang kemarin dorong dalam hearing ini.
Kedua, agenda dekolonisasi. Agenda dekolonisasi menjadi satu agenda penting yang muncul dalam hearing ini, bagaimana pemerintah Belanda mendorong agenda itu secara sistematis mengikuti langkah Timor-Leste, Kaledonia Baru, dan Prancis Polinesia.
Ketiga, agenda tijau kembali Investasi di Papua. Dalam hearing juga mendorong negara-negara anggota Uni-Eropa ditinjau kembali perjanjian dengan Indonesia tentang investasi Ekonomi di West Papua. Karena Papua sebagai status pendudukan Ilegal, maka hukum internasional larang negara-negara lain menanamkan investasi mereka di wilayah pendudukan/ masih status ilegal. Aturan ini juga telah diterapkan dalam kasus Sahara, negara-negara yang memiliki saham di Sahara telah dicabut kembali karena status politik masih bermasalah. Dengan Hearing ini diharapkan negara-negara anggota Uni-Eropa evaluasi kembali investasi mereka di West Papua.
Perubahan sikap politik pemerintah Belanda atas West Papua ini terkontribusi pada enam hal: Pertama, pemerintah Indonesia menjadikan Belanda sebagai tempat sandaran atas eneksasi Papua telah runtuh dan tidak ada tempat. Kedua, klaim Indonesia atas aneksasi Papua sebagai miliknya karena pekas koloni Belanda berdasarkan asas hukum Jurisprudensi, tidak mendasar dan tidak dukung posisi Indonesia di Papua. Ketiga, sikap resmi pemerintah Belanda dijadikan sebagai dukungan kedaulatan Indonesia atas Papua dan Indonesia bersembunyi di balik sikap Belanda dari berbagai kejahatan kemanusiaan di West Papua telah runtuh. Keempat, memungkinkan pemerintah Belanda buka kembali sejarah masa lalu. Kelima, memungkinkan pemerintah Belanda ambil sikap dorong agenda dekolonisasi ke PBB. Keenam, memungkinkan negara-negara Uni-Eropa akan investasi mereka di West Papua mengikuti kasus Sahara Barat.
Dengan demikian, tidak ada tempat bagi Indonesia bersandar dan bersembunyi atas Papua.
___
FOTO: Rapat hearing antara Pemerintahan Sementara ULMWP dengan Komisi Urusan Luar Negeri dari Parlemen Belanda di Kantor Parlemen Belanda, Rabu (6/04/2022). | Credit: ULMWP.

Thursday, 7 April 2022

keberhasilan Kampanye Papua Merdeka oleh Pemerintah Sementara West Papua

Selama ini pemerintah Indonesia selalu bersandar kepada pemerintah Belanda, menyatakan Belanda mendukung Indonesia atas kedalutan West Papua. Indonesia juga klaim, bahwa satu-satunya hukum Internasional yang dukung Indonesia atas Papua adalah hukum jurisprudence, yang mengatakan daerah bekas koloni Belanda otomatis menjadi bagian dari Indonesia. Belanda menjadi tempat sandara Indonesia, itu kini telah berubah. Parlemen dan pemerintah Belanda secara resmi dukung Pemerintahan Sementara ULMWP dan perjuangan bangsa Papua. 

Bila kita ikuti hearing kemarin di Parlemen Belanda ini dan presentasi Presiden Wenda, Ketua IPWP Alex Sobe MP dan ketua ILWP tentang pergerakan di seluruh dunia atas Papua, maka Papua telah mencapai apa yang disebut dengan KONSOLIDASI DAN MOBILISASI DUKUNGAN INTERNASIONAL OLEH BERBAGAI NEGARA DAN PEMERINTAH RESMI. Dalam tahun ini telah terjadi di Madrid-Spanyol, UK/Inggris, Belanda, Uni-Eropa, Fiji, Selandia Baru, dan ACP 79 negara.

Konsolidasi dan mobilisasi dukungan atas Papua dalam 3 bulan terakhir tahun ini sangat jelas dan masif. Di Melanesia khususnya PNG dan Fiji sebagai tempat sandaran Indonesia telah terjadi perubahan sikap politik. Perdana Menteri PNG resmi berpidato di Sindang Umum PBB, dan awal bulan ini sebelum ke Jakarta temui Presiden Jokowi Marape berbicara bahwa dialog Konstruktif dengan Indonesia dan West Papua sangat penting. Kunjungan Marape ke Jakarta tidak lepas dari konsolidasi dan mobilisasi internasional tersebut. 

Bulan lalu Perdana Menteri Fiji bicara di Parlemen Fiji bahwa Pemerintah Fiji dan Pemerintah negara lain tentang mendorong masalah Papua ke tingkat internasional dan harus diselesaikan melalui mekanisme Internasional. 

Bulan lalu menteri luar negeri Selandia Baru, Nanaia Mahuta mengumumkan dalam Twitternya tentang pertemuannya dengan Michelle Bachelet, ketua Komisi Tinggi HAM PBB untuk kasus Papua. Tiga hari lalu Menlu Selandia Baru Nanaia Mahuta bicara di media Fiji, bahwa pemerintah Selandia Baru mendesak Indonesia segera umumkan jadwal untuk kunjungan ketua Komisi Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet ke West Papua. Bulan lalu, presiden Wenda dan Ambasador Ap ke Madrid bertemu Senat dan Parlemen secara kolektif dan resmi. Pergerakan-bergerakan ini menunjukkan Konsolidasi dan mobilisasi internasional atas Papua sudah mencapai tingkat paling tinggi. 
 
Perubahan sikap politik Pemerintah Belanda untuk West Papua ini terkontribusi pada tiga hal: Pertama, pemerintah Indonesia menjadikan Belanda sebagai tempat sandaran atas eneksasi Papua telah runtuh. Kedua, klaim Indonesia atas aneksasi Papua sebagai miliknya karena bekas koloni Belanda berdasarkan asa hukum jurisprudence, tidak mendasar dan tidak dukung posisi Indonesia di Papua. Ketiga, sikap resmi pemerintah Belanda dijadikan sebagai dukungan kedaulatan Indonesia atas Papua dan Indonesia bersembunyi di balik sikap Belanda dari berbagai kejahatan kemanusiaan di West Papua telah runtuh.
___
FOTO: Rapat hearing antara Pemerintahan Sementara ULMWP dengan Komisi Urusan Luar Negeri dari Parlemen Belanda di Kantor Parlemen Belanda, Rabu (6/04/2022). | Credit: ULMWP.

#WestPapua #ULMWP #Netherlands

Sunday, 3 April 2022

Presiden Sementara, Wenda: Meningkatnya militerisasi dan terorisme negara di West Papua

Pernyataan | Edisi, 1 April 2022

Selama beberapa hari terakhir kami telah menerima laporan yang mengganggu tentang perkembangan di West Papua.

Rakyat kita turun ke jalan untuk menunjukkan penolakan mereka terhadap rencana Indonesia untuk memecah belah kita lebih jauh dengan pembentukan 7 provinsi dan untuk berdemonstrasi menentang pemberlakuan ‘otonomi khusus’.

Para pengunjuk rasa damai di Nabire dan Jayapura telah bertemu dengan semakin brutal, dengan meriam air dan gas air mata digunakan terhadap mereka dan polisi bersenjata lengkap menembak tanpa pandang bulu ke pengunjuk rasa dan warga sipil.

Ini adalah terorisme negara. Indonesia sedang mencoba untuk menggunakan kekuatan militer penuh mereka untuk memaksakan kehendak mereka ke West Papua, untuk memaksa penerimaan ‘otonomi khusus’.

Pola peningkatan militerisasi dan represi negara selama beberapa tahun terakhir telah jelas, dengan eskalasi kekerasan yang mengkhawatirkan. Kurang dari 2 minggu yang lalu 2 pengunjuk rasa ditembak mati di Kabupaten Yahukimo, lagi-lagi karena demonstrasi damai menentang pemekaran provinsi.

Sejarah berulang dan kita menyaksikan Tindakan Tanpa Pilihan kedua . Orang West Papua dipaksa untuk menghidupkan kembali trauma ini setiap hari. Metode penindasan yang sama digunakan pada tahun 1969, dengan ribuan tentara melecehkan, mengintimidasi dan membunuh setiap orang West Papua yang berbicara untuk kemerdekaan.

Tetapi orang-orang West Papua telah menunjukkan keinginan mereka , berkali-kali, dalam menolak otonomi khusus dan melawan kekuasaan Indonesia.

𝐊𝐚𝐦𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐮𝐬 𝐛𝐞𝐫𝐛𝐢𝐜𝐚𝐫𝐚 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐬𝐚𝐭𝐮 𝐬𝐮𝐚𝐫𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐣𝐞𝐥𝐚𝐬 𝐝𝐚𝐧 𝐛𝐞𝐫𝐬𝐚𝐭𝐮 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐦𝐞𝐧𝐲𝐞𝐫𝐮𝐤𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐧𝐞𝐧𝐭𝐮𝐚𝐧 𝐧𝐚𝐬𝐢𝐛 𝐬𝐞𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢 𝐝𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐦𝐞𝐫𝐝𝐞𝐤𝐚𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐫𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐢𝐧𝐝𝐚𝐬 𝐤𝐨𝐥𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐡𝐚𝐝𝐚𝐩 𝐤𝐚𝐦𝐢. 𝐒𝐞𝐦𝐚𝐧𝐠𝐚𝐭 𝐢𝐧𝐢 𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭 𝐝𝐢𝐡𝐚𝐧𝐜𝐮𝐫𝐤𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐤𝐚𝐦𝐢 𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐝𝐢𝐛𝐮𝐧𝐠𝐤𝐚𝐦, 𝐛𝐚𝐡𝐤𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐡𝐚𝐝𝐚𝐩𝐢 𝐤𝐞𝐤𝐮𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞𝐫 𝐈𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞𝐬𝐢𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐞𝐧𝐮𝐡.

Untuk masyarakat internasional melihat, dana untuk otonomi khusus telah digunakan untuk mempersenjatai militer Indonesia untuk membunuh orang West Papua. Hentikan negosiasi perdagangan Anda dengan Indonesia dan dengarkan suara penduduk asli West Papua, yang berteriak agar hak mereka didengar dan dihormati.

Benny Wenda 
Interim Presiden
Pemerintahan SementaraULMWP

#WelcomeUNHC 🇺🇳 #WestPapua #HumanitarianCrisis #HumanRightsAbuses #PIF #ACP #UnitedNation #OHRCHR #UNHRC #FreeWestPapua

Wednesday, 30 March 2022

JANGAN (TIPUH-TIPUH) RAKYAT. KARENA, SEMUA SUDAH TERBONGKAR DAN JELAS!

#WESTPAPUA| Meepago, 29 Maret 2022 

Kepada YTH:
Seluruh rakyat West Papua.

AGENDA PERJUANGAN PAPUA MERDEKA SAAT INI JELAS BAWAH: 

#PERTAMA : 
“Ada yang berjuang Papua Merdeka. Namun, Kemerdekaan yang diperjuangkan-nya adalah “Merdeka di dalam kekuasaan NKRI-Indonesia”, Melalui proses Dialog Jakarta-Papua. Dan, Alat tawaran–nya (MOGOK SIPIL NASIONAL MSN). Jadi Mereka, Perjuangankan Papua Merdeka itu bukan, menjadi sebuah negara. Dan bukan, untuk mendirikan Negara West Papua. Tetapi mereka berjuang untuk memperbaiki keadaan yang ada saat ini. Dengan sebutan Papua merdeka tapi, for Indonesian sejahtera”.

“Mereka sedang mendorong agenda ini di luar dari ULMWP, karena ada beberapa oknum Diplomat dan Sipil sudah berusaha untuk membawa masuk agenda ini agar digodok melalui ULMWP. Namun, mereka tidak berhasil, akhirnya mereka mengundurkan diri dari ULMWP dan sedang mendorong agenda tersebut di luar dari Mekanisme, sambil menentang ULMWP dari luar”.

“Jadi “isu-isu dan Gosip” tetang TPN-OPM, TPN-PB, TRWP, Sosialisme dan Sukuisme ini sesungguhnya hanya sebuah skenario dan taktik yang diciptakan dan sedang dimainkan untuk menutupi segala macam upaya maupun agenda Politik yang mereka ada dorong".

“Isu tetang TPN-OPM, TPN-PB, TRWP, Setengah Tiang/federasi Otonom dan Sukuisme ini mereka sengaja ciptakan, agar perpecahan dalam internal perjuangan Papua Merdeka ini terjadi. Mereka sedang berusaha, agar pejuang dan rakyat tidak lagi mendukung ULMWP”.

“Salah satu isu juga yang dimainkan adalah : "Jangan berharap kemerdekaan West Papua datang dari Internasional/dari Inggris", artinya isu ini juga sengaja mereka mainkan, agar pejuang dan rakyat tidak lagi mendukung dan berharap kepada ULMWP. Mereka ada bermain dan berusaha dengan berbagai cara: Ada yang sedang berjuang di Pasific, di Internasional, di Papua, di Jakarta, di Papua-Jakarta”.

“Mereka ada bergerak di organ-organ gerakan sipil, di sayap militer mempermainkan orang-orang tua di hutan menjadi subject dan ada oknum di dalam ULMWP, dan ada juga yang bergerak di Pasific maupun Internasional”.

“Oknum di dalam ULMWP yang di dalam negeri dia sedang berusaha, agar ULMWP di dalam negeri mati. Dan ada oknum juga yang di Internasional sedang berusaha, agar diplomasi ULMWP di setiap negara dia ketahui dan akan melaporkan ke Indonesia, agar Indonesia lakukan pemblokadean melalui diplomasi menteri luar negeri, disamping itu juga, ia membangun block di dalam ULMWP agar terbangun kesan buruk oleh negara pendukung terhadap ULMWP. Salah satu yang Ia lakukan adalah gagalkan Petisi Papua Merdeka yang bertujuan menuju ke dewan HAM PBB di Jenewa”.

“Setiap upaya dilakukan, bertujuan hanya untuk menggiring perjuangan Papua Merdeka ini menuju ke Dialog Jakarta-Papua dan West Papua dijadikan daerah Istimewa seperti korbannya nasib Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Aceh pernah berjuang untuk Merdeka seperti Papua sekarang ini, Namun perjuangan mereka gagal karena semua berhasil digiring ke Dialog, dan hasilnya sekarang Aceh menjadi daerah istimewa, sehingga kemerdekaan yang mereka perjuangkan "Merdeka di dalam NKRI-Indonesia" seperti yang sekarang ada,”.#Fakta.

#KEDUA : 
“Perjuangan Papua Merdeka yang diperjuangkan sejak tahun 60an 70an, 80an, 90an hingga berujung pada Kongres 2000, dan Kongres 2011 semua sudah terakomodir di dalam “United Liberation Movement For West Papua ULMWP” di Vanuatu atau sering disebut dengan (Deklarasi Sarlana) 6 Desember 2014. Dan, Rakyat Papua bersama para pejuang sejati sedang mendukung ULMWP untuk menuju Referendum, dan mendorong West Papua menjadi sebuah negara yang Merdeka berdaulat penuh”. (Jadi Kemerdekaan yang diperjuangkan—nya adalah "Merdeka terlepas dari Hukum NKRI-Indonesia).

“Mereka berjuang agar status perjuangan West Papua ini diselesaikan melalui Referendum seperti Timor Leste dan menuju mendirikan Negara”.

“Pada tahun 2017, ULMWP telah menetapkan dan memutuskan untuk dilakukan penggalangan Petisi manual di seluruh West Papua, dan akhirnya berhasil digalang dengan presentase 70% penduduk pribumi West Papua. Petisi tersebut telah dikemas dalam bentuk dokumen dan sudah diserahkan kepada PBB untuk diproses”.

“Mereka berdiri tegak pada rel pejuang Papua Merdeka dan fokus mengikuti setiap tahapan maupun proses yang didorong melalui ULMWP sejak Kepemimpin Octovianus Mote hingga sekarang Benny Wenda”.

Jadi, “proses dan tahapan yang dilaluli sudah jelas. Kita pejuang akan keliru dan merasa bingung hingga akan salah melangkah, itu hanya karena “#Tidak_tahu”, dan rakyat akan korban sia-sia. Ini berbahaya bagi Nasib bangsa Papua ke depan, mari kita kawal dan mengerti kondisi ini baik”.

WaSalam...!!!
__________________
#DIALOG vs #RERERENDUM

- Proses "dialog" - (Pengkondisian menuju dialog sudah terjadi dan sedang berlangsung),

- Proses "referendum" - (Langkah menuju Referendum melalui Internationally Supervisedvote For West Papua sudah sedang menuju)

#InternationallySupervisedvoteForWestPapua
#LetWestPapuVote
#ReferendumForWestPapua
__________________
Kalo ko peduali perjuangan Papua Merdeka, tolong teruskan pesan ini minimal ke 100 orang teman anda.

T E R U S K A N ...!! Ke 100 orang teman FB yang lain.

Friday, 25 March 2022

Presiden Sementara, Wenda: Segera bebaskan Buchtar Tabuni dan Bazoka Logo

Pernyataan | Edisi, 24 Maret 2022

Polisi Indonesia telah menangkap Buchtar Tabuni dan Bazoka Logo, dua dari pemimpin gerakan pembebasan kita yang paling terkemuka, bersama dengan enam orang lainnya. Ini adalah upaya lain untuk membungkam semua kebebasan berekspresi di negara kita dan menekan sentimen yang berkembang dari orang-orang West Papua.

Tuan Tabuni adalah Ketua Dewan West Papua (West Papua Council), dan Tuan Logo adalah kepala Departemen Urusan Politik (Menteri Urusan Politik) Pemerintahan Sementara ULMWP. Mereka ditangkap di rumah Tabuni hari ini oleh polisi Indonesia, Brimob dan dinas intelijen. Mereka ditangkap saat bertemu untuk membahas peringatan damai pelantikan Dewan New Guinea [Nieuw Guinea Raad] pada tanggal 5 April 1961. Kami memperingati tanggal ini setiap tahun, untuk menandai pembentukan kedaulatan kami yang dicuri dari kami oleh invasi Indonesia. Apa kejahatan mereka?

ULMWP adalah anggota Melanesia Spearhead Group (MSG), sebuah badan internasional tingkat negara bagian. Kami memiliki hak untuk menyatakan pendapat kami, dan untuk berorganisasi secara damai untuk kemerdekaan, sesuai dengan hukum internasional. Kami menuntut pemerintah Indonesia segera membebaskan Buchtar Tabuni, Bazoka Logo, dan enam orang lainnya. Semua tahanan politik, termasuk Victor Yeimo dan delapan mahasiswa yang ditangkap Desember tahun lalu, juga harus dibebaskan.

Indonesia berusaha untuk lebih mengalihkan perhatian seiring dengan meningkatnya tekanan internasional atas kunjungan Komisaris Tinggi PBB. Tak ada lagi taktik penundaan: PBB harus diizinkan masuk. Kami telah membentuk tujuh komite regional (panitia penyambutan) yang siap menyambut Komisaris Tinggi, mendukung seruan 84 negara ditambah Uni-Eropa agar Indonesia mengizinkannya masuk ke negara pendudukan kami.

Penangkapan ini mengikuti pernyataan Dewan Gereja West Papua yang menolak kebijakan Indonesia, dan mengikuti pelecehan terhadap Pendeta Socrates Yoman karena berbicara untuk rakyatnya. Tidak ada kebebasan berkumpul, tidak ada kebebasan berbicara, tidak ada kebebasan berekspresi, atau beragama, di West Papua. Mereka melecehkan dan menstigmatisasi para pembuat perdamaian. Seperti apa rasanya bagi orang biasa?

Benny Wenda 
Interim Presiden
Pemerintahan Sementara ULMWP
___
(https://www.ulmwp.org/interim-president-wenda-immediately-release-buchtar-tabuni-and-bazoka-logo)

#BuchtarTabuni #BazokaLogo #WestPapua #Chairman #WestPapuaCouncil #ULMWP #ProvisionalGovernment #FreeWestPapua #Referendum

Friday, 18 March 2022

Seluruh rakyat West Papua dari Sorong sampai Merauke, kami serukan dukung perang gerilya di Freeport




Kami juga tegaskan, mereka bukan KKB, KKSB, GPK, GSPK dan sejenis gerakan terorisme lainnya seperti yang dikatakan kolonial Indonesia --- mereka adalah pagar negara kami West Papua yang bersatu dalam “West Papua Army”.

TPN-PB, TNPB dan TRWP semuanya adalah “West Papua Army” --- ULMWP sebagai lembaga penanggung jawab Politik bangsa Papua siap mengambil alih negara West Papua dari tangan kolonial Indonesia.
Dukung perang gerilya West Papua Army dari satuan TPN-PB, hentikan aktifitas pertambagan ilegal yang dilakukan Freeport di Tembagapura, Papua!
Damai Tuhan beserta, WaSalam...!!
Bazoka Logo
Kepala Biro Politik ULMWP

Thursday, 17 March 2022

Panitia Penyambutan Pelapor Khusus Dewan HAM PBB Untuk Wilayah Adat La-Pago Resmi Dideklarasi

https://nokenwene.com/.../panitia-penyambutan-dewan-ham.../


Wamena, nokenwene.com – Panitia penyambutan rencana kunjungan Dewan Keamanan (DK) Hak Asasi Manusia (HAM) PBB ke Papua untuk wilayah adat Lapago resmi di deklarasikan di Wamena, senin (14/03/2022), dihadiri ribuan rakyat Papua. Deklarasi dilakukan itu setelah sebelumnya sabtu 12 maret dilakukan pemilihan kepanitiaan tersebut.
“Secara resmi, Panitia penyambutan dewan HAM PBB ke West Papua telah dideklarasikan dan kami Pemerintahan Sementara, Negara West Papua siap bertanggung jawab penuh”, tegas Bazoka Logo, selaku Mentri Departemen Politik, pada Pemerintahan Sementara Negara West Papua.
Bazoka Logo, juga menjelaskan terkait proses dan mekanisme diplomasi politik telah, sedang dan akan terus dilakukan melalui komando Pemerintahan sementara, Negara West Papua (ULMWP) yang dipimpin oleh Hon. Beny Wenda.
Ditempat yang sama, Iche Murib, selaku Mentri Perempuan dan Anak pada Pemerintahan sementara, Negara West Papua (ULMWP) saat membacakan sambutan tertulis Hon. Beny Wenda, Presiden Sementara, mengatakan Syukur Bagimu Tuhan Yang Menciptakan pulau dan tanah yang kita tinggal, hidup dan berjuang.
“Atas Nama Allah, Moyang, dan Tulang belulang Bangsa Papua, Bersama Segenap Komponen Makhluk Hidup, Sebagai Sebuah Bangsa Papua Ras Melanesia, yang Mendiami Pulau New Guinea Bagian Barat Tentu Memiliki Sejarah Hidup Dari Peradaban Ke Peradaban” Kata Ice.
Iche mengatakan Bangsa papua Terus Berjuang melalui ULMWP Hingga di Tahun 2018 Pertemuan Pasifik Island Forum (PIF), yang terdiri dari 18 negara mengadopsi resolusi tentang perjuangan Bangsa Papua.
“Demikian Juga di Tahun 2019, Pada Pertemuan Asia Caribian Pasifik (ACP), Pada 2019 Di Nairobi Afrika Juga Mengadopsi Resolusi untuk West Papua Dan 84 Negara Anggota PBB, Uni Eropa, Belanda dan Inggris Yang Terus Mendesak kepada Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB Untuk Berkunjung Ke West Papua, Guna Melakukan Investigasi Pelanggaran Ham Selama 60 Tahun Oleh Negara Indonesia”, tegas Iche .
Lanjutnya, Bangsa Papua memiliki memori passionis atau trauma panjang akibat dari kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara Indonesia di seluruh tanah Papua yang harus diselesaikan dengan mekanisme hukum Internasional
“Agar persoalan sejarah politik, kolonialisme, rasisme, militerisme, kapitalisme, imperialism dan diskriminasi bisa dapat diselesaikan dengan adil dan bermartabat sesuai dengan mekanisme hukum Internasional” Ujarnya Tegas..
Ditambahkan, pemerintah sementara ULMWP melakukan upaya-upaya strategis agar menjawab harapan dari cita-cita rakyat Bangsa Papua untuk bebas dan merdeka. Pemerintah Sementara ULMWP Eksekutif, Wilayah dan rakyat Papua menyambut baik resolusi PIF, ACP, Uni Eropa, Belanda dan Inggris serta siap menyambut kunjungan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB Ke West Papua.
“Akhirnya Pemerintah Sementara ULMWP meyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada rakyat Papua, tim yang bekerja keras dalam sosialisasi, konsolidasi, dan mobilisasi untuk pembentukan panitia, pengukuhan serta terlaksananya deklarasi hari ini 14 maret 2022 di Wilayah Lapago” Ucapnya
Adapun susunan kepanitiaan yang telah dibentuk dan di deklarasikan terbuka di halaman Kantor ULMWP Papua di Wamena itu adalah:
– Ketua Umum, Steven Serogo Walela,
– Ketua 1; Tomas Togotly,
– Ketua 2; Beny Siep,
– Sekretaris Umum; Dano Anes Tabuni,
– Sekretaris 1; Londi Albert Tabuni,
– Bendahara Umum ; Samuel Wenda,
– Bendahara 1, Mrs. Netha Wenda,
Serta dilengkapi dengan sejumlah bidang yang diperluhkan.
Pewarta: Jurnalis Warga Noken