Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label ULMWP. Show all posts
Showing posts with label ULMWP. Show all posts

Monday, 3 January 2022

ULMWP MERUPAKAN WADAH AKOMODATIF DAN INKLUSI PERJUANGAN KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA BARAT

By: Kristian Griapon, Januari 3, 2021

ULMWP menjadi mesin (motorik) yang menghidupkan gerakan perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat, merupakan sebuah wadah gerakan akomodatif dan inklusi perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat, dalam arti wadah yang memfasilitasi semua bentuk gerakan perlawanan bangsa Papua Barat atas pendudukan Indonesia di wilayah geografis Papua Barat. Yang terbentuk atas dorongan dan bantuan negara-negara Melanesian Spearhead Group (MSG), guna menata gerakan perlawanan faksi-faksi pejuang kemerdekaan bangsa Papua Barat kedalam satu wadah resmi yang menyuarakan kemerdekaan bangsa Papua Barat di dunia internasional.

ULMWP dapat dilihat, menjadi bagian strategi dari negara-negara anggota kelompok MSG di sub-regional pasifik selatan, dalam upaya mencari jalan penyelesaian damai konflik sengketa wilayah geografis Papua Barat yang berkepanjangan antara Pribumi Papua melawan Kekuasaan Negara Republik Indonesia. Sehingga ULMWP menjadi pintu jalan kemerdekaan bagi semua faksi gerakan pejuang kemerdekaan bangsa Papua Barat melalui prinsip politik internasional.

ULMWP adalah bentuk ‘Gerakan Perjuangan Kemerdekaan’, sehingga tidak dapat disamakan dengan sebuah organisasi umum (biasa), artinya tidak terikat pada aturan baku organisai. Aturan organisasi perjuangan kemerdekaan suatu bangsa pada dasarnya bersifat formalitas, fleksibel serta dinamis guna mengimbangi strategi perlawanan musuh, dalam arti berpegang pada keputusan situasional (bersifat seni, gerakan cepat dan dinamis). Dan kepemimpinan organisasi perjuangan kemerdekaan pada prinsipnya bersifat kepiguran sosial, artinya seseorang yang tampil dari masyarakat kelompok tertindas, mempunyai pengaruh, dipercaya, memiliki loyalitas yang tinggi, rela berkorban demi pembelaan hak-hak rakyatnya yang tertindas oleh negara penjajah dan tidak mengenal batas waktu kepemimpinan selama masa perjuangan kemerdekaan itu belangsung dan setelah mencapai kemerdekaan menjadi bagian dari pahlawan kemerdekaan.

Walaupun terjadi halang-rintang terhadap ULMWP untuk menjaji anggota tetap MSG dampak dari perpecahan didalam negara-negara kelompok MSG karena kepentingan kerjasama ekonomi dengan Indonesia, namun itu bukan sebuah masalah besar dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat, yang terpenting ULMWP telah mendapat pengakuan sebagai Obsever dalam kelompok negara-negara MSG, dan telah mendapatkan dukungan resmi negara-negara di kawasan pasifik yang tergabung dalam Pacific Island Forum (PIF).dan telah dikenal luas di kalangan masyarakat pasifik.

Pengakuan ULMWP sebagai Obsever di dalam kelompok negara-negara MSG, secara langsung maupun tidak langsung telah memposisikan perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat menjadi bagian dari subjek hukum inetrnasional ‘Hak Menentukan Nasib Sendiri’.

Yang perlu dipahami bahwa ULMWP harus dilihat sebagai wadah akomodatif dan inklusi non koordinatif, artinya menjadi ujung tombak dari semua gerakan faksi pejuang kemerdekaan bangsa Papua Barat, baik itu yang terafiliasi/tergabung maupun yang tidak tergabung kedalam ULMWP, sehingga semua faksi-faksi pejuang kemerdekaan bangsa Papua Barat didalam negeri maupun diluar negeri tetap eksis/hidup sesuai dengan ruang gerak strategi perjuangan yang dikembangkannya. Hai itu sangat penting guna mempekuat posisi ULMWP sebagai saluran komunikasi perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat di dunia Internasional, dengan kata lain menjadi media transfer komunikasi (informasi) melalui jalur diplomasi politik luar negari negara-negara pendukung kemerdekaan bangsa Papua Barat.

Segala pendekatan komunikasi politik ULMWP di dunia internasional harus mengacu pada hukum internasional, karena akar masalah Sengketa Wilayah Geografis Papua Barat antara Pribumi Papua dan Pemerintah Republik Indonesia adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Juridiksi Hukum Internasional, dan telah menjadi sorotan masyarakat internasional.

Yang perlu dicatat bahwa filosfis hukum internasional tidak mengenal aksi dan reaksi antar negara merdeka (berdaulat), namun yang menjadi dasar adalah hubungan yang mengikat antar negara, baik itu ditingkat bilateral, unilateral, maupun multilateral dan respons terhadap suatu sengketa atau masalah internasional berdasarkan pada kerjasama (kooperatif) dalam upaya penyelesaian damai, demi menjaga keamanan dan perdamaian internasional. Dan ruang lingkup politik internasional yang mengacu pada hukum internasional terbatas pada ‘permainan kekuasaan’ yang melibatkan negara-negara berdaulat. Oleh karena itu, perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat untuk meraih kemerdekaan harus mendapat dukungan/pengakuan negara-negara berdaulat, wasalam.(Kgr)
Penulis adalah Aktivis Pemerhati Masalah Papua Barat

Saturday, 18 December 2021

Update: 🇪🇺Uni-Eropa, Desember 2021 | ULMWP

Menyikapi situasi West Papua yang semakin memburuk sejak aneksasi dan pendudukan kolonial Indonesia (1963 — 2021), kini isu West Papua mulai dibicarakan di forum Uni-Eropa yang anggotanya adalah 27 negara (negara-negara Eropa) setelah sebelumnya di MSG, PIF, ACP.

Berikut ini adalah pernyataan dan pertanyaan Presiden Catalunya, Hon. Carles Puigdemont (bertepatan momentum 1 Desember) kepada Wakil Presiden Komisi / Perwakilan Tinggi Persatuan Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan tentang: (Apa sikap Uni-Eropa?) terhadap West Papua —— silahkan disimak:

Pertanyaan Parlemen
1 Desember 2021 

Pertanyaan untuk jawaban tertulis E-005382/2021/rev.1
Kepada Wakil Presiden Komisi / Perwakilan Tinggi Persatuan Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan

Aturan 138

Oleh: Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI) , Clara Ponsati Obiols (NI)

Subjek: Hak Asasi Manusia di West Papua

60 tahun yang lalu hari ini [1 Desember 2021, red], bendera Bintang Kejora resmi dikibarkan untuk pertama kalinya di West Papua. Setelah proses dekolonisasi yang menarik dari Belanda, West Papua dianeksasi oleh Indonesia pada tahun 1963.

Selama enam dekade terakhir, semua pemerintah Indonesia telah dituduh terlibat dalam kebijakan [pemusnahan, red] terhadap penduduk West Papua, yang dapat didefinisikan sebagai genosida.

Tahun lalu, 418 tapol baru West Papua tercatat ditahan. Sampai hari ini, 106 masih ditahan menunggu persidangan atau telah diberikan hukuman penjara yang lama, seperti Victor Yeimo, simbol gerakan kemerdekaan, yang telah didakwa dengan tuduhan pengkhianatan.

Pelanggaran hak asasi manusia yang terus menerus di West Papua dikecam setiap tahun dalam laporan oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Amnesty International dan Human Rights Watch.

UE menandatangani perjanjian kerangka kerja dengan Indonesia pada tahun 2014 di mana ‘hak asasi manusia’ disebutkan hingga 17 kali. Sejak 2016, 10 putaran negosiasi telah dilakukan untuk perjanjian perdagangan bebas UE-Indonesia.

1. Akankah penghormatan terhadap hak asasi manusia di West Papua dan pembebasan tahanan politik seperti Victor Yeimo menjadi syarat untuk merundingkan perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia pada putaran negosiasi ke-11?

2. Akankah Wakil Presiden Komisi / Perwakilan Tinggi Persatuan Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan meminta Pemerintah Indonesia untuk mengizinkan kunjungan ke West Papua oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia?

3. Berapa jumlah dana yang telah dialokasikan ke West Papua oleh Komisi sejak tahun 2001 dan untuk tujuan apa?
_____
Terakhir Diperbarui: 15 Desember 2021

Pernyataan asli dalam bahasa Inggris dapat dibaca pada link website resmi Uni-Eropa berikut ini:
(https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-005382_EN.html)

Sekilas —
Uni Eropa adalah organisasi antarpemerintahan dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. Sejak 31 Januari 2020, Uni Eropa beranggotakan 27 negara. Persatuan ini didirikan atas nama tersebut di bawah Perjanjian Uni Eropa pada 1992. (Wikipedia)
__________________
FOTO: Sebelumnya November 2019 dan Januari 2020, Presiden Catalunya, Hon. Carles Puigdemont i Casamajó telah menerima tamu terhormat yakni Presiden Sementara West Papua, Hon. Benny Wenda di Parlemen Uni-Eropa.

#UniEropa #EU #WestPapua #Vanuatu #HumanitarianCrisis #HumanRightsAbuses #UnitedNation #OHRCHR #UNHRC #FreeWestPapua

Saturday, 4 December 2021

Provinsi Shefa Vanuatu mengakui pemerintah West Papua

Jumat, (03/12/2021) | RNZ News

Provinsi Shefa Vanuatu mengakui Benny Wenda sebagai Interim Presiden dari Pemerintah Sementara.

Di negara yang secara historis telah menjadi yang paling vokal dalam mendukung hak penentuan nasib sendiri West Papua, Provinsi Shefa adalah otoritas pertama di negara ini untuk secara resmi mengakui pemerintah West Papua yang independen.

Wenda, seorang aktivis pro-kemerdekaan West Papua yang melarikan diri dari penganiayaan di tanah airnya di bawah kendali Indonesia, diberikan suaka di Inggris pada tahun 2003. 

Setahun yang lalu, sebagai kepala Gerakan Pembebasan United untuk West Papua, Wenda mengumumkan membentuk ‘pemerintah sementara’ West Papua, dengannya sebagai presiden sementara.

Pengakuan Shefa tentang pemerintah itu diumumkan oleh Sekretaris Jenderal Pemerintah Provinsi Shefa, Morris Kaloran, untuk menandai peringatan ke-60 tahun dari deklarasi kemerdekaan West Papua yang segera dibayangi oleh AS yang kontroversial.

Kaloran mengatakan pemerintah sementara ULMWP dan presiden interimnya adalah perwakilan sah rakyat West Papua dan perjuangan mereka.

Dalam gerakan simbolis, Provinsi Shefa telah mengadopsi penduduk asli Melanesia di West Papua dan perjuangan mereka untuk penentuan dan pembebasan diri dari pemerintahan Indonesia.

“Takdir dua orang Melanesia kami di West Papua dan Vanuatu bergabung. Orang-orang West Papua tetap diperbudak dan dijajah pada abad ke-21, tunduk pada diskriminasi, pembunuhan dan operasi militer,” kata Kaloran.

“Perjuangan kebebasan mereka yang gagah, di bawah bimbingan dan kepemimpinan provisional government ULMWP, bergerak semakin dekat dengan kemenangan. Sampai orang-orang West Papua, tidak ada seorang pun di Melanesia yang bebas.”

Pemerintah Indonesia menentang klaim ULMWP untuk mewakili West Papua, mengatakan orang-orang di Provinsi Papua Indonesia memiliki hak-hak demokratis seperti orang lain di Republik.

Baik Indonesia maupun ULMWP telah diberikan keanggotaan di Melanesian Spearhead Group (MSG), yang anggotanya penuhnya adalah Papua Nugini, Fiji, Vanuatu, Kepulauan Solomon dan Kaledonia Baru telah menyatakan keinginan Jakarta untuk terlibat dalam dialog dengan West Papua tentang keluhan mereka.
_____________
Sumber berita RNZ Pacific:
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/457115/vanuatu-s-shefa-province-recognises-west-papua-government

KETERANGAN FOTO:
(Memperingati 60 tahun pengibaran bendera West Papua di Provinsi Shefa — Port Vila Vanuatu, berlangsung bersama dengan Direktur Jenderal MSG Hon. George Hoa'au Pj dan Kenneth Natapei MP untuk Port Vila, Morris Kaloran Sekretaris Jenderal Provinsi Shefa, Ketua William Nasak Vango dan Ketua Job Dalesa Vanuatu Free West Papua Association.

#AnniversaryDay #60thAnniversary #WestPapua #ULMWP #ProvisionalGovernment #FreeWestPapua

Friday, 3 December 2021

Rakyat Wilayah Adat LAPAGO suku yalli di Yahukimo bersama Pemerintahan Sementara ULMWP Memperingati 1 Desember Sebagai Hari Kebesaran Bagi Bangsa West Papua

 Wilayah Adat LAPAGO,1 Desember 2021, 4:50, Wpb


Tanggal 1 Desember tiap tahunnya kerap dikaitkan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Fakta sejarah menunjukkan hal tersebut tidaklah tepat, meskipun erat kaitannya dengan upaya Papua memerdekakan diri dari Indonesia.
Momentum 1 Desember dianggap sebagai Hari Kemerdekaan bagi rakyat Papua sejalan dengan pengakuan kemerdekaan oleh pemerintahan Belanda pada 1961.
"Karena hari itu (1 Desember) merupakan hari di mana Bangsa Papua dikenalkan kepada dunia internasional sebagai bangsa yang siap merdeka.
Hal itu yang kemudian terus diperjuangkan oleh generasi berlanjut untuk diakui selama 60 tahun penjajahan oleh kolonial indonesia selama stenga abad.
Dengan demikian hari ini rakyat Yahukimo wilayah Adat LAPAGO suku yalli dibawah pajung pemerintah sementara ULMWP memperingati hari bersejarah tempat pada, 1 Desember 2021 sebagai hari Hut Organisasi Papua Merdeka OPM yang telah merdeka Desember 1961 60 tahun.
Berikut fotonya;




Tuesday, 30 November 2021

Kontroversi Bintang Fajar ialah Lambang Lucifer: Apa Sikap Saya?

Oleh General WPA Amunggut Tabi

Kontroversi dan Tanggapan tentang Bintang Kejora


Paling tidak ada 4versi yang melihat Bintang Kejora sebagai penyebab kemerdekaan West Papua belum pernah tiba. Oleh karena itu mereka mengajukan usulan agar "Bintang" dari Bendera Bintang Kejora dirubah dari sebuah bintang segi-lima menjadi bintang segi-enam, yaitu Bintang Daud. Itu versi pertama.

Versi kedua mengatakan, nama Bintang Fajar dan Bintang Kejora yang membuat masalah, jadi seharusnya disebut Bintang Fajar, bukan Bintang Kejora. Atau sebaiknya Bintang Fajar, bukan Bintang Kejora.

Versi ketiga mengatakan bahwa  oleh karena Bendera Bintang Kejora dikibarkan dan banyak berjatuhan korban nyawa, maka harus digantikan dengan bendera lain. Jadi, usulan di sini ialah menggantikan Bendera secara total.

Versi keempat mengusulkan agar bukan saja menggantikan Bendera, akan tetapi menggantikan nama Negara dan Bendera sekaligus, sehingga nama negara bukan West Papua lagi, akan tetapi nama negaranya lain, dan benderanya juga lain.

Analisis Saya

Goncangan ini dan itu terjadi terutama karena psikologi orang West Papua sendiri yang bermasalah. Permasalahan psikologi ini disebabkan oleh dasar orang West Papua, yaitu titik-tolak berpikir dari orang Papua sendiri. Ada yang melihat Bintang Kejora dari sisi Alkitab, atau Teologia Kristen. Ada yang melihatnya dari sisi Adat OAP (Orang Asli Papua), terutama orang Papua di pesisir dan pulau-pulau karena interaksi mereka dengan Bintang Pagi terjadi setiap pagi, sampai kiamat, mereka bergantung kepada Bintang Pagi untuk memberikan arah pulang ke rumah.

Yang pertama dan terutama, saya menilai bahwa guncangan pertama datang dari rekayasa NKRI (Negara Kesetanan Republik Indonesia), yaitu negara yang penuh dengan dusta, negara penyembah Lucifer itu sendiri, negara yang memiliki Bendera murni buatan Belanda.

Yang kedua, ini adalah pertanda OAP sendiri tidak memiliki pendirian teguh dan tegas atas apa yang diperjuangkannya sehingga di tengah-tengah perjalanan sejarahnya sendiri ia sudah mulai guncang dan mempertanyakan apa yang diperjuangkannya selama ini. Diskusi seperti ini sebenarnya patut terjadi setelah kemerdekaan, dan bukan sementara korban berjatuhan. Ini pertanda bahwa OAP sendiri sebagai "manusia" belum matang dalam berpikir dan bernalar, sehingga dengan mudah dapat dimasuki setan untuk mengacaukan pikiran dan pendirian. Manusia yang matang berpikir dan bernalah tidak akan pernah berpindah sebegitu mudah.

Yang ketiga, secara moralitas OAP, kita tidak sanggup menghargai karya pengorbanan bangsa Papua selama 60 tahun terakhir, sehingga kita masih berputar-putar berbicara tentang bintang yang mana dan bendera yang mana.Apapun alasannya, kalau korban sudah berjatuhan, sepatutnya secara moral, kita tidak usah bertanya-tanya bintang yang mana. Ini menunjukkan, selain nalar dan pikiran tidak matang, kita tidak bermoral. Orang Papua telah lama berjuang, telah lama mepertaruhkan segala-galanya untuk Bintang Kejora. Siapakah saya harus hadir mempertanyakannya? Apa sumbangan saya untuk perjuangan ini? 

Yang keempat, manusia Papua yang bertanya dan mempersoalkan Bendera inilah yang bermasalah, bermasalah secara pribadi dan secara kelompok, bermasalah secara rohani dan jasmani, bermasalah secara psikologis dan moral.

Komentar Penutup

Anda sendiri memilih, di pihak mana Anda berada, kepada pihak siapa Anda berteman.

Terlepas dari kontroversi dan argumen apapun, Bendera Bintang Kejora atau Bintang Fajar adalah sebuah Bendera yang telah lama dikenal orang Papua dan dunia sebagai Bendera Negara di wilayah bagian barat pulau New Guinea. 

Terlepas dari grup atau kelompok, kalau kita benar-benar berjuang untuk tanah dan bangsa Papua, maka kita pasti akan menyerah kepada sejarah itu sendiri, bahwa Bintang Kejora telah lama dinobatkan dan dikibarkan sebagai Bendera Kebebasan dan Bendera Kemerdekaan, Bendera Kebangsaan Papua dan Bendera Negara West Papua. 

Terlepas dari astronomi dan teologia agama. Jauh sebelum teologi, jauh sebelum filsafat, jauh sebelum ilmu-ilmu apapun di dunia ini, orang Melanesia telah lama mengelilingi dunia menggunakan perahu-perahu khas Melanesia. Dari seluruh manusia di dunia ini di era purba, hanya orang Melanesia yang telah terbukti menjelajah dunia sangat jauh, satu ras di pulau-pulau yang luas di Samudera Pasifik. 

Mereka menggunakan petunjuk satu-satunya, yaitu Bintang Pagi, untuk menentukan arah dan waktu. Bintang Pagi tidak diambil berdasarkan ajaran Alkitab atau Filsafat Yunani tentang Bintang Venus. 

Oleh karena itu, apapun alasannya, apapun argumennya, biarpun argumen dari sisi Teologia dan Alkitab sekalipun, Bintang Kejora harus dikibarkan! Nama Yesus harus dimuliakan karena kemenangan bangsa Papua atas Kerajaan Lucifer NKRI!

Atas nama Moyang Bangsa Papua, atas nama Segenap Komunitas Makhluk, atas nama Tulang-Belulang, atas nama anak-cucu yang akan datang. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus Sang Bintang Fajar turun menyelamatkan bangsa Papua dari belenggu kerajaan Lucier