Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label UNHCHR. Show all posts
Showing posts with label UNHCHR. Show all posts

Friday, 4 March 2022

𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧 𝐒𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐚 𝐖𝐞𝐧𝐝𝐚: 𝐊𝐚𝐦𝐢 𝐌𝐞𝐧𝐲𝐚𝐦𝐛𝐮𝐭 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐚𝐧 𝐏𝐁𝐁 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐀𝐤𝐬𝐞𝐬 𝐊𝐞𝐦𝐚𝐧𝐮𝐬𝐢𝐚𝐚𝐧 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐞𝐧𝐝𝐞𝐬𝐚𝐤 𝐝𝐚𝐧 𝐓𝐢𝐧𝐝𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐀𝐭𝐚𝐬 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐮𝐧𝐮𝐡𝐚𝐧 𝐀𝐧𝐚𝐤, 𝐏𝐞𝐧𝐠𝐡𝐢𝐥𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧, 𝐏𝐞𝐧𝐲𝐢𝐤𝐬𝐚𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐦𝐢𝐧𝐝𝐚𝐡𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚𝐥 𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠-𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐊𝐚𝐦𝐢

3 𝘔𝘢𝘳𝘦𝘵 2022 | 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘗𝘦𝘳𝘯𝘺𝘢𝘵𝘢𝘢𝘯

https://www.ulmwp.org/interim-president-wenda-we-welcome-un-call-for-urgent-humanitarian-access-and-action-on-child-killings-disappearances-torture-and-mass-displacement-of-our-people

Mata dunia menyaksikan dengan ngeri invasi Ukraina. Kami merasakan teror mereka, kami merasakan penderitaan mereka dan solidaritas kami dengan pria, wanita dan anak-anak ini. Kami melihat penderitaan mereka dan kami menangisi hilangnya nyawa tak berdosa, pembunuhan anak-anak, pemboman rumah mereka, dan trauma para pengungsi yang terpaksa meninggalkan komunitas mereka.

Dunia telah berbicara untuk mengutuk tindakan Putin dan rezimnya. Dunia juga memuji keberanian dan semangat Ukraina dalam perlawanan mereka; saat mereka membela keluarga mereka, rumah mereka, komunitas mereka, dan identitas nasional mereka.

Pekan lalu, perwakilan tetap Indonesia untuk PBB mengatakan bahwa serangan militer ke Ukraina tidak dapat diterima dan menyerukan perdamaian. Bahwa warga sipil yang tidak bersalah 'pada akhirnya akan menanggung beban dari situasi yang sedang berlangsung ini'.

Tapi bagaimana dengan warga sipil tak berdosa di Papua Barat? Di PBB, Indonesia menyebut dirinya sebagai 'bangsa yang damai' yang berkomitmen pada dunia yang 'berdasarkan perdamaian dan keadilan sosial'.

Ini, pada hari yang sama dengan masuknya laporan dari 7 anak laki-laki, anak-anak sekolah dasar, ditangkap, dipukuli dan disiksa dengan sangat mengerikan oleh militer Indonesia sehingga salah satu anak laki-laki, Makilon Tabuni, meninggal karena luka-lukanya. Anak laki-laki lainnya dibawa ke rumah sakit, terluka parah.

Militer Indonesia sengaja menyasar kaum muda, generasi penerus. Ini, untuk menghancurkan semangat kita dan memadamkan harapan.

Ini adalah anak-anak kami yang Anda siksa dan bunuh, dengan impunitas. Apakah mereka bukan 'warga sipil yang tidak bersalah', atau hidup mereka hanya kurang berharga?

Ini, pada minggu yang sama ketika para ahli PBB sendiri telah menyerukan akses kemanusiaan yang mendesak dan berbicara tentang 'pelanggaran yang mengejutkan' terhadap rakyat kami, termasuk 'pembunuhan anak-anak, penghilangan, penyiksaan dan pemindahan massal orang-orang'.

Ini adalah pengakuan yang telah diteriakkan oleh orang-orang kita.

Antara 60 -100,000 orang saat ini mengungsi, tanpa dukungan atau bantuan apa pun. Ini adalah krisis kemanusiaan. Wanita dipaksa melahirkan di semak-semak, tanpa bantuan medis. Anak-anak kekurangan gizi dan kelaparan. Dan tetap saja, Indonesia tidak mengizinkan akses internasional.

Rakyat kita telah menderita ini, tanpa mata dunia melihat, selama hampir 60 tahun.

Sebagai tanggapan, Duta Besar Indonesia untuk PBB melanjutkan dengan penolakan total, dengan kebohongan dan kemunafikan yang tak tahu malu. Jika tidak ada yang disembunyikan, lalu di mana aksesnya?

Untuk Indonesia, saya katakan ini:

– Komunitas internasional sedang bangun dan Anda tidak dapat terus menyembunyikan rahasia memalukan Anda lagi.

– Seperti rakyat Ukraina, Anda tidak akan menghancurkan semangat kami, Anda tidak akan mencuri harapan kami dan kami tidak akan menyerah pada perjuangan kami untuk kebebasan.

– Kami sekarang menuntut Anda mengizinkan akses untuk Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, untuk bantuan kemanusiaan kepada orang-orang terlantar kami dan kepada wartawan internasional.

– Kami sekarang menuntut Anda menarik militer Anda.

– Kami sekarang menuntut Anda membebaskan tahanan politik, termasuk Victor Yeimo dan 'Delapan Abepura'.

– Kami sekarang menuntut hak kami untuk menentukan nasib sendiri dan diakhirinya pendudukan ilegal atas tanah kami.

Benny Wenda
Presiden Sementara
Pemerintah Sementara ULMWP
________________________
https://www.ulmwp.org/interim-president-wenda-we-welcome-un-call-for-urgent-humanitarian-access-and-action-on-child-killings-disappearances-torture-and-mass-displacement-of-our-people

Saturday, 26 February 2022

DOMBERAY DEKLARASI PANITIA PENYAMBUTAN KOMISARIS TINGGI PBB UNTUK HAK ASASI MANUSIA (UNHCHR)

“Wakil Pemerintah Sementara West Papua (ULMWP) Wilayah Adat BOMBERAY telah Mendeklarasikan Panitia Penyambutan Kedatangan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia"

Manokwari DOMBERAY | Pada hari ini, Selasa, (22/02/2022), Pemerintah Sementara ULMWP wilayah adat DOMBERAY deklarasikan Panitia Penyambutan kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua.

Markus Yenu. Kepala Pemerintah Sementara ULMWP Wilayah Domberay menyatakan, wilayah Domberay telah deklarasikan Panitia untuk melakukan konsolidasi dan mobilisasi umum dalam rangka menyambut kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua. 

Menurutnya, Domberay sudah mempunyai struktur Panitia, jadi panitia ini akan bergerak bersama dengan struktural Pemerintahan Daerah di Wilayah Domberay.

Yenu mengatakan, “Panitia di wilayah Domberay siap konsolidasi dan mobilisasi umum dalam rangka menyambut kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB, panitia siap melakukan segala aktivitas dalam bentuk terbuka dengan melibatkan rakyat secara terbuka, panitia juga siap koordinasi dengan Pemerintah Sementara ULMWP di wilayah dan juga Pemerintah Sementara ULMWP di pusat.”

Sementara iyu, Ketua West Papua Caoncil Pemerintahan Sementara ULMWP Wilayah Domberay Yakop Imbir, mengatakan Domberay menangis, Maibrat menangis Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB segera datang ke West Papua, Kami siap sambut kedatangan kapan saja. Dan Kami bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) ULMWP dan Ketua panitia yang telah terpilih untuk Wilayah Bomberay adalah saudara SOON TABUNI bersama strukturnya.

“Kami sambut Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM)”

Pemerintah Sementara West Papua ULMWP Wilayah Domberay.

Markus Yenu 
----------------------
Kepala Pemerintah Sementara.

Yakop Imbir 
--------------------
Ketua West Papua Caoncil Pemerintah Sementara. 

#WelcomeUNHCHR 🇺🇳
#WestPapua #HumanitarianCrisis #HumanRightsAbuses #PIF #ACP #UnitedNation #OHCHR #UNHCHR #FreeWestPapua

Saturday, 12 February 2022

SUKU KETENGBAN DEKLARASI PANITIA PENYAMBUTAN KOMISARIS TINGGI PBB UNTUK HAK ASASI MANUSIA atau (UNHCHR)

“Wakil Pemerintah Sementara West Papua (ULMWP) Wilayah Adat LAPAGO SUKU KETENGBAN telah Mendeklarasikan Panitia Penyambutan Kedatangan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia”

Ketengban LAPAGO | Pada hari ini, Rabu, (08/02/2022), Pemerintah Sementara ULMWP wilayah adat Lapago Suku Ketengban deklarasikan Panitia Penyambutan kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua.
Mr. Simion Megoku , Ketua West Papua Caoncil Suku Ketengban Pemerintah Sementara ULMWP Wilayah Lapago menyatakan, suku Ketengban telah deklarasikan Panitia untuk melakukan konsolidasi dan mobilisasi umum dalam rangka menyambut kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua.
Menurutnya, Suku Ketengban sudah siap sambut kedatanganKomisarisTinggi Dewan HAM PBB ke West, jadi panitia ini akan bergerak bersama dengan struktural Pemerintahan Wilayah di Lapago.
Mr. Simi mengatakan, “Panitia di Suku Ketengban siap konsolidasi dan mobilisasi umum dalam rangka menyambut kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB, panitia siap melakukan segala aktivitas dalam bentuk terbuka dengan melibatkan rakyat secara terbuka, panitia juga siap koordinasi dengan Pemerintah Sementara ULMWP di wilayah Lapago dan juga Pemerintah Sementara ULMWP di pusat.”
Mr. Simi selaku ketua West Papua Council Suku Ketengban, Pemerintahan Sementara ULMWP Wilayah Lapago mengatakan siap bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) ULMWP.
“Kami sambut Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM)”
Pemerintah Sementara ULMWP Wilayah Lapago Suku Ketengban.
Simion Megoku
-------------------------
Ketua
Ketengban,08-09/02/2022




PUNCAK JAYA DEKLARASI PANITIA PENYAMBUTAN KOMISARIS TINGGI PBB [UNHCHR].

MULIA Puncak Jaya | 10 Februari 2022 waktu di mulia Puncak Jaya Wilayah Adat LAPAGO telah deklarasikan Panitia penyambutan kedatangan komisaris tinggi dewan HAM PBB.

Puncak Jaya Wilayah Adat LAPAGO telah menyatakan siap sambut kunjungan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB.
Daerah Puncak Jaya [Mulia] adalah pusat pelanggaran HAM oleh negara indonesia terhadap masyarakat sipil.
Oleh sebab itu, kami mewakili rakyat korban pelanggaran HAM di Puncak Jaya menyatakan siap untuk menyambut kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua.
Kami di Puncak Jaya adalah pusat kejahatan negara terhadap rakyat West papua.
Tuhan Memberkati Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB.
Terima kasih!

ANIM-HA DEKLARASI PANITIA PENYAMBUTAN KOMISARIS TINGGI PBB [UNHCHR]




ANIM-HA | Pada hari ini Sabtu, (012/02/2022), Pemerintah Sementara ULMWP wilayah adat ANIM-HA deklarasikan Panitia Penyambutan kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua.

Matias Tambaip, Wakil Pemerintah Sementara ULMWP Wilayah Anim-Ha menyatakan, wilayah Anim-Ha telah deklarasikan Panitia untuk melakukan konsolidasi dan mobilisasi umum dalam rangka menyambut kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua.
Matias Tambaip, berkata bahwa Wilayah adat Anim-Ha sudah mempunyai struktur Pemerintah Sementara sampai di Daerah atau sudah sampai di 33 [Tiga Puluh Tiga] SUKU, jadi panitia ini akan bergerak bersama dengan struktural Pemerintahan Suku di wilayah Anim-Ha.
Sementara itu Ketua West Papua Caoncil Wilayah Anim-Ha Ny. Pangkrasia Yem mengatakan, Deklarasi Panitia Penjembutan Komisaris Tinggi Dewan HAM dihadiri oleh Perwakilan 33 suku di wilayah Anim-Ha.
konsolidasi dan mobilisasi umum dalam rangka menyambut kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB, panitia di wilayah adat Anim-Ha akan melakukan segala aktivitas dalam bentuk terbuka dengan melibatkan rakyat dari 33 suku. Dan Ketua panitia terpilih mengatakan bahwa panitia siap koordinasi dengan Pemerintah Sementara ULMWP di wilayah dan juga Pemerintah Sementara ULMWP di pusat.”
Kepala Pemerintahan Sementara ULMWP Wilayah mengatakan Anim-Ha dan Ketua West Papua Caoncil Wilayah Anim-Ha menyatakan siap bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) ULMWP.
“Kami sambut Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM)”
Pemerintah Sementara ULMWP Wilayah Anim-Ha.
Matias Tambaip
--------------------------
Kepala Pemerintah
Ny. Pangkrasia Yem
--------------------------------
Ketua West Papua Caoncil.

BOMBERAYDEKLARASI PANITIA PENYAMBUTAN KOMISARIS TINGGI PBB UNTUK HAK ASASI MANUSIA (UNHCHR)

“Wakil Pemerintah Sementara West Papua (ULMWP) Wilayah Adat BOMBERAY telah Mendeklarasikan Panitia Penyambutan Kedatangan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia"

BOMBERAY | Pada hari ini, Jumat, (11/02/2022), Pemerintah Sementara ULMWP wilayah adat BOMBERAY deklarasikan Panitia Penyambutan kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua.

Wakil West Papua Caoncil Pemerintah Sementara ULMWP Wilayah Bomberay Daniel Bagau menyatakan, wilayah Bomberay telah deklarasikan Panitia untuk melakukan konsolidasi dan mobilisasi umum dalam rangka menyambut kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua. 

Menurutnya, Domberay sudah mempunyai struktur Panitia, jadi panitia ini akan bergerak bersama dengan struktural Pemerintahan Daerah di Wilayah Bomberay.

Daniel Bagau mengatakan, “Panitia di wilayah Bomberay siap konsolidasi dan mobilisasi umum dalam rangka menyambut kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB, panitia siap melakukan segala aktivitas dalam bentuk terbuka dengan melibatkan rakyat secara terbuka, panitia juga siap koordinasi dengan Pemerintah Sementara ULMWP di wilayah dan juga Pemerintah Sementara ULMWP di pusat.”

Bagau, selaku Ketua West Papua Caoncil Pemerintahan Sementara ULMWP Wilayah Bomberay mengatakan siap bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) ULMWP dan Ketua panitia yang telah terpilih untuk Wilayah Bomberay adalah saudara SOON TABUNI bersama strukturnya.

“Kami sambut Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM)”

Pemerintah Sementara ULMWP Wilayah Bomberay.

Daniel Bagau 
----------------------
Ketua West Papua Caoncil 

#WelcomeUNHCHR 🇺🇳
#WestPapua #HumanitarianCrisis #HumanRightsAbuses #PIF #ACP #UnitedNation #OHCHR #UNHCHR #FreeWestPapua

Thursday, 18 March 2021

Panitia Aksi Nasional West Papua Mendukung 83 Negara untuk Mengunjungi West Papua

Konflik Status Politik West Papua adalah masalah Internasional yang harus segera diselesaikan melalui jalur Hukum, Politik dan HAM Internasional. Untuk menyelesaikan status Politik tersebut maka melalui MSG, West Papua diterima sebagai keluarga Melanesia; Melalui Pasifik Island Forum (PIF) dan Afrika, Carribean dan Pasifik (ACP) suara rakyat dikumandangkan. Dan kini dunia Internasional melalui 83 Negara telah mendesak Indonesia untuk membuka akses bagi Tim Investigasi HAM PBB turun ke West Papua guna melihat situasi Pelanggaran HAM di West Papua.

Sampai saat ini Indonesia belum membuka Akses bagi Komisi Tinggi HAM PBB ke West Papua. 

Dalam situasi desakan Internasional tersebut, Indonesia melakukan maneuver politik dengan memberikan OTSUS jilid II dan Pemekaran-Pemekaran. Bangsa Papua tahu, Itu hanya “gula-gula” politik Kolonial Indonesia untuk membungkam aspirasi Merdeka. Oleh karena itu Rakyat Papua telah menolak Otsus jilid II dan Pemekaran. Rakyat Papua sudah menyatakan Sikap Politik: SELF DETERMINATION sebagai Solusi Demokratis bagi Bangsa Papua. 

Penolakan gula-gula politik kolonial Indonesia dari Rakyat Papua dibalas oleh Indonesia dengan melakukan berbagai operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Timika, Pegunungan Bintang dan Puncak Jaya. Operasi militer dilakukan oleh colonial Indonesia hanya untuk merampas kekayaan alam Papua. 

Rakyat bangsa Papua tidak sendiri, rakyat Papua sedang bersama komunitas Internasional. Maka dari itu, kami menyerukan kepada rakyat Bangsa Papua untuk konsisten mendukung dan mengawal agenda:

1. Mendukung Desakan 83 Negara anggota PBB kepada Indonesia untuk membuka akses bagi Tim Investigasi komisi Tinggi HAM PBB turun ke West Papua 

2. Mendukunng Referendum di West Papua sebagai solusi penyelesaian konflik.

3. Mendukung Pemerintahan Sementara West Papua untuk anggota penuh di MSG

Tabi, West Papua 10 Maret 2021



JURU BICARA 

ICHE MORIP

Sunday, 27 October 2019

Veronica Koman meets with Australian MPs about Papua

News Desk - The Jakarta Post
Human rights lawyer Veronica Koman (tribunnews/-)
Human rights lawyer Veronica Koman met with the Australian parliament's human rights subcommittee on Wednesday to speak with its members about the current situation in West Papua.

In a Facebook post about the visit, Veronica said that, together with Amnesty International Australia, she asked the Australian federal government to "do more to help stop the bloodshed in West Papua".

"[The MPs] were enthusiastic and asked many questions because they have heard of the unrest but do not know the details," she said.

Previously, Veronica had also met with United Nations high commissioner for human rights Michelle Bachelet in Sydney.

"I updated her about the current crisis gripping West Papua, particularly about the security approach by the Indonesian government, the displacement of civilians and the massive clampdown on freedom of expression, including arrests of peaceful activists," Veronica said in a Facebook post on Thursday.

Veronica, a lawyer for the Papuan Student Alliance, is currently wanted by the East Java Police who accuse her of provoking the protests and riots in Papua and West Papua that started in August.

She has been named a suspect for allegedly violating four laws: the Electronic Information and Transactions (ITE) Law, Law No. 1/1946 on misinformation, Article 160 of the Criminal Code and Law 40/2008 on the eradication of racial and ethnic discrimination.

Veronica has denied the charges, saying that the police have "overstepped their authority and gone over the top with exaggerations in an attempt to criminalize [her actions]". (kmt)