Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label demonstrasi. Show all posts
Showing posts with label demonstrasi. Show all posts

Tuesday, 22 December 2015

Peringati Hari Trikora, PNWP Tolak Keberadaan Indonesia di Papua

Arnold Belau, Dec 21, 2015 Semarang, Jubi – Memperingati hari Trikora pada 19 Desember 2015, Parlemen Nasional West Papua (PNWP) dengan tegas menolak keberadaan Indonesia di Tanah Papua. Dalam surat elektronik PNWP yang diterima Jubi tersebut menjelaskan, pada 19 Desember 2015 genap 54 tahun Trikora diumumkan di alun-alun Kota Yogyakarta oleh Soekarno. Hari ini adalah […]

from WordPress http://ift.tt/1TZXZOv
via IFTTT

Tuesday, 8 September 2015

Empat Pernyataan Politik KNPB Untuk PIF

Jayapura, Jubi – Komisi Nasional Papua Barat (KNPB), Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (GempaR) bersama beberapa mahasiswa dan simpatisan KNPB, Senin (7/9/2015), menggelar demo di Gapura Universitas Cenderawasih (Uncen), Perumnas III Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura Papua. Demo berlangsung damai dan diwarani orasi dari beberapa simpatisan KNPB, GempaR, dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), yang mendukung […]

from WordPress http://ift.tt/1IUfAzM
via IFTTT

Tuesday, 24 March 2015

KNPB : Tuduhan Polisi Tak Benar, Polisi Yang Serang dan Bubarkan Aksi KNPB Secara Brutal

Jayapura, Jubi – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Yahukimo, Papua mengatakan belum tahu soal tiga warga sipil dan satu anggota polisi yang dianiaya oleh massa aksi KNPB dan senjata api laras pendek milik Ipda Budi yang hilang saat dikeroyok massa KNPB, karenanya KNPB mengatakan, tanya saja langsung kepada aparat kepolisian. “Kemarin itu aparat secara […]



from WordPress http://ift.tt/1Gaf2cj

via IFTTT

Masyarakat Yahukimo Minta Komnas HAM dan DPR Papua Investigasi

Jayapura, Jubi – Pasca pembubaran massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Yahukimo, Kamis (19/3/2015) lalu ketika menggalan dana, dan berakhir pada penangkapan sejumlah warga, membuat situasi di wilayah itu memanas. Salah satu tokoh pemuda setempat, yang tak ingin disebutkan namanya melalui teleponnya kepada Jubi, Minggu (22/3/2015) malam mengatakan, hingga kini warga masih ketakutan. Toko – […]



from WordPress http://ift.tt/1N9rsRJ

via IFTTT

Friday, 20 March 2015

Bubarkan Massa KNPB, Senjata Polisi Dirampas

JAYAPURA – Satu buah Senjata Api (Senpi) milik Kepala Seksi Intel Polres Yahukimo, Inspektur Dua (Ipda) Budi Santoso dirampas setelah membubarkan sekelompok massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang sedang melaksanakan penggalangan dana, pada Kamis (19/3) sekira pukul 10.30 WIT, tepatnya di kompleks Ruko Blok C Distrk Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda […]



from WordPress http://ift.tt/1I1QZez

via IFTTT

Thursday, 18 December 2014

BEM Minta Kasus HAM di Papua Selama 53 Tahun Diungkap

JAYAPURA – Memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-dunia pada 10 Desember, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih (Uncen) mendatangi Kantor Gubernur Papua dan mendesak pemerintah segera mengusut tuntas seluruh kasus HAM yang pernah terjadi di Papua sejak tahun 1961, atau selama 53 tahun. Wakil Ketua BEM Uncen Michael J. […]



from WordPress http://ift.tt/1z4qcwR

via IFTTT

Tuesday, 2 December 2014

1 Desember, Bintang Kejora Berkibar di Merauke

Jakarta, CNN Indonesia -- Serupa dengan tahun-tahun sebelumnya, tanggal 1 Desember ini yang bertepatan dengan hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) diwarnai dengan pengibaran bendera bintang kejora di Merauke, Papua. "Ada satu kejadian di Merauke yaitu di Kelurahan Maro distrik Merauke Kota. Dikibar bendera Bintang Kejora dengan ukuran 128 sentimeter kali 55 sentimeter pada […]



from WordPress http://ift.tt/1rNVENO

via IFTTT

Saturday, 29 November 2014

Mahasiswa Dukung Jokowi Hapus Otsus Papua

Jayapura, Jubi – Wacana Presiden Joko Widodo untuk menghapus Otonomi Khusus (Otsus) mendapat penolakan keras dari Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Namun, mahasiswa Papua berpendapat lain. Mahasiswa justru mendukung wacana Presiden Joko Widodo menghapus UU. No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. Leo Himan, ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) […]



from WordPress http://papuapost.com/2014/11/mahasiswa-dukung-jokowi-hapus-otsus-papua/

via IFTTT

Wednesday, 19 November 2014

Tolak Transmigrasi dan DOB, Mahasiswa Minta Referendum

Ratusan Mahasiswa Papua dari berbagai Universitas di Kota Jayapura, menggelar aksi demo damai di Kantor DPR Papua, Senin (17/11) kemarin.JAYAPURA – Ratusan mahasiswa Papua yang tergabung dari berbagai universitas di Kota Jayapura menduduki halaman Kantor DPR Papua, Senin (17/11) siang, untuk menolak secara tegas program transmigrasi dan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dan […]



from WordPress http://ift.tt/1xlHpjc

via IFTTT

Wednesday, 1 October 2014

Dukung DPR-RI Tolak RUU Otsus Plus, GempaR Kembali Palang Kampus Uncen

Oleh : Arnold Belau | Selasa, 30 September 2014 - 23.20 WIB | suarapapua.com "Kami kembali turun aksi untuk tolak Otsus Plus yang selama ini gencar diperjuangkan pemerintah provinsi Papua, bersama lembaga Uncen sebagai penggagas dan penyusun draft UU Otsus Plus," ujar Samuel Womsiwor, penanggung jawab aksi, saat memberikan keterangan kepada wartawan. Menurut Womsiwor, GempaR […]



from WordPress http://ift.tt/1rtPzVp

via IFTTT

Thursday, 1 August 2013

LPMAP Sorot Penangkapan 5 Aktifis Papua Merdeka

LPMAP Sorot Penangkapan 5 Aktifis Papua Merdeka

JAYAPURA – Pembubaran paksa massa pendemo dari sejumlah kelompok organisasi pro-Papua Merdeka oleh aparat kepolisian pada Senin (29/7), yang berbuntut penangkapan 5 aktifis penggerak aksi, mendapat sorotan dariKetua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua (LPMAP), Stevanus Siep,S.H.
“Menanggapi berita Bintang Papua edisi 30 Juli 2013 tentang demo SHDRP dan  menangkap 5 orang aktifis sebagai penanggung jawab, berarti Kapolda Papua gagal memberdayakan masyarakat adat Papua,” ungkapnya yang diterima Bintang Papua via SMS, Selasa (30/7).

 Dikatakan, hal itu karena Kapolda telah melakukan pembungkaman demokrasi tentang menyampaikan pendapat dimuka umum untuk rakyat Papua.

“Maka kami mohon supaya Kapolri segera ganti kapolda Papua, karena rakyat tidak bisa berekspresi,” ungkapnya.

Dikatakan juga,Negara kita Negara demokrasi yang menganut asas Pancasila dan UUD 1945, namun amanatnya tidak dapat dilaksanakan diPapua.

“Di luar Papua bebas menyampaikan aspirasi dan demokrasi berlaku, tetapi ruang demokrasi diPapua sangat tertutup,” lanjutnya.

Ia menuntut penggantian pejabat Kapolda karena merasa bahwa sekarang terjadi ketidakadilan demokrasi di Papua.

“Kenapa di indonesia lain diijinkan, sedangkan di papua ditutup?,” tanyanya.Ia pun mempertanyakan dimana letak hak demokrasi orang Papua?.

“Memang kami sadar bahwa Papua demo politik, tetapi saat demo tidak mungkin langsung merdeka.Kan ada prosesnya, jadi bapak Kapolda sekarang sangat tidak hargai rakyat Papua di alam reformasi dan demokrasi,” jelasnya.(Aj/Don/l03)
Enhanced by Zemanta

Wednesday, 15 June 2011

WPNA Menilai Otonomi di Papua Gagal

Headline News / Nusantara / Sabtu, 11 Juni 2011 02:26 WIB

Metrotvnews.com, Manokwari: Ratusan orang yang tergabung dalam West Papua National Authority (WPNA) berunjuk rasa menuntut Pemerintah Indoensia berdialog dengan rakyat Papua mengenai masa depan Negeri Cenderawasih itu. 

Para pengunjuk rasa menilai Otonomi di Papua telah gagal. Tak hanya itu, mereka juga mendesak pengusutan dugaan pelanggaran HAM di Papua. Juga, pembebasan sejumlah tahanan politik. 

Namun, tuntutan tersebut hanya ditanggapi dingin oleh Wakil Ketua DPRD Papua Barat, Robby Nauw. Ia menegaskan, Papua tidak akan pernah berpisah dari NKRI. 

Unjuk rasa yang dijaga ketat Polres Manokwari itu berakhir kala Presiden WPNA, Terianus Yocku menyerahkan pernyataan politik kepada Robby Nauw. Akibat unjuk rasa tersebut, sejumlah ruas jalan di Kota Manokwari mengalami kemacetan.(ARD)

Posted via email from SPMNews' Posterous

Friday, 10 June 2011

Tuntut Rp 50 M, Warga Palang PT Sinar Mas

SENTANI - Puluhan warga Distrik Kaureh dan Yapsi di wilayah Pembangunan IV Kabupaten Jayapura memalang PT Sinar Mas sejak Senin (6/6)kemarin dibawah pimpinan ketua Lembaga Masyarakat Adat Griminawa, Daud Masari. Palang akan dibuka jika perusahaan memenuhi tuntutan warga sebesar Rp 50 miliar. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, sebanyak lima anggota Dewan Kabupaten Jayapura yakni, wakil Ketua I DPRD, Kornelis Yanuaring, Ketua Komisi A, Zaharudin, Ketua Komisi B Dorince Mehue, serta Decky Yakore dan Hana Wasanggay, mendatangi lokasi pemalangan, Selasa (7/6). Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura ketika ditemui kemarin menjelaskan, pemalangan perusahaan kelapa sawit itu merupakan buntut dari tuntutan ganti rugi lahan seluas 12 ribu hektar yang belum dibayar PT Sinar Mas.
Perusahaan raksasa itu sendiri memakai kurang lebih 22 ribu hektar untuk membangun perkebunan sawit berskala luas.

Pemalangan tersebut juga merupakan klimaks dari tuntutan warga setelah mendapatkan bocoran tentang Tawaran Konsep Kemitraan untuk pengembangan usaha kelapa sawit Sinar Mas II Lereh, antara PT Sinar Mas group dengan komunitas masyarakat adat Distrik Kaureh dan Distrik Yapsi.

Dimana draft penawaran Pemerintah terhadap kesepakatan kerjasama tersebut antara lain memuat opsi yang dirasa salah oleh warga. Akibatnya mereka memblokir aktivitas perusahaan sampai dengan perusahaan membayar tuntutan sebesar 50 miliar rupiah.

Bukan itu saja, warga juga meminta agar Pimpinan Daerah dalam hal ini Bupati dan pimpinan Perkebunan Sinar Mas di Jakarta yakni Ny Biolin agar datang ke lokasi untuk memberikan penjelasan terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh masyarakat.

“Ya mereka juga meminta pimpinan daerah serta, pimpinan utama perusahaan sinar Mas Ibu Biolin agar datang ke lokasi,” ujar Yanuaring didampingi Ketua Komisi B dan ketua Komisi A kepada wartawan kemarin.

Menyikapi hal tersebut, sekretais Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Jayapura, Ottow Samon kepada wartawan mengatakan bahwa Pemerintah sebenarnya telah memiliki itikad baik untuk mengakomodir tuntutan masyarakat tersebut dengan membuat draft. Hanya saja draft tersebut tidak dilaksanakan secara maksimal oleh pihak perusahaan.

Ditegaskannya, pemalangan tersebut murni merupakan tuntutan masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan politik. Sehingga menurutnya, DPRD akan segera membentuk pansus untuk menuntaskan permasalahan tersebut, “sebab jika tidak akan menimbulkan permasalahan lain seperti konflik dan sebagainya,” ucapnya.

Apalagi akibat pemlangan, lanjutnya, ada ribuan buruh yang terlantar karena tidak bisa bekerja, dan sudah tentu hal ini akan mempengaruhi pendapatan hidup mereka yang akan dibayar oleh perusaaan.

“Saya selaku sekretaris DPC partai buruh Kabupaten Jayapura berharap agar Dewan segera membentuk pansus untuk menyelesaikan masalah ini, sebab jika tidak, ini bisa bermuara pada konflik antara warga nanti,” ujarnya.

Sementara itu informasi lain yang diperoleh media ini, bahwa draft kerjasama yang diajukan pemerintah pada 22 Juni 2010 ternyata tidak bisa diakomodir oleh pihak perusahaan karena draft tersebut tidak memiliki juknis (petunjuk teknis) dan juklak (petunjuk pelaksanaan). (jim/jer)

Posted via email from SPMNews' Posterous

Tuesday, 3 May 2011

Massa Pro ‘M’ Siap Demo - Titik Kumpul Makam Theys, Abepura, dan Taman Imbi

Mengapa Orang di Demta Paling Vokal dengan Aspirasi M?
Ditulis oleh redaksi binpa   
Senin, 04 April 2011 16:00

Oleh: Jimmy Fitowin*

Dari Catatan sejarah  administrasi Pemerintah, Distrik Demta yang merupakan salah satu Distrik di wilayah pembangunan II Kabupaten Jayapura, adalah Distrik tertua di kawasan Mamberamo-Tami atau yang sering dikenal dengan sebutan Tabi. Sekitar Tahun 1916 Pemerintah Hindia Belanda mendirikan sebuah kawasan Kota kecil di pesisir pantai utara Kabupaten Jayapura, yang pada masa itu masih mencakup wilayah Mamta. Kota kecil yang akhirnya diberi nama Distrik Demta Kota itu menjadi pusat administrasi Pemerintah Hindia Belanda sebelum akhirnya dibentuk pula Distrik-Distrik lain di tanah Tabi yang kini meliputi wilaya Kab/Kota Jayapura, Keerom, Sarmi, dan Mamberamo Raya.

Distrik Demta pada awalnya dihuni oleh warga lokal yang dikenal dengan suku Jouwari dan Yokari, juga mereka hidup berdampingan dengan warga non Papua lainnya yang sebagian besar berkewarganegaraan China dengan sangat rukun. sayangnya Distrik Sulung itu kini masuk dalam peta merah milik intelegen NKRI untuk terus di awasi dan di mata-matai. Itu setelah rentetan raport merah tergores disana terkait operasi dan sepak terjang “Papua Merdeka”. Ya sebut saja latihan pasukan OPM, penyerangan terhadap mobil patrol aparat, penemuan dokumen-dokumen penting dan senjata laras panjang di salah satu tempat persembunyian, serta rentetan pengibaran Bintang Kejora hingga yang terakhir terjadi di rumah adat Kampung Ambora itu semua terjadi di wilayah tersebut. Saat ini jangan coba-coba banggakan keberhasilan otsus disana, termasuk juga pembangunan pada sector-sektor yang lain yang bersumber dari dana APBD Kabupaten dan Provinsi maupun, APBN, serta sumber dana lain. Seharusnya Pemerintahpun malu untuk mengatakan bahwa ada upaya proses percepatan pembangunan disana. Ada beberapa bukti yang bisa ditemui disana, terutama sekali adalah jalan. Ya, jalan sejauh 20 KM dari Demta menuju Kampung Berap Distrik Nimboran 90 persen berpotensi terjadi kecelakaaan.

Masyarakatpun telah jenuh untuk meminta Pemerintah merehap jalan karang tersebut menjadi permanen. Kadang dari pihak Pemerintah berdalih itu adalah asset Provinsi, sementara dari Provinsi menjawab seharusnya dishering dengan Pemerintah Kabupaten, sementara pihak lain menjawab itu jalan perusahaan sehingga Pemerintah enggaan memperbaikinya. Korbanpun berjatuhan, terakhir warga kampung Ambora yang harus kehilangan kepalanya karena terjun bersama truc tengki di turunan curam memasuki Distrik Demta. Ternyata bukan jalan saja yang menjadi tangisan masyarakat, Listrikpun pasang surut, kadang menyala kadang tidak, apalagi yang di Kampung-Kampung yakni Muris, Ambora, Yaugapsa, Kamdera, dan dan si bungsu Muaif. Pengelola Generator mengeluh bahwa stok bahan bakar menipis, padahal kebutuhan listrik sangat diharapakn sekali oleh masyarakat. Dari kejahuan masyarakat hanya menelan ludah menyaksikan listrik di pelabuhan perusahaan Sinar Mas ON selama 24 jam diatas tanah adat mereka yang direbut oleh Sinar Mas memanfaatkan kelemahan intelektual masyarakat adat. Dari sisi ekonomis mereka diperas habis-habisan dengan sumber daya alam biota laut mereka oleh para tengkulak bermulut manis. Tidak sedikit para ibu rumah tangga yang masak tanpa bumbu dan garam karena keterbatasan financy.

 Tidak sedikit pula remaja dan pemuda yang putus pendidikan karena tidak ada biaya studi dan terpaksa harus membantu orang tua mereka untuk mengadu nasib di telaga raksasa (laut) yang diberikan Tuhan sejak dari semula, yang sewaktu-waktu bisa mengancam nyawa mereka. Pemerintah mencoba menjawab mereka melalui peningkatan sumber daya manusia dengan menghadirkan SMA Negeri Demta. Entah ini ide siapa sekolah itu dibangun 7 kilometer disisi selatan Demta dan berada di kawasan hutan belantara, tanpa ada rumah dinas guru yang mungkin bisa membuat para pahlawan tanpa jasa itu betah bersama siswa disitu. Jangan heran kalau para gurupun seperti kapal selam yang timbul tenggelam. Pendidikanpun tidak berjalan maksimal, alias kocar-kacir pengayaan yang dilakukan untuk 53 murid kelas XI siswa SMA memanfaatkan ruang belajar di SD Inpres Demtapun tidak berjalan dengan baik karena para guru jarang hadir. Kepsekpun takut menegur karena jangan sampai sang guru benar-benar menghilang hingga nanti keadaan bisa tambah fatal. Sementara itu musibah alam tidak sedikit yang memporak-porandakan perumahan dan membuat warga lari kocar-kacir ketakutan.

Kampung Kamdera, dan Muaif adalah 2 kampung yang selalu menjadi makanan empuk air pasang tsunami. Ketika rakyat membutuhkan bantuan, paling-paling yang dikirim ke Kampung yang terkena musibah hanya kelambu, supermi, obat-obatan ringan serta sedikit sambutan dan pesan dari pejabat Pemerintah oleh yang mewakili, yang sudah pasti biaya perjalanan dinasnya itu melambung tinggi nilainya dari bantuan yang diberikan. Warga hanya gigit jari dan mendengar di sejumlah media masa yang berkoar-koar mempublikasikan kepedulian Pemerintah mengirimkan bantuan puluhan hingga ratusan juta rupiah serta logistic dan obat-obatan bagi yang terkena musibah di Riau, Serui, Teluk Wondama, dan lainnya.

Dengan perasaan yang hancur mereka kembali membangun 2 jembatan kayu mereka yang putus diterjang tsunami dengan cara swadaya apa adanya yang penting mereka bisa melintas di atasnya. Kini ketika mereka diperhadapkan dengan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah, mereka bingung? “kami diwajibkan memilih, tapi memilih pun nasib kami tetap begini, tidak pilihpun nasib kami tetap sama”. Sehingga jangan heran kalau doktrin aspirasi Papua Merdeka itu begitu subur tumbuh dalam sanubari mereka, sebagai solusi akhir untuk keluar dari penderitaan mereka.**

* Penulis adalah Wartawan  SKHU Bintang Papua
4 April 2011

Posted via email from SPMNews' Posterous

Thursday, 15 July 2010

Polda Bantah Berita Miring di Luar Negeri

Siapa yang Benar. Siapa yang Sudah dikenal Penipu?

JAYAPURA–Menyusul adanya pemberitaan miring di media massa luar negeri seperti di Australia dan Amerika Serikat soal aksi demo yang dilakukan Forum Demokrasi Rakyat Papua Bersatu, Kamis (8/7) lalu di Kantor DPRP bahwa aksi demo tersebut diikuti oleh 15 ribu orang, langsung dibantah Polda Papua.

Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Polisi, Wachyono mengatakan, aksi demo damai itu sebenarnya tidak sampai diikuti sampai oleh 15 ribu orang.

”Jadi tidak benar kalau aksi demo damai yang dilakukan Forum Demokrasi Rakyat Papua Bersatu diikuti 15 ribu orang, tapi sebenarnya sekitar 2000 orang saja. Dengan demikian kembali dipertanyakan bahwa ada apa dibalik pemberitaan tersebut,” tegasnya ketika dikonfirmasi Cenderawasih Pos di ruang kerjanya, Rabu (14/7) kemarin.

Dikatakan, sesuai laporan permintaan surat izin keramaian di Polda Papua bahwa forum tersebut mengatakan akan diikuti oleh komponen masyarakat yang tergabung dalam berbagai organisasi, bahkan setiap organisasi tersebut akan diikuti oleh ratusan orang, sementara setelah dilakukan pemanggilan terhadap setiap koordinator organisasi tentang jumlah orangnya, maka hanya ada sekitar dua puluh lebih saja.
Diungkapkan, dengan adanya pemberitaan miring tersebut di luar negeri itu membuat kesan tidak baik, artinya terkesan di mata dunia luar bahwa Papua tidak aman dan tidak kondusif, padahal yang sebenarnya sangat kondusif.

Misalnya saja, lanjut Kabid Humas, aktivitas masyarakat berjalan dengan baik, kemudian perkantoran berjalan sebagaimana biasanya, bahkan arus lalu lintas berjalan normal, sehingga jangan dilansir berita yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Perlu diketahui, tambah Kabid Humas, penanggungjawab atau penyelenggara serta peserta kegiatan aksi demo harus memahami, mematuhi kemudian mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia sesuai dengan UU No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan peraturan Kapolri No 9 tahun 2008.

Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dan long march, penanggungjawab atau koordinator dan peserta sanggup menempatkan 1 orang koodinator dalam setiap 50 orang peserta.

”Hal seperti ini juga penting diketahui bagi setiap warga yang ingin melaksanakan aksi demo damai dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat bahkan harus dipatuhi karena sesuai dengan undang-undang,”tandasnya. (nal) (scorpions)

Posted via email from SPMNews' Posterous

Ical: Papua Harus Manfaatkan Otsus

JAYAPURA-Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Ir H. Aburizal Bakrie mengingatkan, bahwa pelaksanaan otonomi khusu (Otsus) tinggal 17 tahun lagi, karena itu Papua harus memanfaatkan Otsus ini sebaik-baiknya.

Demikian ungkap Ical, sapaan akrab Aburizal Bakrie dalam pidato politiknya saat membuka membuka Diklat Penyegaran Kader dan Penggerak Partai Golkar se-Provinsi Papua yang berlangsung di Auditorium RRI, Jayapura, Senin (12/7) kemarin.

Menurutnya, Otsus dengan anggaran yang demikian besar dibandingkan daerah lain di tanah air, seharusnya makin cepat mensejahterakan rakyat. “Kalau saya lihat selama ini, bukan Otsus yang salah, tetapi pelaksanaannya yang mungkin salah, sehingga masih ada program yang tidak kena sasaran. Saya rasa ke depan pelaksanaan Otsus harus lebih diperhatikan lagi," paparnya.

Dia juga mendukung DPR Papua yang tidak bisa mengabulkan tuntutan referendum dari sebagian orang Papua yang berhaluan keras.

Di hadapan ribuan kader dan simpatisan partai berlambang pohon beringin itu, Aburizal Bakrie mengajak setiap calon bupati/walikota dan wakilnya yang diusung Partai Golkar dalam Pemilukada di sejumlah daerah Papua agar komit memperjuangkan kesejahteraan rakyat, sehingga rakyat bisa hidup lebih mandiri. "Papua merupakan bagian integral dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Jadi dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat di daerahnya masing - masing harus selalu dalam bingkai NKRI," katanya.

Sebab, menurut Ical, hal itu merupakan satu identitas dari Partai Golkar untuk selalu memperjuangkan 4 masalah pokok yakni, Pancasila, NKRI, UUD 45, dan Bhineka Tunggal Ika. "Ini yang saya sampaikan kepada semua bupati/walikota agar terus menerus memperjuangkan kepentingan rakyat dan selalu menjaga dan mempertahankan Papua di dalam bingkai NKRI. Jadi mereka harus perjuangkan dan tetap pertahankan itu, baik dari diri mereka maupun pada rakyat mereka," paparnya.

Ical juga meminta Golkar harus menang dalam Pemilukada, sebab salah satu dari empat sukses Golkar adalah menang dalam pemilu dan Pemilukada.

Di bagian lain, Ical yang rencana akan maju sebagai calon Presiden RI 2014 - 2019 ini juga menyatakan kecintaannya terhadap Papua, khususnya terhadap masyarakat di wilayah pedalaman dan pegunungan Papua yang masih hidup dalam keterbatasan dan ketertinggalan.

Saking cintanya terhadap Pegunungan di Papua, Ical mengaku menggunakan nama Yahukimo sebagai password name-nya di Blackberry yang digunakannya. "Di sana saya pakai nama Yahukimo itu, karena saya sudah terbang 800 jam ke pegunungan tengah termasuk Yahukimo," ujarnya.

Itu dilakukannya ketika ia masih menjabat sebagai Menko Kesra pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid satu.

Lanjut Ical, kunci keberhasilan pembangunan di Papua adalah kalau masyarakat pegunungan sudah sejahtera. Karena itu penting untuk membuka isolasi di wilayah pegunungan. Dan sejak masih menjabat sebagai menko Kesra, ia sudah mengusulkan dibukanya satu jalan dari Habema melewati sejumlah distrik yang tembus hingga ke Timika. "Ini penting untuk membuka isolasi," katanya yang disambut aplaus.
Untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih adil dan merata maka penting bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan dari pusat hingga pedesaan termasuk Papua. Dan Golkar sebagai partai besar salah satu perjuangannya adalah bertekad untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ical sangat yakin bahwa suatu saat Papua akan menjadi satu daerah yang maju bukan saja dari sisi infrastrukturnya, tetapi juga pendidikan dan kesehatan. "Saya paling sering ke Papua di sini pendidikan dan kesehatan masih menjadi satu problem besar yang harus diselesaikan. Golkar sebagai suara rakyat akan berupaya memperjuangkan itu," katanya. Dan kader Golkar menjadi ujung tombak bagi kontribusi pembangunan di Papua.

Tak hanya itu, masih dalam pidatonya, Ical juga menasehati para kader Golkar agar tidak mengekslusifkan diri. "Jangan karena sudah jadi bupati atau anggota DPR terus bikin diri elit, bahkan sangat sulit ditemui. Saya tidak inginkan ada kader Golkar yang seperti itu," himbaunya. Ia ingin kader Golkar harus selalu berada di tengah - tengah rakyat dan mendengarkan suara rakyat.

Ia juga melihat problema kesejahteraan masyarakat di pegunungan harus melalui penanganan khusus. "Dulu ketika saya Menkokesra saya buat satu program khusus untuk membangun rumah - rumah rakyat, air bersih, listrik di daerah pedesaan dan memberikan satu guru - guru dan minta gaji guru diantar ke sana sehingga anak- anak kita yang masih kecil dapat pendidikan yang cukup di daerah terpencil di tanah Papua," katanya.

Sementara itu Ketua DPD Partai Golkar Papua Habel Melkias Suwae,S.Sos,MM mengatakan, sebagai partai yang demokratis, Golkar sangat terbuka dan akan terus menyukseskan pembangunan di Papua.
Pada kesempatan itu, seluruh calon walikota/bupati dan wakilnya dipersilahkan maju ke depan. Mereka diperkenalkan kepada semua kader Golkar yang datang dari seluruh Papua dan disalami satu demi satu oleh Ical. (lihat table).

Pada saat yang sama, Ical juga meresmikan Koperasi Golkar yang dinamakan Koperasi Karya Golkar yang pembukaannya ditandai dengan penandatangan prasasti oleh Aburizal Bakrie.
Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah petinggi Golkar diantaranya Akbar Tanjung, Marzuki Darusman, Yoris Raweyai dan Freddy Latumahina.(ta/fud) (scorpions)

Posted via email from SPMNews' Posterous

Tidak Ada Mou dengan Pendemo

Jhon Ibo: Otsus Tak Sekedar Memutar Telapak Tangan

JAYAPURA-Terkait dengan berita Cenderawasih Pos halaman 1 yang berjudul “DPRP Tak Bisa Kabulkan Tuntutan Refrendum” dipandang tidak sesuai dengan penyampaian yang dikeluarkan oleh Pimpinan DPRP Komarudin Watubun,SH,MH di tengah-tengah masyarakat yang saat demo di DPRP Papua, 9 Juli kemarin.

Oleh sebab itu, Pimpinan DPRP melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Theopilus Kere,BA memberikan klarifikasi terhadap hal-hal yang dinilai tidak sesuai itu.

Dikatakan, di dalam berita dengan judul tersebut, pada alinea keempat disebutkan, anggota DPRP yang dipimpin oleh Wakil Ketua II Komarudin Watubun yang mewakili Ketua DPRP Drs. Jhon Ibo,MM yang tidak ada di tempat, bersama para anggota dewan lainnya dari berbagai komisi yang ada bertemu dengan massa dengan melakukan MoU antara rakyat Papua dan DPRP yang terdiri dari 3 poin, antara lain 1) DPRP meminta maaf karena tidak bisa mengabulkan tuntutan referendum, 2) DPRP akan mengembalikan otonomi khusus ke pemerintah pusat, 3) Sidang paripurna akan dilaksanakan paling lambat 19 Juli 2010.
"Terkait bunyi alinea keempat itu kami jelaskan bahwa tidak ada MoU yang dibuat oleh DPRP dan masyarakat yang hadir pada saat itu. Yang ada hanya penyampaian keputusan rapat pimpinan DPRP dengan pimpinan fraksi dan komisi DPRP dalam menyikapi aspirasi rakyat Papua terkait hasil Mubes MRP dan masyarakat asli Papua tanggal 9-10 Juni 2010, yang terdiri dari 5 point," papar Theopilus Kere.

Pihaknya menjelaskan, lima poin keputusan rapat pimpinan DPRP dengan pimpinan fraksi dan komisi DPRP dalam menyikapi aspirasi rakyat Papua terkait hasil Musyawarah Besar MRP dan masyarakat asli Papua tanggal 9-10 Juni 2010, antara lain:

Pertama, berdasarkan rapat pimpinan DPRP dengan pimpinan fraksi dan komisi DPRP, maka atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRP menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Papua di seluruh Tanah Papua, termasuk semua masyarakat yang hadir di halaman Kantor DPRP, hari ini (9 Juli 2010).

Kedua, pada kesempatan yang baik ini pimpinan dan seluruh anggota menyampaikan banyak-banyak terima kasih, penghargaan dan penghormatan yang tinggi kepada seluruh masyarakat karena dalam menyampaikan aspirasi melalui demontrasi secara tertib, aman dan bermartabat.

Ketiga, keingingan rakyat sebagaimana disampaikan tanggal 18 Juni 2010 untuk melakukan sidang peripurna DPRP dalam menyikapi hasil musyawarah besar MRP dan masyarakat asli Papua, belum bisa terlaksana karena belum memenuhi makanisme persidangan dan tata tertib DPRP.

Keempat, semua aspirasi yang sudah disampaikan oleh masyarakat Papua akan diproses dan dilanjutkan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRP.

Kelima, pada kesempatan yang baik ini, atan nama pimpinan dan anggota DPRP, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang hadir untuk menyampaikan aspirasi di halaman Gedung DPRP agar dapat kembali ke rumah dan rumah tangga masing-masing dalam keadaan tenang, tertib dan aman.

“Itulah lima poin keputusan pimpinan DPRP yang disampaikan di hadapan pendemo, 9 Juli lalu. Jadi sama sekali tidak ada MoU,” tegasnya.

Sementara itu, Senin (12/7) bertempat di ruang pertemuan badan anggaran (Banggar) DPR Papua, berlangsung pertemuan antara para perwakilan pendemo dengan DPRP yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Papua Drs.Jhon Ibo,MM.

Ketua DPRP Drs.Jhon Ibo,MM mengatakan, agenda hari ini hanya berbicara tentang Otsus, yang mana Otsus dinyatakan gagal dan ini adalah aspirasi masyarakat. ”Kegagalan Otsus itu harus dinilai selama 25 tahun dulu. Sedangkan ini baru 9 tahun, sehingga pembangunan–pembangunannya masih berjalan,” terangnya.

“Otsus tidak sekedar memutar telapak tangan dan bukan juga mujizat, namun ini adalah proses sehingga memakan waktu. Otsus itu gagal maka harus dibuktikan kegagalannya. Harus dibuktikan sesuai dengan indikator –indikatornya, “ ungkapnya.

Dikatakan, DPRP akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dari Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Uncen sebagai pihak yang netral yang akan memberikan masukan apakah Otsus dikembalikan atau tidak berjalan, sehingga pemerintah pusat yang nantinya berhak memberlakukan sistem yang lain untuk menggantikan Otsus. ”Nanti kita bicarakan dalam indikator – indikatornya,” ujarnya.
Sedangkan Wakil Ketua I DPRP, Yunus Wonda saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, pihaknya tidak dapat bertemu dengan para pendemo karena berangkat ke Jakarta dalam urusan tugas dan panggilan dari pemerintah pusat.

Di Jakarta, dirinya bertemu langsung dengan Menkopolhukam untuk membahas situasi perkembangan yang terjadi di Papua. ”Menkopolhukam sangat merespon dalam hal Otsus memang perlu dievaluasi untuk bisa mendapatkan format yang baik, dan perlu adanya dialog yang melibatkan semua komponen. Beliau sangat merespon dengan baik akan hal itu,” ungkapnya.

Diakuinya, Otsus di satu sisi gagal, dan di satu sisi ada hasil, maka harus ada komponen yang duduk bersama–sama. “Otsus gagal ini berarti introspeksi, baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Ini introspeksi untuk selama 9 tahun yang sudah berjalan. Jika pola ini gagal, maka cari pola yang lain,”terangnya. (cak/ado/fud) (scorpions)

Posted via email from SPMNews' Posterous

Friday, 9 July 2010

Tuntut Referendum, Ribuan Massa Nginap di DPRP

 

JAYAPURA-Sesuai rencana sebelumnya, ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat sipil Papua Kamis (8/7) kemarin melakukan aksi demonstrasi ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

Mereka kembali melakukan demonstrasi untuk menagih janji DPRP atas tuntutan mereka saat melakukan aksi penolakan Otsus dan tuntutan referendum pada 18 Juni lalu.

Ribuan massa ini awalnya berkumpul di Waena dan Abepura. Massa dari Waena long march ke arah Abepura, bergabung dengan massa yang sudah lebih dulu berkumpul disana. Setelah bergabung seluruh massa pendemo yang datang dari berbagai elemen masyarakat, massa dengan pengawalan aparat kepolisial, sekitar pukul 11.00 WIT mulai melakukan long march kearah Kota Jayapura.

Dalam aksinya, massa pendemo beberapa bendera, diantaranya bendera PBB, beberapa spanduk dan sejumlah pamflet. Diantar sejumlah spanduk, ada sebuah spanduk besar yang bercorak bendera bntang kejora.

Setelah menempuh jalan kaki sejauh 15 km, sekitar pukul 14.00 WIT, ribuan massa tersebut tiba di kantor DPRP di Pusat Kota Jayapura.

Di Jayapura kota sediri, terutama di emperan toko sepanjang Jalan Irian, sejak pukul 09.00 sWIT sudah ada konsentrasi massa. Kurang lebih 300 an orang sudah menunggu para pendemo yang datang dari Abepura.

Akibat aksi tersebut, arus lalulintas mengalami kemacetan, bahkan pertokoan di sepanjang jalan juga memilih tutup. Sebab dalam aksi long march ini, massa tidak memberikan kesempatan kepada pengguna jalan lainnya, sehingga para pengguna jalan lain memilih berhenti, bahkan menghindar ke pinggir jalan.

Situasi Kota Jayapura siang kemarin, cukup lenggang. Banyak kendaraan dan angkutan kota memilih memarkir kendaraanya karena takut.

Para Pegawai negeri dan swasta banyak juga yang memilih tidak kantor atau bahkan pulang lebih awal karena khawatir terjadi keributan akibat demo besar-besaran tersebut.

Setelah tiba di halaman kantor DPRP, massa yang berjumlah sekitar 3 ribu hingga 5 ribu orang itu langsung berlari-lari mengelilingi halaman DPRP sambil meneriakkan kata-kata merdeka.

Koordinator Forum Demokrasi Papua Bersatu (FDPB) Salmon Yumame mengatakan, Papua harus bersatu, karena dengan bersatu aspirasi dapat didengar, dan penyaluran aspirasi tanpa melakukan kekerasan. “ Kami datang karena janji DPRP," teriaknya.

Dikatakan, jika tidak ada kata sepakat untuk digelar rapat paripurna oleh DPRP, maka massa akan menginap hingga ada hasil yang akan disampaikan oleh DPRP. "Kita akan tidur di sini (kantor DPRP, red) hingga ada jawaban yang akan kami dengar," ujarnya.

Massa meminta agar DPRP harus melakukan kerjasama dengan internasional untuk berbicara langsung dengan Presiden Amerika Barak Obama agar menegakkan keadilan dan berbicara soal referendum Papua Barat .

Sedangkan salah seorang pentolan pendemo, Mako Tabuni, dalam orasinya mengatakan, referendum bukan tujuan, penindasan, Otsus gagal, dikriminasi semunya bukan tujuan dari demo ini, namun tujuan ini adalah harga diri. "Ini adalah harga diri kami, sehingga harus diselesaikan dengan melibatkan internasional," ungkapnya.

Orasi-orasi tersebut berlangsung sekitar 5 jam dan massa akhirnya ditemui oleh anggota dewan dari berbagai komisi yang ada, sebab Ketua DPRP dan Wakil I DPRP, juga Ketua Komisi A tidak ada di tempat .

Massa sempat mengamuk karena kekecewaan mereka atas tidak adanya Ketua DPRP Drs.Jhon Ibo,MM sehingga sempat terjadi adu mulut antara massa dengan perwakilan anggota dewan yang hadir saat itu.

Wakil Ketua Komisi A Weynand Watori mengatakan, DPRP dipilih oleh rakyat, namun DPRP juga memiliki partai politik, sehinga dalam menindak lanjuti aspirasi, harus dibicarakan dulu ke pimpinan partai-partai politik. Ha itu baru akan berlangsung pada tanggal 30 Juli nanti. Setelah itu, aspirasi yang disampikan akan dibawa ke pemerintah pusat. "Ada mekanisme tertentu yang harus dilalui," katanya.

Hal ini membuat massa semakin marah dan meneriaki para wakil rakyat itu, bahkan massa hendak melakukan kekerasan, namun dihalangi dan didinginkan oleh massa lainnya, sehingga para anggota dewan kembali masuk ke Ruangan Badan Anggaran (Banggar) untuk mencari solusi. Sebagian pendemo sempat tidak menerima dan ada yang hendak ikut masuk, namun dihadang oleh massa pendemo yang lain.

Hingga pukul 18.00 WIT, massa tidak mendapat hasil kesepakatan dari para wakil rakyat itu dan akhirnya massa memilih tidur di halaman kantor DPRP.

Koordinator demo Salmon Yumame mengatakan, massa akan tidur di kantor DPRP ini hingga ada hasil. "Kita tunggu saja besok (hari ini,red), apa yang akan disampaikan anggota dewan yang terhormat itu," ungkapnya.

Dari pantauaan Cenderawasih Pos hingga pukul 20.00 WIT tadi malam massa masih tetap bertahan di DPRP.

Demo pengembalian Otsus dan menuntut referendum yang diisukan akan berlangsung anarkis, membuat pertokoan di wilayah Waena-Abepura yang biasa dilalui massa tersebut memilih untuk menutup tempat usahanya masing-masing.

Dari pantauan Cenderawasih Pos kemarin pagi di wilayah Abepura, massa dari Expo Waena dan Perumnas III Waena mulai melakukan long march menuju ke Abepura menyebabkan sebagian para pemilik toko, supermarket dan tempat usaha lainnya memilih untuk menutup usaha mereka.

Meski demikian, ada beberapa pertokoan yang ada di sepanjang jalan Waena-Abepura-Kotaraja yang masih tetap buka. Hanya saja, tidak membuka penuh pintu toko mereka. " Ya, isunya ada demo besar-besaran. Makanya kami memilih tutup saja," kata salah seorang pemilik ruko di Abepura yang enggan disebutkan namanya kepada Cenderawasih Pos.

Ia mengakui ada kekhawatiran tersendiri saat massa yang melakukan aksi unjuk rasa tersebut, melakukan perbuatan anarkis, sehingga ia memilih tidak mengambil resiko dengan tetap membuka usahanya tersebut.

Sejumlah pertokoan di depan Kantor Pos Abepura juga banyak yang tutup setelah massa mulai berkumpul di depan pertokoan tersebut. Apalagi, saat massa dari Expo Waena lewat ke Abepura.

SAGA Mall Abepura juga menutup pintu masuk ke mall tersebut, begitu juga Mega Abepura, Regina bahkan hingga Abepura Mall memilih untuk menutup pagar mereka sebagai antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam demo menuntut pengembalian Otsus dan referendum tersebut.

Hanya saja, dari pantauan Cenderawasih Pos, setelah massa yang melakukan long march tersebut lewat ke arah skyland, sebagian besar pertokoan dan mall tersebut kembali beroperasi seperti biasa. "Hanya kami khawatir saja, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi isunya begitu," ujar salah seorang pemilik ruko di Abepura yang juga enggan disebutkan namanya.

Sebaliknya, ketika ribuan massa tiba di Entrop dan longmarch kearah jantung kota Jayapura, toko-toko di sekitat Entrop dan Jayapura yang memilih tutup. (ado/bat)


 

Posted via email from SPMNews' Posterous