Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label dialogue. Show all posts
Showing posts with label dialogue. Show all posts

Tuesday, 10 November 2020

MRP dan MPRB rekomendasikan Pemerintah RI berdialog dengan ULMWP

 Pimpinan MRP dan MRPB memimpin Rapat Pleno Luar Biasa di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. - Dok. Humas

Jayapura, Jubi - Rapat Pleno Luar Biasa Majelis Rakyat Papua atau MRP dan Majelis Rakyat Papua Barat atau MRPB. Pemerintah Republik Indonesia untuk berdialog United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP yang dipimpin Benny Wenda. MRP dan MRPB juga membantu dialog itu dimediasi oleh pihak ketiga yang netral, demi menyelesaikan konflik Papua secara menyeluruh.

Ketua MRPB, Maxsi Ahoren rekomendasi rekomendasi agar Pemerintah RI berdialog dengan ULMWP itu muncul dari pergumulan rakyat Papua yang melihat berbagai kasus hak asasi manusia di Papua yang tidak terselesaikan. “Masalah Papua tidak pernah selesai. Itu masyarakat Papua yang bicara. Dialog harus dilakukan, harus bicara mencari solusi bersama, ”kata Ahoren saat dihubungi jurnalis Jubi, Senin (2/3/2020) malam.

Ahoren menyatakan rekomendasi dialog MRP dan MRPB itu tidak didasari kepentingan individu dan kelompok tertentu. Menurutnya, aspirasi itu merupakan masyarakat. Dialog merupakan kepentingan semua pihak, terutama kepentingan rakyat Papua.

Ia meminta ULMWP juga membuka diri untuk berdialog dengan Pemerintah RI. “[Dialog itu] kepentingan siapa? Itu kepentingan masyarakat, MRP [dan MPRB] bicara, karena semua orang Papua bicara pelurusan sejarah. [Kami turun] ke kampung, reses, semua bicara itu,” kata Ahoren.

Sebelumnya, Ketua MRP Timotius Murib menyatakan Rapat Pleno Luar Biasa MRP dan MRPB sepakat untuk bersama-sama merekomendasikan agar Pemerintah RI membuka dialog dengan ULWMP. “MRP dan MRPB meminta Pemerintah RI untuk segera berdialog dengan ULMWP,” kata Murib usai penutupan Rapat Pleno Luar Biasa MRP dan MRPB di Sentani, ibukota Kabupaten Jayapura, pada Jumat (28/2/2020).

Menurutnya, MRP dan MRPB memandang penting bagi Pemerintah RI dan ULMWP untuk duduk bersama membangun dialog yang bermartabat

Monday, 21 October 2019

Amnesty International Desak Pembentukan Komisi Kebenaran di Papua

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menegaskan komisi kebenaran penting dibentuk untuk melanjutkan dialog yang direkomendasikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk membicarakan persoalan Papua.

JAKARTA (VOA) — Konflik di Papua sudah berlangsung menahun. Perseteruan berdarah antar warga dengan aparat keamanan kerap terjadi setelah Penentuan pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1963 yang menyatakan Papua bergabung dengan Indonesia.

Meskipun sudah tujuh presiden berkuasa di Indonesia, namun persoalan Papua yang memang rumit dan terdiri dari beragam aspek - hakasasi manusia, politik, ekonomi, dan sosial budaya – tidak mampu dituntaskan. Bahkan sudah terbentuk perlawanan bersenjata, biasa disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Beberapa waktu lalu, Pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat Benny Wenda menyerahkan petisi kepada Komisi Tinggi HAM PBB. Petisi itu menuntut kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri setelah puluhan tahun menderita akibat genosida dan pendudukan yang dilakukan otoritas Indonesia. Benny menyerahkan petisi itu dengan masuk ke dalam delegasi Vanuatu. Pemerintah Indonesia sendiri mengecam tindakan Vanuatu yang memasukan Benny ke dalam delegasi negara itu.

Kepada VOA seusai dialog terbuka mengenai Papua yang digelar Amnesty International Indonesia di sebuah hotel diJakarta, Kamis (14/2), Direktur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Markus Haluk meyakinkan petisi yang ditandatangani 1,8 juta orang itu benar-benar berasal dari masyarakat Papua yang menyatakan ingin merdeka.

Markus bercerita petisi itu dikumpulkan oleh sekitar 300 anggota panitia yang bergerak dari kampung ke kampung diseluruh Papua. Peluncuran petisi ini dilakukan di Vanuatu pada Desember 2016 dan pengumpulan tanda tangan itu rampungpada September 2017. Dia mengklaim kerja 300 relawan tersebut dibantu oleh rakyat Papua.

Markus menegaskan petisi yang disampaikan pemimpinULMWP Benny Wenda kepada Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet di Jenewa bulan lalu, itu merupakan cerminan dari keinginan rakyat Papua untuk berdaulat dan membentuk negara sendiri, lepas dari Indonesia. Benny Wenda kini bermukim di Inggris.

"Karena selama 50 tahun lebih bersamaIndonesia, masa depan bangsa Papua tidak dijamin di Indonesia. Kami akan habis, kami akan punah, dan itu sudah terbukti. Perjuangan untuk penentuan nasib sendiri, kemerdekaan politik, itu menjadi jalan yang terbaik, jalan yang demokratis, jalan yang memberikan jaminan kepada orang Papua untuk hidup di tanahnya sendiri," ujar Markus.

Kemerdekaan Papua, lanjutnya, tidak akan merusak hubungan Papua dengan Indonesia, relasi Papua dengan Amerika Serikat, dan pergaulang Papua dengan masyarakat dunia. Dengan kemerdekaan dan kedaulatan, Markus menekankan Papua bisa dengan kepala tegak membangun kerjasama dengan beragam negara.

Markus tidak dapat memastikan target kapan Papua dapatmerdeka, tapi dia yakin dengan dukungan rakyat dan berbagai negara di beragam kawasan, Papua bisa mencapai impiannya tersebut, serta melalui mekanisme-mekanisme internasional.

Menurut Markus, empat dari lima negara anggota tetap DewanKeamanan PBB yang memiliki investasi di Papua - Amerika, Inggris, Prancis, Cina, dan Inggris, harus mendukung perjuangan bagi Papua merdeka. Dia beralasan investasi keempat negara tersebut di Papua saat ini bersifat ilegal karena meneken kerjasama dengan Indonesia.

Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko
Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko
Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko meyakini langkah kelompok separatis the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang menyerahkan petisi menuntut referendum kemerdekaan Papua Barat kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak akan sukses. Ia beralasan PBB pasti menghormati Indonesia.

Menurutnya, pemerintah tidak khawatir dengan adanya petisi tersebut. Mantan Panglima TNI itu pun menilai langkah ULMWP tidak mempengaruhi kedaulatan Republik Indonesia, di mana Papua merupakan bagian dan akan tetap di Indonesia.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid (Foto: Fathiyah/VOA)
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid (Foto: Fathiyah/VOA)
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menegaskan dialog terbuka mengenai Papua ini bukan sekadar menghasilkan rekomendasi tapi harus dilaksanakan. Dia menyebut mesti dibentuk Komisi HAM di Papua, Pengadilan HAM di Papua, serta Komisi Kebenaran dan Klarifikasi Sejarah.

Komisi Kebenaran tersebut, lanjutnya, penting untukmelanjutkan dialog yang direkomendasikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk membicarakan marginalisasi orang Papua karena banyak pendatang, kekerasan, rasisme, pentingnya dialog dengan prasangka positif, termasuk membahas masalah referendum.

Usman mengakui banyak sekali rakyat yang bersuara untuk menuntut kemerdekaan, tapi dia menegaskan Amnesty International tidak memiliki posisi apapun soal tuntutan kemerdekaan oleh rakyat Papua.

"Tapi memang Amnesty menghormatiapapun orang Papua, termasuk yang ingin menyampaikan kemerdekaan secara damai untuk kami bela. Sejauh itu dilangsung dengan cara yang tidak pakai kekerasan, kami sangat mendukungnya," tukas Usman.

Usman menekankan sejatinya seluruh akar dari munculnya tuntutan kemerdekaan tersebut adalah akibat marginalisasi orangPapua, ketidakadilan pembangunan, pelanggaran hak asasi manusia, dan penutupan usaha untuk mengoreksi sejarah. [fw/em]

Thursday, 3 October 2019

Any talks with Jakarta must feature referendum - Papuan group



Victor Yeimo of the West Papua National Committee

Victor Yeimo of the West Papua National Committee Photo: Info West Papua

President Joko Widodo and his chief of staff have both told Indonesian media in recent days that they were prepared to meet anyone to discuss problems in Papua.The West Papuan pro-independence movement is insisting that genuine talks with Indonesia's government must address self-determination.
The president, known as Jokowi, was responding to a question from the press about whether he would hold a dialogue with pro-independence Papuan leaders.
Jokowi has appealed for calm in West Papua which has been gripped by weeks of large protests, a security forces crackdown and violent unrest that have left dozens of people dead.
While Indonesia has deployed over six thousand extra military and police to Papua, tensions in the region, as well as pro-independence sentiment, remain high.
It has added to pressure on a government also struggling to contain public discontent in Jakarta over several new laws which critics say undermine democracy.
In the interests of forging a way forward in Papua, the president's office was urged by representatives of the Papua and West Papua regional legislatures to have talks with the leading pro-independence groups, the West Papua National Committee (KNPB) and the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
The KNPB's international spokesman, Victor Yeimo, said they had been seeking meaningful talks with Jakarta for years without getting a response. He was cautious over the prospect, expecting Jokowi's usual emphasis on economic development in Papua to continue to be the focus.
After the widespread protests kicked off in late August, Jokowi invited a number of community and religious leaders from Papua to his palace. The meeting was billed as a way to discuss accelerating prosperity in Papua and West Papua provinces.
Mr Yeimo noted a discrepancy between the president's words and the actions of his government in employing a security approach to the peaceful expression of Papuan independence aspirations.
According to the KNPB, while Jakarta sees Papua as strictly an internal issue, in reality it's an international issue. Mr Yeimo said West Papuans seek intervention for a legitimate self-determination process under international law which they were denied in the 1960s when Indonesian took control of the former Dutch New Guinea.
"For us, we will not stop to demand the right of self-determination in West Papua," Mr Yeimo said.
"So, if Jokowi wants to dialogue, the main point for the dialogue is a referendum for the self-determination in West Papua, under the United Nations' supervision, mediated by a neutral or third party."
Mr Yeimo's comments echo those of the ULMWP's UK-based chairman Benny Wenda, who said at the United Nations last week that a deepening humanitarian crisis in his homeland underlined the urgent need for UN intervention.
While Jakarta has repeatedly stated that the incorporation of Papua into the republic is final, demonstrations by Papuans are becoming harder to ignore, even when the government resorts to cutting the internet in Papua as a response.
West Papuans protest against racism in Wamena, August 2019.
West Papuans protest against racism in
Wamena, August 2019. 
Photo: Supplied

Indonesian authorities have fingered the KNPB and the ULMWP as being provocateurs, alleging that the groups stirred the recent unrest in an attempt to disrupt the unitary republic by seeking independence.
Mr Yeimo denied this, saying the Papuan independence struggle belonged to neither group, but rather the people.
"The leaders, even KNPB and ULMWP, cannot determine the future of the people of West Papua. The only way is to give the people democratic space - hold a referendum so they can choose what they want for their future."
While Jokowi's response to the press question did not single out any particular group who he might meet for talks, mistrust between Jakarta and Papuan leaders remains the main stumbling block.
A senior government source told RNZ Pacific that the president's primary objective was to restore "full normalcy, stability and security" in Papua.

Tuesday, 1 October 2019

Jokowi Siap Bertemu Tokoh Pro Referendum Papua

PEKIK MERDEKA DIUCAPKAN KORBAN TEMBAK
TNI/POLRI WAMENA 20 September 2019
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tak masalah dengan usulan dirinya bertemu dengan tokoh pro referendum Papua. Tokoh pro referendum antara lain berada dalam organisasi Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

"Tidak ada masalah, bertemu saja kok," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9).

Jokowi menyatakan dirinya akan menemui para pihak jika memang ingin bertemu. "Dengan siapapun akan saya temui kalau memang ingin ketemu," ujarnya.


Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Ferdinando Solossa meminta Presiden Jokowi membuka ruang dialog dengan tokoh ULMWP dan KNPB.

"Kami minta pemerintah membuka dialog antara pemerintah pusat dan tokoh Papua khususnya yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau berseberangan seperti ULMWP dan KNPB," kata Ferdinando dalam forum bersama Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (24/9).

Ferdinando menyarankan dialog antara pemerintah pusat dengan tokoh Papua itu melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan di Bumi Cenderawasih.

Lihat juga: Istana Pikirkan Usul Dialog dengan ULMWP dan KNPB soal Papua

Menurutnya, usulan itu merupakan salah satu aspirasi yang diserap masyarakat. Ia berharap pemerintah bisa menyelesaikan masalah di Papua secara bertahap, sehingga pemerintahan dan pembangunan berjalan baik.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga menyambut baik usulan tersebut. Moeldoko mengaku siap bertemu Ketua ULMWP, Benny Wenda. Pertemuan tersebut akan membuka ruang dialog dengan pemerintah.



Moeldoko mengajak Benny mencari solusi bersama untuk penanganan masalah di Papua.

Lihat juga: Tito Sebut ULMWP Rancang Rusuh di Papua Buat 'Amunisi' di PBB

"Sama Benny Wenda saya juga siap bertemu. Kita bicara, kita sama-sama mencari solusi, kita juga tidak menginginkan sedikit pun ada korban," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/9).

Moeldoko mengatakan dirinya siap lebih dahulu bertemu dengan Benny, sebelum tokoh ULMWP maupun Komite Nasional Papua Barat (KNPB) bertemu dengan Presiden Jokowi. Moeldoko mengaku siap bertemu di manapun dengan Benny. (wis/wis)

Monday, 30 September 2019

Ombudsman Minta Pemerintah Selesaikan Masalah Papua Hingga ke Akar

Ketua Ombudsman Amzulian/Foto: Bayu Ardi Isnanto
Jakarta - Ombudsman RI meminta pemerintah menyelesaikan konflik di Papua tidak hanya dengan pendekatan keamanan. Ombudsman berharap konflik di Papua dapat diselesaikan hingga ke akar permasalahan.

"Meminta Presiden untuk menerbitkan instruksi Presiden untuk pemulihan kondisi akibat konflik di Papua dengan mengutamakan pendekatan sosial budaya, karena harus dicarikan akar permasalahan yang ada di Papua," ucap Ketua Ombudsman Amzulian Rifai di gedung Ombudsman RI, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/9/2019).

Amzulian menilai konflik di Papua tidak bisa diselesaikan semata-mata dengan pendekatan keamanan. Menurutnya pendekaan keamanan hanya bersifat sementara.

"Tidak bisa menyelesaikan masalah di Papua hanya semata-mata pendekatan pengamanan, kalau hanya pendekatan pengamanan itu hanya sekromatis saja, hari ini bisa selesai, mungkin kemudian muncul lagi," lanjutnya.




Lebih lanjut, Amzulian juga berharap agar pelayanan publik di Papua segera dipulihkan. Sehingga hak publik bisa kembali terlayani dengan baik.

"Kemudian memprioritaskan perbaikan fasilitas ilayanan publik dan memastikan terlayaninya publik di seluruh wilayah Papua," kata dia.

"Bagaimana di papua itu hak-hak publik dengan terjadinya kerusuhan ini pelayanan, publik tidak boleh terabaikan. Dalam konsidi normal saja kadang-kadang masyarakat di Papua itu, apalagi yang di daerah yang memang terisolasi, pelayanan publik tidak hadir, apalagi dalam kondisi seperti sekarang," lanjut Amzulian.




Selain itu, Amzulian berharap adanya keterbukaan informasi terkait kondisi di Papua. Dia menilai dunia internasional perlu diyakinkan terhadap langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi konflilk yang terjadi di Papua.

"Kami juga berharap pemerintah juga meningkatkan keterbukaan dan intestitas politik internasional yang lebih terukur dan terskruktur. Karena masyarakat internasional juga perlu diyakinkan terhadap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah

Senada dengan Amzulian, anggota Ombudsman Ahmad Su'adi juga berharap agar permasalahan di Papua dapat diselesaikan secara tuntas. Menurutnya, yang terjadi di Papua ada kaitannya dengan masalah historis.

"Berkaitan dengan Papua agar pemerintah menyelesaikan dari akarnya. Yang terjadi sekarang ini adalah masalah yang hitoris ke belakang. Misalnya kekerasan di Wamena sekaran ini itu ada kaitannya dengan pengungsi dari Nduga yang belum selesai, bertumpuk-tumpuk" kata Ahmad.

Ahmad mengatakan, berdasarkan kunjungannya beberapa waktu yang lalu ke Papua, dia masih melihat adanya masalah yang belum diselesaikan. Akhirnya masalah itu pun bertumpuk sehingga menimbulkan kekerasan.

"Saya beberapa bulan yang lalu ke sana masih ada problem yang belum diselesaikan. Akhirnya ketumpuk, nah pemerintah misalnya harusnya menyelesaikan dari akarnya, jadi tidak akumulasi masalah yang kemudian memicu kekerasan," 
kata dia.

Baca juga: Ombudsman Singgung Kebijakan Tak Peka Publik, Minta Jokowi Pulihkan Situasi

Selain itu, Ahmad menilai perlu adanya rekayasa sosial untuk mencegah terjadinya kekerasan. Misalnya kebiasaan pendatang yang cenderung bekerja keras, namun secara alamiah dapat menyingkirkan perekonomian penduduk setempat.

"Kemudian yang kedua, harus ada rekayasa sosial untuk mencegah terjadinya kekerasan. Misalnya di Papua itu ada cenderung pendatang itu lebih keras bekerja, sehingga mereka lebih cenderung berhasil, mereka bikin rumah, toko. Tetapi secara alamiah menyingkirkan orang asli. Jadi pemeritah perlu merekayasa agar mereka tetap terjadi pergaulan, tidak tejadi segregasi,"
 lanjutnya.

Baca juga: Seratusan Warga Trenggalek Korban Kerusuhan Wamena Minta Dipulangkan

Ahmad menerangkan bahwa masyarakat tidak menginginkan adanya pengelompokan secara ras atau segregasi. Namun perbedaan kemampuan antara pendatang dan penduduk asli Papua menimbulkan hal tersebut. Sehingga, Ahmad memandang perlu adanya kebijakan multikultural.

"Masyarakat sendiri tidaj ingin segregasi, tetapi secara ekonomi karena kemampuannya berbeda sehingga terjadi. Jadi perlu ada kebijakan yang multikultural, sehingga masyarakat setempat tidak tersisihkan. Dan itu sebagai bagian dari penyelesaian sekarang," ujarnya.
(lir/tsa)

Source: https://news.detik.com/