Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label diplomasi Indonesia. Show all posts
Showing posts with label diplomasi Indonesia. Show all posts

Wednesday, 2 March 2022

Tanggapi desakan PBB, Indonesia tuding Pelapor Khusus PBB lakukan serangan media

 Sikap PBB - Admin

2 Maret 2022

Kantor PBB di Jenewa, Swiss - IST

Jubi TV – Pemerintah Republik sangat menyesalkan siaran pers yang bias yang dikeluarkan oleh Pelapor Khusus PBB  yang berjudul “Indonesia: UN experts sound alarm on serious Papua abuses, call for urgent aid,”

Melalui siaran pers yang diterbitkan Rabu (2/3/3033), Kantor Misi Indonesia untuk PBB di Geneva, Swiss mengatakan rilis berita ini menandakan adanya pola serangan media yang tidak konstruktif dan tidak berdasar terhadap Indonesia oleh Pemegang Mandat Khusus tertentu, yang sekali lagi telah memilih untuk sepenuhnya mengabaikan data dan informasi yang dapat diverifikasi yang telah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia sebagai tanggapan atas komunikasi bersama atas tuduhan yang sama, yang dikirim oleh pemegang mandat tersebut di atas. 

Misi Indonesia menambahkan keputusan pemegang mandat untuk menerbitkan siaran pers atas tuduhan yang telah ditangani oleh Pemerintah Indonesia -tanpa menyebutkan tanggapan pemerintah terhadap salah satu tuduhan, merupakan tampilan terang-terangan penolakan pemegang mandat pada dialog konstruktif.

“Apa yang telah diterbitkan oleh para pemegang mandat ini tidak lebih dari sebuah monolog, yang tampaknya dirancang semata-mata untuk tujuan kepentingan mereka sendiri,” kata Misi Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menjelaskan dalam banyak kesempatan bahwa penggunaan kekuatan yang berlebihan, pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, dan penyiksaan tidak memiliki tempat di Indonesia. Untuk tujuan ini, pemerintah telah mengerahkan upaya yang luar biasa untuk menangani semua kasus yang terkait dengan kejahatan tersebut.

Lanjut Kantor Misi Indonesia, pada kasus-kasus pengungsi internal yang dibahas dalam siaran pers, jika pemegang mandat menjalankan profesionalisme dan benar-benar meluangkan waktu untuk membaca tanggapan Pemerintah Indonesia, mereka akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang banyak faktor yang berkontribusi terhadap pengungsian di Provinsi Papua dan Papua Barat, mulai dari bencana nasional, rumah yang diamuk kelompok kriminal bersenjata, konflik suku, dan konflik hasil pilkada.

“Mengkaitkan semua kasus pemindahan dengan “pemindahan paksa oleh pasukan keamanan” bukan saja tidak benar, tetapi juga mengabadikan narasi berbahaya yang diadvokasi oleh kelompok bersenjata kriminal untuk menyebarkan ketidakpercayaan publik terhadap personel keamanan,” kata Kantor Misi Indonesia.

Kantor Misi Indonesia menegaskan seandainya pemegang mandat meluangkan waktu untuk membaca tanggapan Pemerintah, mereka juga akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perlunya mengerahkan personel keamanan di daerah-daerah di mana serangan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap warga sipil, termasuk perempuan, anak-anak, pekerja kesehatan, pekerja konstruksi , petugas pemilihan kepala daerah, dan guru, merajalela.

Pemegang mandat semestinya meluangkan waktu untuk membaca tanggapan Pemerintah, sehingga mereka juga akan memiliki informasi bahwa tuduhan “bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Papua yang dihalangi oleh pihak berwenang” adalah kebohongan.

“Kementerian Sosial RI telah memberikan bantuan sembako senilai hampir 1,5 miliar rupiah untuk para pengungsi di Kabupaten Intan Jaya; 5 miliar rupiah untuk pengungsi di Kabupaten Nduga; dan juga miliaran rupiah untuk gabungan Kabupaten Yahukimo dan Yalimo,” sebut Kantor Misi Indonesia.

Selain itu, Pemerintah Indonesia tidak pernah membatasi akses ke Palang Merah, gereja lokal, dan Komnas HAM. Penghentian permintaan personelnya untuk melakukan perjalanan ke beberapa daerah semata-mata karena pertimbangan keamanan, karena daerah-daerah tersebut masih dikategorikan sebagai daerah berisiko tinggi bagi warga sipil karena intensitas kekerasan kelompok bersenjata kriminal.

“Pemerintah Indonesia sekali lagi sangat menyayangkan keputusan pemegang mandat terkait untuk melakukan pendekatan megafon sepihak dalam menangani tuduhan yang termuat dalam siaran pers 1 Maret 2022. Pola tindakan yang tidak konstruktif ini hanya merusak dan menyabotase kerangka kerja sama dan kepercayaan yang dimiliki Pemerintah Indonesia terhadap Pelapor Khusus,” tutup Kantor Misi Indonesia. (*)

Thursday, 11 November 2021

Diplomat Indonesia di Pentas Politik Global Bertindak seperti Raskol

Peristiwa penyamaran yang dilakukan oleh utusan diplomat Indonesia (dua anak muda Indonesia: Gerry dan John) dalam peluncuran VISI Negara Hijau West Papua atau GREEN STATE VISION di Glasgow, Skotlandia — Inggris (04/11) ini memalukan sekali. Mereka bertingkah seperti badut, hendak mengganggu kegiatan, sehingga langsung diamankan oleh pihak keamanan. Itu memalukan sekali! 

Yang saya mau singgung disini adalah, begini:

Di forum internasional (PBB), ketika Indonesia disoroti habis-habisan oleh para pemimpin Negara negara-negara Melanesia — Pasifik tentang kondisi dan situasi di West Papua, tetapi untuk merespon sorotan itu Indonesia selalu memajukan diplomat-diplomat muda dalam tanda kutip ‘anak-anak kecil’ untuk menanggapinya (semisal di sesi hak jawab).

Padahal, jika dilihat, yang menyoroti Indonesia tentang West Papua ini adalah para pemimpin (leader) dari negara-negara Melanesia—Pasifik (orang setingkat kepala negara) yang menganggap apa yang mereka soroti adalah hal yang serius, tetapi itu direspon balik oleh diplomat-diplomat muda ‘anak-anak kecil’ 

— Ini apa maksudnya? Apakah itu sebagai sikap anggapan remeh Indonesia terhadap apa yang disoroti oleh para pemimpin Melanesia—Pasifik ini? ataukah itu sikap berpura-pura tidak mengerti? atau..... karena tidak berani untuk memajukan orang-orang setingkat kepala negara (paling tidak menteri luar negerinya) untuk menanggapinya?

Hal yang sama mirip juga ditunjukkan Indonesia dalam forum peluncuran “Green State Vision” kemarin (04/11) di Glasgow. Indonesia mengutus dua orang anak muda ‘anak kecil’ (mungkin utusan Menlu/BIN) menyamar sebagai wartawan dengan satu misi yaitu: MENGGANGGU peluncuran GREEN STATE VISION. Tetapi sayang sekali, sesi peluncuran Green State Vision telah didahulukan, sehingga telah sukses diluncurkan oleh Interim Presiden, Hon. Benny Wenda dan Sekjen PCC James Bhagwan, diikuti oleh pembicara dan tamu undangan yang hadir.

Di akhir sesi, ruang diberitakan kepada wartawan, yang kemudian langsung disambut oleh dua orang utusan Indonesia itu, kemudian melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang redaksinya adalah tidak jauh berbeda dengan narasi yang biasa dipakai elit-elit Jakarta saat berbicara tentang Papua. Karena terbaca yang bertanya itu adalah wartawan gadungan yang telah menyusup, langsung dijawab oleh pembawa acara, Mr. Oridek Ap yang juga adalah Kepala Misi Pemerintah Sementara West Papua (ULMWP) untuk Uni-Eropa. Oridek mengatakan, jawabannya simpel: “West Papua diduduki oleh Indonesia / West Papua occupied by Indonesia.”

Wartawan itu kemudian merespon balik dengan bertingkah aneh seperti badutšŸ¤”, akhirnya ketahuan kemudian ditegur oleh Mr. Ap. Pertanyaan wartawan berikut adalah oleh orang dengan misi yang sama, tetapi ini sedikit berbeda dimana dia berbicara sedikit lantang dan bertingkah sama anehnya dengan wartawan gadungan sebelumnya, akhirnya itu diamankan langsung oleh pihak keamanan Inggris.

Pernyataan-pernyataan konyol dan tingkah aneh yang ditunjukkan dua badut Indonesia itu direspon langsung oleh Sekretaris Jenderal Konferensi Gereja-Gereja Pasifik (PCC), James Bhagwan, Anggota Parlemen Inggris dan Ketua All-Party for West Papua, Alex Sobel MP, Koordinator Gerakan Masyarakat Adat untuk Penentuan Nasib Sendiri dan Pembebasan (IPMSDL) Filipina, Beverly L. Longid.

Ini kan sebenarnya memalukan sekali. Indonesia mengutus anak-anak kecil untuk bertindak (bermain kucing-kucingan), tetapi sayang sekali, anak-anak kecil yang diutus itu selalu mendapat tamparan keras oleh dunia. Bayangkan saja kalo itu adalah orang setingkat kepala negara, pasti ditelanjangi di hadapan dunia — Jadi mungkin juga ini alasannya mengapa orang setingkat kepala negara selalu disembunyikan dibelakang layar karena takut dipermalukan!? 

Kadang saya bertanya begini, kenapa Indonesia tidak melakukan hal-hal ini dengan cara-cara yang terhormat dan bermartabat sebagai negara? entahlah...

Akhir kata, Iman kami bangsa Papua adalah bahwa: Cepat atau Lambang, Indonesia akan ditelanjangi dan dipermalukan dihadapan dunia, dan NKRI akan hancur berkeping-keping.

“Secepat-cepatnya kebohongan berlari, kebenaran akan selalu dapat mengejar dan mendahuluinya”. (Apeldoorn, C.G.L. & R. van Riet. 1994.

WaSalam....

#WestPapua #ProvisionalGovernment #GreenStateVision #ClimateJustice #COP26 #FreeWestPapua