Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label dukungan Indonesia. Show all posts
Showing posts with label dukungan Indonesia. Show all posts

Thursday, 10 February 2022

102 Tulisan di Indonesia Mengakui ULMWP adalah OPM Versi Baru bangsa Papua


Ada 102 tulisan yang ditulis orang Indonesia sejak 2016-2021 yang saya kumpulkan dan baca, baik artikel di jurnal ilmiah, skripsi dan tesis di lingkungan akademik Indonesia tentang ULMWP. Ada beberapa kesimpulan dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan ini, antara lain:

1. Sebagai lembaga perjuangan resmi dan representatif.

2. Sebagai model perjuangan baru di dunia.

3. Dapat dukungan kuat basis di Papua, dan Pasifik

4. Dapat dukungan luas di dunia internasional.

5. Pemerintah Indonesia gagal atasi diplomasi ULMWP.

6. Pemerintah Indonesia gagal bangun hubungan diplomatik di Pasifik Selatan. 

7. Perjuangan Papua digunakan dua pendekatan: isu HAM dan damai. Pemerintah Indonesia tidak mampu hadapi dua pendekatan ini karena Indonesia menggunakan pendekatan militerisme.

8. Perjuangan Papua mengutamakan diplomasi dan jaringan internasional yang luas maka pemerintah Indonesia kesulitan dalam menghadapi itu.

9. Perjuangan Papua menguasai panggung jaringan media masa internasional dan media sosial, di mana pemerintah Indonesia tidak akan mampu atasi itu karena revolusi teknologi dan informasi.

10. Pendekatan diplomasi, jaringan internasional, media internasional dan media sosial ini adalah model atau pendekatan baru dalam perjuangan kemerdekaan di dunia. 

11. Pendekatan militerisme yang digunakan Indonesia redam gerakan sayap gerilyawan pejuang Papua tidak berhasil. Indonesia justru menciptakan banyak musuh karena warga sipil Papua tidak suka dengan tindakan kejahatan militer dan polisi Indonesia.

12. Pemerintah Indonesia gagal atasi kasus Papua maka Papua akan mengikuti langkah Timor Leste.

Kesimpulan-kesimpulan ini datang dari masyarakat akademik Indonesia yang tertuang dalam 102 artikel ilmiah, skripsi dan tesis orang indonesia di berbagai universitas di Indonesia. Hal ini menunjukkan sikap generasi terdidik Indonesia, sadar dan kristis atas situasi di West Papua.

Dengan ini kita bisa mengukur pemahaman dan pendapat orang Indonesia yang rasional, sebuah perubahan generasi Indonesia yang sadar, kritis dan rasional dalam menyikapi perjuangan bangsa Papua.

Saturday, 15 May 2021

Catatan Bung Iwan Penthol - "HOMRATKU UNTUK TPNPB-OPM"


Hormat untuk kalian yang bertahan dihutan (TPNPB-OPM), digunung yang terus berjuang, aku menundukkan kepala dengan takjub. Kalian adalah orang-orang yang mempunyai kesadaran tertinggi dalam berjuang..level sebuah kesadaran yang tidak kami daptkan disini.

Perjuangan kalian dalam membebaskan diri dari bentuk kolonialisasi yang di kemas lewat jargon kosong nasionalisme-NKRI, tak lebih dari kedzoliman kapitalisme/imperialisme yang tengah dijalankan oleh rezim bonekanya di indonesia. 

Perjuangan yang membutuhkan militansi yang sangat tinggi, kesadaran yang melampaui intelektual di negri kami. Mengapa?. Karena disini kami masi dalam takaran memperdebatkan sebuah platform, sebuah isu anti imperialis/kapitalis & borjuasi reformis gadungan boneka dari imperialis. Tapi kau!, sudah melampaui kesadaran kami, sebuah tindakan nyata, kongkrit hasil dari kesimpulan dari literatur lusinan buku-buku progresif. meninggalkan semua akan subyektifisme.

Cita-cita yang cukup mulia dari takdir sejarah yang memang harus kau lakukan untuk mendapatkan tanah air merdeka Papua.

Disini hanya segelintir manusia sadar..sisanya gerakan sampah & kami masih terus belajar memahami literatur-literatur yang ada di buku untuk sebuah pembebasan. Sedangkan sisa manusianya disini tidak pernah terbongkar kesadarannya dalam berjuang, asik dengan kemiskinannya kerja cari duit...kerja cari duit, itulah cerminan dari manusia disini yg Ahli dalam Menderita, keburu tunduk pada penindasan selama faedahnya belum dirampas. Karna itu rasa takjubku pada kalian yang mengangkat senjata dalam berjuang, menjadi catatan terpenting dalam sejarah yang terus bergerak maju.

Mereka yang bilang kalian frustasi, sebetulnya adalah mereka yang disini yang frustasi karna tak melakukan apa-apa dalam sistem penindasan selama ini, selain hanya berkonsultasi pada rumah akademiknya yang tak memberikan solusi apapun juga.

Hormatku sekali lagi buat kalian cukup dalam. Hidup Sosialisme, Hidup Perjuangan bagi rakyat tertindas. Salam Pembebasan! 

Hidup Perjuangan Rimba Hutan, yakni Perang TPNPB-OPM yang selalu eksis melawan kekuasaan yang menindas

Saturday, 5 December 2020

Heboh, Mahasiswa Kristen Dukung Papua Merdeka, Mustofa: Mendidih Gak Nonton Video Ini

Kongres XXXVII GMKI yang meminta pemerintah pusat mengembalikan
Papua kepada orang Papua sendiri /

Hingga kini, saya sama sekali gak denger respon mereka. 

Ayo @eko_kuntadhi @yusuf_dumdum @Dennysiregar7 @PartaiSocmed @digeeembokFC @psi_id mana suaramu? https://t.co/Z2eewRrlHy— MUSTOFA NAHRAWARDAYA (@TofaTofa_id) December 5, 2020

Bahkan dalam cuitan sebelumnya Mustofa meminta masyarakat untuk waspada dengan dukungan mahasiswa Kristen terhadap Papua Merdeka.

 Ia mengungkapkan, dirinya merasa ada upaya adu domba antar kelompok di NKRI ini, sebab menurutnya, tidak mungkin mahasiswa NKRI mendukung Papua Merdeka

"Saya kok merasa ada adudomba antar kelompok di NKRI ya. Mana mungkin mahasiswa NKRI dukung Papua Merdeka. Pasti ini adudomba. Mungkin otaknya OPM. Waspadalah..waspadalah. Ini tweet serius banget. Bukan sindiran. Percayalah!!!!," tulis Mustofa juga.

Sebelumnya beredar sebuah video dalam acara Kongres XXXVII GMKI yang meminta pemerintah pusat memberikan hak penentuan nasib orang Papua.**

Editor: Andriana

Sumber: Twitter 

Thursday, 5 November 2020

Dukungan Non-papua yang Sadar Demi Kemanusiaan || Mahasiswa Kaltim ||

Tuesday, 10 March 2020

Aksi Serentak Di Beberapa Kota, Fri-WP : Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua


Yogyakarta, Matawarga.com – Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (Fri-WP) melakukan aksi di Bunderan UGM Yogyakarta dalam menyikapi beberapa isu, memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua sebagai solusi demokratik bagi bangsa West Papua, dan cabut SK Drop Out (DO) di Universitas Khairun Ternate, sekaligus menolak rancangan RUU Omnibus Law yang dirancang oleh Rezim Jokowi-Ma’ruf. Kamis (05/03/2020) Sore.

Aksi ini adalah aksi serentak yang dilakukan oleh Fri-WP yang dilakukan di beberapa kota di Indonesia seperti Malang, Surabaya dan Yogyakarta.

Che Guevara selaku Kordinator Umum aksi mengatakan, aksi ini dilakukan karena melihat situasi politik di Indonesia yang semakin memburuk. Dimana argumentasi Mahfud MD yang mewakili Istana saat Tim pengacara Australia dan Veronica Coman menyerahkan beberapa lampiran terkait kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

“Namun data yang dikasih oleh tim Veronica Coman dilihat istana sebagai sampah, kami melihat argumentasi Mahfud MD yang menyatakan bahwa data tersebut adalah sampah bagi mereka” jelas Che kepada wartawan di sela-sela aksi (5/3) lalu

Sebelumnya data-data seperti yang diberikan Veronica Coman dan timnya sudah dikirimkan juga ke istana. Akan tetapi argumentasi Mahfud MD yang menyatakan data-data tersebut adalah sampah bagi mereka adalah bukti bahwa Pemerintah Indonesia dibawah Pemerintahan Joko-Ma’ruf tidak serius dalam menangani persoalan yang terjadi di Papua.

 “Persoalan yang terjadi di Papua tidak bisa dengan Otonomi Khusus (Otsus), ataupun pemekaran Provinsi, apalagi membuka jalan Trans Papua.” Tambahnya

Omnibus Law Menurut FRI-WP


Wacana Omnibus Law, pertama kali digelorakan oleh Presiden Jokowi pada saat pelantikannya sebagai Presiden Indonesia Periode kedua. Dalam sambutannya ia menegaskan akan memangkas regulasi-regulasi yang menghambat masuknya investasi dan perizinan ke Indonesia.

Omnibus Law sendiri tidak bisa dilihat secara hukum formal, ada sistem yang melahirkan undang-undang yang tidak pro terhadap rakyat. Contohnya ada PP78, UU Pengadaan Tanah, UU Tahun 2012 tentang pendidikan.

Adanya omnibus law menandakan bahwa semua hal-hal yang melahirkan regulasi seperti ini adalah sistem kapitalisme.

“Yang kami harus lawan adalah sistem yang melahirkan regulasi, karena omnibus law adalah kaki tangan yang diciptakan oleh sistem kapitalisme melalui legal formalnya atau melalui UU tersebut untuk menindas rakyat” ungkap Che

Dia menegaskan bahwa mereka tidak saja menolak omnibus law akan tetapi juga sistem yang melahirkan omnibus law tersebut.

Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua (Fri-WP) juga membawa beberapa tuntutannya sebagai berikut :


  1.     Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua.
  2.     Bebaskan seluruh tahanan politik Papua termasuk Surya Anta.
  3.     Tarik Militer organic dan non organik dari tanah Papua.
  4.     Hentikan pembangunan Kodim militer di tanah Papua.
  5.     Usut tuntas dan adili pelaku pelanggaran HAM di tanah Papua.
  6.     Tolak Otsus dan PON di tanah Papua.
  7.     Tolak Investasi di tanah Papua.
  8.     Tolak RUU Omnibus Law.
  9.     Cabut SK Rektor (Drop Out) terhadap 4 Mahasiswa Universits Khairudin Ternate.
  10.     Cabut PP 78.
  11.      Sahkan RUU PKS. (TH)