Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label kolonialisme. Show all posts
Showing posts with label kolonialisme. Show all posts

Wednesday, 20 April 2022

Kolonialisme Primitif

Papua tidak pernah ikut dalam arus nasionalisme Indonesia. Ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Papua tidak ada disana. Ketika para elit Indonesia, dengan arahan dan bimbingan dari Jepang, mempersiapkan kemerdekaannya pun Papua tidak ada disana. 

Risalah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) memang membahas batas-batas wilayah calon negara Indonesia. Dimanakah wilayah negara yang nantinya disebut Indonesia itu?  

Dalam episode sejarah yang tidak pernah diajarkan kepada generasi tua dan muda Indonesia ini berlangsung perdebatan hangat antara Muhamad Yamin, Sukarno, dan Muhammad Hatta. 

Sukarno mengatakan bawah Indonesia adalah semua wilayah kepulauan antara dua benua dan dua samudra. Tentu maksudnya wilayah kepulauan yang terletak antara Asia dan Australia; dan Samudra Hindia dan Pasifik. 

Yamin adalah yang paling ambisius. Dia mengatakan bahwa wilayah Indonesia adalah wilayah kekuasaan Majapahit -- dari semenanjung Malaya hingga ke Papua. Papua harus masuk ke wilayah Indonesia untuk menghormati perjuangan para 'nasionalis' (kebanyakan yang dibuang kesana adalah kaum Komunis yang memberontak pada tahun 1926) yang dibuang ke Boven Digul, dekat Merauke, di Papua. Yamin mengusulkan wilayah Indonesia termasuk Kalimantan Utara, Semenanjung Malaya, Timor Portugis dan Papua. 

Sementara Hatta, satu-satunya diantara ketiganya yang pernah sebentar dibuang ke Digul, lebih berhati-hati. Hatta tidak setuju dengan Yamin. Untuk Hatta, Papua adalah sebuah bangsa tersendiri.  

Saya mendapati kutipan pendapat Hatta dari makalah Dr. Richard Chauvel. Hatta mengakui bahwa Papua adalah bangsa Melanesia. Oleh karena itu, dia mempertanyakan, jika orang Melanesia dimasukkan ke dalam Indonesia, bagaimana dengan orang Melanesia lainnya? Akankah wilayah Indonesia sampa ke Kepulauan Salomon? Apakah kita mampu mengelola wialyah yang sedemikian luas? Apakah kita tidak akan menjadi negara yang imperialistik? 

Hatta melanjutkan, "Saya hanya ingin mengatakan bahwa kita tidak usah khawatir akan Papua, kita serahkan kepada orang Papua saja. Saya mengakui bahwa orang Papua juga punya hak untuk menjadi orang merdeka, tapi orang Indonesia untuk beberapa waktu, untuk beberapa dekade ke depan, tidak punya kemampuan dan kekayaan untuk mengajari orang-orang Papua sehingga mereka menjadi manusia merdeka." (Catatan: Naskah risalah sidang BPUPKI tidak ada pada saya saat ini. Saya memakai versi Dr. Chauvel).

Suara Hatta adalah suara minoritas. Mereka yang berkumpul di BPUPKI lebih menerima idenya Yamin dan Sukarno tentang Indonesia Raya -- 39 dari 66 anggota BPUPKI mendukung. Wilayah Indonesia adalah bekas wilayah negara Hindia Belanda, bekas penjajahnya. 

Namun kita tahu, sesudah Konperensi Meja Bundar, Papua tetap dibawah Belanda. Baru pada tahun 1962, Presiden Kennedy, karena takut Indonesia jatuh ke tangan Komunis, memfasilitasi perundingan yang menghasilkan New York Agreement. Disana ditetapkan bahwa untuk sementara Indonesia akan mengurus Papua secara administratif. Kemudian akan ada Penentuan Pendapat Rakyat untuk menentukan apakah Papua akan menjadi negara merdeka atau bergabung dengan Indonesia. 

Sesudah PD II, Belanda mulai mengadakan sistem pendidikan di Papua. Belanda juga mulai menciptakan elit-elit Papua. Ide awalnya, wilayah ini akan dipakai untuk menampung orang-orang Indo-Eurasian (peranakan Belanda dan pribumi) yang tidak mau pindah ke Nederland. Kebijakan yang sama mereka lakukan di Afrika Selatan. 

Dari sinilah sesungguhnya nasionalsme Papua terbangun. Persis seperti nasionalisme Indonesia. Ia mula dari golongan terdidik. 

Perpindahan administrasi ke Indonesia membawa akibat buruk bagi orang Papua. Indonesia sesungguhnya tidak mampu mengelolanya. Ekonomi Indonesia mulai morat-marit pada tahun 1960an. Tentara yang dikirim kesana, karena kesulitan ekonomi di negaranya sendiri, menjadi penjarah. Mereka mengangkuti apa saja yang bisa diangkut. 

Memoar Jusuf Wanandi, "Shades of Grey" menceritakan itu semua. Bahkan kabel telpon pun diangkut, diambl tembaganya untuk dijual. Wanandi kesana pada tahun 1967 dan mendapati kelaparan hebat. "Tidak heran kalau orang Papua amat membenci kita," demikian tulisnya. Dia meminta dana untuk mengimpor bahan makanan ke Papua. Suharto menyuruhnya untuk mengambil US$17 juta dari dana yang dia simpan di sebuah bank di Singapore.  

Penentuan Pendapat Rakyat dilakukan pada tahun 1969. Hanya 1025 orang yang 'dipilih' untuk mengikuti Pepera ini. Pemerintah Orde Baru berkilah, dan diamini oleh PBB yang sudah lelah dengan masalah ini, bahwa 'musyawarah dan mufakat' lebih diutamakan ketimbang sebuah referendum langsung. Kita tahu, mekanisme yang sama menghasilkan Suharto yang memerintah selama 32 tahun. Pepera dilakukan lewat tipu daya dan todongan senjata. 

Karena proses yang penuh dengan kecurangan dan tipu daya ini, tidak terlalu mengherankan bila persoalan Papua tidak akan pernah selesai. Ia berbiak. Generasi yang lebih baru tidak akan pernah lupa apa yang dialami oleh orang tua mereka di jaman operasi militer yang dilakukan oleh Orde Baru. Pembunuhan-pembunuhan dan kekerasan itu memang bisa ditutupi dari sebagian besar rakyat Indonesia. Namun tidak bisa hilang dari ingatan orang Papua. 

Bangsa Papua adalah bangsa paling malang di dunia ini. Terlalu sering mereka dianggap sebagai bangsa 'primitif.' Mereka dianggap tidak cakap mengurus diri sendiri. Mereka tidak pernah diajak bicara mengenai nasib mereka sendiri. Semuanya ditentukan oleh pihak luar. 

New York Agreement pada 1962 ditentukan oleh Indonesia, Amerika, dan Belanda. Pepera 1969 hanya diikuti 1025 orang (tidak semuanya orang Papua asli) dengan manipulasi, intimidasi, dan ancaman senjata. 

Imajinasi orang Indonesia terhadap Papua pun mewarisi imajinasi Yamin dan Sukarno yang imperialistik itu. Imajinasinya adalah imajinasi wilayah, bukan imajinasi tentang rasa persaudaraan sesama bangsa. 

Orang Indonesia selalu merasa bahwa kekayaan alam mereka di Papua dirampas oleh pihak asing. Orang Indonesia mau kekayaannya. Tetapi tidak mau dengan manusianya. Orang Indonesia tidak pernah peduli dengan nasib orang Papua. 

Ketika orang Papua menyatakan keinginannya menentukan nasib sendiri, selalu saja muncul argumen: jika Papua merdeka, kekayaan mereka akan diambil Amerika, Australia atau orang-orang asing. Argumen seperti ini muncul karena perasaan yang mengklaim diri lebih superior. Orang Papua tidak mampu mengelola dirinya sendiri. 

Memang, orang Indonesia merasa bahwa kebudayaan mereka jauh lebih superior dari orang Papua. Tidak terlalu sulit untuk mendapati hal ini dalam hidup sehari-hari. Di beberapa daerah di Indonesia dijumpai larangan untuk menerima kos orang Papua karena mereka dianggap sebagai pemabuk dan pembuat onar. Orang Indonesia tidak apa-apa kalau mabuk. Tetapi orang Papua? Tidak boleh. Pandangan merendahkan ini berlangsung di semua lini. 

Kini, ketika pemerintah Indonesia menggembar-gemborkan pembangunan infrastruktur di Papua. Itu semua untuk konsumsi publik di Indonesia. Tidak pernah terdengar suara langsung dari Papua. Tanyakanlah kepada orang Papua, mengapa Anda tidak berterima kasih untuk semua infrastruktur yang Anda dapat? Jawabnya seringkali, "Itu untuk kitong kapa? Itu dong pu jalan tho?" 

Kalau ada konstruksi teoritik yang bisa dipakai untuk memahami masalah Papua, maka saya akan mengatakan bahwa inilah satu kasus dari "Kolonialisme Primitif" yang sudah amat jarang dijumpai di dunia ini. Kolonialisme jenis ini adalah kolonialisme penjarahan. 

Tujuan hadirnya aparat kolonial disana adalah untuk melakukan penjarahan. Dan, semua yang dibangun disana pun untuk tujuan memudahkan penjarahan. Aparat-aparat kolonial -- sama seperti pada waktu masa kolonial Belanda -- membutuhkan kerjasama dari para komprador -- orang-orang Papua yang mau bekerjasama. Sama seperti di jaman kolonialisme Belanda, tugas aparat Indonesia adalah mengawasi para komprador ini. 

Ironisnya adalah ditengah-tengah konstruksi primirtif yang diterapkan terhadap orang Papua, justru yang sangat primitif adalah kolonialisme di Papua. 

Kita belum bicara soal bendera. Di Papua, resikonya untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora adalah kematian. Besok, tanggal 2 Desember, kita akan melihat orang-orang Indonesia mengibarkan bendera yang bukan bendera negara ini. Kita akan melihat betapa tolerannya aparat negara ini kepada mereka. Mengapa boleh? 

Tidak salah kalau orang Papua merasa kami bukan orang Indonesia.

Friday, 31 December 2021

HARI INI, Jum'at 31 Desember 2021 adalah HARI TERAKHIR masa kekuasaan pemerintah Indonesia atas Papua SECARA DE—JURE

Dimana berakhirnya 20 tahun masa berlaku Otonomi Khusus atas Papua yang diberlakukan Indonesia pada 2001 (20 tahun lalu) —

Selamat tinggal Pemerintah Indonesia 🖐️
Selamat datang Pemerintah West Papua (Provisional Government)🙏

Simak post, Dr. Ibrahim Peyon berikut:

Berakhir 31 Desember 2021
West Papua menyambut 1 Januari 2022
—————————
Orang Papua masih sibuk dengan Natal sebagai ceremonial biasa yang dirayakan tiap tahun, tetapi mereka tidak tahu bila 31 Desember 2021 pukul 0:00 adalah momentum penting. Di mana tanggal 31 Desember pukul 0:00 secara de jure masa kekuasaan pemerintah Indonesia di tanah Papua resmi berakhir.

Karena, New York Agreement tidak mengatur Papua bagian dari Indonesia, Roma Agreement tetapkan Indonesia berkuasa 25 tahun, dan Resolusi PBB 2504 tidak sahkan Papua bagian dari Indonesia, tetapi diperintahkan Indonesia bangun Papua dengan dana bantuan dari Bank Dunia dan bank Asia masa waktu 25 tahun itu. Maka masa 25 tahun yang diatur dalam Roma Agreement itu sudah berakhir pada 1988. Selama 1988-2001 Papua telah menjadi daerah tak berpemerintahan sendiri. Mengisi kekosongan itu, pemerintah Indonesia yang didukung dunia internasional menerapkan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua untuk mengisi Papua sebagai daerah tak berpemerintahan sendiri (meski belum terdaftar dekolonisasi PBB), dan UU Otsus itu akan berakhir tanggal 31 Desember 2021.
 
Untuk mengisi kembali Papua sebagai daerah tak berpemerintahan sendiri, Jakarta produksi UU Otsus jilid II tahun 2021, tetapi UU Otsus jilid II ini tidak mendapat legitimasi oleh rakyat Papua dan dunia internasional. Maka, besok 28 Desember 2021 ini para petinggi negara dari Jakarta akan datang ke Papua untuk melakukan kompromi politik memperpanjang masa atau mengisi Papua yang tak berpemerintahan sendiri itu. Karena, pada 31 Desember 2021 jam 0:00 itu akan berakhir secara de jure masa kekuasaan Indonesia di tanah Papua, maka mulai 1 Januari 2022 pukul 01:00 secara resmi (de jure) West Papua menjadi daerah tak berpemerintahan sendiri.  

Pemerinatah Sementara West Papua telah lahir untuk mengisi kekosongan ini. UUDS, Pemerinatahan sementara, Kabinet sementara, dan Visi Negara, simbol-simbol negara, sebagai paket politik untuk diproses ke dekolonisasi dan pengakuan.  

Apa yang Rakyat Papua buat untuk menyambut Papua sebagai daerah tak berpemerintahan sendiri ini?
________
Gambar: disediakan aktivis Papua (ist)

Sumber: https://m.facebook.com/113330730457789/posts/432666025190923

#WestPapua #NonSelfGovernmentTeritory #FreeWestPapua

Thursday, 11 November 2021

Sejarah Papua Bagian dari Sejarah Bangsa

Suara Papua / Suara Papua / 21 hours ago
Perjalanan sejarah bangsa, tak lepas dari orang-orang yang berjuang di dalamnya. Indonesia sendiri mengenal perjuangan lewat diplomasi dan mengangkat senjata. Meskipun Indonesia sudah merdeka pada 17 Agustus 1945, namun Belanda tak begitu saja menyerahkan segalanya ke pangkuan pertiwi. Maka diplomasi menjadi salah satu jalan yang dipilih.

Salah satu diplomasi itu adalah Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung pada 22 Desember 1949. Lewat perwakilannya, Indonesia berharap konferensi ini dapat menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda seadil serta secepat mungkin. Pertemuan yang berlangsung alot ini akhirnya merumuskan beberapa hal, salah satunya penyerahan seluruh bekas jajahannya ke Republik Indonesia, kecuali Irian Barat yang akan dikembalikan 2 tahun berikutnya.

Tapi siapa sangka, dua tahun berikutnya atau pada 1952, di momen inilah bangsa Indonesia merasa dibohongi karena pemerintah Belanda ingkar tentang Irian Barat. Belanda justru memasukkan provinsi itu sebagai wilayah kerajaannya, sesuai undang-undang dasar mereka. Bahkan pada 1 Desember 1961, Belanda membentuk Dewan Nasional Papua agar Irian Barat terpisah dari NKRI.

Pengingkaran yang dilakukan Belanda, sontak membuat Presiden Soekarno murka. Pada 19 Desember di tahun yang sama, presiden menggelorakan operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan pertiwi. Operasi pembebasan dan upaya melalui diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia selama 2 tahun itu akhirnya membuahkan hasil. Belanda menyerahkan Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA); sebuah badan dibawah naungan PBB untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda soal Irian Barat. Penyerahan dilakukan berdasarkan New York Agreement pada 18 Agutus 1962.

Perjalanan panjang Irian Barat kembali ke pangkuan NKRI pun usai dengan ditandai Penentuan Pendapat Rakyat (PERPERA). Sidang umum PBB pada November 1969 mengesahkan hasil tersebut dan meresmikan Irian Barat menjadi bagian Republik Indonesia.

Perubahan Nama

Beberapa tahun setelah pergantian orde lama menjadi orde baru, tepatnya pada 1968, pemerintah menggelar perjamuan makan malam bersama perwakilan dari negara tetanga, Papua Nugini. Dalam pertemuan ringan bersama Menteri Dalam Negeri saat itu, Boediardjo, Menteri Penerangan Papua Nugini sempat mempertanyakan ihwal pemberian nama provinsi Irian Barat. Tentu ia khawatir bakal ada Irian Timur yang tak lain adalah negaranya sendiri.

Mendengar cerita itu, Presiden Soeharto pun bereaksi. Lewat peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 1973, presiden mengubah Iran Barat menjadi Irian Jaya. Pengubahan itu dilakukan berbarengan dengan peresmian tambang tembaga dan emas Freeport pada tahun yang sama. Ini juga yang menandai pembangunan di provinsi paling timur Indonesia itu dengan membuka investasi tambang emas terbesar di dunia.

Memasuki masa reformasi di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, nama provinsi Irian Jaya kembali diubah. Presiden Gus Dur menggantinya dengan nama Provinsi Papua, tepat pada malam pergantian tahun 1999 ke 2000. Presiden Gus Dur tak dalam memilih nama Papua dilakukan setelah dia berdialog dengan perwakilan masyarakat dan tokoh Papua.

Pahlawan Nasional Asal Papua

Mengingat sejarah panjang di Pulau Papua, sudah tentu harus melekatkan pada mereka yang telah berjuang bersama-sama demi kemerdekaan dan kembali ke pangkuan NKRI. Dengan semangat itu pula, pemerintah telah resmi menganugerahi mereka yang telah berjuang sebagai pahlawan nasional. Terdapat 5 pahlawan nasional asal Papua. Bahkan tiga di antaranya ditetapkan bersama-sama pada tahun 1993, sesuai Surat Keputusan 077/ TK/ 1993 Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial K2KRS. Mereka adalah Frans Kaisiepo, Silas Papare, dan Marthen Indey. Dua pahlawan lainnya yang menyusul adalah Johannes Abraham Dimara pada tahun 2010 dan Macmud Singgirei Rumagesan yang diangkat sebagai pahlawan nasional pada 2020.

Frans Kaisiepo menjadi nama yang paling tak asing bagi rakyat Indonesia. Pada 2016 Bank Indonesia resmi merilis pecahan mata uang baru. Sebagaimana lazimnya, muncul nama dan gambar pahlawan nasional. Wajah Frans, terpampang pada uang pecahan sepuluh ribu rupiah. Sejak itu pula, masyarakat Indonesia, seperti diperkenalkan pahlawan yang berasal dari Papua.

Lahir 10 Oktober 1921 di Wardo, Biak, Papua, Frans pernah menjadi Gubernur keempat . Pada 1946, dia menjadi anggota delegasi Konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Sebagai pembicara, dia menyebut nama Irian yang berarti Ikut Republik Indonesia Anti Nederlans (IRIAN). Frans wafat pada 10 April 1979 di Jayapura, Papua dan dimakamkan di Taman Nasional Pahlawan Cendrawasih, Biak.

Dalam perjuangan diplomasi untuk merebut Papua dari tangan Belanda, pemerintah juga mendapat dukungan dari para pejuang. Dia adalah Silas Papare. Lahir 18 Desember 1918 di Serui, Kepulauan Yapen, Papua, Silas mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta pada Oktober 1949. Dia juga diminta Presiden Soekarno menjadi salah satu delegasi Indonesia dalam New York Agreement pada 15 Agustus 1962. Silas wafat pada usia 54 tahun dan dimakamkan di Serui, Papua.

Perjuangan lain yaitu dengan mengangkat senjata dilakukan Johanes Abraham Dimara. Bahkan Johanes dianggap punya peranan besar dalam operasi pembebasan Irian Barat bersama Soekarno. Dia pernah diangkat menjadi ketua Organisasi Pembebasan Irian (OPI). Memperoleh mandat dari presiden, Johanes diminta untuk melawan Belanda, meski akhirnya tertangkap dan diasingkan ke Bouven Digul. Pasca bebas, Soekarno memberikan tugas khusus kepadanya dengan menjadi delegasi RI ke PBB. Johanes wafat pada 20 Oktober 2000 di Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata.

Pekan Olahraga Nasional Bagian Dari Sejarah Papua

Perjalanan sejarah lainnya juga terukir lewat penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang berlangsung tahun ini. Untuk pertama kalinya PON berlangsung di Papua sekaligus menyingkirkan Bali dan Nanggroe Aceh Darusalam. Papua meraih 66 suara, unggul dari Bali dan Nanggroe Aceh Darussalam yang sama-sama mendapat 46 suara. Gelaran 4 tahunan ini akan mempertandingkan 37 cabang olahraga yang diikuti sekitar 10.000 atlet dan official dari 34 provinsi. Salah satu keunikannya yaitu berlangsung di 4 lokasi, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke. Biasanya, PON hanya digelar di 2 lokasi.

Merasa senasib dan sepenanggungan membuat pendiri bangsa getol mempertahankan Papua. Keterikatan satu sama lain yang kuat ini akhirnya juga membuat masyarakat Papua berjuang bersama-sama untuk mempertahankan Papua selamanya menjadi bagian dari NKRI. Dan akhirnya kebersamaan ini akan terus berlangsung hingga tak lekang waktu. (Adv)

The post Sejarah Papua Bagian dari Sejarah Bangsa appeared first on Suara Papua.

Visit website

Saturday, 24 October 2020

John Anari: Memenuhi Janji Dekolonisasi

Di sebagian besar dunia, pembicaraan tentang kolonialisme memunculkan gambaran tentang masa lalu yang jauh. Tetapi proses dekolonisasi yang menandai begitu banyak sejarah dunia pada pertengahan dan akhir abad ke-20 masih belum berakhir. Menjelang akhir Dekade Internasional Ketiga (ya, ketiga!) Untuk Pemberantasan Kolonialisme, mari kita lihat lebih dekat apa yang sedang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai janjinya tentang dekolonisasi.

APA ITU "DEKOLONISASI" DAN KENAPA KITA MASIH BERBICARA TENTANG ITU?

Kelahiran Perserikatan Bangsa-Bangsa 75 tahun lalu adalah bagian dari transformasi mendasar cara dunia diatur. Pada tahun 1945, sekitar 750 juta orang, hampir sepertiga dari populasi dunia pada saat itu, tinggal di wilayah yang bergantung pada kekuatan kolonial. Sejak 1945, lebih dari 80 bekas jajahan telah merdeka. Dekolonisasi, yang mengubah wajah planet ini, merupakan salah satu keberhasilan besar pertama PBB.

Namun proses dekolonisasi belum selesai. Masih terdapat 17 Non-Self-Governing Territories (NSGTs), dengan total populasi 1,6 juta orang. NSGT terakhir yang mengubah statusnya adalah Timor-Leste, yang pada tahun 2002 menjadi negara berdaulat baru pertama di abad ke-21, setelah tiga tahun pemerintahan transisi PBB.

Apa yang dilakukan PBB tentang dekolonisasi?

Perserikatan Bangsa-Bangsa memantau kemajuan menuju penentuan nasib sendiri di Wilayah, sebagaimana diamanatkan oleh Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Rakyat Kolonial, yang diadopsi oleh Sidang Umum pada tahun 1960. Deklarasi tersebut menegaskan hak semua orang untuk menentukan nasib sendiri dan memproklamasikan bahwa kolonialisme harus diakhiri.

Mengapa Penambangan Freeport Indonesia dapat menghapus Papua Barat dari daftar Dekolonisasi (Non Self-Governing Territories)?

Sumber: FB

Friday, 18 October 2019

REALITA:: Dari Rasisme berubah menjadi Suku makan Suku

Warpo Sampari Warik Wetipo is with Mambri Sampari and 48 othees
2 OAP pembunuh OAP, bangga apa kkalian?
DARI RASISME berubah menjadi SUKU MAKAN SUKU (Papua bunuh Papua). Itulah Indonesia raya, Liciknya negara Penjajah colonial indonesia.

Meloloskan diri, dari ancaman internasional terkait Krisis kemanusiaan (pemusnahan), pelanggaran HAM terbesar terhadap ras, suku, dan bangsa tertentu.

Nanti ada perang serius Di Papua baru Topengnya maju duluan. Yang penting Nyawa_Nya dibayar dengan Sebatang Rokok.

Kita tidak sadar, kalau kita bunuh atas nama NKRI adalah Saudaranya sendiri, adiknya/ kakaknya, Om sendiri, generasinya sendiri. Padahal Kita tidak tahu, kalau jakarta hanya membuat kita seperti Robot, Topeng atau Boneka. Yang Jakarta cari adalah : Pangkat, Jabatan, Makan dan Minum sehari-hari.

Sedangkan Yang Pegang Remot NKRI adalah negara-negara Kapitalis dan Imperialis yang punya saham di West Papua, seperti Amerika yang sedang kelola PT. Freeport Indonesia.

Kita (Papua) baku pukul, hanya karena tulang kecil, dos rokoknya, botol birNya, kaleng saurisnya, plastik migorengnya...............

Kita (Papua) sedang Punah, mati kawanku.

#SADAR_PAHAM_BANGKIT_BERSATU_LAWAN_SISTEM_PERBUDAKAN_COLONIALISME_Indonesia.

Rawa Grimenawa, Kamis17 Oktober 2019
By.Warpo Sampari Warik Wetipo.