Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label operasi militer. Show all posts
Showing posts with label operasi militer. Show all posts

Wednesday, 29 September 2021

Aturan Perang Humaniter Internasional dan Operasi Militer Indonesia

Pasal 3 ayat 1 Konvensi Jenewa 1949 untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin keselamatan nyawa masyarakat sipil dalam perang. tetapi,
Indonesia sebagai salah satu Negara anggota PBB tak ikuti aturan perang humaniter internasional. 

Sejak 1 Mei 1963 Indonesia menduduki pulau Papua Barat dengan kekuatan militernya untuk membubarkan Negara West Papua yang Merdeka secara dejure and defacto pada tanggal 1 Desember 1961.

Untuk merebut pulau Papua Barat, 
Negara Indonesia dengan alat militernya melakukan 15 [lima belas] Operasi Militer di tanah air Papua Barat, yaitu :
1. Operasi Wisnumurti I dan II
2. Operasi Wisnumurti III dan IV
3. Operasi Baratayudha
4. Operasi Sadar, Baratayudha dan Wibawa
5. Operasi Pamungkas
6. Operasi Kikis
7. Operasi Sapu Bersih
8. Operasi Sate
9. Operasi Galak I
10. Operasi Galak II
11. Operasi Kasuaru I dan II
12. Operasi Rajawali I dan II
13. Operasi Pengamanan Daerah Rawan
14. Operasi Pengendalian Pengibaran Bintang Fajar
15. Operasi Penyisiran di Wamena [Operasi Koteka]

Dalam 15 Operasi Militer Indonesia di tanah air Papua Barat menembak mati secara membabi buta ratusan ribu nyawa masyarakat sipil tak berdosa menjadi korban seperti Sorong berdarah, Manokwari berdarah, Wasior berdarah, Nabire berdarah, Jayapura berdarah, Wamena berdarah dari tahun 1963 sampai hari ini pun operasi militer besar2an di Puncak Jaya, Ndugama, Intan Jaya, Timika [Nemangkawi], Yahukimo, Pengunungan Bintang, Sorong [Maybrat], seluruh tanah air Papua Barat operasi militer indonesia sedang berlangsung untuk menguasai penuh pulau Papua Barat dan mau mengindonesiakan Orang Asli Papua [OAP] secara paksa dengan moncong senjata demi Emas Papua. Tetapi,
Luka di hati Orang Papua Barat tak akan di sembuhkan dengan jalan aspal, jembatan, bangunan dan uang kertas rupiah.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat bukan TERORIS dan bukan juga baru lahir kemarin. Tetapi,
TPNPB atau Papoea Vrijwilligers Korps [PVK] sudah ada sejak 1960 sebelum negara indonesia menduduki pulau Papua Barat.

TPNPB adalah pagar Negara West Papua yang melawan negara kolonial indonesia yang menduduki pulau Papua Barat dan menginjak-injak harkat dan martabat manusia kulit hitam melanesia Papua Barat.

Indonesia jangan menipu di media nasional, forum2 kawasan pasifik dan forum2 dunia internasional tentang fakta Sejarah Bangsa Papua Barat atas kekejaman militer indonesia untuk memusnahkan manusia kulit hitam melanesia di tanah air Papua Barat.

TPNPB perang dengan militer indonesia, 
atas dasar sejarah bangsa Papua Barat.
Untuk melindungi hak asasi manusia sesuai humaniter perang internasional, Negara Indonesia dan aparat tni_polri jangan melibatkan masyarakat sipil orang asli Papua maupun orang pendatang untuk memata-matai penggerakan TPNPB menjadi informan untuk menjaga masyarakat sipil tidak menjadi korban berjatuhan.

Orang Asli Papua tidak membenci masyarakat sipil pendatang tetapi masyarakat sipil pedatang yang ada di Papua Barat kerja sebagai asn, tni-polri, dokter, perawat, pengusaha, tukang bangunan, tukang ojek, pengganguran, harus tau sejarah Bangsa Papua Barat. 
Rakyat dan Bangsa Papua Barat menuntut Hak Status Politik Bangsa Papua Barat yang di manipulasi oleh Indonesia, Amerika Serikat, dan PBB demi kepentingan Emas Freeport Papua Barat.

Negara Indonesia perlu anda ketahui bahwa luka di hati Orang Asli Papua tak akan bisa disembuhkan dengan jalan aspal, jembatan, bangunan dan uang kertas rupiah.

Rakyat dan Bangsa Papua Barat akan bangkit dan bangkit menentukan nasib bangsanya sendiri diatas tanah air tercinta Papua Barat.

Cinta tanah air sampai Mati ! ✊
Augustinus Aud 

=====
Ket. foto, aparat gabungan tni_polri menembak mati mama Weslina Tabuni pada 26 Februari 2020 di Ndugama, Papua Barat.

Wednesday, 23 December 2020

Kronologi Pembakaran Warga Papua oleh 9 Anggota TNI

Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Danpuspomad) Letnan Jenderal TNI Dodik Widjanarko menyampaikan paparan terkait tindak lanjut temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya Papua, di Jakarta, Rabu (23/12/2020). (Foto: ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)


Jakarta, CNN Indonesia -- Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Danpuspomad) Letnan Jendral TNI Dodik Widjanarko memaparkan kronologi sembilan tersangka anggota TNI pelaku tindak kekerasan dan pembakaran dua jenazah warga sipil Papua.

Menurut Dodik, demi memusnahkan jejak kekerasan yang berujung pada tewasnya dua warga tersebut, kesembilan anggota TNI membakar jenazah mereka.

Dodik menengarai aksi berawal dari tuduhan kesembilan anggota TNI terhadap dua warga--yang belakangan diketahui bernama Luther Zanambani dan Apinus Zanambani--jadi bagian dari komplotan yang disebut pemerintah dan penegak hukum Indonesia sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Keduanya bahkan sempat ditahan oleh anggota TNI di Koramil Sugapa pada 21 April 2020 lalu, sebelum kemudian menghilang lantaran dibunuh dan dibakar.

Lihat juga:Danpuspomad Sebut Ada Prajurit Bakar Jenazah Warga di Papua

"Pada 21 April 2020 Satuan Batalyon Para Raider 433 JS Kostrad saat melaksanakan sweeping dicurigai sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB selanjutnya dilakukan interogasi terhadap dua orang tersebut di Koramil Sugapa Kodim Paniai," ungkap Dodik saat menyampaikan konferensi pers di Gedung Puspom AD, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Rabu (23/12).

Namun, Dodik melanjutkan, anggota TNI yang menginterogasi dua warga sipil itu malah bertindak berlebihan. Luther dan Apinus disiksa, hingga Apinus meninggal di tempat.

Sementara saudaranya, Luther mengalami kritis meski tidak meninggal di lokasi interogasi. Anggota TNI yang terlibat dalam kejadian itu pun kata Dodik membawa jenazah Apinus dan Luther dengan kondisi kritis tersebut ke Kotis Yonif PR 433 JS Kostrad.

"Keduanya dibawa dengan menggunakan truk umum warna kuning nomor polisi B 9745 PGD. Nah di tengah perjalanan inilah Luther Zanambani juga meninggal dunia," tutur Dodik.

Lantaran kalut, anggota TNI yang terlibat dalam aksi interogasi berujung penghilangan nyawa itu bermaksud meninggalkan jejak kekerasan. Untuk melenyapkan bukti, lanjut Dodik, dua jenazah pun dibakar.

"Abu mayat keduanya dibuang ke sungai Julai di Distrik Sugapa," tutur dia.

Lihat juga:KontraS Catat 40 Aksi Kekerasan di Papua Sepanjang 2020

Luther Zanambani dan Apinus Zanambani merupakan dua bersaudara yang diketahui masih keluarga Pendeta Yeremia Zanambani--yang juga tewas diduga karena kekerasan aparat.

Di tengah investigasi pembunuhan Pendeta Yeremia, Komnas HAM sempat mengungkapkan pemicu kekerasan yang menimpa tokoh agama itu salah satunya adalah pertanyaan ke aparat tentang anggota keluarga Yeremia yang hilang.

Dua bersaudara Zanambani memang dinyatakan hilang sejak April lalu hingga, belakangan terungkap keduanya tewas di tangan aparat.

Sembilan anggota TNI yang terlibat dalam kekerasan warga sipil Papua itu antara lain dua personel Kodim Paniai yakni Mayor Inf ML dan Sertu FTP. Sementara tujuh lainnya personel Yonif Pararider 433 JS Kostrad yakni Mayor Inf YAS, Lettu Inf JMTS, Serka B, Seryu OSK, Sertu MS, Serda PG, dan Kopda MAY.

Tim Gabungan Mabesad dan Kodam XVII Cenderawasih menetapkan sembilan anggota TNI tersebut sebagai tersangka atas kekerasan hingga pembakaran jenazah dua warga sipil Papua. Mereka dijerat Pasal 170 ayat (1), pasal 170 ayat (2), pasal 351 ayat (3) KUHP, pasal 181 KUHP, pasal 132 KUHPM, dan pasal 55 (1) kesatu KUHP.

Lihat juga:Komnas HAM Duga Ada Penyiksaan di Balik Kematian Yeremia

(tst/nma)

 

Tuesday, 3 November 2020

Pasukan Yonif 700 Raider Wira Yudha dan Yonif 310 Kidang Kencana - 450 Pasukan TNI AD Dikirim Ke Papua

Jayapura, Pacemace.co – Tiba di Makassar pada Selasa (27/10/2020) kemarin, Kapal bernomor 593 KRI Bande Aceh ini memuat Batalion Infanteri 700 Raider Wira Yudha dan 310 Kidang Kencana dengan total 450 pasukan untuk di kirim menuju Papua.

Kapal tersebut salah satu kapal andalan yang dimiliki Komando Lintas Laut Militer (Konlilamil) yang akan menurunkan pasukan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) mobile TNI AD diperbatasan Papua.

Komandan KRI Banda Aceh 593 Letkol Laut (P) Mochammad Achnaf mengatakan pasukan tersebut akan bertugas melakukan pengamanan mobile selama 6 bulan sejak diberangkatkan.

Ia bahkan menyakini kapalnya sangat tangguh dan mendukung tugas Satgas Pamtas mobile dari Yonif 310 Kidang Kencana dan Yonif 700 Raider Wira Yudha. 

Saat ini, kapal yang dijuluki Sea Warior tersebut telah berada di perairan timur Indonesia dengan kondisi pasukan dalam keadaan sehat.

“Sea Warior saat ini berada di perairan Timur Indonesia menuju Papua dan akan menurunkan 2 batalion pasukan raider TNI AD,” kata Mochammad, Jumat (30/10/2020).

“Pelayaran dalam kondisi lancar dan aman. Cuaca masih dapat dilalui dengan baik. Personel KRI dan prajurit yang on board dalam kondisi sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan sesuai ketetapan pemerintah,” lanjut dalam laporannya.

Senada, Panglima Konlilamil Laksda TNI Irwan Achmadi memberikan perintah untuk selalu meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan dalam perjalanan.

Menurut Achmadi, hal ini sesuai perintah harian dari KSAL Laksamana TNI Yudo Margono.

Katanya, berdasarkan tugas pokok Kolinlamil untuk mendukung pasukan TNI AD yang bertugas.

“Sesuai Perintah harian KSAL, maka unsur-unsur KRI Kolinlamil yang merupakan bagian dari SSAT TNI AL harus selalu dalam kondisi yang siap siaga melaksanakan operasi,” ujar Achmadi.

Dalam pengaman perbatasan tersebut kapal KRI Banda Aceh 593 untuk menyiapkan sistem senjata dengan daya dan gerak tempur tinggi.

“Oleh karena itu, sesuai tugas pokok Kolinlamil yang mendukung pasukan TNI AD dalam tugas pengamanan perbatasan, maka sudah seharusnya memiliki daya gerak dan gempur yang tinggi,” tegas Panglima Kolinlamil.

Perjalanan kapal KRI Banda Ace 593 bertolak dari Makassar ke perbatasan Papua akan memakan waktu 5 hari 5 jam. (FB/Pacemace

Saturday, 17 October 2020

Militer Indonesia (TNI) Melakukan Misi Operasi Di West Papua


Militer Indonesia (TNI) dikabarkan akan melakukan misi operasi di West Papua, panambahan pasukan dan perlengkapan alat-alat militer terus meningkat di West Papua

Menurut sumber Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang beredar mengatakan bahwa militer indonesia yang berada di seluruh indonedia segera dikirim ke West Papua untuk menjalani misi perang bersama kami di medan pertempuran.

Untuk diketahui oleh dunia internasional bahwa saat ini West Papua sedang dalam zona merah militer indonesia (Wilayah Perang) demikian kami juga memberitahukan kepada publik dan militer indonesia untuk segara mengedepankan Hukum Perang Internasional (Humaniter Internasional) di West Papua dari pihak pemerintah.

Sunday, 1 September 2019

Konflik Papua, Amien Rais: Mari Merebut Hati Teman-teman di Papua

Gunungkidul - Penasihat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Amien Rais menyebut konflik yang terjadi di Papua terjadi karena warga Papua merasakan ketidakadilan. Karena itu, Amien ingin agar pemerintah dan semua pihak melakukan pembicaraan untuk menciptakan kedamaian di Papua.

"Jadi begini, saya hampir tiap jam mengikuti perkembangan kerusuhan di Papua itu. Jadi saya punya analisa sederhana bahwa yang terjadi itu adalah dadakan," ujarnya saat ditemui usai menghadiri Pengajian Akbar dan Pelantikan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul periode 2018-2022 di Bangsal Sewokoprojo, Gunungkidul, Sabtu (31/8/2019) malam.
Baca juga: Konflik Papua, Mahfud MD: Tak Ada Referendum Menurut Konstitusi
"Kalau perang itu ada casus belli, sehingga yang di permukaan adalah mencerminkan apa yang sudah puluhan tahun di bawah permukaan itu. Di mana teman-teman Papua merasakan ada ketidakadilan. Jadi misalnya lingkungan atau ekologi hancur-hancuran, sementara orang Papua hanya menerima ampasnya," imbuh Amien.

Amien mencontohkan, seperti keberadaan sektor pertambangan di Papua yang hingga saat ini manfaatnya belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Bahkan, Amien menyebut apabila mendapat manfaat dari sektor pertambangan tidak sampai per mil, per seribu.

"Kemudian juga saya kira memang sudah sampai ke puncak (rasa ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Papua). Di mana yang penting adalah bagaimana Presiden Jokowi dan kita semua, tanpa kecuali, semua tokoh masyarakat, semua ulama, semua intelektual kampus dan lain-lain, bagaimana kita tidak lagi bicara dalam angka sekian triliun untuk otonomi daerah khusus Papua," katanya.

"Tidak akan mengirim sekian bala bantuan dari Brimob atau Kopassus. Tapi bagaimana kita bisa memenangkan, merebut hati dan pikiran saudara kita di Papua, ya," sambung Amien.

Menurut Amien, hal tersebut bisa terwujud apabila semua pihak memiliki asumsi dasar tidak membeda-bedakan antara Papua dan non-Papua. Mengingat dalam Islam, tidak ada bobot khusus untuk warna kulit dan bentuk muka manusia.

"Sekarang itu waktunya mendesak, bagaimana kita ini, tokoh-tokoh Indonesia ini duduk bersama para perusuh itu, ya, juga pimpinan struktural resmi maupun orang seperti Benny Wenda, seperti Filem Karma. Ada berlusin-lusin tokoh-tokoh yang sangat pandai yang juga luas pandangannya, jangan kita remehkan," ujarnya.

"Baru setelah itu kita ada harapan, kalau cuma mengirim tentara-tentara lagi malah mereka mungkin semakin..semakin..semakin dalem," imbuhnya.

Kendati demikian, ia menyebut langkah tersebut bukanlah pendekatan secara persuasif. Melainkan pendekatan secara kemanusiaan.

"Bukan persuasif ya, pendekatan kemanusiaan dari hati. (Ibaratkan) jadi saya seorang Papua mungkin saya merasa seperti dihempaskan. Kan sudah lama sekali tidak diperhatikan, ya, sudah tercecer jauh dari peradaban, ya, sangat banyak apa teman-teman Papua yang di gunung-gunung, hutan-hutan, tidak pernah tersentuh peradaban modern," katanya.

"Mengapa? Kan kita punya manusia, punya personel cukup, punya dana yang juga lebih dari cukup, tapi mengapa tidak sampai ke sana? Karena itu kita tidak usah saling menyalahkan lah. Jadi ini sudah waktunya kita pikul bersama-sama, tidak ada lagi yang mengatakan ada penumpang gelap, ada penumpang setengah gelap dan lain-lain malah nanti jadi kacau balau," imbuh Amien.
(skm/skm)

Sumber: Detik.com