Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label pelanggaran HAM. Show all posts
Showing posts with label pelanggaran HAM. Show all posts

Saturday, 18 December 2021

Update: ­č笭čç║Uni-Eropa, Desember 2021 | ULMWP

Menyikapi situasi West Papua yang semakin memburuk sejak aneksasi dan pendudukan kolonial Indonesia (1963 — 2021), kini isu West Papua mulai dibicarakan di forum Uni-Eropa yang anggotanya adalah 27 negara (negara-negara Eropa) setelah sebelumnya di MSG, PIF, ACP.

Berikut ini adalah pernyataan dan pertanyaan Presiden Catalunya, Hon. Carles Puigdemont (bertepatan momentum 1 Desember) kepada Wakil Presiden Komisi / Perwakilan Tinggi Persatuan Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan tentang: (Apa sikap Uni-Eropa?) terhadap West Papua —— silahkan disimak:

Pertanyaan Parlemen
1 Desember 2021 

Pertanyaan untuk jawaban tertulis E-005382/2021/rev.1
Kepada Wakil Presiden Komisi / Perwakilan Tinggi Persatuan Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan

Aturan 138

Oleh: Carles Puigdemont i Casamaj├│ (NI), Antoni Com├şn i Oliveres (NI) , Clara Ponsati Obiols (NI)

Subjek: Hak Asasi Manusia di West Papua

60 tahun yang lalu hari ini [1 Desember 2021, red], bendera Bintang Kejora resmi dikibarkan untuk pertama kalinya di West Papua. Setelah proses dekolonisasi yang menarik dari Belanda, West Papua dianeksasi oleh Indonesia pada tahun 1963.

Selama enam dekade terakhir, semua pemerintah Indonesia telah dituduh terlibat dalam kebijakan [pemusnahan, red] terhadap penduduk West Papua, yang dapat didefinisikan sebagai genosida.

Tahun lalu, 418 tapol baru West Papua tercatat ditahan. Sampai hari ini, 106 masih ditahan menunggu persidangan atau telah diberikan hukuman penjara yang lama, seperti Victor Yeimo, simbol gerakan kemerdekaan, yang telah didakwa dengan tuduhan pengkhianatan.

Pelanggaran hak asasi manusia yang terus menerus di West Papua dikecam setiap tahun dalam laporan oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Amnesty International dan Human Rights Watch.

UE menandatangani perjanjian kerangka kerja dengan Indonesia pada tahun 2014 di mana ‘hak asasi manusia’ disebutkan hingga 17 kali. Sejak 2016, 10 putaran negosiasi telah dilakukan untuk perjanjian perdagangan bebas UE-Indonesia.

1. Akankah penghormatan terhadap hak asasi manusia di West Papua dan pembebasan tahanan politik seperti Victor Yeimo menjadi syarat untuk merundingkan perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia pada putaran negosiasi ke-11?

2. Akankah Wakil Presiden Komisi / Perwakilan Tinggi Persatuan Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan meminta Pemerintah Indonesia untuk mengizinkan kunjungan ke West Papua oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia?

3. Berapa jumlah dana yang telah dialokasikan ke West Papua oleh Komisi sejak tahun 2001 dan untuk tujuan apa?
_____
Terakhir Diperbarui: 15 Desember 2021

Pernyataan asli dalam bahasa Inggris dapat dibaca pada link website resmi Uni-Eropa berikut ini:
(https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-005382_EN.html)

Sekilas —
Uni Eropa adalah organisasi antarpemerintahan dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. Sejak 31 Januari 2020, Uni Eropa beranggotakan 27 negara. Persatuan ini didirikan atas nama tersebut di bawah Perjanjian Uni Eropa pada 1992. (Wikipedia)
__________________
FOTO: Sebelumnya November 2019 dan Januari 2020, Presiden Catalunya, Hon. Carles Puigdemont i Casamaj├│ telah menerima tamu terhormat yakni Presiden Sementara West Papua, Hon. Benny Wenda di Parlemen Uni-Eropa.

#UniEropa #EU #WestPapua #Vanuatu #HumanitarianCrisis #HumanRightsAbuses #UnitedNation #OHRCHR #UNHRC #FreeWestPapua

Friday, 17 December 2021

Indonesia Kritik PBB Soal HAM PapuaSuara Papua / Yance Agapa / 14 hours ago

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Merespons laporan tahunan sekretaris PBB tahun 2021, Indonesia justru melempar kritik ke PBB terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua.

“Sayangnya laporan tersebut luput menyoroti kejadian pelanggaran HAM di negara-negara maju, misalnya kasus-kasus islamophobia, rasisme dan diskriminasi maupun ujaran kebencian,” kata Teuku Faizasyah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Menurut Faizasyah sebagaimana dilansir Law Justice, hampir 32 negara yang dilaporkan merupakan negara berkembang.

Meski begitu, Indonesia, kata dia, mengutuk segala bentuk intimidasi dan kekerasan yang menargetkan pegiat HAM.

“Indonesia tidak memberi ruang bagi praktik reprisalsi terhadap aktivis HAM seperti yang dituduhkan dan segala sesuatunya didasarkan pertimbangan pengenaan ketentuan hukum,” ujar Faizasyah.

Terpisah, Mary Lawlor, pelapor khusus PBB untuk situasi HAM, Rabu (15/12/2021) kemarin, mengingatkan Indonesia harus menghentikan ancaman, intimidasi dan kekerasan terhadap pembela HAM di West Papua.

Lawlor mengatakan, Veronika Koman adalah seorang pengacara hak asasi manusia dan minoritas, yang berada dalam pengasingan di Australia.

Veronica Koman menurutnya masih menghadapi beberapa kecaman dan ancaman dari Indonesia bersama kaki tangannya atas tuduhan penghasutan, menyebarkan berita palsu, menampilkan kebencian berbasis ras serta menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian etnis dan separatis, upaya memisahkan Papua dari NKRI.

Tuduhan itu diyakini telah diajukan terhadap Koman sebagai pembalasan atas pekerjaannya yang mengadvokasi hak asasi manusia di West Papua.

“Saya sangat prihatin dengan penggunaan ancaman, intimidasi dan tindakan pembalasan terhadap Veronica Koman dan keluarganya, yang berusaha untuk merusak hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dan pekerjaan sah pengacara hak asasi manusia,” kata Lawlor.

Sebelumnya, Ant├│nio Manuel de Oliveira Guterres, sekretaris jenderal PBB, menyebut Indonesia salah satu negara yang melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap aktivis HAM.

Hal itu tercantum dalam laporan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (OCHCR) PBB. Indonesia merupakan satu dari 45 negara yang disebut Guterres soal kekerasan dan intimidasi di Tanah Papua.

Pada 26 Juni 2020, OCHRH menyoroti soal kriminalisasi dan intimidasi terhadap aktivis HAM di provinsi Papua dan Papua Barat.

Salah satu fokusnya, dugaan intimidasi terhadap Wensislus Fatubun, aktivis dan penasehat HAM untuk Majelis Rakyat Papua.

“Dia secara rutin menyediakan dokumen kesaksian, dan analisis tentang isu HAM di West Papua kepada PBB. Wens Fatubun bekerja dengan special rapporteur untuk isu-isu kesehatan di Tanah Papua selama kunjungan,” kata Gutteres.

Pewarta: Yance Agapa
Editor: Markus You

The post Indonesia Kritik PBB Soal HAM Papua appeared first on Suara Papua.

Visit website

Thursday, 5 November 2020

Dukungan Non-papua yang Sadar Demi Kemanusiaan || Mahasiswa Kaltim ||

Sunday, 1 November 2020

Papua Barat : Tragedi Perang yang Terabaikan Dunia ?

 Raditya Pradipta

Jurnalpatrolinews – Jayapura : Di tengah kawasan bergejolak hingga perang yang terus berkecamuk di negeri-negeri asing, ketegangan dan semangat penentuan nasib sendiri Papua nyaris terabaikan oleh dunia.


Papua, bagian barat pulau di kawasan Melanesia yang berbatasan dengan Papua Nugini di Pasifik, telah bergulat selama beberapa dekade untuk mencapai kemerdekaan.

Pertama kali dijajah oleh Belanda pada 1898, menurut analisis Pasepa Katia di The Organization for World Peace, Papua masih menjadi koloni ketika Indonesia merdeka secara de jure di 1949.

Pemerintah Belanda menolak untuk menyatakan Papua sebagai bagian dari Republik Melanesia, mengakui perbedaan budaya dan etnis antara pulau itu dan bekas jajahan lainnya, dan pada 1950-an mulai mempersiapkan kemerdekaan Papua. Selanjutnya, pada 1961, orang-orang mendeklarasikan Papua sebagai negara merdeka dan mengibarkan bendera baru mereka Bintang Kejora. Namun, kemerdekaan ini berumur pendek. Pemerintah Indonesia menginvasi Papua dalam satu dekade.

Indonesia belum bersikap baik kepada Papua. Hingga saat ini, lebih dari 500 ribu warga sipil telah dibunuh secara brutal, dan ribuan lainnya diperkosa, dipenjara, atau disiksa di tangan militer dan otoritas negara Indonesia.

Menurut Laporan Papua Barat 2010/2011 oleh Komisi Hak Asasi Manusia Asia, kepentingan ekonomi dan politik di Papua telah menjadi penyebab utama dari pelanggaran hak asasi manusia ini. Pada Agustus 2010, misalnya, Indonesia meluncurkan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua untuk mengembangkan perkebunan seluas 1,2 juta hektar untuk tanaman komersial.

Perkembangan ini tidak hanya mengancam hak ekonomi dan budaya masyarakat adat Papua, tetapi juga mengeksploitasi sumber daya alam daerah tersebut. Secara umum, orang asli Papua lebih cenderung menderita ketidakadilan ini. Masyarakat adat diduga mendukung gerakan separatis yang diduga mengancam keutuhan wilayah Indonesia.

Apalagi, kelompok minoritas Muslim, Kristen, Hindu, dan Buddha menghadapi ancaman terhadap kebebasan beragama mereka. Banyak yang mengalami diskriminasi atau diserang. Indonesia tidak berbuat banyak untuk menghentikan ini.

Walaupun Indonesia gagal menangani diskriminasi di dalam perbatasannya sendiri, Indonesia meratifikasi perjanjian hak asasi manusia secara internasional. Konstitusi Indonesia telah memasukkan sejumlah prinsip dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan telah meratifikasi perjanjian inti yang mendasari hak-hak tersebut secara internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; dan Piagam Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) 2007.

Namun, Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia, badan yang mengawasi piagam ini, telah mengkritik Indonesia karena gagal memberikan sanksi terhadap pelanggaran hak asasi manusia atau melakukan penyelidikan atas pelanggaran tersebut.

Komite Anti Penyiksaan PBB telah menyatakan keprihatinannya dengan partisipasi pasukan polisi Indonesia dalam konflik bersenjata. Negara harus mengatasi masalah ini untuk membuktikan bahwa pemerintahnya benar-benar peduli dalam memenuhi kewajiban regional dan internasionalnya.

Beberapa faktor telah turut memperburuk konflik Papua. Perserikatan Bangsa-Bangsa, misalnya, secara resmi mengakui Papua sebagai wilayah Indonesia dengan Undang-Undang Pemilihan Bebas pada 1969. Dokumen hukum ini menjadi penghalang bagi hak penentuan nasib sendiri Papua, hak yang diakui menurut hukum internasional. Meskipun mengikat secara hukum, kegagalan UU untuk mengakui hak penentuan nasib sendiri Papua sangat kontroversial.

Dalam Deklarasi 1960 tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Rakyat Kolonial, Sidang Umum PBB menyatakan bahwa “penundukan rakyat pada penaklukan, dominasi dan eksploitasi oleh orang asing merupakan penyangkalan terhadap hak asasi manusia yang fundamental, dan bertentangan dengan Piagam Persatuan. Bangsa dan merupakan penghalang bagi perdamaian dan kerja sama dunia.”

Memilih untuk memperkuat dokumen hukum Penentuan Pendapat Rakyat (Act of Free Choice) dengan mengorbankan rakyat Papua berarti PBB telah gagal untuk menegakkan Deklarasi 1960 itu, Pasepa Katia menegaskan dalam analisisnya di The Organization for World Peace.

Lebih lanjut, Pasal 73 Piagam PBB menampilkan Indonesia sebagai “kepercayaan suci” dalam membawa Papua menuju pemerintahan sendiri.

Artikel tersebut menetapkan kewajiban Indonesia sebagai penguasa pemerintahan, bukan kekuasaan kolonial asli, untuk memungkinkan penentuan nasib sendiri di Papua. Ini harus sesuai dengan standar internasional.

Sekalipun Undang-Undang Pemilihan Bebas dianggap otoritatif, Indonesia telah gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 73 dengan melarang penentuan nasib sendiri, mengasingkan rakyat, dan melakukan pelanggaran HAM berat.

Sulit untuk menjelaskan situasi Papua secara global. Kebebasan pers untuk media asing dan jurnalis di pulau itu sangat dibatasi. Menurut organisasi relawan Kampanye Organisasi Pembebasan Papua, militer Indonesia mendeportasi jurnalis BBC Rebecca Henscke dan rekan-rekan wartawannya pada 2018 karena “menyakiti perasaan tentara” ketika mendokumentasikan krisis kesehatan di wilayah Asmat yang terpencil di Papua.

Para aktivis mengklaim salah urus dan penelantaran Indonesia telah memperburuk wabah campak dan kekurangan gizi. Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB pun mengakui, kebebasan pers sebagai hak asasi manusia menurut hukum internasional.

Pasal 79 Protokol I Konvensi Jenewa juga mengakui jurnalis sebagai orang yang dilindungi Konvensi. Kegagalan Indonesia untuk mematuhi standar perlakuan internasional ini sangat memprihatinkan, bisa dibilang menyerupai kediktatoran meskipun Republik Indonesia mengklaim demokrasi.

Selain itu, melarang kehadiran pers internasional meremehkan krisis Papua, memperpanjang ketidakadilan dan penderitaan di pulau itu.

Beberapa aktor internasional telah menyatakan keprihatinannya atas krisis di Papua. Pada 4 Oktober 2020, pengacara hak asasi manusia Veronica Koman menerbitkan laporan yang sangat rinci tentang Pemberontakan Papua 2019 sehubungan dengan kampanye hak asasi manusia Indonesia TAPOL.

Laporan tersebut menjelaskan tanggapan komunitas internasional terhadap krisis. Menurut Koman, Forum Kepulauan Pasifik dan Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet pada September 2019 melakukan beberapa upaya untuk memulai dialog dengan pemerintah Indonesia guna mengatasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua, tetapi tidak berhasil.

Negara-negara seperti Selandia Baru, Kanada, dan Inggris telah mendorong Indonesia untuk mengizinkan kunjungan oleh PBB, tetapi semua permintaan ini ditolak.

Intervensi militer asing mungkin diperlukan jika Indonesia menolak untuk bertindak. Namun, doktrin intervensi kemanusiaan masih menjadi topik perdebatan di bawah hukum internasional, dan tanggapan militer internasional harus disediakan hanya untuk keadaan khusus.

Papua mungkin memenuhi syarat untuk keadaan itu. Namun, intervensi kemanusiaan juga membutuhkan banyak kemauan politik, yang sebagian besar negara tidak dapat mengumpulkannya kecuali jika sejalan dengan kepentingan masing-masing.

Bahkan jika kemauan itu dikumpulkan, kita tidak bisa mengambil risiko perang. Konsekuensinya akan terlalu besar untuk ditanggung ketika kita sudah berjuang melawan perubahan iklim, kemiskinan, terorisme, dan sekarang menjadi pandemi global.

Secara keseluruhan, penanggulangan krisis di Papua membutuhkan pendekatan yang beraneka segi.

Legalitas referendum Act of Free Choice 1969 harus ditantang untuk mengakhiri 50 tahun ketidakadilan dan memberikan kesempatan kepada Papua untuk menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.

Kedua, pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas peran mereka dalam pembunuhan brutal dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Papua.

Ketiga, komunitas internasional yang lebih luas harus lebih aktif dalam mengungkap situasi. Kita harus mendesak pemerintah Indonesia untuk berpartisipasi dalam dialog sebagai langkah pertama dalam menangani masalah ini.

Terakhir, Indonesia harus mengubah sikapnya terhadap hak asasi manusia di dalam perbatasannya untuk menegakkan kewajiban internasional dan regional mereka dan lebih mencerminkan nilai-nilai yang seharusnya mereka pegang.

Pasepa Katia menyimpulkan di The Organization for World Peace, konflik Papua membutuhkan tindakan segera dari PBB, aktor utama di kawasan ini, dan komunitas internasional yang lebih luas.

Kita semua berbagi tanggung jawab untuk mengambil tindakan itu, untuk memastikan bahwa hak Papua diakui dan dilindungi. Kita tidak bisa menjadi pengamat pelanggaran hak asasi manusia dan pembantaian. Genosida Rwanda membuktikan apa yang terjadi jika kita tidak bertindak. (mat pol)

Friday, 21 February 2020

Kasus Paniai ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat

Dua orang mama Papua menangisi anaknya yang ditembak
mati pada kasus Paniai berdarah 2014 silam – Jubi/dok Yanes Douw
Jayapura, Jubi – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menetapkan tragedi Paniai, Papua sebagai pelanggaran HAM berat.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik Mengatakan, keputusan iji ditetapkan dalam sidang paripurna khusus pada 3 Februari 2020.

“Secara aklamasi kami putuskan [tragedi Paniai] sebagai peristiwa pelanggran berat HAM,” kata melalui keterangan tertulisnya, Minggu (16/2/2020).

Penetapan ini dilakukan setelah Komnas HAM telah membentuk tim ad hoc yang bekerja selama 5 tahun, dari 2015 hingga 2020, untuk menghimpun berbagai keterangan dan saksi.

Menurut Taufan, tragedi Paniai merupakan peristiwa kekerasan terhadap penduduk sipil yang mengakibatkan empat orang berusia 17-18 tahun meninggal dunia akibat luka tembak dan luka tusuk. Sedangkan 21 orang lain mengalami luka penganiayaan.

“Peristiwa Paniai memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan, dengan adanya tindakan pembunuhan dan tindakan penganiayaan. Unsur sistematis atau meluas dan ditujukan pada penduduk sipil dalam kerangka kejahatan kemanusiaan sebagai prasyarat utama telah terpenuhi,” ujar dia.

Selama melakukan penyelidikan, tim telah melakukan pemeriksaan kepada para saksi sebanyak 26 orang. Kemudian, meninjau TKP di Enarotali Kabupaten Paniai, dan memeriksa berbagai dokumen, diskusi dengan ahli, dan berbagai informasi yang menunjang pengungkapan.

Berdasarkan hasil penyelidikan itu, menurut Taufan, disimpulkan bahwa anggota TNI yang bertugas pada saat peristiwa tersebut, baik dalam struktur komando Kodam XVII/Cenderawasih sampai komando lapangan di Enarotali, Paniai, diduga sebagai pelaku yang bertanggung jawab.

Tim penyelidik juga menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian, namun bukan dalam kerangka pelanggaran HAM berat.

“Oleh karenanya, direkomendasikan untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut dan memperbaiki kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, khususnya terkait perbantuan TNI-Polri,” kata dia.

Disamping itu, tim juga menemukan adanya indikasi obstruction of juctice dalam proses penanganan usai peristiwa yang mengakibatkan kaburnya fakta dan memperlambat proses penegakan hukum.

Menurut dia, obstruction of justice penting untuk tetap disebutkan sebagai fakta, meski tidak harus dikaitkan dengan adanya sistematis atau meluas. “Ini bertujuan agar mendapat perhatian oleh penegak hukum untuk bekerja profesional dan menegakkan keadilan, bukan yang lain,” kata dia.

Taufan mengatakan tahap berikutnya yakni pengiriman berkas penyelidikan telah dikirim kepada Jaksa Agung atau penyidik pada tanggal 11 Februari 2020, sesuai dengan ketentuan dalam UU Nonor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

“Kami berharap segera ada proses sampai ke pengadilan. Harapan besar dari korban dan masyarakat Papua secara umum agar kasus ini dapat mendatangkan keadilan,” kata dia.

Tragedi Paniai merupakan pelanggaran HAM berat pertama di era Presiden Jokowi yang teejadi selang  dua bulan setelah resmi jadi presiden pada Oktober 2014.

Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD pernah mengklaim tidak ada pelanggaran HAM di era Pemerintahan Jokowi.

“Di era Pak Jokowi sejak 2014 sampai sekarang, tidak ada satupun isu pelanggaran HAM. Kejahatan banyak, pelanggaran oleh oknum juga banyak dan itu sedang diproses,” ucap dia di kantor Kemenko Polhukam, Kamis (12/12/2019).

Ia juga meminta publik tidak menyamakan tindak kejahatan dengan pelanggaran HAM. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan secara definisi hukum, pelanggaran HAM yakni dilakukan oleh aparat pemerintah secara terencana dengan tujuan tertentu.

Sedangkan, kategori kejahatan seperti penganiayaan yang termasuk pelanggaran HAM, tapi pemerintah tak sebut itu sebagai pelanggaran hak asasi.

Tapi Mahfud mengaku masih ada 11 perkara ada pelanggaran HAM di Indonesia yang terjadi sebelum Joko Widodo jadi presiden. Mahfud tidak menampik ada dugaan pelanggaran HAM di masa Joko Widodo, tapi hal tersebut dilakukan oleh oknum kepada rakyat atau sesama rakyat, bukan oleh pemerintah.

Ada langkah maju

Sementara, Direktur Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia (PAHAM) Papua, Gustaf Kawer mengapresiasi Komnas HAM RI dan semua pihak yang selama ini mengadvokasi kasus Paniai berdarah, sehingga kasus tersebut meningkat statusnya.

“Berarti ada langkah maju penegakan hukum. Apresiasi ini tentu diikuti harapan adanya penyelesaian. Walau sebagai aktivis HAM, kami masih pesimis ini akan seperti penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya di Papua,” kata Kawer kepada Jubi, Minggu (16/2/2020).

Ia memberikan contoh, kasus pelangaran HAM berat Timor Timur yang sebagian besar pelakunya andalah anggota TNI dibebaskan pengadilan. Hanya warga sipil seperti Eurico Guterres yang divonis bersalah. Demikian juga dengan kasus Tanjung Priok yang juga bebas.

Papua memiliki pengalaman sendiri. Mulai dari kasus Abepura Abepura yang divonis bebas. Berikutnya Wasior hanya sampai Jaksa kemudian dikembalikan lagi ke Komnas HAM dan belum ada peningkatan sampai saat ini.

“Ini berarti kita taruh harapan di Komnas HAM, Jaksa Agung sampai ke Pengadilan Hakim supaya profesional dan independen dalam menegakkan hukum dan HAM dalam kasus ini. Supaya membawa keadilan buat rakyat Papua, secara khusus korban pelanggaran HAM di Paniai,”

Untuk itu, Kawer berharap agar semua pihak, mulai dari masyarakat, LSM, pemerintah dan semua pihak di Papua agar mengawal kasus Paniai.

“Supaya keadilan bisa didapat, ada hukuman buat pelaku, ada kompensasi, restitusi, rehabilitasi bagi korban dan keluarga. Itu baru akhir dari perjuangan juga,” ujarnya.

Bentuk pengadilan HAM di Papua

Dorongan pembentukan pengadilan HAM di Papua muncul seiring dengan keputusan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menetapkan Paniai berdarah pada 7 hingga 8 Desember 2014, sebagai pelanggaran HAM berat. Keputusan Komnas HAM pada 15 Februari 2020 di Jakarta itu harus ditindaklanjuti untuk memenuhi azas keadilan.

“Untuk itu Mahkamah Agung dan Presiden Republik Indonesia agar dapat membentuk pengadilan HAM di Papua agar kasus Paniai berdarah harus dapat diadili di Papua bukan di Makassar,” kata sekretaris II dewan adat Papua, John Gobay kepada Jubi, Sabtu (15/02/202).

Keberadaan pengadilan HAM di Papua itu dinilai penting agar masyarakat luas dan publik Papua bisa mengikuti proses peradilan terhadap kasus yang terjadi di Paniai.

“Karena mengikuti proses langsung itu bagian dari memberi kepuasan bagi keluarga korban,” kata Gobay menambahkan.

Ia menyebutkan masyarakat harus terlibat melihat lansgung proses peradilan dengan mata kepala sendiri. Selain itu jika pengadilan HAM dibuka di Papua memudahkan banyak saksi bisa dihadirkan tanpa mengeluarkan  banyak biaya.

Mekanisme pembentukan Pengadilan HAM di Papua bisa bersatu dengan pengadilan negeri Jayapura. Apa lagi hal itu sudah dilakukan dengan membentuk pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Jayapura.

“Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura, pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura. Jadi sekali lagi pengadilan HAM harus dibentuk untuk mengadili kasus pelanggaran HAM wamena dan Wasior di Papua,” kata Gobay menjelaskan.

Gobay menyebut penetapan itu melalui proses panjang dan konsistensi perjuangan yang didorong setiap pergantian komisioner Komnas HAM, pembentukan tim ad hock, pertemuan dengan komisioner dan keluarga korban serta demonstrasi pejuang HAM yang tidak kenal lelah dari Papua maupun di Jakarta.

Sedangkan yang terlibat mengawal proses penetapan kasus pelanggaran HAM berat itu mulai pemerintah Kkabupaten Paniai, pemerintah provinsi Papua, dewan perwakilan rakyat provinsi Papua, NGO, mahasiswa, gereja-gereja, para pemimpin gereja, kaum religius, mahasiswa, aktivis HAM dan hingga jurnalis.

Penetapan kasus Paniai sebagai kasus pelanggaran HAM berat telah menambah jumlah kasus sama di Papua yang sudah ditetapkan Komnas HAM sebelumnya.

“Dua kasusnya sebelumnya mengendap di Kerjaksaan Agung. Kasus pelanggaran HAM berat Wasior dan Wamena,” kata Gobay menjelaskan. (*)

Editor: Edho Sinaga, JUBI