Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label pemerintah NKRI. Show all posts
Showing posts with label pemerintah NKRI. Show all posts

Saturday, 9 April 2022

Dr. Ibrahim Peyon: Ini Era Peperangan Pemerintah West Papua dan Pemerintah Kolonial Indonesia


Banyak orang persoalkan tentang banyak pemekaran DOB dan pemekaran pangkalan Militer di West Papua tahun ini, menurut saya ini hal biasa dimana pun di dunia khusus daerah koloni yang masih dikuasai kekuatan kolonial.

Dalam beberapa tulisan saya tahun 2020 saya sudah bicara hal ini. Saya mengatakan, tahun 2021 kekuasaan Indonesia secara dejure (otsus) akan berakhir. Maka mulai 1 Januari 2022 Papua menjadi daerah tak berpemerintahan sendiri, dan tahun 2022 adalah TAHUN PEREBUTAN, antara Pemerintah Sementara Republik West Papua (ULMWP), dan Pemerintah Republik Indonesia.
Proses Otsus 2021, pemekaran DOB dan pangkalan militer tahun ini terjadi dalam rangka perebutan Papua oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Dalam waktu yang sama, bangsa Papua bentuk UUDS, deklarasi Pemerintah Sementara Republik West Papua (ULMWP), dan deklarasi Green State Vission sebagai Visi negara. Pemerintah Sementara sedang konsolidasi dan Mobilisasi dalam negeri dan luar negeri. Sayap militer bangsa Papua melalui TPNPB juga terus bergerak di beberapa daerah di West Papua.
Jadi, Otsus 2021, pemekaran DOB, dan pemekaran pangkalan Militer itu HANYA SEBAGAI REAKSI, terhadap terbentukannya Pemerintah Sementara Republik West Papua (ULMWP), maka bangsa Papua harus fokus kawal pemerintah Sementara.
Menurut saya, perebutan yang dilakukan oleh dua pemerintahan ini adalah soal biasa di seluruh dunia. Dalam posisi ini diperlukan intervensi PBB untuk selesaikan konflik ini, sesuai mekanisme yang berlaku. Karena PBB adalah finalti akhir dalam perlawanan dua pemerintahan ini. Paling penting adalah orang asli Papua bersatu dan bergerak bersama dan serentak. Hanya dengan persatuan gunung besar apapun bisa dirubuhkan.

Tuesday, 13 August 2013

MRP Minta Pemprov Papua Teruskan Aspirasi Dialog Papua-Jakarta

Selasa, 13 Agustus 2013 22:29 Taksir item ini1 2 3 4 5 (0 pilihan)

Ditulis oleh  Mansar/Papos ukuran huruf  perkecil besar tulisan  perbesar ukuran huruf Cetak Email Jadilah yang pertama!
JAYAPURA[PAPOS]-Sesuai rencana Majelis Rakyat Papua (MRP) akan menyerahkan rekomendasi hasil dengar pendapat tentang evaluasi otsus kepada Pemprov Papua, Rabu (14/8) besok.
Dari hasil rekomendasi dengar pendapat tentang evaluasi otsus yang digelar MRP, masyarakat Papua menginginkan adanya dialog dengan Jakarta (pemerintah pusat). Sedangkan rekomendasi kedua adalah dialog digelar baru dilakukan rekonstruksi otsus.

Hasil rekomendasi dengar pendapat tentang evaluasi Otsus sendiri sudah diplenokan dalam sidang yang dihadiri anggota MRP dan MRPB, Senin (12/8).

Menurut Ketua MRP, Timotous Murib, lembaga MRP Papua dan Papua Barat, telah melakukan pertimbangan dan persetujuan terhadap aspirasi masyarakat Papua melalui rapat pleno dengar pendapat dalam rangka evaluasi Otsus Papua dan Papua Barat.

“Penetapan tadi telah diberi pertimbangan juga oleh pokja masing – masing yaitu Pokja Adat, Perempuan dan Agama juga turut menerima hasil keputusan yang telah diputuskan menjadi keputusan yang akan direkomendasikan kepada presiden, di Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(DPRRI),” ungkapnya.

“Kami harap pemprov Papua dan Papua Barat bisa menikdaklanjutinya kepada pemerintah pusat dan DPR RI,” tambahnya.

Hasil keputusan dari masing masing Kelompok Kerja(Pokja) di MRP itu telah ditetapkan sesuai dengan kuisioner yang dikirim oleh MRP yaitu sebanyak 300 pertanyan yang terdiri dari 14 item dan mencangkup semua masalah yang ada di Papua baik Pendidikan, Kesehatan dan lain- lain.

“300 pertanyaan telah dijawab oleh masyarakat asli Papua sesuia dengan pengamatan mereka dan apa yang mereka rasakan selama masa implementasi Otsus 12 tahun,”ungkapnya.

Ia juga mengakui bahwa hampir 99 persen penduduk asli Papua menilai Otsus yang telah berjalan selama kurang lebih 12 tahun, gagal. Oleh karena itu apa yang dirasakan oleh masyarakat Papua dari 40 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat itu,oleh MRP akan ditindak lanjuti ke pusat dan selanjutnya di jawab oleh pemerintah pusat.

“Tidak dipungkiri bahwa dari masyarakat hampir 99 persen ingin melakukan komunikasi atau dialog antara Papua dan Jakarta,”katanya.

Murib memberikan contoh kegagalan Otsus yang bisa dilihat adalah di bidang Kesehatan, yakni dari 40  kota/kabupaten yang ada di Papua dan Papua Barat hanya ada satu rumah sakit rujukan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Dok II.“Pemandangan di dok II itu seperti ruang mayat, inikan bukti bahwa Otsus sudah gagal,”ujarnya.

Menurutnya aspirasi dialog itu muncul karena akumulasi dari kelemahan dari oknum pimpinan di daerah yang tidak menggunakan hati untuk membangun Papua dalam era Otsus yang sudah berlangsung 12 tahun. “Mereka harus mengaku kepada Tuhan bahwa ingin memperbaiki, melalui gubernur dan wakil gubernur yang baru yang sekarang punya program yang luar biasa ini,”imbuhnya.

Terkait dengan materi,waktu dan siapa yang menjadi fasilitator pada dialog Jakarta Papua nanti, Murib mengatakan bahwa yang terpenting adalah pemegang kekuasaan baik pusat dan provinsi harus harus mengakui dulu kelemahan dan perbuatan yang selama ini tidak berpihak kepada masyarakat Papua.[mar]