Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label politik NKRI. Show all posts
Showing posts with label politik NKRI. Show all posts

Tuesday, 5 October 2021

#POLITIK: Hati-hati konflik horizontal (politik adu-domba) atau politik by-design!Politik ini sedang diskenariokan oleh Jakarta

Konflik By-Design

Jakarta telah memasang oknum-oknum tertentu di tiap-tiap suku di Papua. Mereka didanai dengan jumlah uang uang besar - TUJUAN mereka dipasang - didanai dengan satu misi utama yaitu: menciptakan konflik horizontal / adu-domba.

Ada beberapa fakta yang terjadi di beberapa suku di daerah pegunungan Papua, salah satunya dalam suku Walak. Beberapa waktu lalu, sempat muncul satu potensi konflik horizontal yang diskenariokan antar kampung Ilugwa dan Wodlo, antar kampung Manda dan Wodlo dan terakhir dalam lingkup antar kampung Ilugwa. Namun setelah dilakukan pembacaan, diambillah kesimpulan bahwa, peristiwa tersebut adalah konflik by-design (konflik horizontal yang diatur).

Selain itu, juga sempat terjadi Yalimo manfaatkan momentum pilkada, dan sampai sekarang masih balang jalan, dan yang terbaru sedang terjadi di Yahukimo (03/10), yang menyebabkan 6 orang meninggal dan puluhan orang terluka akibat isu (propaganda) yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab seperti yang dimaksud di atas (mereka memainkan peran propaganda membuang isu sana-sini untuk memprovokasi masyarakat awam/yang tidak tahu apa-apa, yang kemudian masyarakat termakan isu mentah tanpa dicerna dan terjadi kekacauan).

PON XX Papua

Kemudian di akhir-akhir ini, beriring pelaksaan PON XX Papua, Jakarta telah melakukan pendoropan personil militernya berskala besar dari berbagai daerah ke Papua dengan dalil ‘pengamanan pelaksanaan PON XX’. Selain itu, hampir seluruh pejabat Indonesia datang dan tinggal di Papua dengan alasan PON, mulai presiden dan kabinet, ketua dan anggota DPRI, MPRRI, hingga sebagian gubernur dari berbagai daerah Indonesia. (Menurut kami hanya alasan Pon tidak mungkin, tetapi yang pastinya ada indikator lain bahwa situasi ini berkaitan dengan habisnya masa Otonomi Khusus yang akan berakhir tahun ini. Selain itu, juga berpotensi besar akan adanya konflik horisontal melalui kekutan militer yang dikerahkan ini).

Otsus Papua

Politik Otonomi Khusus Papua terancam berakhir. Mayoritas penduduk asli Papua [pribumi] telah menyatakan menolak dan sebagai penggantinya, mayoritas rakyat Papua menginginkan kemerdekaan penuh bagi West Papua. Beriring dengan ini, pelanggaran HAM besar-besaran oleh negara Indonesia pun masif terjadi, berlangsung lama merenggut banyak nyawa orang tak bersalah, yang kini ditanggapi serius oleh 85 negara anggota PBB. 

Sebagai jawaban atas kondisi itu, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) selaku payung representasi perjuangan kemerdekaan West Papua pada tanggal 20 Oktober 2020 telah mengumumkan bahwa: “Rakyat West Papua Siap untuk Bernegara” — penolakan Otonomi Khusus dan kesiapan rakyat West Papua untuk berdiri sendiri sebagai negara telah bergema di seluruh dunia pasca diumumkan oleh Presiden Sementara West Papua, Mr. Benny Wenda pada 1 Desember 2020.

Hal ini juga membuat Indonesia sesungguhnya tengah kewalahan mendapat pendonor (sponsor) baru untuk mendanai UU Otsus yang baru disahkan 15 Juli 2021 lalu di Jakarta — sebab, kepercayaan internasional atas Indonesia telah luntur — Argumentasi politik, hukum, diplomasi dan HAM, Indonesia sudah sangat lemah di dunia internasional, sehingga sekarang manuver politik dalam negeri dan kekuatan militer menjadi pilihan terakhir untuk mempertahankan api politik Indonesia atas Papua — jadi jangan heran jika kondisi Papua saat ini jika sedikit berbeda dari yang sebelumnya.

Dan jangan lupa juga, bahwa politik pembangunan Indonesia atas Papua adalah mandat yang diberikan oleh PBB kepada Indonesia melalui resolusi Majelis Umum Nomor 2504, dimana hari ini PBB sedang meminta agar dibuka akses bagi KT-HAM, karena mandat yang diberikan PBB itu pada pelaksanaannya dilaporkan oleh berbagai pihak “dianggap bermasalah, terutama pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan yang berdampak pada perubahan iklim dunia (genosida dan ekosida), oleh karena itu, meskipun RUU UU Otsus Papua telah di sahkan, namun sebelum ditindak lanjuti, Indonesia harus membuka akses bagi PBB untuk masuk ke West Papua, selain memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Otsus selama 20 tahun (2001 — 2021). Itu dulu baru pikirkan untuk selanjutnya! Tidak bisa tumpang tindih!

Tekanan Internasional

Untuk melihat “apa yang latar belakang situasi ini” kita perlu membaca geopolitik internasional, dimana berkaitan dengan masalah West Papua, Indonesia berada dalam kondisi yang cukup dilematis dengan adanya tekanan yang kuat dari internasional, dimana 85 negara sedang mendesak kepada pemerintah Indonesia agar membukan akses internasional di Papua untuk dilakukan investigasi menyeluruh. Seruan desakan internasional ini sudah berlangsung selama 3 tahun terhitung dari tahun 2019 pasca 18 negara Pasifik melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Tuvalu pada 15 Agustus 2019 memutuskan - mengesahkan Komunike / resolusi tentang penyelesaian masalah West Papua yang didorong Vanuatu bekerja sama dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Tiga bulan kemudian, keputusan 18 negara Pasifik itu diterima dalam Konferensi Tingkat Tinggi negara AFRICAN, CARIBBEAN dan PACIFIK (ACP) dan disahkan pada 7 Desember 2019 sebagai resolusi. Memasuki tahun 2020, keputusan 79 negara itu didukung langsung oleh 4 Negara Eropa (Inggris-UK, Spanyol, Belanda dan Polandia) serta didukung juga oleh Selandia Baru dan Australia.

Memasuki tahun 2021, tekanan internasional terhadap Indonesia semakin meningkat. Sebelumnya tahun 2020, perwakilan Kantor Komisaris Tinggi HAM–PBB untuk Asia-Pasifik telah menyurati pemerintah Indonesia agar segera dibuka akses bagi PBB ke Papua berdasarkan seruan negara-negara di atas, tetapi Indonesia terus menggunakan manuver politik dalam negerinya untuk menunda rencana kedatangan PBB itu hingga sekarang (Oktober 2021).

Kemudian pada tanggal 27 Juni 2021, Sekretaris – Jenderal ACP, Mr. H.E. Georges Rebelo telah menyurat kepada Komisaris Tinggi HAM PBB yang menyeruhkan (sebagai seruan susulan sebelumnya), mendesak agar kunjungan PBB ke West Papua segera dilakukan.

Memasuki Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bulan September 2021, Indonesia mendapat teguran keras langsung dari Sekretaris – Jenderal PBB, Mr. António Guterres atas masifnya pelanggaran HAM yang dilakukan Indonesia di West Papua, yang kemudian Sekjen PBB menyebut bahwa Indonesia masuk dalam daftar 45 negara pelanggar Hak Asasi Manusia di dunia.

Menyusul teguran Sekjen PBB, negara tetangga Melanesia yang sejak awal konsisten menyuarakan kemerdekaan pun lanjut bersuara. Kali ini terjadi perubahan yang luar biasa, dimana mewakili 18 negara kawasan Pasifik, Perdana Menteri (PM) negara Papua New Guinea (PNG), Mr. James Merape angkat bicara dalam pidatonya di Sidang Umum PBB. Ia mengatakan bahwa PBB segera masuk ke West Papua untuk memastikan dugaan pelanggaran HAM yang terus berlangsung. Hal yang sama juga, PM Negara Republik Vanuatu, Mr. Bob Loughman mewakili suara 84/5 negara mendesak kepada PBB agar kunjungan ke West Papua segera dilakukan, dan menyerukan juga kepada internasional untuk memastikan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi orang Melanesia di West Papua.

Papua New Guinea yang selama ini menjabat tempat sandaran Indonesia di kawasan Melanesia sudah mulai angkat bicara, seperti yang dijelaskan di atas, sehingga sesungguhnya kalo dilihat Indonesia sedang kewalahan membendung arus tekanan internasional, sehingga sekali lagi bahwa (manuver politik dalam negeri dan kekuatan militer menjadi pilihan terakhir Indonesia saat ini) — sehingga tidak ada salahnya juga kalo Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto mempersiapkan sejumlah alutsista TNI, yang dianggap kontroversial itu. Posisi Papua New Guinea dan Fiji sangat penting bagi Indonesia, karena dua negara ini menjadi sandaran bagi Indonesia di negara-negara anggota MSG dan PIF, tetapi sekarang telah terjadi perubahan besar. Suara Papua New Guinea di PBB, dan Fiji tempati posisi Presiden komisi HAM PBB telah mengubah peta politik di Pasifik. Untuk pertama kali, Fiji tempati posisi Presiden komisi HAM PBB, dan isu Papua tembus hingga di tangan Sekjen PBB, Antonio Gutteres dan Indonesia masuk dalam daftar 45 negara pelanggar HAM. PNG dan Fiji telah mengubah peta politik Melanesia dan Pasifik dan Indonesia telah kehilangan dukungan politik di Pasifik. Posisi Indonesia sekarang di dunia internasional sangat dilematis.

Indonesia gunakan momentum PON sebagai konsolidasi operasi militer besar-besaran di Papua, para pemimpin dan pejabat asli Papua ditekan habis-habisan, diintimidasi bahkan dibunuh secara misterius. Apakah “mungkin” pelaksanaan PON XX adalah satu pilihan drama politik yang hendak digunakan oleh Jakarta sebagai bahan ‘baru’ untuk kampanye internasional-nya dalam rangka menyiasati isu kemerdekaan West Papua? kita lihat sama-sama....

Akhir post ini, saya ingatkan kembali:
Hati-hati konflik horizontal (politik adu-domba) atau politik by-design!
Politik ini sedang diskenariokan oleh Jakarta.

Selamat bertanding: 
Republik West Papua (ULMWP) VS Republik Indonesia (NKRI)

Waspada! dan Tetap Konsisten! 
West Papua tetap akan MERDEKA berdaulat penuh!
___
by. Erik Walela 

#Politik #WestPapua #Indonesia

Monday, 7 October 2019

Over 11,500 flee West Papua town after clashes

Indonesia says more than 11,500 people have been evacuated from a town in West Papua.

It comes as violence continues to rock Papua and West Papua provinces, where dozens have died during clashes.

An official with the country's social ministry said the air force has flown around 7,500 people out of Wamena after unrest there in the past month.

Reuters reports Harry Hikmat saying another group of nearly 4,200 residents left on commercial flights.

A police spokesperson said the situation in Wamena is now stable, with shops and markets again open.

Meanwhile, several Indonesian government ministers are expected to visit to Wamena today.

Antara reports they are to outline steps for the "comprehensive restoration of security and stability".

The Coordinating Minister for Political, Legal, and Security Affairs, Wiranto, is leading a delegation of several ministers to the Highlands city.

These include Social Affairs Minister Agus Gumiwang Kartasasmita, Health Minister Nila Moeloek, State Enterprises Minister Rini Soemarno, and Public Works and Housing Minister Basuki Hadimuljono will also visit Wamena.

Accompanying them will be the heads of Indonesia's military and police forces, Marshal Hadi Tjahjanto and General Tito Karnavian.

Despite the evacuations, Mr Tjahjanto said the consensus among most native Papuans was that non-native Papuan residents should continue to stay in Wamena, as well as other Highlands towns in the region, including Ilaga and Oksibil.

According to Antara, following the unrest in Wamena, thousands of residents, mostly non-Papuans, have sought temporary shelter in local military and police compounds.

The news agency reports that due to the unrest in Wamena on 23 September, 33 people were killed, while at least 77 others sustained injuries in the riot which destroyed much of the town.

Source: RNZ

Tuesday, 1 October 2019

Jokowi Siap Bertemu Tokoh Pro Referendum Papua

PEKIK MERDEKA DIUCAPKAN KORBAN TEMBAK
TNI/POLRI WAMENA 20 September 2019
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tak masalah dengan usulan dirinya bertemu dengan tokoh pro referendum Papua. Tokoh pro referendum antara lain berada dalam organisasi Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

"Tidak ada masalah, bertemu saja kok," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9).

Jokowi menyatakan dirinya akan menemui para pihak jika memang ingin bertemu. "Dengan siapapun akan saya temui kalau memang ingin ketemu," ujarnya.


Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Ferdinando Solossa meminta Presiden Jokowi membuka ruang dialog dengan tokoh ULMWP dan KNPB.

"Kami minta pemerintah membuka dialog antara pemerintah pusat dan tokoh Papua khususnya yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau berseberangan seperti ULMWP dan KNPB," kata Ferdinando dalam forum bersama Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (24/9).

Ferdinando menyarankan dialog antara pemerintah pusat dengan tokoh Papua itu melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan di Bumi Cenderawasih.

Lihat juga: Istana Pikirkan Usul Dialog dengan ULMWP dan KNPB soal Papua

Menurutnya, usulan itu merupakan salah satu aspirasi yang diserap masyarakat. Ia berharap pemerintah bisa menyelesaikan masalah di Papua secara bertahap, sehingga pemerintahan dan pembangunan berjalan baik.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga menyambut baik usulan tersebut. Moeldoko mengaku siap bertemu Ketua ULMWP, Benny Wenda. Pertemuan tersebut akan membuka ruang dialog dengan pemerintah.



Moeldoko mengajak Benny mencari solusi bersama untuk penanganan masalah di Papua.

Lihat juga: Tito Sebut ULMWP Rancang Rusuh di Papua Buat 'Amunisi' di PBB

"Sama Benny Wenda saya juga siap bertemu. Kita bicara, kita sama-sama mencari solusi, kita juga tidak menginginkan sedikit pun ada korban," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/9).

Moeldoko mengatakan dirinya siap lebih dahulu bertemu dengan Benny, sebelum tokoh ULMWP maupun Komite Nasional Papua Barat (KNPB) bertemu dengan Presiden Jokowi. Moeldoko mengaku siap bertemu di manapun dengan Benny. (wis/wis)

Monday, 30 September 2019

Ombudsman Minta Pemerintah Selesaikan Masalah Papua Hingga ke Akar

Ketua Ombudsman Amzulian/Foto: Bayu Ardi Isnanto
Jakarta - Ombudsman RI meminta pemerintah menyelesaikan konflik di Papua tidak hanya dengan pendekatan keamanan. Ombudsman berharap konflik di Papua dapat diselesaikan hingga ke akar permasalahan.

"Meminta Presiden untuk menerbitkan instruksi Presiden untuk pemulihan kondisi akibat konflik di Papua dengan mengutamakan pendekatan sosial budaya, karena harus dicarikan akar permasalahan yang ada di Papua," ucap Ketua Ombudsman Amzulian Rifai di gedung Ombudsman RI, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/9/2019).

Amzulian menilai konflik di Papua tidak bisa diselesaikan semata-mata dengan pendekatan keamanan. Menurutnya pendekaan keamanan hanya bersifat sementara.

"Tidak bisa menyelesaikan masalah di Papua hanya semata-mata pendekatan pengamanan, kalau hanya pendekatan pengamanan itu hanya sekromatis saja, hari ini bisa selesai, mungkin kemudian muncul lagi," lanjutnya.




Lebih lanjut, Amzulian juga berharap agar pelayanan publik di Papua segera dipulihkan. Sehingga hak publik bisa kembali terlayani dengan baik.

"Kemudian memprioritaskan perbaikan fasilitas ilayanan publik dan memastikan terlayaninya publik di seluruh wilayah Papua," kata dia.

"Bagaimana di papua itu hak-hak publik dengan terjadinya kerusuhan ini pelayanan, publik tidak boleh terabaikan. Dalam konsidi normal saja kadang-kadang masyarakat di Papua itu, apalagi yang di daerah yang memang terisolasi, pelayanan publik tidak hadir, apalagi dalam kondisi seperti sekarang," lanjut Amzulian.




Selain itu, Amzulian berharap adanya keterbukaan informasi terkait kondisi di Papua. Dia menilai dunia internasional perlu diyakinkan terhadap langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi konflilk yang terjadi di Papua.

"Kami juga berharap pemerintah juga meningkatkan keterbukaan dan intestitas politik internasional yang lebih terukur dan terskruktur. Karena masyarakat internasional juga perlu diyakinkan terhadap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah

Senada dengan Amzulian, anggota Ombudsman Ahmad Su'adi juga berharap agar permasalahan di Papua dapat diselesaikan secara tuntas. Menurutnya, yang terjadi di Papua ada kaitannya dengan masalah historis.

"Berkaitan dengan Papua agar pemerintah menyelesaikan dari akarnya. Yang terjadi sekarang ini adalah masalah yang hitoris ke belakang. Misalnya kekerasan di Wamena sekaran ini itu ada kaitannya dengan pengungsi dari Nduga yang belum selesai, bertumpuk-tumpuk" kata Ahmad.

Ahmad mengatakan, berdasarkan kunjungannya beberapa waktu yang lalu ke Papua, dia masih melihat adanya masalah yang belum diselesaikan. Akhirnya masalah itu pun bertumpuk sehingga menimbulkan kekerasan.

"Saya beberapa bulan yang lalu ke sana masih ada problem yang belum diselesaikan. Akhirnya ketumpuk, nah pemerintah misalnya harusnya menyelesaikan dari akarnya, jadi tidak akumulasi masalah yang kemudian memicu kekerasan," 
kata dia.

Baca juga: Ombudsman Singgung Kebijakan Tak Peka Publik, Minta Jokowi Pulihkan Situasi

Selain itu, Ahmad menilai perlu adanya rekayasa sosial untuk mencegah terjadinya kekerasan. Misalnya kebiasaan pendatang yang cenderung bekerja keras, namun secara alamiah dapat menyingkirkan perekonomian penduduk setempat.

"Kemudian yang kedua, harus ada rekayasa sosial untuk mencegah terjadinya kekerasan. Misalnya di Papua itu ada cenderung pendatang itu lebih keras bekerja, sehingga mereka lebih cenderung berhasil, mereka bikin rumah, toko. Tetapi secara alamiah menyingkirkan orang asli. Jadi pemeritah perlu merekayasa agar mereka tetap terjadi pergaulan, tidak tejadi segregasi,"
 lanjutnya.

Baca juga: Seratusan Warga Trenggalek Korban Kerusuhan Wamena Minta Dipulangkan

Ahmad menerangkan bahwa masyarakat tidak menginginkan adanya pengelompokan secara ras atau segregasi. Namun perbedaan kemampuan antara pendatang dan penduduk asli Papua menimbulkan hal tersebut. Sehingga, Ahmad memandang perlu adanya kebijakan multikultural.

"Masyarakat sendiri tidaj ingin segregasi, tetapi secara ekonomi karena kemampuannya berbeda sehingga terjadi. Jadi perlu ada kebijakan yang multikultural, sehingga masyarakat setempat tidak tersisihkan. Dan itu sebagai bagian dari penyelesaian sekarang," ujarnya.
(lir/tsa)

Source: https://news.detik.com/


Sunday, 2 October 2016

ULMWP : Jawaban defensif Indonesia itu sudah biasa

Jayapura, Jubi - Juru bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda mengatakan jawaban Indonesia atas dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Papua, yang disampaikan oleh beberapa negara Pasifik dalam sidang majelis umum PBB sebagai jawaban khas Indonesia. “Jawaban defensif Indonesia itu sudah biasa. Itu khas Jakarta, setiap dukungan internasional pada […]

from WordPress http://ift.tt/2dmaaIg
via IFTTT

Saturday, 13 August 2016

Logika Sesat NKRI: Timor Timur Merdeka Malah Jadi Mangsa Amerika Serikat, Merdeka Percuma

Baca banyak komentar menceritakan penilaian orang Indonesia terhadap Timor Leste, yang dulunya mereka kleim sebagai "Provinsi Timor Timur". Mereka selalu menyoroti Timor Leste dengan alasan katanya Timor Timur merdeka kok keadaannya lebih buruk dari Indonesia. Jadi kalau Papua Merdeka paling-paling sesama oragn non-Jawa nasibnya ya sama nanti, kasihan lebih baik nggak usah merdeka di luar […]

from WordPress http://ift.tt/2aQqQar
via IFTTT

Friday, 12 August 2016

Parlemen Australia: Masyarakat Australia Aktif Dukung Papua Lepas Dari Indonesia

Salah satu anggota Parlemen Australia mengatakan secara kenegaraan, pemerintah negeri kanguru itu tidak mendukung gerakan yang mengarah pada pemisahaan dari negara kesatuan republik Indonesia, namun diakuinya bahwa banyak masyarakat sipil di negaranya itu yang aktif mendukung Papua lepas dari Indonesia. “Kami tidak pernah mendukung kelompok itu, namun banyak kelompok masyarakat di Australia yang aktif mendukung […]

from WordPress http://ift.tt/2aLYEmd
via IFTTT

Wednesday, 10 August 2016

5 Alasan Ini Yang Membuat Indonesia Takut Kehilangan Papua

Selama 54 tahun kita ketahui negara ini mempertahankan Papua secara mati-matian dengan cara halus maupun brutal. Tindakan negara ini membuat ribuan Rakyat Papua yang tidak berdosa terbunuh sia-sia. Pelanggaran Ham bukan lagi ukuran ketidak wajaran bagi negara ini untuk terus mempertahankan Papua. Misalnya, pada tahun 2011 lalu Munarmab yang pernah menjabat sebagai ketua YLBHI, meminta […]

from WordPress http://ift.tt/2aJOVMO
via IFTTT

Thursday, 9 June 2016

Menteri Luhut Binsar Panjaitan dan Polda Papua Harus Tahu Persoalan Papua Bukan Pelanggaran HAM Saja

Bandung 08 Juni 2016. Cheko Papua. Biro organisasi AMP (Aliansi Mahasiswa papua ) Komite Kota Bandung Jawa Barat mengatakan negara repubik indonesia harus tau persoalan papua bukan pelangaran ham saja tapi satatus poliktik papua barat , rakyat papua saat ini menuntut hak menentukan nasib sendiri diatas tanah leluhur kami , saya mau sampaikan kepada Menteri […]

from WordPress http://ift.tt/1swMDtH
via IFTTT

Friday, 27 May 2016

Serangan Cyber Army Indonesia Sudah Terasa, Pejuang Papua Merdeka Aturlah Langkah

Papua Merdeka News [PMNews] dalam sejarahnya diluncurkan puluhan tahun lalu, dan baru saja NKRI memblokir situs ini dengan alasan yang tidak jelas. Oleh karen aitu PMNews mencari akal menerbitkan pemberitaanya secara otomatis ke blog WordPress sehingga semua berita yang diterbitkan di papuapost.com secara otomatis terterbitkan juga di papuapost.WordPress.com Baru mulai tahun 2016 ini, yaitu setelah […]

from WordPress http://ift.tt/20IFUHY
via IFTTT

Monday, 4 January 2016

BIN Akan Dekati Tokoh Separatis Papua Benny Wenda

Abraham Utama, CNN Indonesia Rabu, 30/12/2015 09:02 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Intelijen Negara akan menerapkan pendekatan lunak (soft approach) kepada seluruh kelompok ekstremis dan separatis yang melawan pemerintah Republik Indonesia. Hal itu juga berlaku bagi Benny Wenda, tokoh Organisasi Papua Merdeka yang menjadi eksil di Inggris dan disebut Polri sebagai dalang penyerangan terhadap […]

from WordPress http://ift.tt/1R5cgeW
via IFTTT

Benny Wenda Tolak Bekerja Sama dengan BIN

Amanda Puspita Sari, CNN Indonesia Minggu, 03/01/2016 19:11 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Benny Wenda, pemimpin Gerakan Pembebasan Papua Barat yang dituding Kapolri menjadi dalang penyerangan Polsek Sinak, menolak bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara Republik Indonesia yang berencana melakukan “pendekatan lunak” terhadapnya, seperti juga yang dilakukan terhadap mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka Din Minimi. […]

from WordPress http://ift.tt/1YZbJje
via IFTTT

Wednesday, 13 May 2015

Jokowi : Di Papua Sudah Tidak Ada Masalah, Dialog Untuk Apa?

Jayapura, Jubi – Dialog Jakarta – Papua yang selama ini diupayakan oleh Jaringan Damai Papua, sepertinya akan menemukan jalan buntu. Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) memiliki pandangan berbeda tentang dialog yang ditunggu oleh rakyat Papua. Dalam wawancara dengan Jubi usai memberikan grasi kepada lima tahanan politik Papua di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura, Sabtu (9/5/2015), Presiden […]

from WordPress http://ift.tt/1cwKTsh
via IFTTT

Monday, 11 May 2015

Soal Papua, Perlu Dialog Nasional Dalam Kerangka NKRI

Jayapura – Untuk mengatasi berbagai persoalan Papua yang hingga kini masih belum terurai dengan baik, yang berbuntut belum maksimalnya proses pembangunan yang menyentuh masyarakat secara langsung, dialog nasional dalam kerangka NKRI dianggap menjadi solusi yang paling tepat. Karena, dengan dialog nasional, aspirasi atau keinginan rakyat Papua akan diketahui secara pasti oleh pemerintah. Hal itu terungkap […]

from WordPress http://ift.tt/1PBNFsM
via IFTTT

Sunday, 21 September 2014

Masyarakat yang Berbeda Paham Bukan Musuh TNI

Pangdan XVII/Cenderawasih saat diwawancarai wartawan dalam beberapa waktu yang lalu.JAYAPURA – Sedikitnya tiga strategi utama yang dilakukan prajurit Kodam XVII/Cenderawasih dalam menghadapi masyarakat Papua yang berbeda paham dengan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI). Ketiga strategi yang dilakukan itu menurut Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Drs. Christian Zebua diantaranya, Pertama, prajurit Kodam Cenderawasih harus mampu merebut […]



from WordPress http://ift.tt/1tFnfyI

via IFTTT

Saturday, 12 July 2014

PASUKAN TNI DAN POLISI SIAP MENGADAKAN OPERASI BESAR-BESARAN TERHADAP PASUKAN GIRILYA OPM PIMPINAN GOLIAT TABUNI DI PUNCAK JAYA, PAPUA

West Papua May 26, 2010. Tekad TNI dan Polisi untuk mengadakan Operasi Militer di Puncak Jaya tinggal menunggu waktu pelaksanaan. Tekad Operasi dilakukan untuk menumpas total aktivitas Girilya OPM dibawah pimpinan Goliat Tabuni. Sejumlah kekuatan dari TNI dan Polisi telah disiapkan untuk mengadakan operasi militer di Puncak Jaya. Operasi militer ini akan dilaksanan pada tanggal [...]

Tuesday, 29 March 2011

OPM Jangan Dilupakan

Thaha: Terkait Pembentukan JDP  untuk Percepat Dialog Jakarta—Papua

Sekretaris Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha AlhamidJAYAPURA—Sekjend Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Alhamid,  menanggapi  positif agenda utama Jaringan Damai Papua (JDP) untuk menyelesaikan masalah Papua melalui Dialog Jakarta—Papua,  maka perlu melibatkan semua tokoh dan pejuang Papua merdeka,  baik yang ada di  Tanah Papua maupun  di luar negeri. “Jangan sampai tak melibatkan  tokoh- tokoh  dan pejuang TPN/OPM  yang kini masih berjuang di hutan- hutan di Tanah Papua dan di luar negeri,” demikian Thaha Alhamid ketika dikonfirmasi di Jayapura, Minggu (27/3) terkait  curahan hati yang disampaikan  Koordinator JDP Pastor Neles Tebay bahwa wakil TPN/OPM belum  dilibatkan di JDP sebagaimana dilansir Bintang Papua pada Sabtu (26/3).  Menurutnya,  belum dilibatkannya wakil TPN/OPM kedalam JDP  merupakan salah satu soal  berat sekaligus tantangan bagi pihak JDP karena wakil TPN/OPM masih terus berjuang di belantara hutan Papua.  Pasalnya,  kepemimpinan TPN/OPM ada juga di luar negeri  tapi ada juga ada yang di hutan. “Ini adalah proses komunikasi. Saya mengerti bahwa itu berat   tapi tak berarti bahwa mereka  tak bakal terwakili di JDP,” katanya sekaligus menambahkan dirinya yakin  JDP sanggup menata  proses proses yang baik menuju pelibatan suara dari TPN/OPM karena di Kongres Rakyat Papua 2001 suara dari TPN/OPM juga bisa tersalurkan.”

Dia mengatakan,  TPN/OPM memiliki kelompok kelompok yang cukup banyak tapi  bukan merupakan suatu alasan suara TPN/OPM tak didengar atau tak tertampung sembari mengingatkan  resolusi PBB juga menjelaskan bahwa ketertinggalan suatu komunitas  yang disebabkan letak geografis maupun sosial  budaya bukan  alasan TPN/OPM  kehilangan hak politik.  “Bahwa  TPN/OPM belum terwakili ya tapi dari proses komunikasi saya percaya terutama tatkala ada even terjadi Papua Internal Dialog TPN/OPM akan terwakili,” ungkapnya.

Dia mengutarakan, semua  pihak mesti memahami bahwa dialog atau perjuangan damai merupakan platform dan kesepakatan rakyat Papua sejak Kongres Rakyat Papua II yang menetapkan  bahwa perjuangan Papua   harus dilakukan secara damai (peacefull) kemudian perjuangan damai itu senantiasa mengedepankan dialog. Pasalnya, pihaknya sadar  bahwa ujung dari perang itu dialog sehingga semua tokoh tokoh pejuang Papua tak semata mata mesti menguras tenaga serta melakukan  tindakan yang keliru.

“Yang kita kedepankan itu bukan perang  tapi dialog atau perjuangan damai,” tuturnya.
Karena itu, tambahnya, pihaknya menyambut positif ada jaringan, ada komunikasi, ada civil society serta ada inisiatif baik dari LIPI, tapi juga dari JDP untuk mengembangkan pendekatan pendekatan dalam perspektif dialog itu. Pasalnya, pihak memahami perjuangan tersebut tak gampang. Pertama, mesti ada semacam konstruksi dialog internal Papua. Artinya, semua orang Papua yang ada di hutan, yang ada di luar negeri serta yang ada dimanapun berhak ikut dilibatkan dan didengar suaranya tentang dialog. Kedua, semua orang Papua yang ada di Tanah Air ini tak perlu dilihat dari  latar belakangnya tapi semua orang Papua harus duduk bersama  dan menyampaikan  pandangannya tentang apa yang ingin  didialogkan. Tapi dialog sebagai sebuah media perjuangan harus diterima. Ketiga, JDP telah melakukan langka komunikatif dengan pelbagai lapisan baik didalan maupun di luar negeri untuk mempersiapkan proses dialog itu sendiri sekaligus melakukan pendekatan bersama pemerintah pusat di Jakarta.

Dia mengatakan, apabila ingin  menuju terjadinya suatu proses dialog maka dibutuhkan penjembatanan penjembatanan hubungan didalam perspektif politik walaupun acapkali menuai pro kontra serta penolakan dari masyarakat, tapi hal ini perlu dibahas, diicarakan serta dikuatkan terus menerus. “Saya yakin JDP bukan perpanjangan tangan dan bukan subordinat dari pemerintah pusat, tapi mereka adalah tokoh tokoh civil sociaty yang mencoba mencari jalan tengah. Dialog diseluruh muka  bumi ini menjadi sesuatu yang hendaknya dihargai semua pihak,” imbuhnya.  (mdc/don)

Minggu, 27 Maret 2011 16:42

, ,

Posted via email from SPMNews' Posterous