Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea
Showing posts with label teror polri. Show all posts
Showing posts with label teror polri. Show all posts

Thursday, 18 November 2021

Pastor Katolik Minta Dunia Internasional Dukung Perdamaian Papua

Seratus sembilan puluh empat Pastor Katolik di Tanah Papua mengirim seruan perdamaian pada Kamis (11/11) pagi. Selain imbauan gencatan senjata TNI/Polri dan OPM, mereka juga berharap dunia internasional lebih peduli terhadap konflik di kawasan ini.

Situasi Papua dan Papua Barat yang tidak pernah lepas dari konflik bersenjata, mendorong Gereja Katolik bersuara lebih keras dan tegas. Sebelum ini, telah ada seruan moral 147 Pastor Katolik Papua pada 10 Desember 2020 dan permintaan genjatan senjata dari 36 Imam Projo Keuskupan Timika 31 Oktober lalu.

Selain menyebut bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah,194 pastor Katolik ini bahkan berharap ada kepedulian dari dunia internasional, seperti dinyatakan Pastor Alberto John Bunai, Pr ketika membacakan seruan itu. 

“Dengan tegas mendukung diundangnya Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, supaya dapat melihat dan mendengar sendiri bagaimana kondisi HAM yang sebenarnya di Papua,” papar Pastor John Bunai.


Berkonflik dan Miskin

Dalam pernyataan yang sama, para pastor juga meminta kepada duta besar negara-negara sahabat untuk turut membantu. Mereka diharapkan turut mendesak semua kubu yang berperang, TNI/POLRI maupun TPN-OPM agar segera mengadakan gencatan senjata atau jeda kemanusiaan.

Gereja Katolik di Papua juga menyampaikan pesan ke Duta Besar Vatikan di Jakarta, sebagai perwakilan Gereja Katolik sedunia, bahwa Otonomi Khusus yang sudah berjalan 20 tahun di Papua, telah gagal mencapai tujuan. Papua kaya akan sumber daya alam, kata Pastor, tetap rakyatnya berada miskin.

Data BPS yang menyebut Provinsi Papua dan Papua Barat adalah wilayah termiskin pertama dan kedua di Tanah Air, dengan tingkat kemiskinan 28,6 persen dan 21,7 persen.

Seruan juga disampaikan kepada pemimpin negara-negara, yang memberikan bantuan dana kepada Pemerintah RI untuk pembangunan dan kesejahteraan Papua.

“Kami berseru kepada negara dan instansi pemberi dana pembangunan di Papua agar meninjau kembali kerja sama yang dibangun selama ini. Sebab yang terjadi di Tanah Papua adalah pembangunan sarana fisik sebagai prioritas, penambahan pasukan organik hampir di seluruh Tanah Papua,” papar Pastor John Bunai.

Gereja Katolik juga menilai di Papua terjadi pemaksaan kehendak, tindakan kekerasan, pembungkaman ruang demokrasi, pembunuhan yang tidak ditindak, dan kriminalisasi terhadap awak media yang berbicara tentang kebenaran dan keadilan.

“Bahkan seruan para Pastor dipandang miring, malah mereka dinilai sebagai separatis pendukung TPN-OPM,” tambahnya.

Para Pastor juga mendorong munculnya pertanyaan mengenai dana bantuan yang diberikan -- apakah dipakai untuk membiayai pasukan yang beroperasi di Tanah Papua; apakah dipakai untuk menambah peralatan perang demi penembakan dan pembunuhan Orang Asli Papua (OAP); dan apakah dipakai dalam upaya genosida dan ekosida secara perlahan.

Gereja Katolik juga mendorong pemerintah Indonesia agar segera membuka ruang dialog dengan masyarakat Papua, khususnya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Semua pihak diingatkan bahwa sejak ribuan tahun lalu, Papua bukanlah tanah kosong. Ada banyak suku OAP dalam tujuh wilayah adat yang telah mendiaminya. Sejak 1969, Papua masuk menjadi bagian Indonesia. Karena itulah, negara wajib melindungi dan mensejahterakan rakyat. Menciptakan keadilan dan perdamaian abadi bagi seluruh rakyat.

Kenyataannya, di Papua yang terjadi justru sebaliknya, dan karena itulah gereja merasa perlu bersikap. Gereja juga prihatin dengan dugaan praktik-praktik bisnis tidak etis yang dilakukan segelintir orang, dan mengorbankan warga Papua. Pengerahan pasukan keamanan disinyalir menjadi bagian dari pengamanan terhadap praktik bisnis ini.


Sikap Terbuka Menguntungkan

Aktivis pembela HAM, Theo Hesegem, mempertanyakan sikap pemerintah Indonesia yang masih menutup Papua dari dunia internasional. Padahal desakan sudah diberikan sejumlah negara, khususnya negara-negara yang tergabung dalam Organisation of African, Caribbean and Pacific States (OACPS). Negara-negara ini kerap berusaha menyudutkan Indonesia dalam pertemuan-pertemuan PBB, dengan permintaan untuk membahas kondisi Papua.

Dalam pernyataannya pada 1 September 2021, OACPS menyatakan telah meminta kepada lembaga PBB, untuk mengirim sebuah misi ke Papua. Misi ini bertugas untuk menyusun laporan kondisi HAM, berdasar bukti-bukti di lapangan.

Menurut Theo, jika pemerintah Indonesia tidak segera membuka Papua, maka akan muncul kecurigaan bahwa memang sesuatu terjadi di sana.

“Menurut saya saatnya untuk PBB bisa masuk ke Papua. Kalau Indonesia tidak mengizinkan PBB masuk ke Papua terkait dengan isu hak asasi manusia, berarti logika berpikir kita itu Indonesia ada kesalahannya,” kata Theo.

Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua ini mengutip pernyataan Kementerian Luar Negeri yang mengatakan bahwa di Papua tidak ada pelanggaran HAM. Sejalan dengan pernyataan itu, kata Theo, jika memang tidak ada pelanggaran HAM, Komisi HAM PBB sebaiknya diizinkan masuk. Dengan begitu, katanya, mereka bisa membuktikan klaim yang disampaikan pemerintah Indonesia itu.

“Kalau pemerintah Indonesia tidak mengizinkan, berarti kan ada sesuatu yang sedang ditutupi, yang ujungnya bisa-bisa muncul kecaman dari negara lain,” tambahnya.

Justru dengan memberi izin Komisi HAM PBB masuk, katanya, Indonesia akan keluar dari sorotan terkait isu HAM di Papua. Dugaan-dugaan yang selama ini muncul dalam berbagai pertemuan internasional, dapat ditemukan jawabannya.

“Tetapi, bukan hanya Komisi HAM PBB, termasuk juga wartawan internasional juga ikut dilibatkan masuk sehingga ada keterbukaan, transparans, baik oleh pemerintah atau Papua. Kira-kira siapa yang tipu, siapa yang benar,” ujarnya.

Tentu saja, aktivis HAM di Papua akan bekerja sama dengan pihak internasional untuk menelusuri persoalan ini sampai selesai. Theo bahkan menjamin, para aktivis ini tidak akan berpihak, baik ke pemerintah Indonesia maupun pihak OPM. Tujuan mereka adalah membantu pemerintah dan masyarakat Papua, mencari solusi mengakhiri konflik yang terjadi. Sementara ini, untuk mengatasi kondisi yang kian memanas di Papua, Theo mendesak adanya pembicaraan damai kedua belah pihak.

Pembicaraan itu akan berhasil jika di antara pemerintah Indonesia atau pihak Jakarta, dan masyarakat Papua, ada pihak independen yang menjadi jembatan. Tidak mungkin jika mediasi dijalankan oleh pemerintah sendiri karena masyarakat Papua tidak akan percaya pada proses itu.

Theo juga mengkritisi Presiden Jokowi, yang sudah berkali-kali berkunjung ke Papua tetapi belum berhasil menyelesaikan konflik bersenjata di sana. Kunjungan itu, kata Theo, seolah hanya sebagai seremonial saja.

“Masyarakat Papua sedang mengalami krisis kemanusiaan. Tetapi saya tidak mengerti dengan pandangan seorang Presiden, yang melakukan kunjungan berkali-kali, dan gagal menyelesaikan konflik bersenjata di Papua,” kata Theo. [ns/ab]

Source: VOA

Tuesday, 17 November 2020

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Wilayah Anim-Ha di Merauke oleh MRP Dibubarkan Pasukan Gabungan Indonesia

#BreakingNews: Sejak kemarin lalu tanggal 15 November s/d hari ini Selasa17 November 2020, Intelijen Indonesia bersama dengan Polisi Indonesia telah menguasai hampir seluruh wilayah Merauke, di Wilayah Adat Anim-Ha — West Papua.

Polisi (Polri) bersama dengan Tentara Indonesia (TNI) juga melakukan sejumlah aksi-aksi intimidasi dan teror  terhadap masyarakat Papua yang hendak menyatakan sikap menolak UU Otonomi Khusus Papua.

Foto berikut di Jalan Angkasa Kelapa Lima, Pankat Keuskupan Agung Merauke, Kurang Lebih Jam: 9 pagi tadi.                     

Anggota MRP dan peserta Rapat Dengar Pendapat (RDP)  di bubarkan paksa serta di tangkap dan di bawa ke Polres Merauke, oleh Gabungan TNI Polri daerah Merauke, Wilayah Anim-Ha.

#TolakUU_OtonomiKhusus #Referendum #Merdeka #FreeWestPapua #PapuaMerdeka #LetWestPapuaVote







Saturday, 31 October 2020

Amankan Papua, TNI Siap Kerahkan Pasukan Tempur Tombak Sakti

VIVA – Ternyata Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menyiapkan satu batalyon pasukan tempur lagi untuk didorong mengamankan wilayah Papua. Batalyon yang disiapkan berasal dari Komando Daerah Militer (Kodam) I Bukit Barisan, yaitu pasukan Batalyon Infanteri 122 Tombak Sakti. Berdasarkan informasi yang dihimpun militer">VIVA Militer, Kamis 29 Oktober 2020, sebanyak 450 pasukan dari Yonif 122/TS telah disiapkan melaksanakan operasi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini. Pasukan Yonif 122/Tombak sakti merupakan satuan yang berada di bawah komando Brigade Infanteri 7/Rimba Raya, Kodam I Bukit Barisan. Panglima Kodam I Bukit Baraisan, Mayor Jenderal TNI Irwansyah telah memeriksa kesiapan prajurit. Mereka saat ini sedang mendapatkan pelatihan pratugas di Rindam I Bukit barisan di wilayah Aek Natolu, Prapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Perlu diketahui, Kodam I Bukit Barisan sebelumnya pada Juni 2020 telah mengerahkan satu batalyon pasukan elit dari Batalyon Infanteri Raider 100/Prajuri Setia untuk melaksanakan tugas pengamanan perbatasan negara di sektor utara, Kabupaten Keerom, Papua. Selain itu Kodam I Bukit Barisan juga telah mengerahkan pasukan dari Batalyon Infanteri 125/Simbisa untuk melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI-PNG di wilayah Kabupaten Merauke.

Wednesday, 28 October 2020

Ketua ULMWP: Darurat Militer diberlakukan di West Papua


Pemerintah Indonesia memberlakukan darurat militer yang efektif di West Papua. Tidak ada cara lain untuk menggambarkannya.

Hari ini (27/10), para pelajar [mahasiswa] telah ditembak dengan peluru tajam, gas air mata dan dipukuli dengan tongkat oleh polisi Indonesia di Jayapura, hanya karena melakukan aksi damai. Bagaimana orang bisa ditembak dan dipukuli karena duduk di ruang publik?

Selama dua bulan terakhir, dua pekerja agama, pendeta Yeremia Zanambani dan pengkhotbah Katolik Rafinus Tigau, telah dibunuh oleh militer Indonesia. Seorang lainnya telah ditembak, dan satu lagi meninggal secara misterius. Polisi bersenjata mengintai setiap sudut West Papua, dan pasukan memaksa ribuan orang meninggalkan rumah mereka melintasi sebagian besar tanah kami. Empat puluh lima ribu orang terlantar dari Kabupaten Nduga, dan lebih banyak lagi yang mengungsi dari Intan Jaya setiap hari.

Ini adalah darurat militer di semua tempat. Anda tidak dapat berjalan melalui pusat kota di West Papua hari ini tanpa dihentikan oleh polisi, tanpa bertemu dengan pos pemeriksaan militer. Setiap demonstrasi, tidak peduli seberapa pun damai, tetap saja bertemu dengan penangkapan massal dan kebrutalan polisi - Nabire 24 September, di Universitas Cenderawasih pada 28 September, di Jayapura hari ini (27/10).

Indonesia panik karena Ketua Forum Kepulauan Pasifik (PIF) telah menyuarakan keprihatinan atas West Papua bulan ini. Indonesia dihantui oleh kata-kata Vanuatu yang dikeluarkan di Sidang Majelis Umum PBB pada bulan September. Orang Indonesia takut dengan perlawanan Hitam kami, perjuangan kami melawan rasisme, dan perjuangan kami untuk menentukan nasib sendiri. Sebuah negara demokratis yang normal tidak mengerahkan ribuan pasukan militer untuk melawan perlawanan damai; kediktatoran darurat militer melakukan itu.

Rakyat saya berteriak meminta bantuan kepada dunia. Ada pandemi ganda di West Papua: pandemi Covid-19 dan pandemi rasisme. Salah satu penyebabnya adalah coronavirus - sebaliknya militer Indonesia. Bencana medis ini diperparah dengan kelaparan dan kemiskinan pengungsian.

Sementara Menteri Pertahanan penjahat perang Indonesia, Prabowo, melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dan Menteri Luar Negeri Indonesia mengunjungi Inggris, Indonesia menggunakan krisis Covid sebagai kedok untuk mengintensifkan operasi militer di tanah air saya.

Operasi dan penumpasan militer ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran hukum humaniter internasional, dan pelanggaran hukum konflik. Represi militer dan polisi adalah satu-satunya aturan di West Papua. Inilah definisi darurat militer.

Kami membutuhkan intervensi PBB yang mendesak sekarang. Darurat militer diberlakukan di bawah pengawasan para pemimpin regional di Melanesia dan Pasifik, dan di bawah pengawasan dunia. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia harus diizinkan masuk ke wilayah tersebut, untuk mengungkap realitas yang terjadi di West Papua. Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dan Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (ACP) harus meningkatkan upaya mereka untuk mewujudkan kunjungan ini.

Berapa lama rakyat saya harus menangisi kemerdekaan sebelum dunia mendengar? Apakah 58 tahun tidak cukup?


Benny Wenda

Ketua

ULMWP


(https://www.ulmwp.org/ulmwp-chair-martial-law-is-being-impo…)

#WestPapua #Tolak_UU_OtsusPapua 

#ReferendumYes #FreeWestPapua #PapuaMerdeka

Tuesday, 27 October 2020

Breaking News: Hari ini Selasa, 27 Oktober 2020 sekitar pukul 10.27 Polisi Indonesia Anarkis

#BreakingNews | Hari ini Selasa, 27 Oktober 2020 sekitar pukul 10.27, Polisi dan Tentara Indonesia bertindak anarkis terhadap aksi demonstrasi penolaksan Otonomi Khusus Jilid II yang dilakukan mahasiswa Papua secara damai di Jayapura, Papua, pagi hingga siang ini (27/10).

Beberapa demonstran telah ditangkap dan satu orang atas nama Matias Soo telah ditembak oleh Polisi Indonesia dengan menggunakan senjata api.

Tindakan anarkis pembubaran paksa oleh Polisi dan Tentara Indonesia (TNI/Polri) dengan menggunakan gas air mata (lacrimator) dan senjata api.

Telah dilaporkan, titik aksi berlangsung di Expo, Waena, Depan Auditorium Universitas Cenderawasih (Uncen) di Abe, Perumnas 3, Depan Jln. Masuk Asrama Yahukimo .


Mohon pantauan media dan advokasi!







#Mahasiswa #WestPapua #TolakOtsus #TolakOtonomiKhusus #Referendum#PapuaMerdeka #FreeWestPapua

Saturday, 10 October 2020

4 Tokoh OPM yang Tewas di Tangan TNI-Polri

 Muhamad Rizky, Okezone 

Hengky Wamang (Foto: Dok TNI-Polri/Chanry Andrew)

JAKARTA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Papua hingga kini masih menjadi ancaman bagi masyarakat dan NKRI. Baku tembak antara kelompok KKB dan aparat gabungan TNI-Polri pun sering terjadi, tak sedikit di antara mereka harus meregang nyawa.

Okezone akan merangkum beberapa tokoh dari KKB Papua yang tewas ditangan aparat, berikut ulasannya:

1. Panglima TPNPB OPM Wilayah III Mimika, Hengky Wamang

Operasi penegakan hukum yang dilakukan tim gabungan Polri dan TNI berhasil menumbangkan Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) wilayah III Mimika, Hengky Wamang pada Minggu 16 Agustus 2020 lalu.

Hengky tertembak di bagian perut dan lengan kanan saat penangkapan. Ia dilumpuhkan karena hendak melawan aparat. Dalam penggerebekan itu, aparat berhasil mengamankan ratusan barang bukti di antaranya berupa senjata api, ratusan butir amunisi dan dokumen organisasi Papua merdeka lainnya.

Berdasarkan penelusuran Okezone.com Hengky Wamang menjabat sebagai Panglima TPNPB OPM wilayah III Mimika, di mana sebelumnya dia menjabat sebagai Kepala Staf Umum wilayah III Mimika yang merupakan sayap militer OPM.

Sejak meninggalnya Kelly Kwalik Panglima Kodap III Kali kopi, Hengky Wamang mengambil peran sebagai Panglima, di mana sebelumnya Hengky merupakan kepala staf umum dalam kelompok mereka

Dari data kepolisian, Hengky Wamang merupakan tokoh yang mengajak beberapa anggota KKB wilayah pegunungan tengah masuk ke Tembagapura (areal PT Freeport) untuk melakukan aksi gangguan keamanan.

2. NM Komandan Operasi Umum KKB Intan Jaya

Tim gabungan TNI-Polri berhasil menembak mati komandan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Intan Jaya berinisial NM di wilayah Kabupaten Nabire, Papua pada Senin, 20 Januari 2020.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal mengatakan, pihaknya menerima informasi akan ada transaksi jual-beli senjata di Kampung Nifasi area Pantai Nusi Distrik Makimi, Nabire.

Ia menyebut, NM bersama dua rekannya menggunakan mobil dari Pantai Nusi menuju Nabire, sehingga tim melakukan pengadangan.

"Lalu, tim melihat dua orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri ke arah bukit, sedangkan satu orang yang hendak melarikan diri ke arah semak-semak berhasil dilumpuhkan oleh tim gabungan TNI-Polri Nabire dengan luka tembak bagian pinggang," ujar Ahmad dalam keterangannya kepada Okezone, Kamis 23 Januari 2020.

Dari penangkapan itu, lanjut Kamal, barang bukti yang berhasil diamankan petugas dari mobil KKB di antaranya senjata laras panjang rakitan satu pucuk, sebuah handphone, 2 butir amunisi 5,56 milimeter (mm), KTP, dua buku tabungan Bank Papua, satu buku catatan, dan uang tunai sejumlah Rp500 ribu.

3. Panglima OPM Timika Wonda

Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM), Timika Wonda, dipastikan tewas dalam kontak tembak dengan aparat keamanan yang terjadi pada Sabtu 7 Juni 2014 lalu di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya.

Timika Wonda selama ini dikenal sebagai tangan kanan Goliat Tabuni yang merupakan salah satu pimpinan OPM yang hingga saat ini seringkali mengganggu masyarakat dan menyerang aparat keamanan.

4. Pengawal Pimpinan OPM Goliat Tabuni

Aparat TNI kembali terlibat baku tembak dengan tentara Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dipimpin Goliat Tabuni di Puncak Jaya, Papua, Selasa 2 September 2018 dini hari. Dua orang yang diklaim sebagai pemberontak OPM tewas.

Satu di antaranya yang ditewas, menurut kalangan militer, adalah pengawal Goliat Tabuni, Dekilas Tabuni. Dari tangannya di sita senjata api jenis FNC. Jasad mereka ditemukan saat aparat menyisir lokasi usai kontak tembak.

Baku tembak tersebut terjadi setelah tim gabungan berhasil menguasai dan menduduki markas kelompok Goliat Tabuni di Kampung Gabuleme Tingginambut, Puncak Jaya.

Kapendam XVII Cenderawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi mengatakan bahwa setelah aparat berhasil menduduki markas Goliat Tabuni.

"Mereka terus melakukan gangguan kepada pasukan TNI yang menduduki markas mereka. (Melepaskan) dua sampai empat tembakan ke arah pasukan kemudian menghilang, namun beberapa saat kembali melakukan penembakan dan dari suaranya dilakukan dengan jarak cukup dekat," kata Aidi dalam keterangan tertulis diterima Okezone.

Dalam kondisi kelelahan, TNI tetap melakukan penyisiran ke lokasi sumber suara tembakan. Sekira pukul 06.00 WIT, lanjut Aidi, aparat keamanan berhasil menemukan lokasi KKSB dan terjadilah aksi baku tembak.

"Mereka memberikan perlawanan cukup ramai, belum diketahui apakah di dalam kelompok tersebut ada GT atau tidak karena cuaca gelap dan medan tertutup," jelasnya.

Menurutnya usai baku tembak, KKSB kemudian kabur ke dalam hutan, sambil sesekali melakukan penembakan. Aparat terus menyisir dan menemukan dua jenazah bersama senjata api FNC. Satu diketahui bernama Dekilas Tabuni, satu lagi belum teridentifikasi.

Saat ini, jenazah belum bisa dievakuasi karena jauh dari pemukiman warga. Sementara pasukan TNI melaksanakan konsolidasi.

(Ari)

Saturday, 22 October 2016

PBB Surati RI Tanyakan Pembunuhan Orang Asli Papua

SUVA, FIJI, SATUHARAPAN.COM - Sebuah komite yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-bangsa, Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) diketahui telah mengirimkan surat notifikasi kepada perwakilan tetap Indonesia di PBB tentang berbagai tuduhan dan dugaan kekerasan dan diskriminasi rasial di Papua. Adanya surat ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Pacific Islands Association of NGO's […]

from WordPress http://ift.tt/2egjO3e
via IFTTT

Monday, 25 July 2016

Pernyataan Sikap KPP Yogyakarta Terkait Kondisi HAM Mahasiswa Papua di Yogyakarta

Pernyataan Sikap Komite Perjuangan Perempuan (KPP) Yogyakarta Atas Tindakan Represi Polisi dan Kelompok Reaksioner terhadap Rakyat Papua dan PRPPB di Yogyakarta, 15 Juli 2016 Dalam rangka 47 tahun pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang jatuh pada tanggal 14 Juli, sekaligus bertepatan dengan pembahasan status The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk menjadi anggota […]

from WordPress http://ift.tt/2a3SvmV
via IFTTT

Mahasiswa Papua di Yogyakarta Putuskan Tinggalkan Yogyakarta

Sabtu, 23/07/2016 16:35 Pengurus Biro Politik Aliansi Mahasiswa Papua, Roy Karoba, mengatakan para mahasiswa Papua di Yogya telah menggelar rapat koordinasi yang menghasilkan keputusan untuk meninggalkan Daerah Istimewa Yogyakarta. “Kami, mahasiswa Papua di Yogya, menyatakan sikap untuk kembali ke Papua. Kami telah membuat kesepakatan. Terkait kuliah, akan dimintakan surat pindah untuk melanjutkan studi di Papua,” […]

from WordPress http://ift.tt/2a5eTQS
via IFTTT

Thursday, 21 July 2016

Tak Mau Ada Separatis, Komnas HAM Kecam Pernyataan Sultan

Rabu, 20 Juli 2016 | 18:34 WIB TEMPO.CO, Yogyakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam pernyataan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X yang mengatakan tidak boleh ada separatis di Yogyakarta. Pernyataan itu dikeluarkan Sultan pada 19 Juli 2016 di Kepatihan menanggapi aksi sejumlah mahasiswa Papua di Yogyakarta yang menggelar dukungan […]

from WordPress http://ift.tt/2a1GQGz
via IFTTT

Tito Harus Jelaskan Peristiwa Penahanan Mahasiswa Papua di Yogya

Google Papua-- Direktur Riset Setara Institute dan Pengajar Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah, Ismail Hasani, mengatakan sejak setahun terakhir, warga negara Indonesia asal Papua mengalami kekerasan berlanjut, akibat pelarangan menyampaikan aspirasi melalui demontrasi dan kebebasan berekspresi lainnya. "Kejadian terakhir adalah peristiwa kekerasan di Yogyakarta pada tanggal 15 Juli kemarin," kata Ismail melalui pernyataan tertulis […]

from WordPress http://ift.tt/29W8r8v
via IFTTT

Friday, 1 July 2016

TNI dan Polri di Biak Numfor Patroli Bersama 1 Juli

Berita , Peristiwa , salampapua.com SAPA (BIAK) - Jelang 1 Juli nanti, TNI dan Polri di Kabupaten Biak Numfor akan melakukan patroli bersama pada daerah rawan dalam upaya mengantisipasi gangguan kamtibmas di wilayah itu. "Setiap tanggal 1 Juli seringkali dijadikan kelompok separatis sebagai hari bersejarah Papua Barat sehingga perlu diantisipasi dengan berpatroli bersama TNI-Polri," ungkap […]

from WordPress http://ift.tt/29gf3nD
via IFTTT

Wednesday, 29 June 2016

Petugas Advokasi FI, ke-19 Sidang Dewan HAM PBB, Tentang Pelangaran HAM di West Papua

Written By Suara Wiyaimana Papua on Selasa, 28 Juni 2016 | Selasa, Juni 28, 2016 Fransiskan International, Jaringan Berbasis Kepercayaan pada Papua Barat dan TAPOL ingin menarik perhatian pada penyiksaan dan eksekusi di luar hukum masih berlangsung di Papua. Organisasi kami sangat prihatin bahwa, meskipun fakta bahwa Indonesia meratifikasi Konvensi PBB Menentang Penyiksaan pada tahun […]

from WordPress http://ift.tt/2923cnz
via IFTTT

Thursday, 16 June 2016

KNPB: Dalam Lima Hari Polisi telah Menangkap 125 Orang Papua

Penulis Arnold Belau - Juni 15, 2016 JAYAPURA, SUARAPAPUA.com—- Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat melaporkan, dalam lima hari terakhir, sejak tanggal 10 Juni lalu hingga hari ini, Rabu (15/6/2016) kepolisian kolonial republik Indonesia telah menangkap 1.236 orang. “Kalau hari ini ada sekitar 1.135 orang yag ditangkap. Yaitu 100 orang ditangkap di Wamena. 1.004 orang […]

from WordPress http://ift.tt/25YuoiC
via IFTTT

Tuesday, 31 May 2016

Ketua DPRD: 2000 Orang Papua Tidak Diperlakukan Seperti Manusia

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua, Yunus Wenda, mengatakan, aparat keamanan di Papua memperlakukan secara tidak manusiawi 2000 warga Papua saat melakukan aksi unjuk rasa di Provinsi Papua pada awal bulan Mei Tahun 2016. "Masyarakat Papua disiksa, dipukul secara tidak manusiawi di lapangan terbuka yang dilakukan oleh aparat keamanan dan […]

from WordPress http://ift.tt/1VqDtKx
via IFTTT

Thursday, 19 May 2016

Pater John: Jayawijaya Darurat Kemanusiaan

MAY 16, 2016/ISLAMI ADISUBRATA Wamena, Jubi – Pastor penerima Yap Thiam Yien Award 2009, Pater John Djonga menilai kondisi yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya, Papua belakangan ini sebagai situasi darurat kemanusiaan. Hal itu dikatakannya menanggapi demo yang dilakukan para bidan dan tenaga medis lainnya di Wamena, Jumat (13/5/2016). Aksi itu dilakukan untuk mendesak Pemerintah dan […]

from WordPress http://ift.tt/1OIZ4MT
via IFTTT

Saturday, 30 January 2016

AHRC: Australia dan AS Bantu TNI Bantai Rakyat Papua

Kamis, 24 Oktober 2013 | 16:28 WIB HONGKONG, KOMPAS.com — Sebuah lembaga pengamat HAM yang bermarkas di Hongkong, Asian Human Rights Commision (AHRC), menyatakan, militer Indonesia menggunakan helikopter-helikopter bantuan Australia dan pesawat tempur dari Amerika Serikat (AS) untuk membantai warga Papua pada dekade1970-an. Dalam laporan AHRC disebutkan, sejumlah petinggi militer Indonesia bertanggung jawab atas pembunuhan, […]

from WordPress http://ift.tt/1WSpUlr
via IFTTT

Wednesday, 7 October 2015

Aktivis Papua: Permintaan Maaf tak Cukup, Rakyat Butuh Tindakan Nyata

Jayapura, Jubi – Aktivis Hak Asasi Manusia mengatakan permintaan maaf yang disampaikan Pandam XVII Cendrawasih bertepatan dengan HUT TNI ke 70 sebagaimana yang diberitakan media ini, Senin (5/10/2015) harus tindakan nyata, bukan obral kata-kata semu. “Rakyat Papua tidak menerima permohonan maaf yang disampaikan Pangdam. Silahkan memohon maaf dengan kata-kata tetapi banyak rakyat Papua hari ini […]

from WordPress http://ift.tt/1Z92877
via IFTTT

Wednesday, 30 September 2015

Jangan Membunuh, Bila Perlu Dilumpuhkan Saja

Jayapura, Jubi – Wakil Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat, Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah se-Indonesia, (DPP AMPTPI), Hendrikus Madai mengatakan, perkembangan situasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di tanah Papua yang sangat memprihatinkan akhir-akhir ini. Hal ini dikatakan Hendrikus Madai, sebab banyak anak-anak sekolah, mahasiswa dan pemuda yang telah menjadi korban penembakan, pembunuhan, penculikan bahkan penangkapan […]

from WordPress http://ift.tt/1QKnSA5
via IFTTT

Kapolda Papua: Polisi Hanya Membela Diri

Jayapura, Jubi – Kepolisian Daerah (Polda) Papua menyatakan, penembakan yang diduga dilakukan oknum anggota polisi di Mimika dan menyebabkan seorang siswa SMK meninggal dunia, serta satu lainnya kritis, di Kampung Pisang, Gorong- Gorong Distrik Mimika Baru, Kabupaten Timika, pada Senin (28/9) malam, sesuai protap. Kapolda Papua, Inspektur Jenderal (Pol) Paulus Waterpauw mengatakan, anggota polisi hanya […]

from WordPress http://ift.tt/1WwRogu
via IFTTT