Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea

Thursday, 11 November 2021

Benny Wenda: 'Visi Negara Hijau' Jalan Kami Untuk Menyelamatkan Hutan Hujan Terbesar Ketiga Di Dunia

4 November 2021 dalam Pernyataan
https://www.ulmwp.org/benny-wenda-green-state-vision-our-pathway-to-saving-worlds-third-largest-rain-forest

Hari ini di Glasgow di COP26, Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Pemerintahan Sementara Papua Barat telah meluncurkan 'Visi Negara Hijau' untuk Papua Barat yang merdeka bebas dari penjajahan genosida dan ekosida Indonesia.

Visi ini adalah tawaran kami kepada dunia.  Kami memiliki solusi yang tepat untuk krisis iklim global.  Orang-orang saya telah menjaga tanah hijau New Guinea selama puluhan ribu tahun.  Hutan hujan kita adalah paru-paru dunia, dan kita adalah penjaga terbaiknya.  Pemerintah Indonesia dan perusahaan multinasional menghancurkan hutan kami dan membunuh orang-orang kami.

Anda tidak dapat memisahkan orang asli Papua Barat dari gunung, hutan atau sungai.  Bagi kita, kita terhubung dengan lingkungan kita.  Kita tidak bisa datang dan meruntuhkan hutan seperti yang dilakukan Indonesia sekarang atas nama 'pembangunan'.  Kami telah berdamai dengan alam dan semua makhluk di tanah kami selama puluhan ribu tahun.  Visi Negara Hijau berarti perdamaian, itu berarti penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan.  Ini berarti kehidupan dan pelestarian kelangsungan hidup makhluk.

Jika kita menjadi mandiri, kita membuat janji-janji ini kepada dunia.  Pemerintah independen baru akan segera memperkenalkan standar internasional ecocide ke dalam kerangka hukum negara kita.  Kami menyampaikan pemberitahuan kepada semua perusahaan yang beroperasi di tanah kami bahwa mereka harus menghentikan perusakan alam kita, atau berisiko dicabut izinnya oleh pemerintah independen.  Kami akan menempatkan hak tanah kami, dan hak semua makhluk, di atas hak perusahaan swasta untuk mengambil sumber daya kami.

Kami menginginkan Papua Barat yang bebas dan demokratis, di mana rakyat saya dapat memancing dan berkebun dengan damai, tanpa ditembak atau disiksa oleh militer dan polisi.

Kami memiliki pemerintahan yang menunggu, konstitusi kami, dan kabinet kami.  Sekarang kami memiliki Visi kami untuk membimbing kami menuju tujuan kemerdekaan dan seterusnya.  Jika Anda mendukung kami, Anda membuat sejarah dalam perjuangan untuk bertahan hidup bagi semua manusia dan planet kita.  Kami adalah solusi untuk krisis iklim ini.

 Benny Wenda
 Presiden Sementara
 Pemerintah Sementara ULMWP

https://www.ulmwp.org/benny-wenda-green-state-vision-our-pathway-to-saving-worlds-third-largest-rain-forest

Diplomat Indonesia di Pentas Politik Global Bertindak seperti Raskol

Peristiwa penyamaran yang dilakukan oleh utusan diplomat Indonesia (dua anak muda Indonesia: Gerry dan John) dalam peluncuran VISI Negara Hijau West Papua atau GREEN STATE VISION di Glasgow, Skotlandia — Inggris (04/11) ini memalukan sekali. Mereka bertingkah seperti badut, hendak mengganggu kegiatan, sehingga langsung diamankan oleh pihak keamanan. Itu memalukan sekali! 

Yang saya mau singgung disini adalah, begini:

Di forum internasional (PBB), ketika Indonesia disoroti habis-habisan oleh para pemimpin Negara negara-negara Melanesia — Pasifik tentang kondisi dan situasi di West Papua, tetapi untuk merespon sorotan itu Indonesia selalu memajukan diplomat-diplomat muda dalam tanda kutip ‘anak-anak kecil’ untuk menanggapinya (semisal di sesi hak jawab).

Padahal, jika dilihat, yang menyoroti Indonesia tentang West Papua ini adalah para pemimpin (leader) dari negara-negara Melanesia—Pasifik (orang setingkat kepala negara) yang menganggap apa yang mereka soroti adalah hal yang serius, tetapi itu direspon balik oleh diplomat-diplomat muda ‘anak-anak kecil’ 

— Ini apa maksudnya? Apakah itu sebagai sikap anggapan remeh Indonesia terhadap apa yang disoroti oleh para pemimpin Melanesia—Pasifik ini? ataukah itu sikap berpura-pura tidak mengerti? atau..... karena tidak berani untuk memajukan orang-orang setingkat kepala negara (paling tidak menteri luar negerinya) untuk menanggapinya?

Hal yang sama mirip juga ditunjukkan Indonesia dalam forum peluncuran “Green State Vision” kemarin (04/11) di Glasgow. Indonesia mengutus dua orang anak muda ‘anak kecil’ (mungkin utusan Menlu/BIN) menyamar sebagai wartawan dengan satu misi yaitu: MENGGANGGU peluncuran GREEN STATE VISION. Tetapi sayang sekali, sesi peluncuran Green State Vision telah didahulukan, sehingga telah sukses diluncurkan oleh Interim Presiden, Hon. Benny Wenda dan Sekjen PCC James Bhagwan, diikuti oleh pembicara dan tamu undangan yang hadir.

Di akhir sesi, ruang diberitakan kepada wartawan, yang kemudian langsung disambut oleh dua orang utusan Indonesia itu, kemudian melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang redaksinya adalah tidak jauh berbeda dengan narasi yang biasa dipakai elit-elit Jakarta saat berbicara tentang Papua. Karena terbaca yang bertanya itu adalah wartawan gadungan yang telah menyusup, langsung dijawab oleh pembawa acara, Mr. Oridek Ap yang juga adalah Kepala Misi Pemerintah Sementara West Papua (ULMWP) untuk Uni-Eropa. Oridek mengatakan, jawabannya simpel: “West Papua diduduki oleh Indonesia / West Papua occupied by Indonesia.”

Wartawan itu kemudian merespon balik dengan bertingkah aneh seperti badut🤡, akhirnya ketahuan kemudian ditegur oleh Mr. Ap. Pertanyaan wartawan berikut adalah oleh orang dengan misi yang sama, tetapi ini sedikit berbeda dimana dia berbicara sedikit lantang dan bertingkah sama anehnya dengan wartawan gadungan sebelumnya, akhirnya itu diamankan langsung oleh pihak keamanan Inggris.

Pernyataan-pernyataan konyol dan tingkah aneh yang ditunjukkan dua badut Indonesia itu direspon langsung oleh Sekretaris Jenderal Konferensi Gereja-Gereja Pasifik (PCC), James Bhagwan, Anggota Parlemen Inggris dan Ketua All-Party for West Papua, Alex Sobel MP, Koordinator Gerakan Masyarakat Adat untuk Penentuan Nasib Sendiri dan Pembebasan (IPMSDL) Filipina, Beverly L. Longid.

Ini kan sebenarnya memalukan sekali. Indonesia mengutus anak-anak kecil untuk bertindak (bermain kucing-kucingan), tetapi sayang sekali, anak-anak kecil yang diutus itu selalu mendapat tamparan keras oleh dunia. Bayangkan saja kalo itu adalah orang setingkat kepala negara, pasti ditelanjangi di hadapan dunia — Jadi mungkin juga ini alasannya mengapa orang setingkat kepala negara selalu disembunyikan dibelakang layar karena takut dipermalukan!? 

Kadang saya bertanya begini, kenapa Indonesia tidak melakukan hal-hal ini dengan cara-cara yang terhormat dan bermartabat sebagai negara? entahlah...

Akhir kata, Iman kami bangsa Papua adalah bahwa: Cepat atau Lambang, Indonesia akan ditelanjangi dan dipermalukan dihadapan dunia, dan NKRI akan hancur berkeping-keping.

“Secepat-cepatnya kebohongan berlari, kebenaran akan selalu dapat mengejar dan mendahuluinya”. (Apeldoorn, C.G.L. & R. van Riet. 1994.

WaSalam....

#WestPapua #ProvisionalGovernment #GreenStateVision #ClimateJustice #COP26 #FreeWestPapua

Monday, 8 November 2021

GREEN STATE VISION ADALAH SKENARIO INGGRIS

Menurut Dr Been K, negara hijau adalah skenario Inggris untuk menanamkan modalnya di Papua. 

Dr. Been K
" Inggris telah menawarkan kepada Beni Wenda proyek oksigen secara besar besaran, dengan perlindungan alam Papua dari kerusakan".

Menurut Dr Been K, konsep dasar Green state vision adalah Inggris, dengan tujuan pengelolaan kekayaan alam Papua.

Danapun di berikan oleh Inggris dengan pinjaman Bank IMF, dan ULMWP di daftarkan di  Coalition of Parties (COP) 26, sebagai anggota di dalamnya.

Dana pinjaman ini pun di kontrol dan di awasi oleh Bank IMF dengan kerja sama dengan pemerintah Inggris

peluncuran Visi Negara Hijau oleh Beni Wenda versi ULMWP & Pemerintahan Sementara di COP26.  

Peluncuran diadakan di Glasgow, Skotlandia Inggris (U.K), pada tanggal 4 November 2021.

ULMWP di bentuk pada tahun 2014, dan pada sidang konggres tingkat tinggi KTT November 2021 melahirkan program Green state vision.

Program Negara hijau adalah suatu proyek bisnis ekonomi global yang di susupi oleh negara-negara kapitalis, Inggris dan Amerika.

Kita telah Terjebak di dalam skenario politik global yang di mainkan oleh para kapitalis Inggris dan Amerika, seperti Amerika merampas kekayaan alam Papua dengan pertambangan emas, uranium, nikel, biji besi, tembaga, di areal pertambangan Freeport timika Papua.

Untuk pertambangan sendiri, di adakan kerja sama antara Amerika serikat dengan Indonesia, dan Indonesia sendiri sebagai polisinya Amerika, untuk menjaga pengoperasian proyek pertambangan emas di Papua timika.

Sama halnya dengan negara Inggris, Inggris telah menawarkan kepada ULMWP untuk penanaman modal dengan proyek Green state vision dan hasilnya di bagikan masing masing antara Beni Wenda, Sem karoba, dan beberapa orang yang ada di dalam negeri.

Kita perlu waspada terhadap Skenario Inggris.

Salam Sadar.

   Posting..@Zeerol Ngwendy.

Biar ko tau dan paham! (kam yang baca ini kasi tau dorang)

LATAR  ELAKANG lahirnya GREEN STATE VISION dikaji bukan 1 tahun 2 tahun tetapi sudah 20 tahun lebih atas dasar study dan pengalaman negara-negara yang merdeka dari kolonial dan sedang berkembang dan belajar dari arah bunuh diri dan kepunahan mahluk hidup di  planet bumi. Mengapa...? 

Karena mereka merdeka tetapi watak model bernegara masih mewarisi peninggalan kolonial atau terkolonisasi otak/ mental sosio-antroposentris, contoh dekat dari yang jauh Indonesia.

PERTANYAANYA: Apakah Papua Merdeka hanya sekedar mau sama dengan negara Merdeka berdaulat dari kolonial NKRI... seperti negara  Indonesia, Kongo, Nigeria, Amerika dll..?  Isinya sama dengan mereka, maka...orang akan bilang Papua lebih baik ada dengan Indonesia karena belum bisa memimpin.  Contoh kecil sudah baku protes antara pejuang (karena tidak paham / buta)..l

Lagian belum ada platform negara yang jelas hanya batariak Papua Merdeka....sio...tapi puji Tuhan setidaknya kami bisa tentukan wajah Visi West Papua Merdeka adalah GREEN STATE MURNI LAHIR DARI GAYA BERPIKIR DAN BERTINDAK ORANG PAPUA MALANESIA LAY OUT NEGARA DALAM KONTEKS MODEREN..YANG ARTINYA PAPUA MERDEKA SEUTUHNYA..UNTUK SELURUH MAKLUK HIDUP, KARENA FILSAFAT MELANESIA ALAM ADALAH SAYA DAN SAYA ADALAH ALAM ITU SENNDIRI, A3 (ALLAH, ALAM & ADAT) kitorang tiga ini hidup sama-sama di dalam wada planet ini maka kita sebut perlawanan dari sosio-Antroposentris yang materialiw menjadi Sosio-Naturalistis yang mengedepankan hukum alam .

Nanti diskusi berikut...

WaSalam.... #berlanjut

Sunday, 7 November 2021

Peluncuran Green State Vision di Glasgow Inggris

Para pemimpin Papua Barat di COP26 telah meluncurkan rencana ambisius untuk menyatakan ecocide sebagai kegiatan kriminal.

Di bawah Green State yang diusulkan, pemerintah akan bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekologi.

Pemimpin kemerdekaan, Benny Wenda, mengatakan manusia harus belajar menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Usulan tersebut bertentangan dengan kegiatan penebangan, pertambangan, dan kelapa sawit yang merusak di Indonesia di wilayah yang dicaploknya pada tahun 1969.

Negara Hijau didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dan sosial, perwalian adat, dan pemerintahan yang demokratis.

"Negara Hijau akan bertindak dan berpikir secara global dan lokal," kata pernyataan Papua.

"Ini akan mengambil tindakan mendesak dan tegas untuk memerangi dan mengurangi keadaan darurat iklim.
"Negara Hijau Papua Barat akan menjadikan genosida sebagai tindak pidana serius."

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=412319420538971&id=106142957823287

 #COP26Glasgow #climatechange #Faiths4COP26 #pacific #green #PapuanLivesMatter #PapuaMerdeka #SDG13 #SDG14 #SDGs

Thursday, 4 November 2021

Today in Glasgow at the COP26, the United Liberation Movement for West Papua Provisional Government has launched the ‘Green State Vision’ for an independent West Papua free from genocidal and ecocidal Indonesian colonialism.

This Vision is our offer to the world. We have the just solution to the global climate crisis. My people have been looking after New Guinea’s green land for tens of thousands of years. Our rainforest are the lungs of the world, and we are its best guardians. The Indonesian government and multinational corporations are destroying our forest and killing our people.

You cannot separate indigenous West Papuans from the mountains, forests or rivers. To us, we are connected to our environment. We cannot come and tear down the forest like Indonesia is doing now in the name of ‘development’. We have been at peace with nature and all beings in our land for tens of thousands of years. The Green State Vision means peace, it means self-determination and independence. It means life and the preservation of survival of beings.

If we become independent, we make these promises to the world. The new independent government will immediately introduce an international standard of ecocide into the legal framework of our country. We are serving notice on all corporations operating in our land that they must stop the destruction of our natural world, or risk having their licences revoked by the independent government. We will place our land rights, and the rights of all beings, above the rights of private companies to take our resources.

We want a free, democratic West Papua, where my people can fish and garden in peace, without being shot or tortured by military and police.

We have our government-in-waiting, our constitution, and our cabinet. Now we have our Vision to guide us to our goal of independence and beyond. If you support us, you are making history in the struggle for survival for all human beings and our planet. We are the solution to this climate crisis.

Benny Wenda
Interim President
ULMWP Provisional Government

See full press release here.


West Papuan in the Lepago region gather in support of the Green State Vision, November 3, 2021.


West Papuan in the Jayapura gather in support of the Green State Vision, November 3, 2021.


West Papuan in the Tabi region gather in support of the Green State Vision, November 3, 2021.


West Papuan in the Domberay region gather in support of the Green State Vision, November 3, 2021.

The post Benny Wenda: ‘Green State Vision’ our pathway to saving world’s third-largest rain-forest appeared first on United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Visit website

Teologi Pembebasan - TUHAN YESUS TIDAK MELARANG PAPUA BARAT MERDEKA

Oleh Gembala Dr. Socratez Yoman 

Para pembaca yang mulia dan terhormat,  TUHAN Allah tidak melarang Papua Barat Merdeka.  Alkitab tidak melarang Papua Barat merdeka. Injil tidak melarang Papua Barar Merdeka. Gereja tidak melarang perjuangan Papua Barat Merdeka. 

Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan ruang dan jaminan setiap bangsa berhak merdeka. "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perimanusiaan dan perikeadilan." 

Jadi, pendudukan dan penjajahan Indonesia atas rakyat dan bangsa Papua Barat harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikanusiaan dan perikeadilan. 

Jadi, yang dilarang TUHAN, dilarang Alkitab, dilarang Injil, dilarang Gereja: "Jangan membunuh dan jangan mencuri (Keluaran 20:13, 15). 

Yang dilarang dan ditentang oleh TUHAN Yesus Kristus, Alkitab, Injil dan Gereja ialah kolonialisme, militerisme, kapitalisme, rasisme, fasisme, ketidakadilan, pelanggaran berat HAM, marjinalisasi, sejarah Pepera 1969 yang bengkok dan proses pemusnahan etnis Papua (genocide). 

TUHAN Yesus Kristus, Alkitab, Injil dan Gereja melarang atau mengutuk tentang mitos, stigma, dan label  seperti: monyet, makar, opm, kkb dan teroris yang diproduksi penguasa Indonesia  dari waktu ke waktu. 

Tulisan ini merupakan keyakinan dan iman serta pandangan penulis. Para pembaca silahkan tulis apa yang Anda yakin benar yang berbeda denga pandangan penulis.  Penulis menulis tentang keadilan, hak asasi manusia, martabat kemanusiaan, kesamaan derajat, demokrasi, hak hidup dan hak kebebasan politik demi kedamaian dan harmoni untuk semua orang. 

Dalam tujuan ini, rakyat dan bangsa West Papua berjuang melawan pendudukan dan kolonialisme Indonesia di West Papua bukan untuk kita menang, tetapi kita berjuang untuk mengubah cara berfikir mereka yang salah dan keliru selama ini. Karena penguasa kolonial modern tidak berhak atas tanah Melanesia. Mereka memaksakan kami menerima ideologi asing: Pancasila, UUD1945, bendera merah putih, lagu Indonesia raya, mitos Sumpah Pemuda, sejarah palsu dan nama para pahlawan Indonesia yang tidak ada hubungan  dengan leluhur dan nenek moyang bangsa Melanesia. Jadi, kita berjuang supaya Indonesia harus sadar bahwa  pemaksaan bermotif RASISME dan Militerisme dan Fasisme itu tidak pernah  bertumbuh, berakar dan berbuah dengan baik. 

TUHAN, Alkitab, Injil dan Gereja juga menentang sejarah Pepera 1969 yang dimenangkan ABRI dengan cara-cara brutal, pelanggaran berat HAM merupakan kejahatan Negara selama 58 tahun sejak tahun 1963, perampasan tanah milik Orang Asli Papua untuk pemukiman transmigrasi, kelapa sawit, pembangunan gedung-gedung besar, pembangunan jalan-jalan, pembangunan basis-basis militer membuktikan Indonesia kolonial moderen yang melakukan pemusnahan etnis Melanesia secara sistematis, terstruktur, terencana dan masif. 

Karena itu, kita berjuang untuk mengubah cara berpikir dan watak mereka. Supaya ke depan bangsa Indonesia dan bangsa West Papua duduk berdampingan sebagai dua bangsa yang merdeka dan berdaulat. Mari, kita mengubah cara berpikir bangsa Indonesia dengan menulis kebenaran-kebenaran, fakta-fakta yang kita lihat, tahu dan miliki. 

Yang jelas dan pasti, West Papua akan Merdeka atau tidak merdeka,  itu urutan yang paling terakhir. Tetapi,  yang paling utama dan terpenting ialah kami tetap berjuang melawan pendudukan dan kolonialisme Indonesia yang RASIS dan FACIS hanya demi kehormatan martabat kami atas tanah leluhur kami sebagai sebuah bangsa. 

Bagian yang tak terpisahkan dari kolonialisme, militerisme, rasisme dan ketidakadilan,  pengamatan dan penilaian saya selama ini secara pribadi dan mungkin sangat subyektif, bahwa sebagian besar penguasa pemerintah Indonesia yang menduduki dan menjajah rakyat dan bangsa West Papua, mulut mereka bau busuk karena tukang tipu/pembohong besar, munafik dan hidup berpura-pura dengan berlidah manis yang penuh racun. Penampilan diluarnya gagah dan berbaju mahal, berdasi bagus tetapi hatinya busuk, jahat dan tidak ada nurani, terutama dalam menghadapi rakyat dam bangsa West Papua selama 58 tahun sejak 1 Mei 1963 dengan kekerasan senjata dan ketidakadilan serta kebohongan besar. 

Gerakan ideologi Papua Barat harus diselesaikan dengan pendekatan dialog ideologis bukan pendekatan militer. Pendekatan militer di Papua selama 58 tahun sejak 1 Mei 1963 telah melahirkan banyak masalah dan juga telah melahirkan ratusan dan ribuan ideolog muda  Papua yang militan untuk melawan kolonialisme, kapitalisme, militerisme, rasisme, fasisme, ketidakadilan, pelanggaran berat HAM, pemusnahan etnis Papua, dan sejarah penggabungan Papua ke dalam wilayah Indonesia melalui Pepera 1969 yang penuh darah dan air mata yang dimenangkan dengan moncong senjata oleh militer kolonial modern Indonesia. 

Masalah paling rumit di Papua ialah kekerasan negara yang melibatkan militer.  Kekerasan militer sangat ditolak dan dimurkai oleh TUHAN, Alkitab, Injil dan Gereja. Jadi, Papua adalah persoalan militer sebagai aktor utama kekerasan yang menyebabkan pelanggaran berat HAM dan berbagai masalah rumit lainnya. 

Pastor Frans Lieshout, OFM memberikan kesaksian tentang pengalamannya: 

Pada 1 Mei 1963 datanglah orang Indonesia. Mereka menimbulkan kesan segerombolan perampok. Tentara yang  telah diutus merupakan kelompok yang cukup mengerikan. Seolah-olah di Jakarta mereka begitu saja dipunggut dari pinggir jalan. Mungkin benar-benar begitu. 

Kesimpulannya, TUHAN, Alkitab, Injil, Gereja tidak melarang Perjuangan rakyat dan bangsa Papua untuk kemerdekaan dan kedaulatan secara politik. Yang dilarang dan dimurkai TUHAN, Alkitab, Injil dan Gereja ialah kolonialisme, militerisme, kapitalisme, rasisme, fasisme, ketidakadilan, pelanggaran berat HAM, marjinalisasi, sejarah Pepera 1969 yang bengkok dan proses pemusnahan etnis Papua (genocide) dan juga mitos, stigma, dan label  seperti: monyet, makar, opm, kkb dan teroris yang diproduksi penguasa Indonesia  dari waktu ke waktu. 

Para pejuang keadilan, perdamaian, martabat kemanusiaan, kesamaan derajat, hak penentuan nasib rakyat dan bangsa Papua, berjuanglah dengan cara-cara damai dan terhormat karena Papua Barat Merdeka tidak dilarang oleh TUHAN, Alkitab, Injil, Gereja. Perjuangan Papua Barat Merdeka perjuang mulia dan suci untuk masa depan bangsa Papua Barat yang lebih damai dan beradab. 

Diharapkan, solusi untuk mengakhiri semua persoalan ini ialah perundingan atau dialog damai yang setara antara RI-ULMWP yang dimediasi pihak ketiga yang netral tanpa syarat, seperti GAM Aceh-RI yang pernah dimediasi Helsinki pada 15 Agustus 2015. 

Doa dan harapan saya, tulisan ini membuka wawasan teologis untuk para pembaca. Selamat mengecap dan menikmati tulisan ini. 

Ita Wakhu Purom, 3 November 2021 

Penulis: 

1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP)
2. Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC).
3. Anggota Konferensi Gereja-Gereja Pasifik (PCC).
4. Aliansi Baptis Dunia (BWA).

Saturday, 30 October 2021

Voting PBB Kerja Sama PBB dengan Forum Pacifik (PIF)

Dari total 193 negara anggota PBB, 137 negara mendukung untuk dilakukannya kerja sama yang baik dengan negara-negara anggota Forum Kepulauan Pasifik.

Dalam voting itu, jumlah yang tidak mendukung adalah 0, dan sisanya 12 negara termasuk Indonesia abstain, atau [angkat tangan, Tidak Memilih]. PBB memberikan suara 137 berbanding 0 untuk bekerja (Foto: Fred Sarufa, Papua Nugini)

15 Agustus 2019, seluruh negara Pasifik dengan suara bulat telah mengesahkan 3 (tiga) butir resolusi bagi West Papua, yang kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama juga resolusi tersebut langsung direspon oleh 79 negara anggota Afrika, Karibia, dan Pasifik diadopsi sebagai resolusi.

Kemenangan West Papua di Pasifik (PIF) ini kami raih kurang lebih setelah 19 tahun kebangkitan perjuangan bangsa Papua melalui ULMWP, pasca kegagalan di Kongres 2000.

Negara-negara Afrika dan Karibia adalah negara-negara yang dulunya pernah memprotes hasil Pepera 1969 yang dilaporkan Indonesia dalam sidang umum PBB tahun 1969. Negara-negara Afrika dan Karibia mereka protes karena pelaksanaan Penentuan Nasib Sendiri yang dilakukan Indonesia 1969 tidak sesuai dengan standar internasional yang diatur melalui New York Agreement 1962.

Jadi keberhasilan perjuangan West Papua di Afrika, Karibia pada Desember 2019 kemarin ini merupakan kemenangan yang luar biasa setelah perjalanan panjang 50 tahun pasca Pepera 1969. 

Untuk mendapatkan dukungan sebesar ACP ini tidaklah mudah. Kita telah habiskan waktu sekitar 50 tahun, baru tahun 2019 kita dapat. Dan di Pasifik juga sama, kita kembali mendapat dukungan setelah perjuangan panjang, habiskan waktu sekitar 19 tahun setelah gagal di Kongres 2000.
___________
Dimata dunia internasional, hari ini status RI dan ULMWP sama sederajat tingkat negara. ULMWP telah menganut sistem Trias Politica didalamnya terdapat (Eksekutif ULMWP, Legislatif ULMWP dan Yudikatif ULMWP) dengan pagar negara nya adalah West Papua Army (TPN-PB, TRWP dan TNPB), yang kesemuanya ini adalah proses metamorfosis menuju negara West Papua. 

Lalu pertanyaannya: Kapan ULMWP umumkan negara? 

Mari kita dukung dan doakan, agar semoga para pemimpin bangsa yang telah dipercayakan Allah Moyang bangsa Papua, mereka diberikan hikmat dan kuasa dari yang Tuhan, sehingga bangsa dapat memperoleh kemerdekaan secara hukum dan politik di luar kolonial NKRI dalam waktu dekat.

“Intinya persatuan adalah Kekuatan - Kunci kemenangan ada pada persatuan”

Damai Tuhan beserta, Amin!

BAZOKA LOGO
Kepala Biro Politik ULMWP

____________________________________
Link 1:
https://www.samoaobserver.ws/category/samoa/46748

Link 2:
https://www.facebook.com/396357444077782/posts/1091130811267105

Link 3:
https://www.facebook.com/396357444077782/posts/1092701321110054

Link 4:
https://www.facebook.com/396357444077782/posts/1098081013905418

Link 5:
https://www.facebook.com/396357444077782/posts/1097598173953702
_____________________________________

#LetWestPapuaVote #Referendum #FreeWestPapua

Friday, 29 October 2021

SHDRP Mendukung Penuh ULMWP

SOLIDARITAS HUKUM, HAM, & DEMOKRASI RAKYAT SIPIL PAPUA (SHDRP)
MENGUCAPKAN

Terima Kasih Kepada Legislatif serta Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang mana telah menetapkan Konstitusi Sementara atau Undang Undang Dasar Sementara (UUDS) yang mengikat untuk West Papua yang di bacakan pada tanggal 20 Oktober 2020.

Dari Sekian Langka Maju kinerja ULMWP, Kini ULMWP telah melakukan 1 Poin penting langka maju yang bagian dari Perjuangan West Papua menuju Kemerdekaan Bangsa Papua.

Kami SHDRP Selaku Penggagas dan sekaligus Deklarator Kongres Papua 3 Pada tanggal 19 Oktober 2011 yang mana telah melahirkan sebuah pemulihan Negara Republik Federal Papua Barat dan Penggagas Agenda Penyatuan demi persatuan Rakyat Papua yang saat ini disebut ULMWP merasa bersyukur kepada Tuhan dan Menyampaikan Terima Kasih yang sedalam dalamnya kpd ULMWP Atas Segala Perjuangannya.

SHDRP tetap Mendukung Penuh kepada ULMWP dalam Perjuangan untuk membebaskan seluruh Rakyat dan Bangsa Papua. Salam🙏

KETUM SHDRP
USAMA YOGOBY

KETUA1 SHDRP
ALIUS ASSO

Tuesday, 26 October 2021

KO BACA, SUPAYA KO TAU

Upayah Diplomasih Politik ULMWP, sudah nyata dan sangat jelas ditingkat Internasional sesuai dengan Roodmap/Petah Jalan ULMWP yang ditetapkan saat itu pada thn 2016, di Vanuatu..

Roodmap/Peta Jalan ULMWP, adalah melobi dan meyakinkan Negara2 Sub-Regional (MSG),, Regional (PIF,, Africa Union,, Caricom),, Inter-Regional (ACP), dan Internasional (PBB).. 

Perkembangan terakhir setelah Resolusi Forum 79 negara anggota ACP, yang meng-Adopsi Resolusi MSG dan PIF, 2019,, dan kemudian ditambah dengan Sikap Pemerintah Selandia Baru,, Australia, Inggris dan Belanda, maka saat ini dinyatakan sudah ada 83 Negara yang menyatakan Sikap Dukungan Politik terhadap Diplomasi ULMWP tentang RESOLUSI HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI/REVERENDUM, bagi Bangsa West Papua.. 

83 negara anggota PBB, telah mendukung dan mendesak Komisi Tinggi HAM. PBB, segera ke Tanah West Papua untuk Investigasi berbagai kasus pelanggaran HAM, yang sudah dan sedang terjadi sejak lama (1960 - 2021)..

Tuhan telah menyatakan Kuasa-Nya dalam beberapa Rentetan Peristiwa Penting yaitu;

1. Presiden ULMWP, Tn. Benny Wenda memimpin delegasi Diplomat ULMWP, dan menghadiri Undangan Pertemuan Tingkat Tinggi Pemimpin Negara-negara MSG, di Port Moresby, PNG, pada pertengahan Februari 2018.. dan hasilnya Aplikasi baru ULMWP, untuk menjadi Anggota penuh di MSG, dinyatakan memenuhi Syarat, dan akan diumumkan oleh Sekertariat MSG di Vanuatu..

2. Presiden beserta Diplomat ULMWP, bersama Pemerintah Vanuatu menghadiri Undangan Pertemuan Tingkat Tinggi Pemimpin 18 Negara PIF, pada awal bulan Desember 2018, di Tuvalu, yang melahirkan Resolusi Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi bangsa West Papua..

3. Presiden dan Diplomat ULMWP, bersama Pemerintah Vanuatu menghadiri Undangan Pertemuan Tingkat Tinggi Pemimpin Negara 79, ACP, pada awal Desember 2019, di Africa. Resolusi ACP, sangat jelas yaitu Mendukung Hak Penentuan Nasib Sendiri dan Mendesak Komisi Tinggi HAM. PBB, untuk Investigasi Pelanggaran HAM ditanah Papua..

4. Presiden dan Diplomat ULMWP, menghadiri Undangan 8 Anggota Parlemen selaku Partai Pemenang Pemilu atau Partai berkuasa saat ini di Inggris pada pertengahan November 2020, dan akhirnya Parlemen mendesak Pemerintah Inggris untuk mendukung Resolusi 79, negara ACP, dan Mendesak Komisi Tinggi HAM. PBB, segera Investigasi ke West Papua..

5. Presiden, dan Diplomat ULMWP, menghadiri Undangan 7 anggota Parlemen selaku Partai Pemenang atau Patai bekuasa di Belanda, pada pertengahan Desember 2020, yang akhirnya Parlemen mendesak Pemerintah Belanda untuk segera Mendukung Resolusi ACP,, dan Mendesak Komisi Tinggi HAM. PBB, segera Investigasi ke tanah Papua..

6. Dan kemarin awal januari 2021, setelah Deklarasi Pemerintahan Sementara ULMWP,, Tn. Presiden dan Diplomat ULMWP, telah di Undang dan menghadiri Pertemuan Parlemen Uni Eropa, termasuk Spanyol, Jerman dan Prancis untuk meng-UPDATE perkembangan situasi Politik dan HAM diatas Tanah West Papua..

Dan Juga terakhir Tn. Presiden dan Diplomat ULMWP, sudah bertemu serta meng-Update seluru Perkembangan Politik dan HAM atas Tanah Papua kepada Puan. Ketua Dewan HAM, PBB, yaitu perempuan asli Melanesia dalam sesi khusus.. Semoga..!!!

Tn. Presiden ULMWP, memberi KESAN dan PESAN pada kesempatan Tahun Baru 2021, yaitu; 

1. KESAN; 
Beberapa peristiwa penting tersebut diatas bukan karena kehebatan dan kepintaran kita Manusia, melainkan semata2 hanya Kasih dan Anugerah Tuhan Yesus Kristus selaku Raja diatas segala Raja bagi Rakyat West Papua..

Kolonial Indonesia memiliki fasilitas teknologi modern dan mengeluarkan Triliunan Dana Politik untuk Kampanye menggagalkan Diplomasi ULMWP, di seantero dari 193, negara2 anggota tetap di PBB, maka secara Material dan Logika Manusia yaitu Diplomasi ULMWP, dengan mudah dapat digagalkan oleh Otoritas Diplomat Kolonial Indonesia, namun hanya satu yang bangsa WP yakini bahwa Tuhan Yesus adalah Raja yang memiliki Kuasa diatas segalanya dapat berkehendak dan berperang untuk membelah kita yang tertindas..

2. PESAN; 
Persatuan adalah Kekuatan Utama yang Tuhan Kehendaki dan Tuhan Pimpin untuk kita mengakhiri Penderitaan dan Ratapan Panjang bangsa West Papua, maka sebaiknya dan sejujurnya kita harus bersatu dalam Motto Nasional kita yaitu One Soul - One People ( Satu Jiwa - Satu Bangsa )..
Kita semua hanya Alat/Media yang Tuhan gunakan untuk menggenapi Misi-Nya diatas bumi tercinta West Papua..
Kita wajib ber-Satu, saling meng-Koreksi dan Melangkah Maju bersama Kebenaran Sejarah Perjuangan Bangsa Kita, West Papua.

Akhir kata yaitu Bangsa Papua telah di Nubuatkan bahwa;

" Barang siapa yang bekerja BENAR dan JUJUR untuk Tanah West Papua,, Dia akan mendapat Satu Tanda HERAN, kepada Tanda HERAN yang Lain "

Rencana Tuhan sedang ter-GENAPI.