Papua Merdeka News

Papua, Irian Jaya, Western New Guinea News Feeder

Telp:+675-78213007 (WA)
Email: tofreemalensia@gmail.com
Mail. Mail: 635 Vision City, NCD, POM,Papua New Guinea

Friday, 8 April 2022

PERUBAHAN SIKAP POLITIK DAN DUKUNGAN PEMERINTAH BELANDA MENJADI PATOKAN DUKUNGAN INTERNASIONAL

Oleh Ibrahim Peyon, Ph.D.


Selama ini pemerintah Indonesia selalu bersandar kepada pemerintah Belanda, menyatakan bahwa Belanda mendukung Indonesia atas kedaulatan West Papua. Indonesia juga klaim, bahwa satu-satunya hukum Internasional yang dukung Indonesia atas Papua adalah hukum jurisprudensi, yang mengatakan daerah bekas koloni Belanda otomatis menjadi bagian dari Indonesia. Belanda menjadi tempat sandaran Indonesia itu kini telah berubah. Parlemen dan pemerintah Belanda secara resmi dukung pemerintah sementara ULMWP dan perjuangan bangsa Papua.
Bila kita ikuti dengar pendapat kemarin di Parlemen Belanda ini dan presentasi Presiden Wenda, Ketua IPWP Alex Sobe dan ketua ILMWP tentang bergerakan di seluruh dunia atas Papua, maka Papua telah mencapai pada tahap apa yang disebut KONSOLIDASI DAN MOBILISASI DUKUNGAN INTERNASIONAL OLEH BERBAGAI NEGARA DAN PEMERINTAH RESMI. Dalam tahun ini Madrid-Spanyol, UK/Inggris, Belanda, Uni-Eropa, Fiji, Selandia baru, dan ACP 79 negara.
Konsolidasi dan mobilisasi dukungan atas Papua sebagai contoh dalam 3 bulan terakhir tahun ini saja, sudah sangat jelas mobilisasinya masif. Di Melanesia khususnya PNG dan Piji sebagai tempat sandaran Indonesia telah perubahan sikap politik. Perdana menteri PNG resmi pidato di sindang Umum PBB tahun lalu, dan awal bulan ini sebelum ke Jakarta bertemu Presiden Jokowi, Marape bertemu dengan Sekjend MSG, salah satu perbicaraan mereka adalah dialog Konstruktif dengan Indonesia soal West Papua. Kunjungan Marape ke Jakarta tidak lepas dari konsolidasi dan mobilisasi internasional tersebut. Sekaligus secara simbolik PNG mengajarkan Indonesia soal negara demokrasi, Karena PNG telah selesai melaksanakan Referendum di Bogenville secara demokraksi damai, dan Bogenville memenangkan referendum untuk kemerdekaan. Tidak seperti Referendum di Timor-Leste dengan kekerasan, lumuran darah dan kriminalitas Indonesia.
Bulan lalu perdana menteri Fiji bicara di Parlemen Fiji bahwa pemerintah Fiji dan pemerintah negara lain dorong masalah Papua ke tingkat internasional dan Papua harus diselasaikan melalui mekanisme Internasional. Bulan lalu juga menteri luar negeri Selandia Baru, Nanaia Mahuta, mengumumkan dalam switternya pertemuannya dengan Michelle Bachelet, ketua Komisi Tinggi HAM PBB untuk kasus Papua. Tiga hari lalu Menlu Selandia Baru Nanaia Mahuta bicara di media Fiji, bahwa pemerintah Selandia Baru mendesak Indonesia segera umumkan jadwal untuk kunjungan ketua Komisi Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet ke West Papua.
Bulan lalu, presiden Wenda dan Embasador Ap ke Madrid bertemu Senat dan Parlemen secara kolektif dan resmi. Bergerakan-bergerakan ini menunjukkan Konsolidasi dan mobilisasi internasional atas Papua sudah mencapai tingkat tertinggi.
Perubahan sikap politik pemerintah Belanda terjadi beberapa tahun terakhir ini setelah ULMWP terbentuk. Forum dengar pendapat oleh Komisi Luar Negeri Belanda dilakukan tahun 2017, yang dihadiri juga oleh Presiden Benny Wenda, Ambasador Uni-Eropa tuan Oridek Ap, dan Alex Sobe, ketua IPWP/anggota Parlemen Inggris. Pasca hearing itu, Menteri luar negeri Belanda, Stef Blok resmi menyatakan dukung resolusi PIF dan dorong Komisi HAM PBB ke Papua. Pada selasa 1 Februari 2022, Parlemen Belanda secara resmi keluarkan resolusi dukung kunjungan PBB ke West Papua, dan dengar pendapat hari ini adalah agenda lanjutannya.
Salah satu hal penting dalam dengar pendapat ini adalah pengakuan parlemen Belanda tentang posisi pemerintahan sementara ULMWP, dalam forum resmi ini dipanggil "Selamat Datang Presiden Sementara" kepada Benny Wenda, dan tuan Oridek Ap dipanggil sebagai Ambassador Uni-Eropa, bulan lalu Senat dan Parlemen Spanyol juga dipanggil dengan Presiden sementara dan Ambassador. Sebutan Presiden Sementara dan Ambassador, hal ini tahap awal dimulainya pengakuan atas posisi politik. Pengakuan anggota parlemen Belanda atas posisi ini sangat penting, karena Belanda adalah pekas koloni Papua. Perubahan sikap politik Belanda ini sangat penting, karena Belanda memiliki tanggung jawab moral besar atas Papua. Dukungan Belanda menjadi ukuran dukungan negara lain.
Dalam dengar pendapat ini, muncul tiga agenda penting:
Pertama, agenda buka kembali sejarah Papua masa lalu. Hearing mendorong pemerintah Belanda harus buka kembali sejarah masa lalu, terkait New York Agremmen, Roma Agremmen, dan Resolusi PBB No. 2405. Kita lihat di atas meja, salah satu anggota Parlemen Belanda terletak buku profesor PJ. Drooglever, Tindakan Pilihan Bebas, buku ini dan banyak dokumen lain menjadi rujukan untuk buka kembali sejarah Papua yang kemarin dorong dalam hearing ini.
Kedua, agenda dekolonisasi. Agenda dekolonisasi menjadi satu agenda penting yang muncul dalam hearing ini, bagaimana pemerintah Belanda mendorong agenda itu secara sistematis mengikuti langkah Timor-Leste, Kaledonia Baru, dan Prancis Polinesia.
Ketiga, agenda tijau kembali Investasi di Papua. Dalam hearing juga mendorong negara-negara anggota Uni-Eropa ditinjau kembali perjanjian dengan Indonesia tentang investasi Ekonomi di West Papua. Karena Papua sebagai status pendudukan Ilegal, maka hukum internasional larang negara-negara lain menanamkan investasi mereka di wilayah pendudukan/ masih status ilegal. Aturan ini juga telah diterapkan dalam kasus Sahara, negara-negara yang memiliki saham di Sahara telah dicabut kembali karena status politik masih bermasalah. Dengan Hearing ini diharapkan negara-negara anggota Uni-Eropa evaluasi kembali investasi mereka di West Papua.
Perubahan sikap politik pemerintah Belanda atas West Papua ini terkontribusi pada enam hal: Pertama, pemerintah Indonesia menjadikan Belanda sebagai tempat sandaran atas eneksasi Papua telah runtuh dan tidak ada tempat. Kedua, klaim Indonesia atas aneksasi Papua sebagai miliknya karena pekas koloni Belanda berdasarkan asas hukum Jurisprudensi, tidak mendasar dan tidak dukung posisi Indonesia di Papua. Ketiga, sikap resmi pemerintah Belanda dijadikan sebagai dukungan kedaulatan Indonesia atas Papua dan Indonesia bersembunyi di balik sikap Belanda dari berbagai kejahatan kemanusiaan di West Papua telah runtuh. Keempat, memungkinkan pemerintah Belanda buka kembali sejarah masa lalu. Kelima, memungkinkan pemerintah Belanda ambil sikap dorong agenda dekolonisasi ke PBB. Keenam, memungkinkan negara-negara Uni-Eropa akan investasi mereka di West Papua mengikuti kasus Sahara Barat.
Dengan demikian, tidak ada tempat bagi Indonesia bersandar dan bersembunyi atas Papua.
___
FOTO: Rapat hearing antara Pemerintahan Sementara ULMWP dengan Komisi Urusan Luar Negeri dari Parlemen Belanda di Kantor Parlemen Belanda, Rabu (6/04/2022). | Credit: ULMWP.

Thursday, 7 April 2022

Parliament to vote on referendum

April 6, 2022


Prime Minister James Marape and Bougainville President Ishmael Toroama have signed the Era Kone Covenant which now paves the way for ratification of the 2019 referendum results leading to Bougainville’s independence.
The Era Kone Covenant is a significant milestone in this journey for both governments as it captures all aspects of the 97.7 per cent referendum results and the post-referendum consultations.
The decision to initiate the Era Kone Covenant was agreed last December by the Autonomous Bougainville Government and the National Government for it to guide the process for the results of the referendum and the joint consultations.
Mr Toroama said at the signing yesterday that the covenant now give effect to Section 342 of the National Constitution and thanked Mr Marape for the National Government’s commitment in this regard.
“I want to express my very sincere gratitude for your undivided leadership, perseverance and commitment on this journey in giving effect to Section 342 of the National Constitution which commits both governments to consult on the referendum result,” he said.
He expressed the intention to bring the Era Kone Covenant and the referendum results before the 11th parliament next year 2023 given the political tenures of both governments.
Mr Marape noted in agreement the importance of the Era Kone Covenant and pledged the support of the PNG government
“I reaffirm our agreement to determining a political settlement for Bougainville earlier than 2025 and no later than 2027 and that the Era Kone Covenant sets the pathway and acts as the indicative guide toward the political settlement for Bougainville by the 11th National Parliament” he said.
Following the covenant signing both parties will endorse the covenant through the respective executive councils and then the technical teams from both governments will draft the constitutional regulation which will carries the road map towards independence.
Mr Marape reassured Mr Toroama that despite the national elections coming up, the Era Kone Covenant now tied any PNG Parliament from hereafter to continue addressing the Bougainvillea referendum.




keberhasilan Kampanye Papua Merdeka oleh Pemerintah Sementara West Papua

Selama ini pemerintah Indonesia selalu bersandar kepada pemerintah Belanda, menyatakan Belanda mendukung Indonesia atas kedalutan West Papua. Indonesia juga klaim, bahwa satu-satunya hukum Internasional yang dukung Indonesia atas Papua adalah hukum jurisprudence, yang mengatakan daerah bekas koloni Belanda otomatis menjadi bagian dari Indonesia. Belanda menjadi tempat sandara Indonesia, itu kini telah berubah. Parlemen dan pemerintah Belanda secara resmi dukung Pemerintahan Sementara ULMWP dan perjuangan bangsa Papua. 

Bila kita ikuti hearing kemarin di Parlemen Belanda ini dan presentasi Presiden Wenda, Ketua IPWP Alex Sobe MP dan ketua ILWP tentang pergerakan di seluruh dunia atas Papua, maka Papua telah mencapai apa yang disebut dengan KONSOLIDASI DAN MOBILISASI DUKUNGAN INTERNASIONAL OLEH BERBAGAI NEGARA DAN PEMERINTAH RESMI. Dalam tahun ini telah terjadi di Madrid-Spanyol, UK/Inggris, Belanda, Uni-Eropa, Fiji, Selandia Baru, dan ACP 79 negara.

Konsolidasi dan mobilisasi dukungan atas Papua dalam 3 bulan terakhir tahun ini sangat jelas dan masif. Di Melanesia khususnya PNG dan Fiji sebagai tempat sandaran Indonesia telah terjadi perubahan sikap politik. Perdana Menteri PNG resmi berpidato di Sindang Umum PBB, dan awal bulan ini sebelum ke Jakarta temui Presiden Jokowi Marape berbicara bahwa dialog Konstruktif dengan Indonesia dan West Papua sangat penting. Kunjungan Marape ke Jakarta tidak lepas dari konsolidasi dan mobilisasi internasional tersebut. 

Bulan lalu Perdana Menteri Fiji bicara di Parlemen Fiji bahwa Pemerintah Fiji dan Pemerintah negara lain tentang mendorong masalah Papua ke tingkat internasional dan harus diselesaikan melalui mekanisme Internasional. 

Bulan lalu menteri luar negeri Selandia Baru, Nanaia Mahuta mengumumkan dalam Twitternya tentang pertemuannya dengan Michelle Bachelet, ketua Komisi Tinggi HAM PBB untuk kasus Papua. Tiga hari lalu Menlu Selandia Baru Nanaia Mahuta bicara di media Fiji, bahwa pemerintah Selandia Baru mendesak Indonesia segera umumkan jadwal untuk kunjungan ketua Komisi Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet ke West Papua. Bulan lalu, presiden Wenda dan Ambasador Ap ke Madrid bertemu Senat dan Parlemen secara kolektif dan resmi. Pergerakan-bergerakan ini menunjukkan Konsolidasi dan mobilisasi internasional atas Papua sudah mencapai tingkat paling tinggi. 
 
Perubahan sikap politik Pemerintah Belanda untuk West Papua ini terkontribusi pada tiga hal: Pertama, pemerintah Indonesia menjadikan Belanda sebagai tempat sandaran atas eneksasi Papua telah runtuh. Kedua, klaim Indonesia atas aneksasi Papua sebagai miliknya karena bekas koloni Belanda berdasarkan asa hukum jurisprudence, tidak mendasar dan tidak dukung posisi Indonesia di Papua. Ketiga, sikap resmi pemerintah Belanda dijadikan sebagai dukungan kedaulatan Indonesia atas Papua dan Indonesia bersembunyi di balik sikap Belanda dari berbagai kejahatan kemanusiaan di West Papua telah runtuh.
___
FOTO: Rapat hearing antara Pemerintahan Sementara ULMWP dengan Komisi Urusan Luar Negeri dari Parlemen Belanda di Kantor Parlemen Belanda, Rabu (6/04/2022). | Credit: ULMWP.

#WestPapua #ULMWP #Netherlands

Wednesday, 6 April 2022

Terjadi Penembakan oleh TNI Di Paniai 5 April 2022

INFO Urgen
Dogiyai Hari ini 5 April 2022 

Kembali terjadi penembakan terhadap rakyat sipil oleh militer penjaja kolonial Indonesia.

Kronologis singkat oleh korban penembakan aparat kepolisian yang bertugas di dogiyai terhadap satu pemuda atas nama peturus tebai .

Selasa 5 April 2022 pagi subu jam 04:21 waktu dogiyai,dari korban menjelaskan ketika saya keluar dari rumah tiba di jalan raya trans Nabire dogiyai saya kaget ada penembakan arah saya dari pihak kepolisian dan saya pun terlentang karena peluruh masuk dalam tubuh saya,

Setelah pihak kepolisian melihat korban atas nama peturus tebai terlentanh dijln langsung merka bawah ke RSUD 
Dogiyai .menurut keterangan dokter luka tembak kedua pinggan kiri dan kanan ,korban pun diantar aparat kepolisian ke RSUD dogiyai dengan luka tembak kedua pinggan ,pendarahan masih aktif dengan melihat kondisi tersebut langsung dirujuk ke RSUD Paniai untuk perawatan lanjutan.

Saksi membenarkan dia ditembak saat keluar dari rumah kejalan raya langsung polisi menembak peturus tebai ,dia dicurigai mencuri pada hal pelaku penembakan sudah melihat dia keluar dari rumah namun ditembak.

-Mohon adfokasi dari smua pihak.

Monday, 4 April 2022

HUT NEW GUINEA RAAD 5 April 2022

HIMBAUAN UMUM

MEMPERINGATI NIEUW GUINEA RAAD ATAU DEWAN NEW GUINEA YANG KE-61 TAHUN (5 APRIL 1961 – 5 APRIL 2022) & MENDUKUNG PERTEMUAN PEMERINTAHAN SEMENTARA ULMWP DENGAN PARLEMEN BELANDA
––––––––––––––––––
Sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam sejarah West Papua, 5 April merupakan tanggal dimana berdirinya badan legislatif bangsa Papua untuk pertama kalinya dengan nama “Nieuw Guinea Raad” pada 5 April 1961 sebagai lembaga representasi rakyat di West Niuew Guinea, atau (sekarang disebut: West Papua). Dewan diresmikan dengan 28 anggota, 16 di antaranya telah dipilih dalam pemilihan yang diadakan selama Januari 1961, dan 12 anggota ditunjuk oleh Gubernur.

Beberapa bulan setelah terbentuk, Dewan New Guinea kemudian merancang sebuah manifesto nasional bangsa Papua dan ditetapkan dalam sidang Dewan pada 19 Oktober 1961. Sidang itu menetapkan sejumlah atribut kebangsaan Papua sebagai embrio negara baru bagi West Papua, diantaranya adalah bendera Bintang Kejora.

Pengumuman hasil sidang tersebut direncanakan terjadi pada 1 November 1961, namun tertunda hingga deklarasikan tepat 1 Desember 1961 dengan sebuah upacara pengibaran bendera untuk pertama kalinya, disaksikan oleh Pemerintah Belanda, Inggris, Australia, juga Prancis, namun peristiwa itu tidak bertahan lama akibat ambisi wilayah kekuasaan dan kepentingan ekonomi politik yang di-andili oleh Amerika Serikat, Presiden RI pertama Ir. Soekarno menginvasi (menduduki) bangsa Papua melalui Tri Komando Rakyat (TRIKORA) 19 Desember 1961.

Proses invasi atau pendudukan secara ilegal oleh Indonesia atas Papua yang dimulai 19 Desember itu terus berlanjut secara sistematis melalui kesepakatan ilegal yang dikenal dengan New York Agreement 15 Agustus 1962 dilakukan oleh bangsa-bangsa asing antara lain bangsa asing Indonesia, Belanda dan Amerika kemudian berujung pada pelaksanaan Penentuan Nasib Sendiri palsu (Pepera 1969) di West Papua oleh Indonesia yang cacat hukum dan moral. Pada akhirnya berujung masalah di PBB, dan lahirnya resolusi PBB nomor 2504 tahun 1969 sebagai catatan yang perlu ditinjau. 

Tanggal 5 April 2022 besok, bertepatan dengan momentum bersejarah bangsa, Pemerintahan Sementara ULMWP telah diundang resmi oleh Komite Tetap Urusan Luar Negeri Parlemen Belanda untuk sebuah pertemuan, dimana Pemerintah Belanda sebagai penjajah bangsa Papua dan juga aktor dalam sejarah Penentuan Nasib Sendiri West Papua, hendak mendengar langsung update terkini dari Pemerintah Sementara ULMWP tentang situasi di West Papua. Dalam kesempatan ini juga, Interim Presiden, Hon. Benny Wenda dan Kepala Misi Uni-Eropa Mr. Oridek Ap yang telah diundang resmi dan akan mempresentasikan semua proses serta tahapan perjuangan West Papua yang telah lama ditinggalkan Belanda hingga perjuangan sekarang.

Tidak hanya Pemerintah Sementara, Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Belanda juga telah mengundang Ketua Parlemen Internasional untuk West Papua atau (IPWP) Hon. Alex Sobel MP yang juga adalah anggota Parlemen Inggris untuk turut hadir dalam pertemuan ini. Selain itu, perwakilan ILWP (Pengacara Internasional untuk West Papua) Mr. Tim Hansen Koordinator (Lawyer) Australia pun telah diundang. 

Konflik Politik di West Papua yang berkepanjangan pasca aneksasi West Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah memasuki usia setengah abat lebih. Pendapat lain telah mengatakan bahwa, masalah West Papua merupakan salah satu konflik terlama yang ada di wilayah Asia–Pasifik.

Bangsa Papua melalui United Liberation Movement for West Papua terus bergerak sambil berproses pada tingkatan yang lebih tinggi, termasuk lobi-lobi diplomasi internasionalnya yang cukup signifikan. 

Dan kini ULMWP telah berdiri sebagai sebuah Pemerintahan-Semi, mendapat dukungan yang luas secara masif yang sistematis mulai dari kawasan Melanesia, Pasifik, Afrika–Karibia dan Uni-Eropa dengan total menjadi 108 negara anggota PBB. Mereka telah mencium aroma tidak sehat dalam tubuh Indonesia pasca peralihan pemerintahan dari Belanda ke UNTEA dan UNTEA ke Indonesia, yang pada akhirnya sekarang West Papua menjadi luka bernanah busuk dalam tubuh Indonesia. Dunia sedang mengkritisi hal itu, dan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hal ini Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia untuk segera berkunjung ke West Papua.

Hal-hal ini semua akan menjadi pembicaraan dalam pertemuan nanti di Parlemen Belanda pada tanggal 5 April 2022, yang akan disiarkan langsung melalui (live stream).

Untuk itu, dalam rangka memperingati sejarah legislatif bangsa Papua yang tanggal 5 April 1961, sekaligus juga dalam rangka mendukung pertemuan Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Belanda dengan Pemerintahan Sementara ULMWP yang akan berlangsung tanggal 5 April 2022 di Gedung Parlemen Belanda, kami imbau seluruh elemen bangsa Papua dimanapun berada untuk melakukan kegiatan secara damai dalam bentuk mimbar bebas, diskusi-diskusi, doa dan ibadah, serta aksi-aksi melalui media massa di seluruh teritori West Papua, pada hari Selasa, 5 April 2022 di seluruh West Papua

Demikian imbauan umum dalam rangka memperingati lahirnya Nieuw Guinea Raad atau Dewan New Guinea dan dalam rangka mendukung Pertemuan Pemerintahan Sementara ULMWP dengan Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Belanda di Gedung Parlemen Belanda pada tanggal 5 April 2022 ini kami keluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan berlimpah terima kasih, Wa, Wa, Wa!

Port Numbay – West Papua, 4 April 2022

KEMENTERIAN URUSAN POLITIK
PEMERINTAHAN SEMENTARA ULMWP 
(United Liberation Movement for West Papua)

MENGETAHUI

ttd
BAZOKA LOGO
Menteri

#5April1961 #ULMWP #WestPapua #WesternNewGuinea #Netherlands #NieuwGuineaRaad #NewGuineaCouncil #WestPapuaCouncil #FreeWestPapua #Referendum

Sunday, 3 April 2022

Presiden Sementara, Wenda: Meningkatnya militerisasi dan terorisme negara di West Papua

Pernyataan | Edisi, 1 April 2022

Selama beberapa hari terakhir kami telah menerima laporan yang mengganggu tentang perkembangan di West Papua.

Rakyat kita turun ke jalan untuk menunjukkan penolakan mereka terhadap rencana Indonesia untuk memecah belah kita lebih jauh dengan pembentukan 7 provinsi dan untuk berdemonstrasi menentang pemberlakuan ‘otonomi khusus’.

Para pengunjuk rasa damai di Nabire dan Jayapura telah bertemu dengan semakin brutal, dengan meriam air dan gas air mata digunakan terhadap mereka dan polisi bersenjata lengkap menembak tanpa pandang bulu ke pengunjuk rasa dan warga sipil.

Ini adalah terorisme negara. Indonesia sedang mencoba untuk menggunakan kekuatan militer penuh mereka untuk memaksakan kehendak mereka ke West Papua, untuk memaksa penerimaan ‘otonomi khusus’.

Pola peningkatan militerisasi dan represi negara selama beberapa tahun terakhir telah jelas, dengan eskalasi kekerasan yang mengkhawatirkan. Kurang dari 2 minggu yang lalu 2 pengunjuk rasa ditembak mati di Kabupaten Yahukimo, lagi-lagi karena demonstrasi damai menentang pemekaran provinsi.

Sejarah berulang dan kita menyaksikan Tindakan Tanpa Pilihan kedua . Orang West Papua dipaksa untuk menghidupkan kembali trauma ini setiap hari. Metode penindasan yang sama digunakan pada tahun 1969, dengan ribuan tentara melecehkan, mengintimidasi dan membunuh setiap orang West Papua yang berbicara untuk kemerdekaan.

Tetapi orang-orang West Papua telah menunjukkan keinginan mereka , berkali-kali, dalam menolak otonomi khusus dan melawan kekuasaan Indonesia.

𝐊𝐚𝐦𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐮𝐬 𝐛𝐞𝐫𝐛𝐢𝐜𝐚𝐫𝐚 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐬𝐚𝐭𝐮 𝐬𝐮𝐚𝐫𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐣𝐞𝐥𝐚𝐬 𝐝𝐚𝐧 𝐛𝐞𝐫𝐬𝐚𝐭𝐮 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐦𝐞𝐧𝐲𝐞𝐫𝐮𝐤𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐧𝐞𝐧𝐭𝐮𝐚𝐧 𝐧𝐚𝐬𝐢𝐛 𝐬𝐞𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢 𝐝𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐦𝐞𝐫𝐝𝐞𝐤𝐚𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐫𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐢𝐧𝐝𝐚𝐬 𝐤𝐨𝐥𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐡𝐚𝐝𝐚𝐩 𝐤𝐚𝐦𝐢. 𝐒𝐞𝐦𝐚𝐧𝐠𝐚𝐭 𝐢𝐧𝐢 𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭 𝐝𝐢𝐡𝐚𝐧𝐜𝐮𝐫𝐤𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐤𝐚𝐦𝐢 𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐝𝐢𝐛𝐮𝐧𝐠𝐤𝐚𝐦, 𝐛𝐚𝐡𝐤𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐡𝐚𝐝𝐚𝐩𝐢 𝐤𝐞𝐤𝐮𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞𝐫 𝐈𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞𝐬𝐢𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐞𝐧𝐮𝐡.

Untuk masyarakat internasional melihat, dana untuk otonomi khusus telah digunakan untuk mempersenjatai militer Indonesia untuk membunuh orang West Papua. Hentikan negosiasi perdagangan Anda dengan Indonesia dan dengarkan suara penduduk asli West Papua, yang berteriak agar hak mereka didengar dan dihormati.

Benny Wenda 
Interim Presiden
Pemerintahan SementaraULMWP

#WelcomeUNHC 🇺🇳 #WestPapua #HumanitarianCrisis #HumanRightsAbuses #PIF #ACP #UnitedNation #OHRCHR #UNHRC #FreeWestPapua

Wednesday, 30 March 2022

JANGAN (TIPUH-TIPUH) RAKYAT. KARENA, SEMUA SUDAH TERBONGKAR DAN JELAS!

#WESTPAPUA| Meepago, 29 Maret 2022 

Kepada YTH:
Seluruh rakyat West Papua.

AGENDA PERJUANGAN PAPUA MERDEKA SAAT INI JELAS BAWAH: 

#PERTAMA : 
“Ada yang berjuang Papua Merdeka. Namun, Kemerdekaan yang diperjuangkan-nya adalah “Merdeka di dalam kekuasaan NKRI-Indonesia”, Melalui proses Dialog Jakarta-Papua. Dan, Alat tawaran–nya (MOGOK SIPIL NASIONAL MSN). Jadi Mereka, Perjuangankan Papua Merdeka itu bukan, menjadi sebuah negara. Dan bukan, untuk mendirikan Negara West Papua. Tetapi mereka berjuang untuk memperbaiki keadaan yang ada saat ini. Dengan sebutan Papua merdeka tapi, for Indonesian sejahtera”.

“Mereka sedang mendorong agenda ini di luar dari ULMWP, karena ada beberapa oknum Diplomat dan Sipil sudah berusaha untuk membawa masuk agenda ini agar digodok melalui ULMWP. Namun, mereka tidak berhasil, akhirnya mereka mengundurkan diri dari ULMWP dan sedang mendorong agenda tersebut di luar dari Mekanisme, sambil menentang ULMWP dari luar”.

“Jadi “isu-isu dan Gosip” tetang TPN-OPM, TPN-PB, TRWP, Sosialisme dan Sukuisme ini sesungguhnya hanya sebuah skenario dan taktik yang diciptakan dan sedang dimainkan untuk menutupi segala macam upaya maupun agenda Politik yang mereka ada dorong".

“Isu tetang TPN-OPM, TPN-PB, TRWP, Setengah Tiang/federasi Otonom dan Sukuisme ini mereka sengaja ciptakan, agar perpecahan dalam internal perjuangan Papua Merdeka ini terjadi. Mereka sedang berusaha, agar pejuang dan rakyat tidak lagi mendukung ULMWP”.

“Salah satu isu juga yang dimainkan adalah : "Jangan berharap kemerdekaan West Papua datang dari Internasional/dari Inggris", artinya isu ini juga sengaja mereka mainkan, agar pejuang dan rakyat tidak lagi mendukung dan berharap kepada ULMWP. Mereka ada bermain dan berusaha dengan berbagai cara: Ada yang sedang berjuang di Pasific, di Internasional, di Papua, di Jakarta, di Papua-Jakarta”.

“Mereka ada bergerak di organ-organ gerakan sipil, di sayap militer mempermainkan orang-orang tua di hutan menjadi subject dan ada oknum di dalam ULMWP, dan ada juga yang bergerak di Pasific maupun Internasional”.

“Oknum di dalam ULMWP yang di dalam negeri dia sedang berusaha, agar ULMWP di dalam negeri mati. Dan ada oknum juga yang di Internasional sedang berusaha, agar diplomasi ULMWP di setiap negara dia ketahui dan akan melaporkan ke Indonesia, agar Indonesia lakukan pemblokadean melalui diplomasi menteri luar negeri, disamping itu juga, ia membangun block di dalam ULMWP agar terbangun kesan buruk oleh negara pendukung terhadap ULMWP. Salah satu yang Ia lakukan adalah gagalkan Petisi Papua Merdeka yang bertujuan menuju ke dewan HAM PBB di Jenewa”.

“Setiap upaya dilakukan, bertujuan hanya untuk menggiring perjuangan Papua Merdeka ini menuju ke Dialog Jakarta-Papua dan West Papua dijadikan daerah Istimewa seperti korbannya nasib Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Aceh pernah berjuang untuk Merdeka seperti Papua sekarang ini, Namun perjuangan mereka gagal karena semua berhasil digiring ke Dialog, dan hasilnya sekarang Aceh menjadi daerah istimewa, sehingga kemerdekaan yang mereka perjuangkan "Merdeka di dalam NKRI-Indonesia" seperti yang sekarang ada,”.#Fakta.

#KEDUA : 
“Perjuangan Papua Merdeka yang diperjuangkan sejak tahun 60an 70an, 80an, 90an hingga berujung pada Kongres 2000, dan Kongres 2011 semua sudah terakomodir di dalam “United Liberation Movement For West Papua ULMWP” di Vanuatu atau sering disebut dengan (Deklarasi Sarlana) 6 Desember 2014. Dan, Rakyat Papua bersama para pejuang sejati sedang mendukung ULMWP untuk menuju Referendum, dan mendorong West Papua menjadi sebuah negara yang Merdeka berdaulat penuh”. (Jadi Kemerdekaan yang diperjuangkan—nya adalah "Merdeka terlepas dari Hukum NKRI-Indonesia).

“Mereka berjuang agar status perjuangan West Papua ini diselesaikan melalui Referendum seperti Timor Leste dan menuju mendirikan Negara”.

“Pada tahun 2017, ULMWP telah menetapkan dan memutuskan untuk dilakukan penggalangan Petisi manual di seluruh West Papua, dan akhirnya berhasil digalang dengan presentase 70% penduduk pribumi West Papua. Petisi tersebut telah dikemas dalam bentuk dokumen dan sudah diserahkan kepada PBB untuk diproses”.

“Mereka berdiri tegak pada rel pejuang Papua Merdeka dan fokus mengikuti setiap tahapan maupun proses yang didorong melalui ULMWP sejak Kepemimpin Octovianus Mote hingga sekarang Benny Wenda”.

Jadi, “proses dan tahapan yang dilaluli sudah jelas. Kita pejuang akan keliru dan merasa bingung hingga akan salah melangkah, itu hanya karena “#Tidak_tahu”, dan rakyat akan korban sia-sia. Ini berbahaya bagi Nasib bangsa Papua ke depan, mari kita kawal dan mengerti kondisi ini baik”.

WaSalam...!!!
__________________
#DIALOG vs #RERERENDUM

- Proses "dialog" - (Pengkondisian menuju dialog sudah terjadi dan sedang berlangsung),

- Proses "referendum" - (Langkah menuju Referendum melalui Internationally Supervisedvote For West Papua sudah sedang menuju)

#InternationallySupervisedvoteForWestPapua
#LetWestPapuVote
#ReferendumForWestPapua
__________________
Kalo ko peduali perjuangan Papua Merdeka, tolong teruskan pesan ini minimal ke 100 orang teman anda.

T E R U S K A N ...!! Ke 100 orang teman FB yang lain.

Sunday, 27 March 2022

Pasukan Pembela Keadilan dan Kebenaran TPNPB Kodap Kodap III ndugama/Darakma Telah Menembak Mati 3 Pasukan Teroris TNI

 


The TPNPB News - Per 26 Maret 2022

Pasukan Pembela Keadilan dan Kebenaran TPNPB Kodap Kodap III ndugama/Darakma Telah Menembak Mati 3 Pasukan Teroris TNI pada pukul 17:25, tanggal 26 Maret 2022
Siaran Per Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM Per 26 Maret 2022
Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB telah terima Laporan Resmi langsung dari Pimpinan TPNPB Kodap III Derakma-Ndugama bahwa Pasukan TPNPB Kembali melakukan serangan di Pos Militer Indonesia, dan mereka mengklaim bahwa telah berhasil tembak 3 Anggota Pasukan teroris yaitu TNI.
Dalam laporannya menyebutkan bahwa mereka telah berhasil tembak 3 Anggota Pasukan Teroris yaitu TNI/Polri, dan penembakan ini telah dilakukan di pinggir Kali Keneyam, di Ibu Kota Kabupaten Nduga Papua.
Silakan ikuti laporan nya dibawah ini….!!
Hari ini tanggal 26 Maret 2022 bertepatan dengan hari jadinya (hari Ulang Tahun TPNPB) sebagai sayap Militer, dimana TPNPB telah dibentuk tanggal 26 Maret Tahun 1963.
Saat HUT TPNPB yang ke 51 tahun yaitu tanggal 26 Maret 2022 Pasukan TPNPB Kodap III Darakma Ndugama Melakukan serangan di Pos Militer Indonesia di Keneyam Ibu Kota Kabupaten Nduga, dan Kontak senjata telah dilakukan sore ini pada pukul 5:00-700 Malam.
Dalam kontak tembak tersebut 3 anggota TNI Di tembak oleh Pasukan TPNPB menggunakan Snaiper ukuran pas dan serangan terus dilakukan di Ibu Kota Kabupaten Nduga di kenyeam.
Pasukan TPNPB juga telah menembak Peluru Granat dari senapan Pelontar ke arah Pasukan Teroris yaitu TNI Polri, jadi apakah ada korban atau tidaknya belum pastikan. Dan untuk Sementara pihak TPNPB belum ada yang korban.
Kronologis kejadian, berawal dari Pasukan TPNPB Sudah mencium keberadaan Pasukan Teroris yaitu TNI Polri di pinggir kali keneyam, dan selama satu minggu Pasukan TPNPB telah melakukan pemantauan.
Setelah pemantauan yang matang, pada hari ini Sabtu tanggal 26 Maret 2022 telah dilakukan serangan oleh Pasukan TPNPB dan terjadi kontak senjata antara Pasukan TPNPB dengan Pasukan Teroris yaitu TNI/Polri.
Kontak tembak terjadi di samping kantor Perikanan yang berdekatan dengan rumah sakit lama ujung Bandara Kenyam, ibu Kota kabupaten Nduga-Papua.
Laporan resmi dari Panglima Kodap III Ndugama Darakma, Bridgen Egianus Kogeya.
Demikian siaran Pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM per 26 Maret 2022, dan manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM bertanggungjawab atas siaran Pers ini.
Diteruskan kepada semua pihak oleh Jubir KOMNAS TPNPB-OPM Sebby Sambom, dan terima kasih atas kerja sama yang baik. Kami percaya bahwa Tuhan leluhur Kami lindungi dan memberkati kita semua yang kerja membela kebenaran. Waa

Friday, 25 March 2022

Katanya orang Sipil ternyata...

Katanya warga (spil) 8.orang pekerja.
Namun petinya, dibungkus dengan kain bendera (merah putih). 

Tidak bisa disembunyikan atas realitanya Maka tentunya Mereka adalah TNI-AD yang diutus oleh kapitalis elit-elit politik tertentu atas dasar kepentingan mereka.

Perjuangan papua adalah murni sehingga berbagai cara engkau bungkam kembali juga tidak akan ada solusinya, tentunya semua akan terungkap kembali diatas realitas ini.

karena perjuangan ini bertindak diatas dasar kebenaran, dari dulu nenek moyang tulang belulang ALLAH/alam bangsa tana air papua dengan manusia suda menyatu dengan alam pribumi ini..

Sehingga alampun juga mendukun sampai regenerasi berikut maka perjuangan ini,akan melahirkan api rovolusi dalam 
generasi ke-generasi berikutnya, tentu tidak akan stop,dalam perjuangan ini.
Maka perjuangan ini,akan Berjuang sampai berdiri sendiri.

#Hidup_KOMNAS_TPN_PB.

Presiden Sementara, Wenda: Segera bebaskan Buchtar Tabuni dan Bazoka Logo

Pernyataan | Edisi, 24 Maret 2022

Polisi Indonesia telah menangkap Buchtar Tabuni dan Bazoka Logo, dua dari pemimpin gerakan pembebasan kita yang paling terkemuka, bersama dengan enam orang lainnya. Ini adalah upaya lain untuk membungkam semua kebebasan berekspresi di negara kita dan menekan sentimen yang berkembang dari orang-orang West Papua.

Tuan Tabuni adalah Ketua Dewan West Papua (West Papua Council), dan Tuan Logo adalah kepala Departemen Urusan Politik (Menteri Urusan Politik) Pemerintahan Sementara ULMWP. Mereka ditangkap di rumah Tabuni hari ini oleh polisi Indonesia, Brimob dan dinas intelijen. Mereka ditangkap saat bertemu untuk membahas peringatan damai pelantikan Dewan New Guinea [Nieuw Guinea Raad] pada tanggal 5 April 1961. Kami memperingati tanggal ini setiap tahun, untuk menandai pembentukan kedaulatan kami yang dicuri dari kami oleh invasi Indonesia. Apa kejahatan mereka?

ULMWP adalah anggota Melanesia Spearhead Group (MSG), sebuah badan internasional tingkat negara bagian. Kami memiliki hak untuk menyatakan pendapat kami, dan untuk berorganisasi secara damai untuk kemerdekaan, sesuai dengan hukum internasional. Kami menuntut pemerintah Indonesia segera membebaskan Buchtar Tabuni, Bazoka Logo, dan enam orang lainnya. Semua tahanan politik, termasuk Victor Yeimo dan delapan mahasiswa yang ditangkap Desember tahun lalu, juga harus dibebaskan.

Indonesia berusaha untuk lebih mengalihkan perhatian seiring dengan meningkatnya tekanan internasional atas kunjungan Komisaris Tinggi PBB. Tak ada lagi taktik penundaan: PBB harus diizinkan masuk. Kami telah membentuk tujuh komite regional (panitia penyambutan) yang siap menyambut Komisaris Tinggi, mendukung seruan 84 negara ditambah Uni-Eropa agar Indonesia mengizinkannya masuk ke negara pendudukan kami.

Penangkapan ini mengikuti pernyataan Dewan Gereja West Papua yang menolak kebijakan Indonesia, dan mengikuti pelecehan terhadap Pendeta Socrates Yoman karena berbicara untuk rakyatnya. Tidak ada kebebasan berkumpul, tidak ada kebebasan berbicara, tidak ada kebebasan berekspresi, atau beragama, di West Papua. Mereka melecehkan dan menstigmatisasi para pembuat perdamaian. Seperti apa rasanya bagi orang biasa?

Benny Wenda 
Interim Presiden
Pemerintahan Sementara ULMWP
___
(https://www.ulmwp.org/interim-president-wenda-immediately-release-buchtar-tabuni-and-bazoka-logo)

#BuchtarTabuni #BazokaLogo #WestPapua #Chairman #WestPapuaCouncil #ULMWP #ProvisionalGovernment #FreeWestPapua #Referendum